98/G/2015/PTUN-BDG

/G/2015/PTUNBDG6.

/G/2015/PTUNBDG11.12.batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugidan/atau direhabilitasi.

Dsc., dan ahliHalaman 129 dari 141 halaman Putusan Nomor: 98/G/2015/PT UNBDGDr.

INDAH MAYASARI, S.H., M.H.Panitera PenggantiRETNO WIDYATI, S.H.Halaman 140 dari 141 halaman Putusan Nomor: 98/G/2015/PT UNBDGBiaya Pekara Nomor: 98/G/2015/PTUNBDG:. Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000;. ATK : Rp. 125.000;. Panggilanpanggilan : Rp. 55.000;. Pemeriksaan Setempat : Rp. 5.500.000;. Redaksi : Rp. 5.000;. Leges : Rp. 3.000;. Materai Penetapan : Rp. 6.000;.

Materai Putusan ; Ap. 6.000;Jumlah : Rp. 5.730.000;(Lima Juta Tujuh Ratus TigaPuluh Ribu Rupiah);Halaman 141 dari 141 halaman Putusan Nomor: 98/G/2015/PT UNBDG

Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG

M E N G A D I L I- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding ;- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 25 Pebruari 2016 ;- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor : 98/G/2015/PTUNMDN, tanggal 25 Pebruari 2016 ;3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan Nomor : 74/PEN.HS/2016/PTTUNMDN tanggal 9 Juni 2016tentang Penetapan Hari Sidang;4.

Nomor : 98/G/2015/PTUNMDN tanggal 08Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkaraini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau sampai adapenetapan lain yang mencabutnya;.

/G/2015/PTUNMDN.

Tentang Putusan Nomor : 98/G/2015/PTUNMDN tanggal 25Pebruari 2016 yang dimohon Banding.

Penutup.Menimbang, bahwa pada akhirnya di tingkat banding putusan harusdidasarkan suara mayoritas/terbanyak yaitu pendapat dan pertimbangan 2hakim anggota ;Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan TataUsaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUNMDN harus tetap dikuatkan ;Hal 11 dari 14 Hal. Put.

98/G/2015/PHI.Sby

PUTUSANNomor : 98/G/2015/PHI.SbyDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAnonoeene Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara perselisihan hubungan industrial padaperadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalamPerkara ANIA; =2n=sesecnene eee nee cement nine semiDJOKO MARIYANTO, Warga Negara Indonesia, beralamat di JI. Dr.

perkara beserta surat suratyang berhubungan dengan perkara inl; one nn nnn nnnanaeeree Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara diDersidANnQan; 2m 2 mene nme nnn nnn nnn enn nce nnn a nnn nna n enn nnnnasTENTANG DUDUKNYA PERKARAnonoenn Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat Gugatannya tertanggal 24Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 24 Agustus2015, dengan Register Nomor : 98

/G/2015/PHI.Sby, telah mengajukan gugatanterhadap Tergugat, yang selengkapnya adalah sebagai berikut; POSITA ; 272222 nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn cnn ence nce nccnes1.

MENGADILI

• Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ; ----------------------
• Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 98/G/2015/PTUN-JKT, tanggal 4 Agustus 2015, yang dimohon banding ; --------
• Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)

98/G/2015/PTUN-JKT

PUTUSANNOMOR : 98/G/2015/PTUNJKTDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama denganacara biasa telah memutuskan dengan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut dibawah ini, dalam perkara antara : ATIL FAUZI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan PNS Lapas Klas II BMuaro Sijunjung, tempat tinggal Komplek Lapas MuaroSijunjung, selanjutnya disebut sebagai ..............

M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN - Menyatakan Penetapan Nomor : 98/G/2015/PTUN-MDN tanggal 08 Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau sampai ada penetapan lain yang mencabutnya;----------------------------------------------------I. DALAM EKSEPSI - Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;---------------II. DALAM POKOK SENGKETA1.

98/G/2015/PTUN-MDN

PUTUSANNOMOR : 98/G/2015/PTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan acara biasayang berlangsung di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, KecamatanMedan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah inidalam perkara antara : 1.

/G/2015/PTUNMDN tersebut dicabut dan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 8 Tahun 2005 Angka 4);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Medan telah mengambil putusan, yaitu.

Putusan Nomor98/G/2015/PTUNMDN, tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menyatakan Penetapan Nomor 98/G/2015/PTUNMDN tanggal 08Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde) atau sampai adapenetapan lain yang mencabutnya;. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;Il. DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2015/PTUNMDN tanggal 25 Februari 2016;Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara padakedua tingkat Pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)Halaman 29 dari 39 halaman.

Putusan Nomor 9 PK/TUN/2017Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 417K/TUN/2016, tanggal 30 September 2016 yang telah berkekuatan hukum tetaptersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: KomisiPemilinan Umum Kota Pematangsiantar tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNomor 74/B/2016/PT.TUNMDN, tanggal 16 Juni 2016, yang menguatkanPutusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 98/G/2015/PTUNMDN,tanggal 25 Februari 2016

/G/2015/PTUNMdn sudah sangat cerdas dan jelimembedakan mana yang menjadi permasalahan sengketa Tata UsahaPemilinan dan sengketa Tata Usaha Negara Umum;Bahwa begitu juga dengan Majelis Hakim tingkat Banding dalam PutusanNomor: 74/B/2016/PT.TUNMDN yang menguatkan Putusantingkatpertama;Bahwa di samping itu Kekhilafan Hakim atau Kekeliruan yang nyata yangdi lakukan oleh hakim dalam perkara No.417 K/TUN/2016 yangmenyatakan hakikatnya sengketa a quo merupakan sengketa tata usahanegara pemilinan karena

Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Tergugatpada tanggal 28 Januari 2016, terhadap putusan tersebut, Tergugat melaluikuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Februari 2016,mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2016, sebagaimanaternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Kas/2016/PHI.Sby. junctoNomor 98

/G/2015/PHI.Sby yang dibuat oleh Wakil Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebutdiikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 25Februari 2016;Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat padatanggal 22 Maret 2016, kemudian Penggugat mengajukan kontra memori kasasiyang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Surabaya

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya Nomor 98/G/2015/PHI.Sby tanggal 14Desember 2015, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:Dalam Pokok Perkara;1) Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;2) Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat terputusterhitung sejak tanggal 1 Juni 2014;3) Menyatakan Surat Pengunduran diri Penggugat tanggal 30 Mei 2014adalah sah secara hukum;4) Menghukum Tergugat membayar hak hak atas putusnya hubungankerja

Putusan Nomor 417 K/TUN/2016berwenang maka sudah sewajarnyalah jika Penetapan PTUN MedanNomor 98/G/2015/PTUNMDN tersebut dicabut dan dinyatakan tidakmempunyai kekuatan hukum (Vide Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 8 Tahun 2005 Angka 4);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata UsahaNegara Medan telah mengambil putusan, yaitu.

Putusan Nomor98/G/2015/PTUNMDN, tanggal 25 Februari 2016, yang amarnya sebagaiberikut:MENGADILI:DALAM PENUNDAAN Menyatakan Penetapan Nomor 98/G/2015/PTUNMDN tanggal 08Desember 2015 tetap sah dan berlaku sampai dengan putusan perkara iniberkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) atau sampai adapenetapan lain yang mencabutnya;. DALAM EKSEPSI Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima untuk seluruhnya;Il. DALAM POKOK SENGKETA1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

/G/2015/PTUNMDN juncto Nomor 74/B/2016/PT.TUNMDN yangdibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan.

Putusan Nomor 417 K/TUN/2016UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;ALASANALASAN KASASIMenimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasidalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:TENTANG AKTE PERMOHONAN KASASI MASIH DALAM TENGGANGWAKTU YANG DITENTUKAN UNDANGUNDANG;Bahwa Pemohon Kasasi (prinsipal) menerima Surat Pemberitahuan PutusanBanding Register Nomor 98/G/2015/PTUNMDN juncto Nomor74/B/2015

Telah Bertentangan dengan UndangUndangNomor 5 tahun 1986, juncto UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004,juncto UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TataUsaha Negara;Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medanyang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MedanNomor 98/G/2015/PTUNMDN tanggal 25 Pebruari 2016, secara tidaklangsung Judex Facti dalam perkara a quo juga mengakui dan setujudengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraMedan dalam Judex a quo

tersebut di atas, alasan Para Penggugat tidakmemenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) UndangUndang Nomor 9 Tahun2004 juncto UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara karena tidak semua Penggugat mempunyai kepentinganterhadap objek gugatan dan Kepentingan yang muncul dalam perkara inimerupakan kepentingan yang tidak dapat diterima oleh hukum yaitu untukmendapatkan kompensasi dalam jumlah besar (pemerasan);Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tata Usaha NegaraBandung Nomor 98

/G/2015/PTUN.BDG., tanggal 17 November 2015 adalahsebagai berikut:Dalam Penundaan,;Halaman 29 dari 40 halaman.

Putusan Nomor 12 PK/TUN/2017oleh surat kKeputusan objek sengketa atau sejak pihak yang tidak ditujusecara langsung mengetahui surat keputusan objek sengketa a quosecara resmi menurut hukum:;Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalampertimbangan hukum putusan Nomor 98/G/2015/PTUNBDG tanggal 17November 2015 pada halaman 100 s/d halaman 117 justru telahmempertimbangkan secara lengkap dan jelas berdasarkan alat buktidan faktafakta persidangan, sehingga tidak hanya berdasarkanpengetahuan

UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara pada bagian V, Angka 3, yangmenyatakan pula bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatuKeputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannyadirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannyadirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanyaKeputusan tersebut:Bahwa Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung dalamPutusan Nomor 98

/G/2015/PTUNBDG tanggal 17 November 2015telah tepat dan benar dalam memberikan penilaian dan pertimbanganhukum mengenai saat diketahuinya putusan objek perkara a quo, halini terlinat dalam pertimbangan hukumnya pada putusan halaman 113alinea kedua yang dalam pertimbangan hukum menyebutkan:Halaman 34 dari 40 halaman.