BUPATI MERANGIN VS M. SANIN;

M.SANIN vs BUPATI MERANGIN

Peraturan Bupati Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;Bahwa untuk keberhasilan dan kesuksesan Pemilihan Kepala DesaSerentak se Kabupaten Merangin, maka Pemerintah KabupatenMerangin telah mengeluarkan kebijakan sebagai berikut:a. Menerbitkan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 569/DPMD/2017tentang tahapantahapan dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepaladesa serentak se Kabupaten Merangin tahun 2017 ;b.

(Sesuai dengan Aslinya) ;Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor:703/DPMD/2017 tentang Pemberhentian PenjabatKepala Desa dan Pejabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa Terpilin Dalam KabupatenMerangin Periode 20172023 tanggal 16 November 2017.

Merangin (vide Bukti P1 =T22) ;Objek sengketa aquo, Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau PejabatTata Usaha Negara, tentunya dalam hal ini adalah badan hukum publik,dimana Bupati Merangin dalam menerbitkan objek sengketa a quo tidakdalam kapasitas sebagai badan hukum perdata, Bupati Merangin dalammenerbitkan objek sengketa a quo bertindak sebagai badan tata usahanegara yang sedang menyelenggarakan pemerintahan di KabupatenMerangin;Objek sengketa aquo Berisi tindakan hukum tata usaha negara dalamhal

Merangin Nomor : 47 Tahun 2017 tentangPetunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak;Bersifat konkret, bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor:703/DPMD/2017,tanggal 16 November 2017 tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa dan Pejabat Kepala Desa dan PengangkatanKepala Desa Terpilin Dalam Kabupaten Merangin tersebut tidak abstrakHalaman 64 dari 96 halamanPutusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBItetapi berwujud yaitu adanya pemberhantian dan pengangkatan pejabatdan penjabat kepala

Merangin Nomor : 100/177/PemTrantibum/2017,tanggal 13 November 2017 perihal Penyampaian Hasil PILKADESDesa Bukit Batu, Kecamatan Sungai Manau, Tahun 2017 (vide bukti T19) ;Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 November 2017, Bupati Meranginmengeluarkan Keputusan Bupati Merangin Nomor : 703/DPMD/2017tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pejabat KepalaHalaman 79 dari 96 halamanPutusan Perkara Nomor :21/G/2017/PTUN.JBI12.13.Desa Dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin dalam KabupatenMerangi Periode

SALMAN AYUB VS BUPATI MERANGIN;

Putusan Nomor 510 K/TUN/2017Termohon Kasasi dahulu Terbanding/T ergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugatsekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Tergugat di mukapersidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:OBJEK GUGATAN;Keputusan Bupati Merangin Nomor 667/BKD/2016 tanggal 2 Desember2016

Tahun2009 tentang Perubahan kedua UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan TataUsaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukumyang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret , individual, dan final yang membawa akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Bahwa berdasarkan defenisi dalam angka 1 di atas, maka SuratKeputusan Bupati

Merangin Nomor 667/BKD/2016 tanggal 2 Desember2016 tentang Penetapan Pemberhentian Tidak Dengan HormatSebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Salman Ayub adalahkeputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschikking) danlangsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya(einmalig);Bahwa Keputusan Bupati Merangin Nomor 667/BKD/2016 tanggal 2Desember 2016 tentang Penetapan Pemberhentian Tidak DenganHormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Salman Ayub jelassudah bersifat konkret

DASAR DAN ALASAN GUGATAN;1.Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Bupati Merangin Nomor 667/BKD/2016 tanggal 2 Desember2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat;Bahwa Surat Keputusan Nomor 667/BKD/2017 tanggal 2 Desember2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat sematamata didasarkan atasadanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jambi Nomor 04 /Pid.B/TPK/2012/PN.Jbi. tanggal 01 Mei 2012;Bahwa Penggugat diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipilberdasarkan

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RINomor 0991/110.3/KP/1999 tanggal 11 Maret 1999 dan diangkatmenjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung tanggal 1 Mei 2000 dengantugas sebagai pelaksana tata usaha pada SLTPN 8 Tabir KabupatenSarko dan Penggugat telah menerima gaji pokok serta Penggugatmelaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan peraturan dan disiplinyang berlaku;Bahwa Penggugat Berdasarkan SK Bupati Merangin Nomor15/DPKAD/2009 Penggugat di tunjuk sebagai Bendahara Penerimapada satuan

SALMAN AYUB vs BUPATI MERANGIN

BUPATI MERANGIN

Keputusan Bupati Merangin Nomor 629 Tahun 2008 tanggal 30Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desadan Pengangkatan Kepala Desa Diwilayah Kecamatan Bangko; 7.3.

Bukti P9 Bangko (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor 629 Tahun2008, tanggal 30 Desember 2008 tentangPemberhentian Penjabat Kepala Desa danPengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Bangko (sesuai dengan aslinya);Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor 362 Tahun2009, tanggal 31 Desember 2009 tentangPemberhentian Sekretaris Desa Dalam KabupatenMerangin dan NamaNama Sekretaris Desa YangMendapat Tunjangan Kompensasi (Ssesuai dengan fotokopi); oaFotokopi Buku Induk Kependudukan

Bukti T2 : Fotokopi Keputusan Bupati Merangin Nomor237/BPMPD/2016 tanggal 17 Maret 2016 TentangPembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala DesaHalaman 32 dari61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI3. Bukti T34. Bukti T 45. Bukti T56. Bukti T 67.

Merangin (sesuai dengan aslinya) ;18.

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bupati Merangin Nomor 15 Tahun 2016tentang Pedoman Teknis Pemilihan Kepala Desa ; Halaman 37 dari61 halaman Putusan Nomor : 23/G/2016/PTUN.JBI4.

BUPATI MERANGIN vs SARBAINI, S.Ag.,MM

PUTUSANNomor: 134/B/2013/PT.TUNMDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Jalan Peratun, Kompleks MedanEstate Medan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : BUPATI MERANGIN, berkedudukan di Jalan Jend.

untuk perkara ini; TENTANG ...TENTANG DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan,mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi PutusanPengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 05/G/2013/PTUNJBI, tanggal 20 Juni 2013,yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; MENGADILIDALAM PENUNDAAN 2 ~ === 0= 0= 02 220 one ene ene ene ene nnn nen nen nen ne nee n ene ene ene cee nee ene eneMenolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Bupati

Merangin Nomor352/BKD/2012 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural danPenempatan Kembali Sebagai Staf Di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin,sebagaimana dimaksud dalam petikannya tertanggal 26 Desember 2012 sepanjangmenyangkut Penggugat: Sarbaini, S.Ag., MM. ; DALAM EKSEPSI:Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;DALAM POKOK SENGKETA:1.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Merangin Nomor352/BKD/2012 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dari Jabatan Struktural danPenempatan Kembali Sebagai Staf Di Jajaran Pemerintah Kabupaten Merangin,sebagaimana ...sebagaimana dimaksud dalam petikannya tertanggal 26 Desember 2012 sepanjangmenyangkut Penggugat: Sarbaini, S.Ag., MM. ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat: Sarbaini,S.Ag., MM., padaharkat, martabat dan kedudukan atau jabatan semula; 5.

BUPATI MERANGIN vs Drs. AMIR ACHMAD, Cs

UT U S ANNomor : 132/B/2013/PT.TUNMDN" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAo= PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN, yang memeriksadan mengadili sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara : BUPATI MERANGIN; Tempat Kedudukan Jalan Jenderal Sudirman No.01Bangko Kabupaten Merangin ;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20Februari 2013 Nomor.188.342/01/SKKH/HUKUM/2013telah memberikan kuasa kepada: 1.

Pembanding/Tergugat : BUPATI MERANGIN
Terbanding/Penggugat : M SANIN

2018/PT.TUNMDN, tanggal 6 Agustus 2018, tentangPenetapan Hari SidanG; omen nn nnnnnnnemnn nn enn nn nnmnme nance nnnnmnmensTENTANG DUDUK SENGKETA Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraMedan mengambil alin keadaankeadaan dan duduk sengketa sebagaimanadisebutkan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor21/G/2017/PTUNJBI tanggal 11 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:MENGADILI:1.Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;2.Menyatakan Batal Surat Keputusan Bupati

Merangin Nomor 703/DPMD/2017,tanggal 16 November 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala DesadanPejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilin dalamKabupaten Merangin Khusus pada Pengangkatan Kepala Desa Terpilih DesaBukit Batu). pada urutan ke 12 #=(dua obelas) atas namaZulkifli ; 22220 n on nnn nn nn nen enn en nen en en en een3.Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Bupati MeranginNomor: 703/DPMD/2017, tanggal 16 November 2017tentang PemberhentianPenjabat Kepala Desa

Pembanding/Penggugat : Salman Ayub
Terbanding/Tergugat : BUPATI MERANGIN

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN, yang diwakili oleh Bupati Merangin H. Al Haris, S.Sos., M.H., dk. VS NURIAH, dk.

PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN, yang diwakilioleh Bupati Merangin H. Al Haris, S.Sos., M.H.;2. DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN MERANGIN,yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Merangin Ir. Muhammad. Arif, RH,. M.M.;Keduanya berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, LintasSumatera, KM. 3, Kelurahan Pasar Bangko, KecamatanBangko, Kabupaten Merangin, dalam dalam hal ini memberikuasa kepada M. Halik Alnemeri, S.H., Advokat pada KantorHukum M.

Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.BUPATI MERANGIN
3.DPRD KABUPATEN MERANGIN

objekperkara adalah Surat Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai HanuraKabupaten Merangin Nomor : 27/DPCHANURA/Mrgn/VII/2018tanggal 12 September 2018 Perihal Pergantian Antar Waktu SaudaraZamzami Rahman, S.Pd,.MM kepada saudara Muhamad Amin, SE,Bahwa menurut ketentuan pasal 99 ayat (1) huruf b PP nomor 12tahun 2018, Anggota DPRD berhenti antar waktu karena :a. meninggal dunia ;b. mengundurkan diri; atauc. di berhentikan;Bahwa pada objek sangketa pada konsideran menimbang hanyaberdasarkan kepada Surat Bupati

Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tanggal 02 Oktober 2018 Perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu PAW Anggota DPRD Kabupaten Merangindari Partai Hanura, kenyataan ini jelas dan nyata sebagai suatukeputusan pejabat TUN yang cacat hukum karena dalamkonsiderannya seharusnya pada konsideran menimbang yangpertama dicantumkan adalah UNDANGUNDANG REPUBLIKINDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2014 TENTANG MAJELISPERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILANRAKYAT

Bahwa terdapat Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian dan PergantianAntar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Merangin dari PartaiHanura, yang ditujukan kepada Gubernur Jambi (vide bukti T12) ;13.

Merangin menyampaikanSurat yang ditujukan kepada Gubernur Jambi dengan surat Nomor : 100/674/Pem/2018, tanggal 2 Oktober 2018 perihal Usul Pemberhentian danPergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kab.

Surat Bupati Merangin Nomor : 100/674/Pem/2018 tangggal 2 Oktober2018 Perihal Usul Pemberhentian dan Pergantian Antar Waktu PAWAnggota DPRD Kabupaten Merangin dari Partai Hanura ;b.

Safri Syahroni Mantan Kades Seling Tahun 2000 s/d 2008 di tanda tangani oleh Bupati Merangin Dr. H. Al Haris., S.Sos., M.H pada Tanggal 28 Febuari 2019 pada Kab. Merangin;

Tabir Kab.Merangin Tanggal 29 Desember 2003;

Merangin di tanda tangani oleh Bupati Merangin H. AL HARIS pada tanggal 28 April 2015;

Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Merangin Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Merangin AL HARIS.

Tabir Kab.Merangin Tanggal 29Desember 2003;24) 1 (satu) bundel Photo copy Peraturan Bupati Merangin Provinsi JambiNomor: 19 Tahun 2007 Tentang pedoman pengadaan,pengelolaan danpengembangan serta pengunaan hasil Tanah Kas Desa (TKD) di tandatangani oleh Bupati merangin ROTANI YUTAKA pada Tanggal 19September 2007;25) 1 (satu) eksemplar Photo copy Peraturan Bupati Merangin ProvinsiJambi Nomor: 21 Tahun 2015 Tentang pedoman tata cara PengelolaanKekayaan Desa dan Keuangan Dana Desa di Kab.

Merangin di tandatangani oleh Bupati Merangin H.

tangani oleh Bupati Merangin H.

Merangin H.

Tabir Kab.Merangin Tanggal 29 Desember 2003;

Merangin di tanda tangani oleh Bupati Merangin H. AL HARIS pada tanggal 28 April 2015;

Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Merangin Tahun 2018 yang ditandatangani oleh Bupati Merangin AL HARIS.

Merangin Nomor30/BKPSDMD/I/2020, tanggal 7 Januari 2020 perihal PengangkatanDalam Jabatan Baru dan Pemberhentian dari Jabatan Lama AparaturSipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merangin.1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Merangin Nomor700/516/Inspektorat/2020, tanggal 17 Juni 2020 perihal Pelimpahan HasilPemeriksaan Inspektorat terkait Kerugian Keuangan Negara pada DesaKeroya.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Merangin Nomor700/129/Inspektorat/2020, tanggal 5 Maret 2020 perihal

Peraturan Bupati Merangin.

Merangin Nomor 07 Tahun 2019 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Desa;4) Peraturan Bupati Merangin Nomor 35 tahun 2015 tentang Pedomandan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Dalam KabupatenMerangin.Bahwa dasar penugasan Ahli adalah:1) Surat Kepala Kepolisian Resor Merangin Nomor*R/732/VII/RES.3.3/2020 tanggal 12 Agustus 2020 tentangPermohonan Bantuan Perhitungan Kerugian Negara.2) Surat Perintah Tugas Bupati Merangin Nomor090/409/Inspektorat/2020 Tanggal 28 Agustus 2020 ~ untukHalaman 102 dari

Merangin Nomor : 30/BKPSDMD/I/2020,tanggal 7 Januari 2020 perihal Pengangkatan Dalam Jabatan Baru danPemberhentian dari Jabatan Lama Aparatur Sipil Negara Di LingkunganPemerintah Kabupaten Merangin.1 (satu) lembar fotokopi Surat Bupati Merangin Nomor700/516/Inspektorat/2020, tanggal 17 Juni 2020 perihal Pelimpahan HasilPemeriksaan Inspektorat terkait Kerugian Keuangan Negara pada DesaKeroya.1 (satu) rangkap fotokopi Surat Bupati Merangin Nomor700/129/Inspektorat/2020, tanggal 5 Maret 2020 perihal

MUHAMMAD FADIL,ST.1 (satu) lembar photo copy Surat Bupati Merangin Nomor30/BKPSDMD/I/2020 tanggal 7 januari 2020 an. MUHAMMADIHSAN,S.IP.

Tentang Pelaksanaan Pemilihan KepalaDesa Serentak tanggal 13 Juli 2017, yang kemudian atas peraturan BupatiMerangin tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Bupati MeranginNomor : 569/DPMD/2017, Tentang Tahapantahapan damtanggalpelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Merangin Tahun2017, tanggal 28 Agustus 2017 dan Keputusan Bupati tersebut dirubahsebagaimana Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor : 624/DPMD/2017.tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Merangin Nomor : 569/DPMD/

Apabila Kades terpilin yang diduga melakukan politik uang tersebutdiatas menang maka calon yang tidak menerima dapat mengajukangugatan kepada Panwas sesuai Peraturan Bupati Merangin Nomor 47Tahun 2017, tetang petunjuk pelaksanaan pemilihan kepala DesaABahwa dikarenakan kesepakatan tersebut tidak dihadiri oleh saudaraHasan menyebabkan politik uang tetap terjadi yang diduga dilakukan olehsaudara Hasan dan tim suksesnya ; ""Bahwa keesokan harinya dilakukan proses pemilinan Kepala Desa Seling,dimana

Merangin Nomor: 47 Tahun2017 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, telah cukupHalaman 10 dari 35 HalamanPutusan Perkara Nomor : 18/G/2017/PTUN.JBI23.24.25.beralasan untuk dinyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat ; =Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangundangan,keputusan Tergugat juga bertentangan dengan Asasasas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu Asas kecermatan.

Merangin Nomor 47 Tahun 2017 tentang PetunjukPelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang termaktub padaBagian Kelima Penetapan Pasal 49 Ayat 3 yang berbunyi Berdasarkanlaporan pelaksanaan pemilihan dan berita acara pemilihan sebagaimanadimaksud pada ayat (3), BPD menetapkan calon Kepala Desa terpilihdengan keputusan BPD selanjutnya disampaikan kepada Bupati melaluiCamat paling lambat 7 (tujuh) hari ; Keputusan Bupati Merangin Nomor : 624/DPMD/2017 tentang Perubahanatas Keputusan Bupati Merangin

(Fotokopi dari fotokopi) ; Tulisan tangan Bupati Kabupaten Merangin di SuratKeputusan Bupati Merangin Nomor: 703/DPMD/ 2017,tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan PejabatKepala Desa dan Pengakatan Terpilin Dalam KabupatenMerangin Periode 20172023. (asli) ; Surat Pernyataan Tidak Melakukan Politik Uang SaudaraA. NAIM. (Fotokopi sesuai dengan asli) ; Surat Pernyataan Tidak Melakukan Politik Uang SaudaraHASANAMI.

Menengah UmumTingkat Pertama (SMP) Pemohon diberi tanda P4;Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) Sekolah Menengah UmumTingkat Atas (SMA) Pemohon diberi tanda P5;Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan IImu Pendidikan (STKIP) Pemohondiberi tanda P6;Fotocopy Kartu Keluarga Pemohon diberi tanda P7;Fotocopy Surat Keputusan Menteri Negara Kepala Kependudukan / KepalaBKKBN diberi tanda P8;Fotocopy Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II SarolangunBangko diberi tanda P9;Fotocopy Surat Keputusan Bupati

Merangin diberi tanda P10;Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sarolangun diberi tanda P11;Fotocopy Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia diberi tanda P12;Fotocopy Petikan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umumdiberi tanda P13;Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sarolangun tentang mutasi JabatanPegawai Negeri Sipil Pemohon diberi tanda P14;Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Sarolangun diberi tanda P15;Fotocopy Keputusan Gubernur Jambi diberi tanda P16;Fotocopy Petikan Keputusan Bupati

Merangin diberi tanda P16;Fotocopy Petikan Keputusan Bupati Merangin diberi tanda P18;Bahwa fotocopy suratsurat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan setelahdibandingkan dengan aslinya di persidangan, ternyata bersesuaian;1.ROSMAWARNI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa, pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/ menggantinamanya, semula bernama JANGCIK menjadi JANGCIK MOHZA;e Bahwa nama MOHZA tersebut merupakan singkatan dari nama orang tuaPemohon yang bernama

Photo copy Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 627 tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan Nalo Tantan.

;- Photo copy Surat Pernyataan saudara KAHONO.S tanggal 15 Juni 2010 yang menyatakan bahwa akan mempertanggungjawabkan sepenuhnya dana Kas Desa sesuai rencana penggunaanya yaitu untuk pembelian pengembangan TKD dan dana tersebut akan dituangkan dalam APBDES Mentawak Ta.2010 ;- Photo copy Surat dari Kepala Desa Mentawak sdr KAHONO.S kepada Camat Nalo Tantan tanggal 15 Juni 2010 perihal Pencairan Dana untuk pengembangan TKD;- Photo copy surat dari Camat Nalo Tantan sdr H.SYAHRIAL, S.Pd kepada Bupati

Merangin Cq Kepala BPM-PD Kab.

Merangin tanggal 21 Juni 2010 perihal Pencairan Dana untuk pengembangan TKD;- Photo copy Surat perintah tugas Kepala BPM-PD Nomor : 094/ 561/ tahun 2010 tanggal 21 Juli 2010 tentang Peninjauaan Calon Lokasi Pengembangan Tanah Kas Desa di Desa Rantau Kloyang;- Photo copy Nota Dinas Kepala BPM-PD Kab.Merangin Nomor 141/ 571/ BPM-PD/ 2010 tanggal 26 Juli 2010 Kepada Bupati Merangin Melalui Sekda Merangin;- Photo copy Surat Pernyataan ahli waris almarhum KARTINI tanggal 2 Agustus 2010;- Photo copy

Surat Pernyataan sdr ABDUL KHALIK,.A.Md, Sdr SULAIMAN, KAHONO.S tanggal 4 Agustus 2010 yang menyatakan bahwa akan mempertanggung jawabkan sepenuhnya dana Kas Desa sesuai rencana penggunaanya yaitu untuk pembelian pengembangan TKD dan dana tersebut akan dituangkan dalam APBDES Mentawak TA.2010;- Photo copy Nota Dinas dari Inspektorat Kab.Merangin Kepada Bupati Merangin nomor : 700/ 568/ Inspektorat/ 2010 tanggal 5 Agustus 2010 Perihal Mohon Persetujuan Penggunaan Dana hasil TKD untuk pengembangan

Merangin adalahmembantu Bupati dalam bidang pengawasan pembangunanpenyelenggaraan pemerintahan dan Desa, dalam menjalankan tugasbertanggung jawab kepada Bupati Merangin; Bahwa pada tanggal 26 Juni 2010,saat itu saksi menjabat sebagai kepalaInspektorat Kab Merangin, Bupati Merangin pernah mendisposisikan NotaDinas Kepala BPM PD Kab Merangin Nomr 141/571/BPMPD/2010 perihalpersetujuan penggunaan dana hasil TKD Desa Mentawak; Bahwa lsi dari disposisi Nota Dinas Kepala BPMPD Kab Merangin Nomor141/571/

Hasil dari koreksi yang kami lakukan maka kami memberikan sarankepada Bupati Merangin bahwa penairan dana TKD kebun kelapa sawitDesa Mentawak yang dikelola oleh PT.

Kresna Duta Agroindo yangtersimpan oada PT Bank Jambi Cabang Bangko daoat disetujui senilaiRp.135.000.000, (seratus tiga puluh lima juta rupiah) denganpertimbangan sebagaimana yang Saksi jelaskan diatas;Bahwa saran yang saksi sampaikan kepada Bupati Merangin dalam bentuksurat Nota Dinas Nomor : 700/568/Inspektorat/2010 tanggal 5 Agustus 2010yang ditujukan kepada Bupati Merangin melalui Basaksi Sekretaris DaerahKab. Merangin;Bahwa Tanah Kas Daerah (TKD) Mentawak yang terletak di Desa PelakarKab.

Photo Copy Surat dari Camat Nalo tantan sdr H.SYAHRIAL, S.Pdkepada Bupati Merangin Cq Kepala BPMPD Kab. Merangin tanggal21 Juni 2010 perihal Pencairan Dana untuk pengembangan TKD ;.

(Dikembalikan kepada terdakwa KahonoSuprihatin);Photo copy Surat Keputusan Bupati Merangin Nomor 627 tahun 2008tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberhentian Penjabat KepalaDesa dan Pengangkatan Kepala Desa di Wilayah Kecamatan NaloTantan.

BUPATI MERANGIN, berkedudukan di Jalan Jenderal SudirmanNo.1 Bangko, Kabupaten Merangin, dalam hal inidiwakili oleh kuasa hukumnya:1. Nama: MUHAMMAD ZEN, SH., MH., Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Merangin;2. Nama : JHONY HERMAN, SH., JabatanKasubag Kajian dan Bantuan Hukum SetdaMerangin; 3. Nama: WAWAN WIHANDONO, SH., Jabatan Staf Bagian Hukum Setda Merangin;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:188.342/01/SKKH/HUKUM/2011, tertanggal 20Juni 2011, selanjutnya disebut TERGUGATI/PEMBANDING; 2.

Bahwa gugatan Penggugat/terbanding yang menggugat Tergugat I(Bupati Merangin) dinilai keliru, karena kewenangan penerbitan SuratKeputusan objek sengketa telah dilimpahkan kepada Tergugat II(Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin) dan Kepala BadanKepegawaian Daerah Kabupaten Merangin; Menimbang, bahwa seluruh eksepsi tersebut telah dipertimbangkan olehMajelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi pada putusan halaman 35s/d 39, yang pada pokonya menyatakan menolak seluruh eksepsi dariTergugat/Pembanding

dengan peraturan perundangundangan yang berlaku; Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha NegaraJambi mmepertimbangkan tentang kewenangan atas terbitnya surat keputusanobyek sengketa pada putusan halaman 44 s/d 47, yang pada pokoknyamenyatakan bahwa berdasarkan pelimpahan kewenangan secara mandat dariBupati kepada Sekretaris Daerah, surat keputusan obyek sengketaditandatangani oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin atas nama BupatiMerangin, sehingga yang bertanggung jawab adalah Bupati

Merangin;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Medan sependapat dengan pertimbangan tersebut, sehingga harusdikuatkan dan diambil alih menjadi pertimbangan putusan aquo;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Jambi mempertimbangkan tentang prosedur penerbitan surat keputusanobyek sengketa yang pada putusan halaman 47 s/d 51, yang pada pokonyamenyatakan bahwa penerbitan surat keputusan obyek sengketa mengandungcacat prosedural, karena dalam

Akhirnya Sekda KabupatenMerangin atas nama Bupati Merangin memberikan ijin kepada Nurbaiti, S.Pduntuk melakukan perceraian dengan suaminya Thamrin dengan Surat JjinPerceraian Nomor 800/51/BKD/PP/2011, tanggal 13 Januari 2011 (obyeksengketa); SUL Ee eee Menimbang, bahwa selanjutnya Putusan Pengadilan Agama Nomor043/Pdt.G/2011/PA.Bko, tanggal 11 Mei 2011 (vide bukti P.8) dalam perkaraantara Tergugat II Intervensi/Turut Pembanding dengan Penggugat/Terbanding, pada pokoknya mempertimbangkan bahwa diantara

Merangin dan melihatsepeda motor Yamah Jupiter MX warna merah Nomor PolisiBH 6322 FI yang diparkir di teras depan bedeng V laluIVAN (DPO) mengambil motor tersebut dengan caramerusak kunci stang motor dengan menggunakan kunci Tyang sudah disiapkan IVAN (DPO) sedangkan terdakwamenunggu di depan pintu bedeng pertama yang jaraknya +10 (sepuluh) meter.

Merangin Kel.Pematang Kandis Kec.

ZUKRI ;Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 November 2009 sekirapukul 18.30 WIB bertempat di teras rumah saksi dibedeng V belakang Kantor Bupati Merangin Kel.Pematang Kandis Kec. Bangko Kab.

Putusan Nomor 19 K/TUN/2016perkara ini, karena yang seharusnya dijadikan Tergugat dalamperkara a quo bukanlah Bupati Merangin, melainkan Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.

Bahwa karena kekeliruan ada dipihak Penggugat sendiri, tidaklahtepat bila kKemudian Penggugat justru mengajukan gugatan TataUsaha Negara terhadap Tergugat dengan mendasarkan dalil positadan petitum gugatannya terhadap objek sengketa berupa SikapDiam Bupati Merangin Yang Tidak Memproses Surat Permohonanin Mendirikan Bangunan (IMB) Yang Dimohonkan Oleh RezaVahlevi Pada Tanggal 1 Desember 2014 sebagaimana diajukannyadalam perkara Tata Usaha Negara ini:3. Gugatan Prematur;3.1.

Putusan Nomor 19 K/TUN/2016(il)Atas Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2008 tentang Tugas Pokokdan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Merangin, junctoketentuan Pasal 1 ayat (7) Peraturan Bupati Merangin Nomor 65Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Di BidangPelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin.

Dengan adanya delegasi a quo, maka secara hukum harusdianggap bahwa yang memiliki tanggung jawab dan tanggung gugatdalam perkara Tata Usaha Negara ini adalah Kepala BadanPenanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu KabupatenMerangin, dan bukan Bupati Merangin;Tidaklah tepat pula bila Eksepsi yang kami ajukan perihal GugatanKeliru Error In Objecto terkait kekurangan persyaratan administratifdan persyaratan teknis dari permohonan IMB yang diajukan olehPenggugat dinyatakan oleh Judex Facti sebagai

Putusan Nomor 19 K/TUN/20165.3.bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang bersifatprosedural, danTindakan dan/atau keputusan yang dilakukan/dikeluarkan oleh badanatau Pejabat Tata Usaha Negara bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang bersifat material/substansial:Dimana terhadap ke3 (tiga) hal tersebut, Judex Facti Tingkat Pertamakemudian memberikan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagaiberikut:5.1.5.2.Bahwa tindakan atau sikap diam Bupati Merangin yang tidakmemproses