RAJA GARUDA MAS SEJATI;

2540/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta,12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,jabatan Direktur Keberatan dan Banding, DirektoratJenderal Pajak, dan kawankawan, berdasarkan SuratKuasa Khusus Nomor SKU1881/PJ/ 2017, tanggal 9 Mei2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RAJA GARUDA

Putusan Nomor 2540/B/PK/Pjk/20192014 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakMaret 2011 Nomor 00165/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di Jalan M.H Thamrin Kavling 31, Kebon Melati, JakartaPusat, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai menjadi sebagaiberikut :Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp0,00Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1048/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret2011 Nomor 00165/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di Jalan M.H Thamrin Kavling 31, Kebon Melati,Jakarta Pusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

RAJA GARUDA MAS SEJATI;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Kav 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU1880/PJ/2017, tanggal 9 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RAJA GARUDA

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1046/WPJ.06/2014, tanggal 30 Juni 2014, tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak November2011 Nomor 00173/207/11/073/13, tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di Jalan MH Thamrin Kav.31, Kebon Melati, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

GARUDA MATARAM MOTOR;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta, 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU3035/PJ/2018, tanggal 04 Juli 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA

Garuda MataramMotor, NPWP: 01.302.539.0046.000, beralamat di Jalan MT.

Garuda MataramMotor, NPWP: 01.302.539.0046.000, beralamat di: Jalan MT.

GARUDA INDONESIA (Persero), dkk

No. 613 K/PDT.SUS/2011Bahwa petikan dan salinan Putusan No. 25/2009 telah diberitahukansecara resmi oleh KPPU/Termohon Keberatan kepada Garuda/PemohonKeberatan pada tanggal 31 Mei 2010, sebagaimana terbukti dari tandaterima salinan petikan Putusan No. 25/2009 yang telah diterimaGaruda/Pemohon Keberatan pada tanggal 31 Mei 2010 (Bukti P2);Bahwa Garuda/Pemohon Keberatan secara tegas menyatakan keberatandan tidak dapat menerima Putusan No. 25/2009, khususnya segalasesuatu yang menyangkut Garuda/Pemohon

PENDAHULUANBahwa Garuda/Pemohon Keberatan menolak dalildalil atau penilaianpenilaianatau pertimbanganpertimbangan dari KPPU/Termohon Keberatansebagaimana diuraikan dalam Putusan No. 25/2009, kecuali yang secara tegasdiakui oleh Garuda/Pemohon Keberatan.Sebelum Garuda/Pemohon Keberatan menguraikan secara rinci dalildalil ataualasanalasan hukum yang menjadi dasar upaya hukum keberatan terhadapPutusan No. 25/2009 dalam perkara ini, maka dengan ini Garuda/PemohonHal. 8 dari 225 hal. Put.

, namun sebagai penyedia jasa penerbangandomestik penerapan tarif jasa penerbangan Garuda/Pemohon Keberatantetap mengacu pada Kepmenhub No. 9/2002.Pada faktanya, penerapan tarif dasar Garuda/Pemohon Keberatanhampir selalu. mencapai batas atas sebagaimana diatur dalamKepmenhub No. 9/2002, sehingga tidak mungkin bagi Garuda/PemohonKeberatan untuk memasukan komponen biaya bahan bakar dalampenghitungan tarif dasar tersebut.

Oleh karena itu, Garuda/PemohonKeberatan tidak memiliki pilinan lain selain menerapkan fuel surchargeHal. 11 dari 225 hal. Put.

/Termohon Keberatan dapat menerapkan sanksi ganti rugi yangharus dibayarkan oleh Garuda/Pemohon Keberatan.Hal. 19 dari 225 hal.

GARUDA AGUNG PERKASA VS BUPATI MOROWALI;;

RAJA GARUDA MAS SEJATI;;

RAJA GARUDA MAS SEJATI;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1875/PJ/2017, tanggal 9 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RAJA GARUDA

telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1049/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011 Nomor00166/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013 sebagaimana telah dibetulkandengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00112/WPJ.06/KP.1203/2014 tanggal 18 Juni 2014, atas nama PTRaja Garuda

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1049/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2011Nomor 00166/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atas nama PTRaja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000, beralamatdi JI.

RAJA GARUDA MAS SEJATI;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1877/PJ/2017, tanggal 9 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RAJA GARUDA

Desember 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80595/PP/M.XVB/16/2017, 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:tanggal 1 FebruariMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1053/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2011 Nomor00170/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atas nama PT Raja Garuda

Putusan Nomor 2937 B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus2011 Nomor 00170/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di JI. MH Thamrin Kav. 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

RAJA GARUDA MAS SEJATI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

RAJA GARUDA MAS SEJATI, beralamat di JI. M. H. ThamrinNo. 31, Kebon Melati, Jakarta Pusat;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;melawan:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan JalanJenderal Gatot Subroto No. 4042, Jakarta 12190, dalam hal inimemberikan kuasa kepada:1. Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding,Direktorat Jenderal Pajak;2. Budi Christiadi, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi,Direktorat Keberatan dan Banding;3.

Saudara SuwirLaut bukan merupakan pengurus dan kuasa dari Direksi yang dapatmewakili perusahaan dalam hal ini PT Raja Garuda Mas Sejati(Pemohon Peninjauan Kembali semula Pemohon Banding)sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP jo Pasal 2 UUKUP. Hal ini sejalan dengan pendapat Terbanding yang dalam SuratUraian Banding menyatakan perlu dilakukan penelitian terhadapkewenangan Ir.

Dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2239K/PID.SUS/2012 tanggal18 Desember 2012 dengan terdakwa saudara Suwir Laut alias Liu CheSui alias Atak tidak menyebutkan PT Raja Garuda Mas SejatiHalaman 18 dari 124 halaman.

Raja Garuda Mas Sejati tidak pernah dijadikanTerdakwa.

Mas Sejati2002633. 746.300292.008.400925. 754.700 Raja Garuda Mas Sejati20031.030.394.9001.030.394.900 Raja Garuda Mas Sejati20042.252.390.0002.354.998.8914.607.388.891 Raja Garuda Mas Sejati2005579.581.0001.958.605.5062.538. 186.500 RGMS 4.496.112.200 4.605.612.791 9.101.724.991 Halaman 102 dari 124 halaman.

GARUDA INDONESIA (PERSERO);

Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, Kepala Sub Direktorat Bandingpada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU197/BC.06/2019, tanggal 11 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.

Putusan Nomor 1176 B/PK/Pjk/2020111251.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP66/KPU.03/2017 tanggal 13Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28September 2016, atas nama PT Garuda Indonesia

mengajukansurat uraian banding tanggal 2 Juni 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put111251.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP66/KPU.03/2017tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapan atas Keberatan PemohonBanding terhadap SPSA Nomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal28 September 2016, atas nama PT Garuda

Putusan Nomor 1176 B/PK/Pjk/2020sejumlah Rp20.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP66/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp20.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP66/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000027/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti danpenerapan hukum serta diputus dengan

RAJA GARUDA MAS SEJATI;

PUTUSANNomor 3023/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1876/PJ/2017, tanggal 9 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RAJA GARUDA

Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80599/PP/M.XVB/16/2017, tanggal O1 Februari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1047/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2011 Nomor00174/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atas nama PT Raja Garuda

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1047/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember2011 Nomor 00174/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atasnama PT Raja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000,beralamat di Jalan MH Thamrin Kav. 31, Kebon Melati, JakartaPusat, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga

GARUDA INDONESIA (PERSERO);

Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, Kepala Sub Direktorat Bandingpada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan kawan kawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU218/BC.06/2019, tanggal 12 Juli 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.

Putusan Nomor 1175 B/PK/Pjk/2020113425.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon PeninjauanKembali dengan petitum banding sebagai berikut:Mengabulkan banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP501/KPU.03/2017 tanggal 06April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Banding terhadapSPSA Nomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23 Desember2016, atas nama PT Garuda Indonesia

mengajukansurat uraian banding tanggal 28 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put113425.19/2016/PP/M.IXB Tahun 2019, tanggal 28 Maret 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP501/KPU.03/2017tanggal 06 April 2017 tentang Penetapan atas Keberatan Pemohon Bandingterhadap SPSA Nomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23Desember 2016, atas nama PT Garuda

Putusan Nomor 1175 B/PK/Pjk/2020sejumlah Rp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea danCukai Nomor KEP501/KPU.03/2017 tanggal O06 April 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi AdministrasiNomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23 Desember 2016tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembalidalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali olehPemohon Peninjauan Kembali dihubungkan

Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketaberupa penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp10.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP501/KPU.03/2017 tanggal 06 April 2017 tentang Penetapanatas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Beadan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000150/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 23 Desember 2016 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan

RAJA GARUDA MAS SEJATI;

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU1878/PJ/2017, tanggal 9 Mei 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT RAJA GARUDA

Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut80593/PP/M.XVB/16/2017, tanggal 1 Februari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor KEP1051/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011 Nomor00168/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atas nama PT Raja Garuda

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1051/WPJ.06/2014 tanggal 30 Juni 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2011Nomor 00168/207/11/073/13 tanggal 14 Juni 2013, atas nama PTRaja Garuda Mas Sejati, NPWP 01.062.329.6073.000, beralamatdi JI.

DENY GARUDA, MUHAMMAD QUBAIS BABA VS KPU Kabupaten Pulau Morotai;;

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK

Yani, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tutung Budi Karya,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Kepala Sub DirektoratBanding pada Direktorat Keberatan, Banding dan Peraturan,Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, beralamat di Jakarta dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU205/BC.06/2019, tanggal 11 Juli 2019:Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT GARUDA INDONESIA (PERSERO) TBK, beralamat diJalan Kebon Sirih Nomor 44 Gambir, Jakarta Pusat 10110,yang diwakili oleh IG. N.

Putusan Nomor 788/B/PK/Pjk/202028 September 2016, atas nama: PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk,NPWP: 01.001.634.3093.000, beralamat di JI.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu penetapan sanksi administrasi berupa denda sejumlahRp70.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNomor KEP64/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentang Penetapanatas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap Penetapan Pejabat Bea danCukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi Nomor SPSA000019/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016 tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji kembali

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa penetapan sanksi administrasi berupadenda sejumlah Rp70.000.000,00; dalam Keputusan Direktur Jenderal Beadan Cukai Nomor KEP64/KPU.03/2017 tanggal 13 Januari 2017 tentangPenetapan atas Keberatan PT Garuda Indonesia terhadap PenetapanPejabat Bea dan Cukai dalam Surat Penetapan Sanksi Administrasi NomorSPSA000019/KPU.03/BD.04/2016 tanggal 28 September 2016 yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum sertadiputus dengan

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI vs PT GARUDA INDONESIA (PERSERO), TBK,

GARUDA NASIONAL diwakili oleh HADIJAH VS POKJA SDA 2 TAHUN 2021 KOTA BIMA

GARUDA BALI KENCANA;

PT GARUDA BALI KENCANA, tempat kedudukan diJalan Legian Kuta, Kabupaten Badung, yang diwakilioleh Sujanto Utomo, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Jun Cai,S.H., M.Hum., dan kawankawan, kewarganegaraanIndonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Jun Cai &Halaman 1 dari 7 halaman.

Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1809/Desa Ungasan KecamatanKuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terbit tanggal 22Desember 2014, Surat Ukur Nomor 3318/Ungasan/2004, tanggal 15April 2004, luas 8.000 m7, atas nama PT Garuda Bali Kencana:3.

Putusan Nomor 173 K/TUN/2020Dan Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo pada Mahkamah Agung RIberkenan memutus sendiri sebagai berikut:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara berupaSertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1809/Desa Ungasan KecamatanKuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terbit tanggal 22Desember 2014, Surat Ukur Nomor 3318/Ungasan/2004, tanggal 15April 2004, luas 8.000 m7, atas nama PT Garuda Bali Kencana:Mewajibkan

, atas nama PT Garuda Bali Kencana; Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negaraberupa Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1809/Desa UngasanKecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, terbit tanggal22 Desember 2014, Surat Ukur Nomor 3318/Ungasan/2004, tanggal 15April 2004, luas 8.000 m7, atas nama PT Garuda Bali Kencana: Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini;Apabila Yang Mulia Hakim Agung di Mahkamah Agung RI berpendapat lain

GARUDA AGUNG PERKASA;;