BUPATI MANGGARAI BARAT VS DANIEL ADOLF NGGAI;;

Bupati Manggarai Barat,beralamat di Kantor Bupati Manggarai Barat JIn. Frans SalesLega, Labuan BajoManggarai Barat, Nusa Tenggara Timurselanjutnya semula disebut TERGUGATI, sekarang disebut2. Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, beralamat di JIn. Frans Sales Lega,Labuan BajoManggarai Barat, Nusa Tenggara Timur selanjutnyasemula disebut TERGUGATII sekarang disebut PEMBANDING ;Lawan1. PT.

dimiliki oleh ParaPenggugat diterbitkan oleh pihak pejabat Bupati Manggarai Barat saat itu sebelumTergugat I menjabat selaku Bupati Manggarai Barat pada saat ini ; Bahwa Para Penggugat in casu sebagai salah satu pihak yang ditujukan telahmenerima Surat dari tergugat I yaitu Surat Bupati Manggarai Barat NomorSDA.500/214/X/2010 tertanggal 02 Oktober 2010 perihal Peringatan (surat Peringatam),yang pada prinsipnya muatan surat tersebut memperingatkan Para Penggugat selaku salahsatu pemegang izin KP/TUP

dimiliki oleh ParaPenggugat diterbitkan oleh pihak pejabat Bupati Manggarai Barat saat itu sebelumTergugat I menjabat selaku Bupati Manggarai Barat pada saat ini ; Bahwa Para Penggugat in casu sebagai salah satu pihak yang ditujukan telahmenerima Surat dari tergugat I yaitu Surat Bupati Manggarai Barat NomorSDA.500/214/X/2010 tertanggal 02 Oktober 2010 perihal Peringatan (surat Peringatan),yang pada prinsipnya muatan surat tersebut memperingatkan Para Penggugat selaku salahsatu pemegang izin KP/

FIDELIS PRANDA , mantan BupatiManggarai Barat sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 yang menerbitkan SuratKeputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/383/XII/2009 tertanggal 17Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.

Manggarai Barat Nomor DPE.540/383/XII/2009 tertanggal 17Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT.Nipindo Primatama, untuk Komonditas Mangan dengan Lokasi di Desa Neggilat,Kecamatan Macang Pacar, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur denganluas 1.998 Ha (seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan hektar) ; dan ;o Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/381/XII/2009 tertanggal 15Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

- Bupati Manggarai Barat vs - PT. INDOMAS PRIMA MINERAL, Cs.

PUTUSANNOMOR : 27/PDT/2014/PTKDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara antara : Bupati Manggarai Barat, beralamat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jin.1.2.Frans Sales Lega, Labuan BajoManggarai Barat, NusaTenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai ;Semula sebagai Tergugat sekarang sebagaiPembanding ;MELAWAN:PT.

Bupati Manggarai Barat vs - ABDULLAH IBRAHIM

Bupati Manggarai Barat,beralamat di Jalan Frans Sales Lega Labuan Bajo;2. Pemerintah Negara R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri R.I., Cq. GubernurPropinsi NTT, Cq. Bupati Manggarai Barat, Cq.Camat Komodo, beralamat di Jalan Gabriel Gampur No. 8 Labuan Bajo ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya LIONARDKANTER,SH.MH., DANIEL DE ROZARI,SH.

DONASIUS HIBUR vs BUPATI MANGGARAI BARAT

Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No.BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaDonasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/ Gol. Ruang: PenataMuda (Ill/a) ; === 222222 = oon oon nn nn ene ene nn nen eee3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai BaratNo.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut,sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisihukum tata usaha negara adalah : "= Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah SuratKeputusan Bupati Manggarai Barat No.

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadisengketa perkara ini menurut (gugatan) Penggugat dapat disimpulkan bahwaPertimbangan Bupati Manggarai Barat dalam menerbitkan Surat KeputusanBupati Manggarai Barat No. BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP.196605242007011012, Pangkat/ Gol.

SITI ILA vs BUPATI MANGGARAI BARAT

BUPATI MANGGARAI BARAT vs PT. GRAND NUSANTARA

PUTUSANNomor : 181/B/2013/PT.TUN.SBY* DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusansebagai berikut terhadap sengketa antara : BUPATI MANGGARAIT BARAT, berkedudukan di Kantor Bupati Manggarai Barat, ,Jalan Frans Sales LegaLabuan BajoManggarai Barat, PropinsiNusa Tenggara Timur ; Dalam hal ini diwakili oleh :1. LIONARD KANTER, SH.

Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat NomorDPE.540/393/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012 Perihal : Pemberitahuan ; 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiManggarai Barat Nomor : DPE.540/393/X/2012 tertanggal 23 Oktober 2012Perihal : Pemberitahuan ;5. Mewajibkan Tergugat untuk memperpanjang Ijin Usaha Pertambangan EksplorasiPenggugat (PT. Grand Nusantara) sebagaimana yang dimohonkan Penggugat (PT.Grand Nusantara) ; 6.

PT GRAND NUSANTARA vs BUPATI MANGGARAI BARAT, Dk

BUPATI MANGGARAI BARAT, berkedudukan di JalanFrans Sales Lega, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NusaTenggara Timur;2.

Bahwa Penggugat dan Penggugat II adalah pemegang Izin UsahaPertambangan Eksplorasi yang telah diperoleh Para Penggugat sejaktahun 2009 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat in casuHalaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 2785 K/Pdt/2015Tergugat I, yang masingmasing terinci sebagai berikut:a. Untuk Penggugat :Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/383/XII/2009tertanggal 17 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.

Untuk Penggugat II:Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/381/XII/2009tertanggal 15 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin UsahaPertambangan Eksplorasi kepada PT.

Grand Nusantara, untukKomoditas emas dengan lokasi penambangan Gusongea, ToroSitangga dan Puncak Samson di kelurahan Labuan Bajo, KecamatanKomodo, Kabupaten Manggarai Barat Nusa Tenggara Timur denganluas 2.831 Ha (dua ribu delapan ratus tiga puluh satu hertar);Bahwa Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi yang dimiliki olehPara Penggugat diterbitkan oleh pihak pejabat Bupati Manggarai Baratsaat itu sebelum Tergugat menjabat selaku Bupati Manggarai Barat padasaat ini;Bahwa Para Penggugat in

Manggarai Barat.

BUPATI MANGGARAI BARAT vs PT PRIMA PRATAMA CITRA

BUPATI MANGGARAI BARAT vs PT. INDOMAS PRIMA MINERAL, Dkk

Dinas Pertambangandan Energi (Bukti P12);Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 Penggugat Il mendapatkan SuratDukungan Nomor 04/DWBK/X/2009 dari seluruh Warga Masyarakat MetangDesa Wae Buka Kecamatan Kuwus (Bukti P13);Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2010 Penggugat II mendapatkan SuratKeputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/07/1/2010 tentangpersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galianMangan, DMP seluas 915 Ha Kepada PT.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);dan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;Bahwa Penggugat yang telah mendapatkan izin atas KuasaPertambangan Eksplorasi bahan galian Timah Hitam dengan NomorDPELH .540/214/IX/2008 dan izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasibahan galian Mangan, DMP seluas 3.594 Ha dengan NomorDPE.540/386/XII/2009 oleh Bupati

Manggarai Barat dan Penggugat II yangtelah mendapatkan izin atas Kuasa Pertambangan (KP) Eksplorasi bahangalian Mangan dengan Nomor DPELH.540/174/VII/2008, izin atas UsahaPertambangan (IUP) Eksplorasi seluas 915 Ha ke Pemerintah KabupatenManggarai Barat Cq.

Menyatakan bahwa surat Bupati Manggarai Barat dengan NomorSDA.500/214/X/2010 kepada Para Penggugat pada tanggal 02 Oktober 2012adalah tidak sah menurut hukum;4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian kepada Para Penggugatyaitu :a. Jumlah kerugian materiil sebesar Rp693.000.000.000, ( Enam Ratussembilan puluh tiga miliar rupiah);b. Kerugian immateriil sebesar Rp. 2.000.000.000, ( Dua miliar rupiah);5.

Bahwa yang menjadi objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)adalah Keputusan Tata Usaha Negara, Surat Bupati NomorSDA.005/214/X/2010 tanggal 02 Oktober 2010 perihal peringatan yangberhak mengeluarkan adalah Bupati Manggarai Barat, BupatiManggarai Barat merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, sehinggasengketa terhadap Surat Bupati Nomor SDA.005/214/X/2010 tanggal 02Oktober 2010 perihal peringatan yang berhak memeriksa dan mengadiliadalah PTUN (kompetensi/ kewenangan absolute).

INDOMAS PRIMA MINERAL,dkk melawan Bupati Manggarai Barat

Bupati Manggarai Barat,beralamat di Kantor Bupati Manggarai Barat Jin.Frans Sales Lega, Labuan BajoManggarai Barat, NusaTenggara Timur, selanjutnya disebut sebagaiatone ercereseeeenceemeeneeee TERGUGAT Pengadilan Negeri tersebut ;=Setelah membaca suratsurat dalam berkas perkara ini ;Setelah memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuan BajoNomor 01 / PEN.PDT.G / 2013 / PN.LBJ tanggal 10 Januari 2013 tentangPenunjukan Majelis Hakim

Dinas PertambanganGan EMergl (BUKE P12) y mmm mn mannan een nnn13.Bahwa pada tanggal 9 Oktober 2009 PENGGUGAT Il mendapatkan SuratDukungan Nomor 04/DWBK/X/2009 dari seluruh Warga MasyarakatMetang Desa Wae Buka Kecamatan Kuwus (Bukti P13) ;14.Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2010 PENGGUGAT Il mendapatkan SuratKeputusan Bupati Manggarai Barat Nomor DPE.540/07/V2010 tentangpersetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi bahan galianMangan, DMP seluas 915 Ha Kepada PT.

Penggugat:
Abdullah Majid
Tergugat:
Bupati Manggarai Barat

Penggugat:
SITI ILA
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN; Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No. BKPPD/76/IV/2019 tertanggal 23April 2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Siti Ila, NIP. 19631231 198601 2054, Pangkat/ Gol.

Ruang: PenataMuda Tk.I, (III/o) kepada Bupati Manggarai Barat pada tanggal 23 Mei 2019yang sampai saat ini tidak ditanggapi oleh Bupati Manggarai Barat hinggatelah lewat waktu 21 hari untuk memberikan tanggapan sesuai ketentuanPasal 37 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang DisiplinPegawai Negeri Sipil yang berbunyi: Apabila dalam waktu lebih 21 (duapuluh satu) hari kerja Atasan Pejabat yang berwenang menghukum tidakmengambil keputusan atas keberatan maka keputusan pejabat yangHalaman

Manggarai Barat Nomor :BKPPD 888/76/X/201, tanggal, 23 April 2019 tentang Pemberhentian tidak denganhormat saudara Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 sebagai Pegawai NegeriSipil.

Manggarai Barat Nomor :BPKPPD.888/76/IV/2019 Tentang Pemberhentian Tidak DenganHormat Saudari Siti Ila NIP. 19631231 198601 2 054 SebagaiPegawai Negeri Sipil tanggal 23 April 2019 (Fotokopi sesuaidengan aslinya) ; Fotokopi Surat Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.880/148 /VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 Perihal : TanggapanSurat Keberatan a/n.

Manggarai Barat / Tergugat sebagaimana(vide Bukti P2 ) dan tanda terima surat keberatan (vide Bukti P3 ) dan telahditanggapi oleh Tergugat melalui Surat Bupati Manggarai Barat NomorBKPPD.880/148/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 perihal : Tangapan Surat Keberatan (vide Bukti T11 ) ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan fakta persidangan,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat telah menempuhupaya administratif berupa keberatan dan telah dijawab tetapi jawaban Tergugatatau tanggapan

Penggugat:
DONASIUS HIBUR
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT

Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat No.BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April 2019 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas namaDonasius Hibur, NIP. 196605242007011012, Pangkat/ Gol. Ruang: PenataMuda (Ill/a) ; === 222222 = oon oon nn nn ene ene nn nen eee3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Manggarai BaratNo.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ; Menimbang, bahwa adapun yang dijadikan alasan atas tuntutan tersebut,sesuai dengan posita gugatan Pembanding dahulu Penggugat, pada intinya dari sisihukum tata usaha negara adalah : "= Bahwa menurut gugatan Penggugat yang menjadi obyek gugatan adalah SuratKeputusan Bupati Manggarai Barat No.

Bahwa dengan diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang menjadisengketa perkara ini menurut (gugatan) Penggugat dapat disimpulkan bahwaPertimbangan Bupati Manggarai Barat dalam menerbitkan Surat KeputusanBupati Manggarai Barat No. BKPPD.888/77/IV/2019 tertanggal 23 April2019 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat karena MelakukanTindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Donasius Hibur, NIP.196605242007011012, Pangkat/ Gol.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/87/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara MARCELINUS GELO, S.T., NIP 19770530 200604 1 017 sebagai Pegawai Negeri Sipil ;----------------------------------------------------
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Surat Keputusan Bupati

Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/87/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara MARCELINUS GELO, S.T., NIP 19770530 200604 1 017 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018.

Penggugat:
MARSELINUS GELO, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT

DALAM PENUNDAAN;

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, Tentang Penetapan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Bangunan Hotel Yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede Dan Pantai Waecicu Di Kecamatan Komodo

DALAM POKOK SENGKETA;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, Tentang Penetapan Sanksi Administratif Kepada Pemilik Bangunan Hotel Yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede Dan Pantai Waecicu Di Kecamatan Komodo, khususnya pada konsideran keputusan diktum

kedua nomor urut 10 dan diktum keempat huruf j atas nama Sylvia Resort Komodo serta khususnya Lampiran Keputusan Bupati Nomor : 277/KEP/HK/2021, tanggal 3 Desember 2021, nomor urut 10 atas nama Sylvia Resort Komodo;

Penggugat:
Daniel Adolf Nggai
Tergugat:
Bupati Manggarai Barat

Pembanding/Tergugat : Bupati Manggarai Barat
Terbanding/Penggugat : Daniel Adolf Nggai

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-------------------------
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/88/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rudolfus Syukur, S.E., NIP 19721017 200701 1 018 sebagai Pegawai Negeri Sipil ;-----------------------------------------------
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Surat Keputusan

Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/88/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara Rudolfus Syukur, S.E., NIP 19721017 200701 1 018 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018.

Penggugat:
RUDOLFUS SYUKUR, SE
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;---------------------------------
2. Menyatakan batal sepanjang mengenai daya berlakunya Surat Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/89/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara SABASTIANUS DAN TARANG, S.T., NIP 19721125 200904 1 003 sebagai Pegawai Negeri Sipil; ---------------------------
3. Memerintahkan Tergungat mencabut Surat

Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor : BKPPD.888/89/V/2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Saudara SABASTIANUS DAN TARANG, S.T., NIP 19721125 200904 1 003 sebagai Pegawai Negeri Sipil dan memperbaiki diktum kedua : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 21 Mei 2018.

Penggugat:
SEBASTIANUS DAN TARANG, ST
Tergugat:
BUPATI MANGGARAI BARAT

M E N G A D I L I :

1. DALAM PENUNDAAN
   1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang diajukan oleh Penggugat;
   2. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Waecicu di Kecamatan

Komodo sepanjang atas nama Ayana Komodo Resort dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 Nomor Urut 8 sampai dengan adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik

   Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai Pede dan Pantai Waecicu di Kecamatan Komodo sepanjang atas nama Ayana Komodo Resort dan Lampiran Keputusan Bupati Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 Nomor Urut 8;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Manggarai Barat Nomor: 277/KEP/HK/2021 tanggal 03 Desember 2021 tentang Penetapan Sanksi Administratif kepada Pemilik Bangunan Hotel yang Melanggar Ketentuan Pemanfaatan Ruang Sempadan Pantai

   PRIMA PRATAMA CITRA
   Tergugat:
   Bupati Manggarai Barat