Penggugat:
Team Operasional Penyelamatan Asset negara Republik Indonesia
Tergugat:
1.PT. GUNA USAGRI PRATAMA
2.YINGERH GUNAWAN
3.KEPALA DESA SOTOL KECAMATAN LANGGAM

., tanggal17 April 2007, sepanjang mengenai tanah asset Negara seluas + 46,2ha, tidak mempunyai kekuatan hukum;7. Menyatakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1226 K/Pdt/1999,tanggal 24 Mei 1996, juncto Nomor 46/Pdt/1998/PTR., tanggal7 Oktober 1998, juncto Nomor 10/Pdt.G/1997/PN Dum, tanggai 17 April2007, sepanjang mengenai tanah asset seluas + 46,2 ha, tidakmempunyai kekuatan eksekutorial (non eksekutabel);8. Menghukum Para Turut Terlawan untuk tunduk dan taat pada Putusanini;6.

Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/PDT/1999., tanggal 24 Mei 2006, juncto Nomor46/PDT/1998/PTR., tanggal 7 Oktober 1998 juncto Nomor10/PDT.G/1997/PN Dum., tanggal 8 Desember 1997, sepanjangmengenai tanah asset Negara seluas 46,2 ha tidak mempunyaikekuatan hukum,;5.

., tanggal 8 Desember 1997, sepanjangmengenai tanah asset Negara seluas 46,2 ha terletak di DesaRantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putihdahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir, tidakmempunyai kekuatan hukum;6.

Nomor 1017 PK/Pdt/2020Menyatakan Pengadilan Negeri Dumai berwenang mengadiliperkara perlawanan ini:Dalam Provisi:Menangguhkan pelaksanaan eksekusi dan setiap kegiatan yangdilakukan oleh Terlawan , Il/Terbanding , Il sepanjang terhadaptanah asset Negara seluas lebih kurang 46,2 ha terletak di DesaRantau Bais (sekarang Teluk Berembun) Kecamatan Tanah Putihdahulu Kabupaten Bengkalis sekarang Kabupaten Rokan Hilir,yang sekarang dikuasai PT CPI sebagaimana disebut dalam amarPutusan Mahkamah Agung RI Nomor

Negara seluas 46,2 Ha tidak mempunyaikekuatan hukum,;Menyatakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1226K/PDT/1999., tanggal 24 Mei 2006, juncto Nomor10/PDT.G/1997/PN Dum., tanggal 8 Desember 1997, sepanjangmengenai tanah asset Negara seluas 46,2 ha terletak di DesaHalaman 11 dari 13 hal.

JAFAR; - 1 (satu) buah stempel berbentuk oval warna merah hitam bertuliskan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI INDONESIA; - 1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atas nama M. JAFAR, SE ( KETUA DPC LAMPUNG UTARA);- 1 (Satu) Lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atas nama M.

JAFAR;1 (satu) buah stempel berbentuk oval warna merah hitam bertuliskanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI INDONESIA;1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M. JAFAR, SE (KETUA DPC LAMPUNG UTARA),;1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M.

JAFAR;1 (satu) buah stempel berbentuk oval warna merah hitam bertuliskanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI INDONESIA;1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M. JAFAR, SE (KETUA DPC LAMPUNG UTARA);1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M.

JAFAR;1 (satu) buah stempel berbentuk oval warna merah hitam bertuliskanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI INDONESIA;1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M. JAFAR, SE (KETUA DPC LAMPUNG UTARA);1 (satu) sembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M.

JAFAR;1 (satu) buah stempel berbentuk oval warna merah hitam bertuliskanLEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT ALIANSI INDONESIA;1 (satu) lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M. JAFAR, SE (KETUA DPC LAMPUNG UTARA);1 (Satu) Lembar ID card BADAN PENELITIAN ASSET NEGARA atasnama M.

Bahwa permohonan Intervensi adalah pemilik yang sah atas sebidangtanah beserta bangunan rumah yang berdiri di Jalan Taman Cibunut No.9, 11 dan 13 dan merupakan asset negara atau asset PT. KAI (Persero)berdasarkan sertifikat hak pakai No. 2/Kelurahan Kebon Pisang dengansurat ukur tanggal 7 April 1990 No. 3454/1990 dengan luas 2110 M2 ;2.

Informandum tersebut di atas(notabene nyatanyata tidak pernah dilakukan) karena tanah negaradalam perkara a quo yang dimohon hak barunya (sertifikat) olehPemohon Peninjauan Kembali/Penggugat bukan merupakan assetD.K.A, tetapi tanah negara (asset negara) yang dikuasai,diurus/dikelola oleh B.O.W atau G.B atau V&W atau sekarangDepartemen Pekerjaan Umum Republik Indonesia cq. DirektoratJenderal Cipta Karya (sebelumnya : Djawatan Gedung GedungNegara) ;2.

No. 40 PK/TUN/2008Bahwa keberatankeberatan ini tidak dapat dibenarkan, karenakeberatankeberatan tersebut sudah dipertimbangkan dengan tepat danbenar ;Tanah tersebut merupakan asset Negara (berada dalam penguasaanS.S. sekarang menjadi asset PT.

negara (beradadalam penguasaan S.S sekarang menjadi asset PT.

Hal tersebut sesuai dengan memori jawaban Termohon PeninjauanKembali I/Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Bandung) ;Oleh karena itu sama sekali tidak benar tanah tersebut merupakan assetNegara (berada dalam penguasaan S.S. sekarang menjadi asset PT.KAI), tetapi masih tetap asset Negara yang dikuasai DepartemenPekerjaan Umum R.I. C.q.

Bahwa objek lelang yang berkaitan dengan objek sengketaaquo adalah Sertifikat Hak Milik No. 186 dan SertifikatHak Milik No. 187/Mampang Prapatan yang diperoleh dariLelang Negara tertanggal 15 April 1998 dan kemudian olehTergugat menganggap kedua SHM tersebut masuk dalamdaftar asset Negara, padahal nyata nyata telah dilelangoleh Kantor Lelang Negara.

Demikian pula oleh Tergugat Il menetapkan asset negara yang kemudian akan melakukanpelelangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Tergugat dan Tergugat II.

Krembangan Selatan atas nama Pemerintah PropinsiJawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabayaadalah asset Tergugat dan merupakan asset negara yang secarayuridis atas perintah Undang Undang Tergugat, Turut Tergugat 19dan Turut Tergugat II mempunyai kewajiban untuk menjaga, danmenyelamatkan asset tersebut sebagaikekayaan neQala ; 22 on on nnn nn nn nnn nnn en nn ene nn nn nnn nnn4.

negara, kalaupun Penggugat selaku penghunimelakukan perbaikan atau renovasi atas kerusakan yang terjaditermasuk membayar pajak adalah hal yang wajar karena selama iniPenggugat telah menikmati dan memanfaatkan sebagai tempattinggal secara cuma cumatanpa membayar sewa, yang bukan berarti Penggugat memiliki bangunan,karena semua jenis dan bentuk bangunan tercatat sebagai asset negara ; 13.14.Bahwa, terhadap tuntutan ganti rugi dengan beaya bangunan danatau penyediaan bangunan baru yang layak sebagai

tempat tinggalyang diajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang berlebihan dantidak ada dasar, karena selama ini bertahun tahun Penggugat telahmemanfaatkan sebagai tempat tinggal secara Cuma Cuma,sehingga tuntutan penggugat yang demikian harus dikesampingkan ;Bahwa, pemisahan horizontal yang dimaksud Penggugat pemisahanyang mana, karena tanah dan bangunan adalah milik Tergugat dantercatat sebagai asset negara, Penggugat bukan sebagai pemilikbangunan, dan juga bukan sebagai orang yang membangun rumahtetapi

negara untuk difungsikan oleh Tergugat sebagaisarana untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, sehingga dalilPenggugat yang menggunakan Jasa penilai Publik sebagai dasaruntuk meminta ganti rugi adalah tidak berdasar dan error in objecto ;Bahwa, karena Penggugat bukan pemilik tanah, bukan pemilikbangunan, bukan penyewa, tetapi hanya sebatas pihak yangmenempati rumah tanpa alas hak yang sah, maka sangat tidak patutmenuntut segala bentuk ganti rugi kepada Tergugat termasuktuntutan provisi, karena

selama ini Penggugat telah memanfaatkandan menikmati tanah dan bangunan asset Tergugat tersebut sebagaitempat tinggal selama bertahun tahun secara Cuma Cuma, danjustru Tindakan Penggugat yang merugikan kepentingan masyarakatJawa Timur, karena rumah dinas yang merupakan asset Negara milikPemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya di gunakansebagai sarana untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintahanmenjadi terganggu dan tertunda, karena Penggugat tidak bersediamenyerahkan kepada Tergugat, sehingga

Bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa Ill (Abraham F.mustamu)selaku Kepala Kantor yang sudah mengupayakanmemelihara asset negara yang menjadi tanggung jawab seorangKepala, dimana saksi Korban mengkomplain bahwa BMKGHalaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 37/PID/2020/PT AMBmengambil lahannya yaitu sepanjang selokan sisi timur sertifikatnomor 62 milik BMKG masuk pada lahan sertifikat SaksiRoximelsen Suripatty.Adapun hasil pengukuran lapangan BPN Kota Ambon menyatakandalam Berita Acara pengukuran bahwa

negara adalah tindakanterukur dengan melakukan tindakan/upaya persuasif terlebih dahuludan sesaui tanggungjawab dari TERDAKWA III selaku Kepala StasiunGeofisika Ambon..

negara tersebut adalahtindakan terukur dengan melakukan tindakan/upaya persuasif terlebihdahulu dan sesaul tanggungjawab dari TERDAKWA III selaku KepalaStasiun Geofisika Ambon.

negara adalah tindakan terukur dengan melakukantindakan/upaya persuasif terlebin dahulu dan sesaui tanggungjawab dariTERDAKWA III selaku Kepala Stasiun Geofisika Ambon.

negara berdasarkan PP No. 27 Tahun 2014,karena lingkungan Rumah Dinas BMKG di Passo, Ambon terganggukarena pembuangan air kotor dan limbah olehSaksi RoximelsenSuripatty.

PT.Mksketerangan saksi Nasrum bin Mendeng yang menyatakan merusakKendaraan milik Pemkab Selayar dalam hal ini KecamatanBontomanai adalah suatu keterangan yang tidak berdasar faktahukum dan peraturan Perundang undangan yang berlaku ( FotoCopy Nota pembayaran terlampir ) ;Bahwa dalam Undang undang Pokok Kepegawaian salah satupersyaratan untuk mengajukan atau diusulkan Pemberhentiandengan hormat dengan hak Pensiun terhadap semua PNS diIndonesia salah satu point persyaratannya adalah TELAHMENGEMBALIKAN ASSET

NEGARA DAN ATAU ASSET DAERAH,DARI SAPU LIDI HINGGA RUMAH DINAS ( BMN / BMD) dimanapersyaratan telah mengembalikan asset Negara dan atau AssetDaerah telah ditanda tangani oleh Kepala SKPD dimana terdakwabertugas sebelum Pensium, ini menandahkan bahwa terdakwaselaku PNS saat itu telah mengembalikan seluruh Asset Negara danatau Asset Daerah, sehingga berhak untuk mendapatkan SKPensiun;Bahwa dalam pengusulan Pensiun dari pada terdakwa pihak BKN /BKD tidak dipermasalahkan Kendaraan Dinas yang terdakwa

B/86//2017/Yanma tanggal 17 Januari2017 perihal pengosongan asset Negara/Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepadaPengontrak/Penyewa Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat, khususnya untuk Lampiran DaftarPengontrak/Penyewa dan Usaha dalam Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat, nomor urut 4 JalanDanau Gelinggang CIIl/63, PT.

Kijang Holiday International Tour,yang dikeluarkan oleh Kepala Pelayanan Markas Poln.Bahwa obyek gugatan sebagaimana disebutkan di atas adalahSurat Kayanma Polri Nomor: B/86//2017/Yanma tanggal 17 Januari2017 perihal pengosongan asset Negara/Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepadaPengontrak/Penyewa Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat, adalah surat peringatan yangHalaman 13 dari 36 halaman Putusan No.28/G/2017/PTUNJ KTberkategori surat

Jika surat peringatan ini tidak diindahkantentunya akan diberikan lagi surat peringatan berikutnya, dan setelahitu jika tidak diindahkan juga maka akan diterbitkan Surat Perintahuntuk pelaksanaan pengosongan atas asset Negara/Rumah DinasPolri sebagaimana dimaksud dalam Surat Kayanma Polri Nomor:B/86//2017/Yanma tanggal 17 Januari 2017 tersebut.5.

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara a quo adalahSurat Kayanma Polri Nomor: B/86//2017/Yanma tanggal 17 Januari2017 perihal pengosongan asset Negara/Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepadaHalaman 14 dari 36 halaman Putusan No.28/G/2017/PTUNJ KTPengontrak/Penyewa Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat khususnya untuk Lampiran DaftarPengontrak/Penyewa dan Usaha dalam Rumah Dinas Polri diKomplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat,

Negara/Rumah Dinas Polri di Komplek PolriPejompongan Jakarta Pusat yang ditujukan kepada Pengontrak/PenyewaRumah Dinas Polri di Komplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat khususnyauntuk Lampiran Daftar Pengontrak/Penyewa dan Usaha dalam RumahDinas Polri di Komplek Polri Pejompongan Jakarta Pusat, nomor urut 4Jalan Danau Gelinggang Cll/63, PT.

Krembangan Selatan atas nama Pemerintah PropinsiJawa Timur yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabayaadalah asset Tergugat dan merupakan asset negara yang secarayuridis atas perintah Undang Undang Tergugat, Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il mempunyai kewajiban untuk menjaga, danmenyelamatkan asset tersebut sebagai kekayaan negara;Halaman 21 dari 35 Putusan NOMOR 85/PDT/2017/PT SBY4.

negara, kalaupun Penggugat selakupenghuni melakukan perbaikan atau renovasi atas kerusakan yangterjadi termasuk membayar pajak adalah hal yang wajar karenaselama ini Penggugat telah menikmati dan memanfaatkan sebagaitempat tinggal secara cuma Cuma tanpa membayar sewa, yangbukan berarti Penggugat memiliki bangunan, karena semua jenis danbentuk bangunan tercatat sebagai asset negara;Halaman 24 dari 35 Putusan NOMOR 85/PDT/2017/PT SBY13.14.15.16.Bahwa, terhadap tuntutan ganti rugi dengan biaya bangunan

dan ataupenyediaan bangunan baru yang layak sebagai tempat tinggal yangdiajukan oleh Penggugat adalah tuntutan yang berlebihan dan tidakada dasar, karena selama ini bertahun tahun Penggugat telahmemanfaatkan sebagai tempat tinggal secara Cuma Cuma,sehingga tuntutan penggugat yang demikian harus dikesampingkan;Bahwa, pemisahan horizontal yang dimaksud Penggugat pemisahanyang mana, karena tanah dan bangunan adalah milik Tergugat dantercatat sebagai asset negara, Penggugat bukan sebagai pemilikbangunan

negara untuk difungsikan oleh Tergugat sebagaisarana untuk meningkatkan pelayanan pemerintahan, sehingga dalilPenggugat yang menggunakan Jasa penilai Publik sebagai dasaruntuk meminta ganti rugi adalah tidak berdasar dan error in objecto;Bahwa, karena Penggugat bukan pemilik tanah, bukan pemilikbangunan, bukan penyewa, tetapi hanya sebatas pihak yangmenempati rumah tanpa alas hak yang sah, maka sangat tidak patutmenuntut segala bentuk ganti rugi kepada Tergugat termasuktuntutan provisi, karena selama

ini Penggugat telah memanfaatkandan menikmati tanah dan bangunan asset Tergugat tersebut sebagaitempat tinggal selama bertahun tahun secara Cuma Cuma, danjustru Tindakan Penggugat yang merugikan kepentingan masyarakatJawa Timur, karena rumah dinas yang merupakan asset Negara milikHalaman 25 dari 35 Putusan NOMOR 85/PDT/2017/PT SBYPemerintah Provinsi Jawa Timur yang seharusnya di gunakansebagai sarana untuk meningkatkan fungsi pelayanan pemerintahanmenjadi terganggu dan tertunda, karena Penggugat

Nomor 2739 K/Pdt/2018yang merupakan asset negara, sedangkan pembeli berikutnya tidaktermasuk sebagai pembeli yang beritikad baik karena tidak melakukanupayaupaya yang cukup/duty of care untuk meneliti asal usul objeksengketa/tanah/asset negara dan lokasi objek sengketa yang berada ditengahtengah Perumahan Dinas TNI:Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyatabahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara initidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang,

adalah dengan memperhatikan seluruhketentuan hukum yang berlaku yang baik yang mengatur tentang Tanahsebagaimana Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang PokokPokokAgraria berikut seluruh aturan pelaksanaannya, maupun yang mengaturtetang Asset atau Kekayaan Negara secara khusus peraturan hukum yangmengatur tentang Rumah Negara sebagaimana PP Nomor 40 Tahun 1994berikut perubahanperubahannya, oleh karena Tanah dan Bangunan yangmenjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah merupakan HartaKekayaan/asset

Negara yang berbentuk Rumah Negara; Bahwa posisi Yuridis dari Termohon Kasasi d.h Tergugat (PT.

KAI) sebagai Badan Hukum Privat yang terikat juga secaraumum dengan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang PerseroanTerbatas, tentulah amat berbeda dengan posisi Yuridis dari PerusahaanJawatan Kereta Api (PJKA) yang merupakan bagian dari Unit KerjaPemerintahan yang merupakan Badan Hukum Publik, dalam kaitannyadengan hak dan kewenangan atas Penguasaan dan/atau pengelolaan atasharta kekayaan/asset Negara yang berupa Rumah Negara; Bahwa, dalam perkara a quo seharusnya dapat dijelaskan secara tegasdan

oleh karena keberadaan Termohon Kasasi adalah merupakan BadanHukum Privat, sedangkan tanah dan Bangunan yang menjadi ObyekSengketa adalah merupakan Harta Kekayaan / asset Negara yang berupaRumah Negara; Bahwa, dalam pemeriksaan perkara a quo baik di Tingkat Pertamamaupun di Tingkat Banding tidak ada satupun bukti yang dapatmenunjukkan dengan terang dan jelas bahwa Tanah dan Bangunan yangmenjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah Milik TermohonKasasi d.h Tergugat;Dalam Pokok Perkara;Halaman

kuasa bahkankemungkinan juga tidak sama dengan kenyataannya.Penggugat bukanlah pemilik atas tanah sebagaiman dimaksud olehPenggugat dalam gugatannya dan jika tanah yang dimaksud adalahfasilitas umum (Jalan Raya/umum) maka jelas hal itu tidak benar olehkarena semua Jalan Raya/Umum di Kota Makassar ini adalah milikNegara ic Pemerintah Kota Makassar.Jika Penggugat mensertifikatkan Jalan Raya/Umum tersebutsebagai miliknya, maka perobuatan tersebut adalah perbuatan pidanaoleh karena mensertifikatkan Asset

Negara untuk kepentingan pribadi.Sehingga dengan demikian sertifikat hak milik atas tanah yangdimaksud oleh Pengguugat adalah tidak benar.

negara sebagai miliknya Penggugat.

Dalil gugatan Penggugat poin 3 dan 4 adalah tidak benar oleh karena:Tanah objek sengketa adalah milik/asset negara ic Pemerintah KotaMakassar dan bukan milik Penggugat.Dalil Penggugat tersebut terbalik yang sekanakan Tergugatmenjadikan fasilitas umum (jalan Raya) tanah milik Penggugat yaitutanah yang terserap dalam 3 (tiga) SHM aquo, padahal yang terjadiadalah justruPenggugat mensertifikatkanatas namanyatanahyang berupa jalanRaya/fasilitas umumpadaTahuun 2013,padahal fasilitas umum/Jalan Ray tersebut

adalah asset negara icPemerintah Kota Makassar dan atas perbuatan Penggugat tersebutmaka Tergugat mereservir dalam tuntutan pidana terhadapPenggugat.Tindakan/perbuatan Penggugat yang ~mensertifikatkan JalanRaya/fasilitas Umum dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugidari negara ic Tergugat adalah perbuatan tidak benar dan siasia olehkarena negara ic Tergugat tidak mungkin membayar ganti rugi atasassetnya sendiri.Penggugat harus sadar/menyadari bahwa tuntutannya sekarang iniadalah perbuatan siasia

Olehkarena Penggugat DR/Tergugat II DK dalam pengelolaan asset negaraberfungsi sebagai pembina atas asset negara yang digunakan oleh TNI ADdi wilayah Kodam Ill/Slw, sehingga segala sesuatu yang berkaitan denganpemanfaatan asset negara Cq TNI AD harus seizin dari PenggugatDR/Tergugat Il DK.

adalah asset negara(Penggugat DR/Tergugat II DK), sebagaimana terbukti dengan tercatat diBuku Inventaris Kekayaan Negara Register Nomor Registrasi 30606015 danSertipikat Hak Pakai Nomor 1/Kel Lawang Gintung atas nama DephankamCq.

negara berfungsisebagai pembina atas asset negara yang digunakan oleh TNI AD di wilayahKodamIll/Slw, sehingga segala sesuatu. yang berkaitan denganpemanfaatan asset negara Cq TNI AD harus seizin dari PenggugatDR/Tergugat Il DK.

terhadap rumah dinas yang dilakukanoleh Penggugat DR/Tergugat Il DK dimana telah melalui tahappemberitahuan dan peringatan terlebin dahulu adalah telah sesuaidengan prosedur hukum yang berlaku;Oleh karenanya jelas dan terang bahwa penghunian para TergugatDR/Penggugat DK atas rumah dinas tersebut sama sekali tidakmemiliki alas hukum yang sah, oleh karenanya nyatanyata TergugatDR/Penggugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum yangmerugikan negara;13.Penggugat DR/Tergugat DK dalam pengelolaan asset

negara berfungsisebagai pembina atas aset negara yang digunakan oleh TNI AD di wilayahKodamIll/Slw, sehingga segala sesuatu. yang berkaitan denganpemanfaatan asset negara Cq TNI AD harus seijin dari PenggugatDR/Tergugat DK.

Negara / peta dalam masapeperangan dengan surat Biphut No. 3224/II/BIPHUTI/1992 yangHalaman 17 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUNJKTLA.12.dipermasalahkan oleh Kanwil Kehutanan saat itu Bapak Abdul MananSiregar dengan suratnya No. 1954/Kwl5/1992 tanggal 3 Agustus 1992yang terjadinya tumpang tindih + 10.000 HA.Setelah dihidupkan kembali dengan SK HPH No. 777/KptsII/1996 padatahun 1997 muncullah simpanan peta Asset Negara yang dinyatakanhilang tersebut yang dikukuhkan dengan koordinat

Dalam Rapat tanggal 20 Maret 2015 denganKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang tidakmembuahkan hasil untuk Penggugat mengelola izin SK H.P.H yangberkekuatan Hukum Tetap tersebut, yang terjadi pengakuan terhadapperusakan Hutan Alam/perampasan Asset Negara dan sampai hari ini jugadiakui Hak Penggugat namun dinyatakan Penggugat tidak layak berusaha,sepertinya tidak ada Hukum di Negara Hukum RI.

Namunpelaksanaan ini belum seperti apa yang diharapkan karena pembiaranterhadap perampasan Asset Negara terus berlanjut yang mengabaikanUndangUndang No. 18 Tahun 2013 tidak mengeksekusi lahan Hak KelolaPenggugat, untuk dikelola menanam kembali kayu Industri tersebut sesuaidengan izin yang diterbitkan, sampai hari ini telah berjalan 35 tahunlamanya.Sampai menjelang + 2 tahun akan berakhirnya izin SK HPHIUPHHKHA Penggugat, Penggugat menyampaikan beberapa suratsusulan:1.

Lebih memilihHalaman 30 dari 147 halaman, Putusan Nomor : 90/G/2019/PTUNJKT32.33.34.perampasan Asset Negara yang merubah Fungsi Kawasan Hutan yangjelas pelanggaran Hukum Peraturan Tergugat sendiri dan UndangUndangNo. 18 Tahun 2013 dari pada kelola H.P.T/Buffer Zone Langkat denganT.H.P.B kembali untuk melestarikan Hutan Alam.(Bukti P. 103, 104, 105,106, 107, 108, 109, 110, 111).Bahwa sehubungan dengan surat dari Menko Ekuin No.

UNtuk mengamankan Asset Negara dan melestarikan Hutan Alam, HPT /Buffer Zone TNGL Langkat sesuai dengan izin SK HPH yang diterbitkanuntuk Penggugat ;5.

Kementerian keuangan sebagai Tergugat atau paling tidaksebagai Turut Tergugat;23Bahwa obyek perkara yang terletak di Jalan Aceh No. 50 KelurahanMerdeka, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung pada saat iniatas tanah tersebut masih digunakan sebagai pangkalan Kodiklat TNIAD adalah asset negara yang digunakan oleh TNI AD Cq. Kodiklat TNIAD (Tergugat Il), sebagaimana terbukti dengan tercatat di BukuInventaris Kekayaan Negara Register No.

Lebihlanjut dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah ditegaskanbahwa:"Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah pengelolabarang milik negara,"Ketentuan tersebut jelas sekali menegaskan bahwa terkait dengankeberadaan asset negara atau barang milik negara, seharusnya jugadipertanggungjawabkan kepada Kementerian Keuangan;5.2.

Termasuk dalam hal initerhadap penggunaan asset negara yang menjadi obyek perkara,maka pertanggung jawaban penggunaannya justru berada padaKementerian Pertahanan dan Mabes TNI.

adalah asset Negara (Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi), sebagaimana terbukti dengan tercatat di Buku InventarisKekayaan Negara Register No. Reg. 30618112;. Kemudian bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Il DalamKonvensi telah melaksanakan penertiban terhadap tanah asset TNI ADdengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi dalampengelolaan asset negara berfungsi sebagai pembina atas aset negarayang digunakan oleh TNI AD di wilayah Kodam Ill/Slw, sehingga segalasesuatu yang berkaitan dengan pemanfaatan asset negara Cq TNI ADharus seijin dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat DalamKonvensi.

Untuk melepaskan asset negara harus dengan ijin pimpinanLembaga/Instansi yang bersangkutan dan MenteriKeuangan;b.3. Untuk pengalihan rumah dinas harus seijin Menteri PekerjaanUmum:b.4.

Untuk melepaskan asset negara harus dengan jinPimpinan Lembaga/Instansi yang bersangkutan danMenteri Keuangan;b.3. Untuk pengalihan rumah dinas harus seijin MenteriPekerjaan Umum;b.4. Keduanya mengetahui bahwa tanah sengketa a quopada saat itu dikuasai oleh Turut Tergugat VIII sebagaiLembaga/Instansi Pemerintah, dan di area tersebutsepanjang jalan dahulu dikuasai oleh Polisi dan Militertidak ada orang sipil yang menguasai tanah disepanjang Jalan Bunut;b.5.

Untuk melepaskan asset negara harus dengan jinPimpinan Lembaga/Instansi yang bersangkutan danMenteri Keuangan;b.3. Untuk pengalihnan rumah dinas harus seijin MenteriPekerjaan Umum;Halaman 20 dari 25 hal. Put. Nomor 130 K/Pdt/2019b.4.

Aneka Tambang (Persero), Tok denganmemulihkan kembali KP Antam yang diterbitkan olehBupati Konawe pada keadaan semula, hal ini tetapdijaga untuk kepentingan umum berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku yaitu kepentinganPenyelamatan Asset Negara berupa KP yang dikelolaoleh PT.

Duta Inti Perkasa Mineral(Harita Group) (Penggugat) di dalam wilayah KP PT.Aneka Tambang (Persero), Tok yang tercatat sebagaiasset negara, menyelamatkan kepentingan nasional,kepentingan negara, kepentingan umum berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku ;Dengan demikian, SK No. 04/2010, SK No. 05/2010 dan SK No.06/2010 diterbitkan oleh karena keadaan mendesak untukkepentingan umum yaitu Penyelamatan Asset Negara yangdikelola oleh Badan Usaha Milik Negara PT.

Atas dasar ketentuan Pasal 49 huruf (6) UndangUndang No. 5Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UndangUndang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikaitkandengan dasar pertimbangan diterbitkannya SK No. 04/2010, SKNo. 05/2010 dan SK No. 06/2010 diterbitkan oleh karenakeadaan mendesak untuk kepentingan umum yaituPenyelamatan Asset Negara yang dikelola oleh Badan UsahaMilik Negara PT. Aneka Tambang (Persero), Tok berdasarkanHal. 18 dari 55 hal. Put.

Selain itu, jika tidak segeradiselamatkan, maka hilangnya asset negara terindikasi kuatmemenuhi unsur tindak pidana korupsi yang merugikankeuangan negara dan disisi lain =menguntungkanOrang/perusahaan lain, salah satunya PT.

Pencabutan Penundaan sesuai Bab VI, Angka 2huruf (c) SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 dengan pertimbangankepentingan Penyelamatan Asset Negara, kepentingan umumdalam hal ini kepentingan nasional, kepentingan bangsa dannegara Indonesia dalam menyelamatkan assetasset negarayang dilindungi oleh hukum dan peraturan perundangundangandan mencegah kerugian negara.

IING SODIKINdan PK3 surat yang dibuat oleh pejabat apabila digunakan dalampengertian hukum tanah negara (tanah yang dikuasai langsung olehnegara) bukanlah milik atau asset negara;Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan bahwa meskipunterminologi/istilah yang digunakan dalam UndangUndang tentang tanahyang dikuasai negara eks Hak Guna Usaha (HGU) tidak disebutkansebagai kekayaan atau asset negara namun Mahkamah Agungberpendapat terhadap tanah negara dimaksud negara mempunyai hakuntuk menguasai atau