HANAFIAH, SE;melawanBUPATI BULUNGAN;

Bulungan, Alamat Kantor Bupati Bulungan Jln.Jelarai Tanjung Selor;2 RONI SILITONGA, SH, Jabatan : Kasubbag Bantuan danPenyuluhan Hukum Setda Kab. Bulungan, Alamat. KantorBupati Bulungan JIn. Jelarai Tanjung Selor,baik secara bersamasama maupun sendirisendiri;Selanjutnya disebut sebagai ............ TERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca dan menelaah :1.

Bulungan Nomor: 888/28/BKDI/X/2015 tanggal19 Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP. 19641231 198804 1 009Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan, yangditandatangani oleh SY AIFUL HERMAN selaku Penjabat Bupati Bulungan (PJ Bupati ), dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaanadministrasinya berjalan hingga ada putusan Pengadilan yang memperolehkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat

Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKDII/X/2015 tanggal 19Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP: 19641231 198804 1 009 PegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat padakedudukan semula sebagai Pelaksana Sub.

Menyatakan Sah Keputusan Bupati Bulungan Nomor 888/28/BKDII/X/2015tanggal 19 Oktober 2015 tentang Pemberhentian Tidak Dengan HormatsebagaiNegeri Sipil kepada Hanafiah, SENIP.196412311988041009 Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah KabupatenBulungan;3.

Foto copy sesuai dengan aslinya Berita AcaraPenyerahan Surat Keputusan Bupati Bulungan terkaitPemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepada Sdr.HANAFIAH, SE;8. Bukti T 8. Foto copy sesuai dengan aslinya Daftar HadirPenyerahan SK Pemberhentian Tidak Dengan HormatSdr. HANAFIAH, SE;9. Bukti T 9. Foto copy dari Salinan Putusan PTUN.

PT FAJAR USAHA SEJAHTERA VS BUPATI BULUNGAN;;

.;BUPATI BULUNGAN.;

Bulungan, Alamat Kantor Bupati Bulungan Jalan JeleraiTanjung) S@lOty =s:sssesqseeneeeesesse eeeseee reece eee2. Roni Silitonga, S.H, Jabatan : Kasubbag Bantuan danPenyuluhan Hukum Setda Kab. Bulungan, Alamat Kantor BupatiBulungan Jalan Jelerai Tanjung Selor; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/023/HK/IV/2016,tanggal 11 April 2016, ~ selanjutnya disebut sbagai TERGUGAT/TERBANDING;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakata tersebut, telahmembaca : rene nc IN ccc1.

Memerintahkan kepada Terbanding Bupati Bulungan untukmencabut Surat Keputusan Bupall. ungan Nomor: 888/28/BKDIVX/2015 tanggal 19 Oktober 201 5, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat Sebagal Peyawa Negeri Sipil Kepada Hanafiah,SENIP.19641231 1988021 009 Pegawai Negeri Sipil PadaPemerintah Kabupaten BUIUAQGEIT ~n mn nnn nnn nnn nnn nn nmin Memerintahikan Terbanding untuk merehabilitasi kedudukanPembanding pada kedudukan semula sebagai Pelaksana Sub

., SE VS BUPATI BULUNGAN;

Bulungan,Alamat Kantor Bupati Bulungan Jalan Jelerai Tanjung Selor;2 Roni Silitonga, S.H., Jabatan: Kasubbag Bantuan dan PenyuluhanHukum Setda Kab.

Bulungan, Alamat Kantor Bupati Bulungan JalanJelerai Tanjung Selor;berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/023/HK/IV/2016, tanggal11 April 2016;Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telahHalaman 1 dari 12 halaman.

Bulungan untuk menunda pelaksanaan lebih lanjutKeputusanT ata Usaha Negara berupa: Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKDII/X/2015 tanggal 19Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP. 19641231 198804 1 009Pegawai Ngeri Sipil pada Pemerintan Kabupaten Bulungan, yangditandatangani oleh SYAIFUL HERMAN selaku Penjabat Bupati Bulungan(PJ Bupati), dapat ditunda pelaksanaannya selama proses pemeriksaanadministrasinya berjalan

Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut SuratKeputusan Bupati Bulungan Nomor: 888/28/BKDII/X/2015 tanggal 19Oktober 2015, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil kepada Hanafiah, SE NIP: 19641231 198804 1 009Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Bulungan;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Kedudukan Penggugat padakedudukan semula sebagai Pelaksana Sub.

Bahwa Judex Facti telah salah dalam penerapan hukum terbuktipertimbangan hukum yang diterapkan dalam memutus perkara inididasarkan pada pertimbangan hukum atas objek sengketa yang berbedayang bukan atas objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat / PemohonKasasi berupa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Penjabat BupatiBulungan, bukan Bupati Bulungan, apalagi Surat Keputusan GubernurKalimantan Selatan sebagaimana pertimbangannya pada halaman 19 dan20 Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan

BUPATI BULUNGAN;PT. RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA

., jabatan Kepala Bagian HukumSetda Kabupaten Bulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan,Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor.2. M. SARWANA, S.H.M.Hum., jabatan Kepala Sub BagianBantuan Hukum Setda Kabupaten Bulungan, alamat KantorBupati Bulungan, Jalan Jelerai Raya Tanjung Selor.3. SUROTO, S.H., jabatan Kepala Bagian Bantuan Hukum danHAM Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, alamatKantor Gubernur Kalimantan Timur diSamarinda.4.

RONI SILITONGA, S.H., Staf Bantuan Hukum SetdaKabupaten Bulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan, JalanJelerai Raya Tanjung Selor.6. HAMRAN, S.H., Staf Bantuan Hukum Setda KabupatenBulungan, alamat Kantor Bupati Bulungan, Jalan JeleraiRaya Tanjung Selor.Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor : 180/03/183 TUN/HKVIII/2009 tertanggal 18Agustus 2009, Selanjutnya disebut Sebagal ...............ccc cee cee een eeeesLeseeseeaeees TERGUGAT/ PEMBANDING ;PT.

Rambay Panji Bersama Jaya sesuai PengukuranKadasiral tanggal 3 Pebruari 1999;e Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut KeputusanTergugat Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/ILX/2007 tanggal 29Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk KeperluanPerkebunan Kelapa Sawit seluas + 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatakkepada PT.

JKT.e Menyatakan gugatan Terbanding/Penggugat tidak dapat diterima.DALAM POKOK PERKARA c02c2nnnnnnnnnnnnnnnnnennnnnnnnnnnncnnnnnnnn nnne Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk = seluruhnya ;e Menyatakan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/ILIX/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit Seluas + 20.000 HA di Kec. Sekatak kepada PT.

.- Menyatakan batal Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor: 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT.

Rambay Panji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari 1999;- Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabut Keputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor: 522.1/10/EK/IL-X/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT.

RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA-BUPATI BULUNGAN

SanjungMakmur seluas 3500 Ha yang berada di blok Aseluas 1.500 Ha dan di blok B seluas 2.000 Ha;Page 95 of 107Menimbang, bahwa sesuai bukti T 18 yaitu. suratTergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada PT.

SuratKeputusan Bupati Bulungan/ Tergugat tanggal 27 oktober 2007tentang Perpanjangan Izin Lokasi PT. Sanjung Makmur untukjangka waktu 12 bulan;Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut PT.

Sanjung Makmur yang ditujukan kepada Bupati Bulungan/Tergugat perihal Laporan perkembangan Kerja PerkebunanKelapa Sawit s/d bulan Januari 2007 tanggal 5 Februari 2007;Menimbang, bahwa sesuai bukti tersebut jelas bahwa PT.Sanjung Makmur telah memberikan laporan perkembanganperkebunan Kelapa Sawitnya;Menimbang, bahwa sesuai bukti T 62 yaitu surat dariTergugat/ Bupati Bulungan yang ditujukan kepada GubernurKalimantan Timur tentang Rekomendasi IPK a.n Wana PrimaMandiri tanggal 19 Pebruari 2007 dan sesuai

diatasmaka Majelis berkesimpulan dan berpendapat bahwa Tergugat/Bupati Bulungan telah mengabaikan azas azas umum Pemerintahanyang baik yaitu) azas kecermatan dan azas kepastian hukum;Menimbang, bahwa didalam perkara ini Majelis Hakimberpendapat bahwa Tergugat/ Bupati Bulungan dalam menerbitkanIzin Lokasi atas nama PT.

Rambay Panji Bersama Jaya sesuai PengukuranKadastral tanggal 3 Pebruari 1999;Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk ~ mencabutKeputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor: 522.1/10/EK/ILX/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan IzinLokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas +20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT. SanjungMakmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT.

RAMBAY PANJI BERSAMA JAYA vs BUPATI BULUNGAN

Bulungan Nomor 522.1/10/EK/ILX/2007 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan PerkebunanKelapa Sawit Seluas + 20.000 HA di Kecamatan Sekatak kepada PT.

Olehkarena itu adalah sangat beralasan hukum bilamana Majelis Hakim yangterhormat menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena telahmelampaui jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.Bahwa apa yang dituntut dalam gugatan Penggugat sudah terpenuhi olehKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (Pasal 62 ayat 1 huruf d UndangUndangNomor 5 Tahun 1986) dengan alasan dan dalil dalil sebagai berikut :4bahwa pada diktum kedua obyek gugatan (SK Bupati Bulungan Nomor522.1/10/EK/ILX/2007 tanggal 29

Akan tetapi faktanya ternyata Penggugat hanya menguraikanmengenai kronologis Pengurusan Izin Lokasi yang telah Penggugat lakukan,tanpa menyebutkan kesalahan yang telah Tergugat lakukan ;bahwa obyek sengketa yang dipersoalkan Penggugat hanyalah SuratKeputusan Perpanjangan Izin Lokasi saja.Sedangkan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 460/425/IL/BPN.44.062004 tanggal 1 Nopember 2004 tentang Pemberian Izin Lokasikepada PT.

Bulungan Nomor :522.1/10/EK/ILX/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentangPerpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan KelapaSawit seluas + 20.000 Ha, di Kecamatan Sekatak kepada PT.Sanjung Makmur, khusus areal seluas 8.065 Ha untuk PT.

RambayPanji Bersama Jaya sesuai Pengukuran Kadastral tanggal 3 Pebruari1999;Memerintahkan Tergugat Bupati Bulungan untuk mencabutKeputusan Tergugat Bupati Bulungan Nomor : 522.1/10/EK/ILX/2007 tanggal 29 Oktober 2007 tentang Perpanjangan Izin LokasiUntuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas + 20.000 Ha, diKecamatan Sekatak kepada PT. Sanjung Makmur, khusus arealseluas 8.065 Ha untuk PT.

BUPATI BULUNGAN

FAJAR USAHA SEJAHTERA
Tergugat:
BUPATI BULUNGAN

FAJAR USAHA SEJAHTERATerbanding I/semula TergugatBUPATI BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN di Tanjung Selor

Pembanding/Penggugat : OKTOVIANTHINNO ESR WA RO, A.Mk
Terbanding/Tergugat I : KETUA BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
Terbanding/Tergugat II : BUPATI BULUNGAN

BUPATI BULUNGAN di TANJUNG SELOR

BUPATI BULUNGAN di TANJUNG SELOR;

Penggugat telah keliru menempatkan subyek Bupati Bulungan di TanjungSelor, dengan sebutan sebagai Turut Tergugat, karena di dalam hukumacara perdata tidak ada istilah Turut Tergugat, oleh karena itu dalam perkaraini Penggugat telah keliru dalam penempatan atau penyebutan subyekhukum.

No. 1076 K/Pdt/2007Kepala Desa Tanjung Buka yang disebut oleh Penggugat telahmengeluarkan Rekomendasi kepada Thaliob, M.DJ, kemudian diganti rugioleh Sudianto Kurniawan dan terakhir diganti rugi oleh Penggugat juga tidakdiikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, padahal Tergugat danTergugat II juga memperoleh Rekomendasi dari Kepala Desa Tanjung Buka,Camat Tanjung Palas, Dinas Kehutanan Cabang Bulungan, Dinas Perikanandan Kelautan serta Surat Keputusan Bupati Bulungan sebagai izinPeruntukan

Penggunaan Tanah Untuk Lahan Tambak, sehingga pihaknyasecara yuridis tidak lengkap;Gugatan Penggugat tidak mempermasalahkan Rekomendasi yang telahdikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Buka, Camat Tanjung Palas, DinasKehutanan Cabang Bulungan, Dinas Perikanan dan Kelautan serta SuratKeputusan Bupati Bulungan kepada Tergugat dan Tergugat Il agardinyatakan batal demi hukum, sehingga dengan demikian Rekomendasi danSurat Keputusan yang telah dikeluarkan terhadap Tergugat dan II tersebutsecara hukum tetap

Bulungan, sehingga izinyang diberikan oleh Bupati Bulungan tersebut secara hukum adalah sah;bahwa dalam rangka pengurusan suratsurat rekomendasi maupunperjanjian dari Kepala Desa Tanjung Buka, Camat Tanjung Palas, DinasKehutanan Cabang Dinas Bulungan, Dinas Perikanan dan KelautanBulungan, dan Bupati Bulungan serta untuk membuka lahan tambak yangtelah diterbitkan izinnya oleh Bupati Bulungan, para Penggugat Rekonvensitelah mengeluarkan biaya secara materiil sebagai berikut: Pengurusan Suratsurat;

Bulungan Nomor : 50370 T.PemohonHal 15 dari 22 hal.

Bulungan Lestari Mandiri.Bahwa terdakwa lalu melaporkan kepada Wakil Bupati Bulungan (almarhumHENRY EDOM) mengenai tempat/lokasi dan harga tanah permeter sebesar Rp.29.000,00 (dua puluh sembilan ribu rupiah) yang pada prinsipnya Wakil BupatiBulungan menerima tawaran terdakwa, selanjutnya Wakil Bupati Bulungan memintakepada terdakwa untuk melaporkan hal tersebut kepada saksi H.

Bulungan tentang surat pengantar ke UMPK;ae 1 (satu) bundle legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan Berita Acara Pembayaran.4. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan No: 821.24/04KEP/BKD/2006 tanggal 03 Maret 2006 tentang Jabatanbaru Ir.

Bulungan tentang suratpengantar ke UMPK;1 (satu) bundle legalisir gambar situasi lokasi Cold Storage dan BeritaAcara Pembayaran.1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan No:821.24/04KEP/BKD/2006 tanggal 03 Maret 2006 tentang Jabatanbaru Ir.

Bulungan;1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No :821.24/016KEP/BKD/2003 tanggal 29 Desember 2003 tentangJabatan baru Ir. H. Zaini Anwar, MM.menjadi Kepala BAPPEDA Kab.bulungan;1 (satu) lembar legalisir Petikan Keputusan Bupati Bulungan No:821.24/775KEP/BKDIV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Jabatanbaru Ir. H. Zaini Anwar menjadi Pj. Ketua Bappeda Kab.

No. 199 PK/PID.SUS/2014Pembebasan Tanah Untuk Pelaksanaan Pembangunan Dalam WilayahKabupaten Bulungan dan Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor 441 Tahun2004 tanggal 26 Juli 2004 Tentang Panitia Pengadaan Dan PembebasanTanah, Bangunan Dan Tanam Tumbuh Untuk Pelaksanaan Pembangunan DiWilayah Kabupaten Bulungan dengan Susunan Panitia sebagai berikut:Pembina : 1. Bupati Bulungan;2.

MUHAMMAD SUHAIMY;1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLANDJAUHARI, SE. Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos.

Bulungan tentangSurat Pengantar ke UMPK;3. 1 (satu) bundle legalisir Gambar Situasi Lokasi Cold Storage danBerita Acara Pembayaran;4. 1 (satu) lembar legalisir Surat Keputusan Bupati Bulungan Nomor:821.24/04KEP/BKD/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang JabatanBaru Ir.

Rustam Mage menyampaikankepada Bupati Bulungan pada saat itu yaitu saksi H.

Bupati Bulungan Kasubbag.Perbendaharaan Moh.

MUHAMMADSUHAIMY;1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLANDJAUHARI, S.E. Kepada Sdr. M. SUHAIMY, S.Sos.

Bupati Bulungan;2.

Bupati Bulungan Kasubbag.Perbendaharaan Moh.

MUHAMMADSUHAIMY;1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLANDJAUHARI, SE Kepada Sdr. M.

Bupati Bulungan Kasubbag.Perbendaharaan Moh.

MUHAMMADSUHAIMY; 1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLANDJAUHARI, SE Kepada Sdr. M.

Bulungan Nomor : 279Tahun 2003 dan Nomor : 441 Tahun 2004,terutama Bupati Bulungan saat itu yaitu H.

Bupati Bulungan Kasubbag.Perbendaharaan Moh.

MUHAMMADSUHAIMY;1 (satu) lembar copy Nota Dinas Bupati Bulungan ANANG DACHLANDJAUHARI, SE Kepada Sdr. M.

Bulungan hal ini diperkuatdengan keterangan saksi Bupati Bulungan (H.