Ditemukan 46540 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 04-06-2020 — Putus : 27-07-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 275 K/TUN/KI/2020
Tanggal 27 Juli 2020 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) VS ASEP MUHIDIN;
292124 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) VS ASEP MUHIDIN;
Register : 08-07-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 11-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 112 PK/TUN/KI/2021
Tanggal 2 September 2021 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT) VS ASEP MUHIDIN;
253121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT) VS ASEP MUHIDIN;
    PUTUSANNomor 112 PK/TUN/KI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telahmemutus dalam perkara:SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPIDUTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT), tempatkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 Garut;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Drs. H. Natsir Alwi, M.Si.
    ,jabatan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Garutselaku PPID Pembantu dan kawankawan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 180/904/HUK, tanggal 15 Maret2021;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanASEP MUHIDIN, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Jalan Kampung Mariuk RI/RW 01/04 DesaPasirwaru, Kecamatan BL Limbangan Garut, pekerjaanWiraswasta;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang
    Data Desa yang dijadikan sample dalam melakukan pemeriksaanTahun Anggaran 2017 oleh Inspektorat Kabupaten Garut;b. Salinan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari selurun Desa yangmenjadi sample pemeriksaan;merupakan informasi yang tertutup dan/atau dikecualikan;4.
    Menyatakan bahwa salinan Laporan Hasil Pengawasan (LHP) InspektoratKabupaten Garut, yang mencakup hasil audit monitoring dan evaluasiterhadap kinerja Desa Tahun Anggaran 2017, bersifat rahasia, tidakboleh dibuka kepada publik, dan tidak boleh diberikan kepada publik.Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 22 April 2021 yang pada intinya agar menolakpermohonan peninjauan kembali dari Pemohon
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID UTAMAPEMERINTAH KABUPATEN GARUT);2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Kamis, tanggal 2 September 2021, oleh Prof. Dr. H. Supandi, S.H.
Register : 04-10-2023 — Putus : 16-10-2023 — Upload : 01-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 506 K/TUN/KI/2023
Tanggal 16 Oktober 2023 — KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI GARUT VS ASEP MUHIDIN;;
5942 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEPALA KEJAKSANAAN NEGERI GARUT VS ASEP MUHIDIN;;
Register : 08-06-2023 — Putus : 29-08-2023 — Upload : 02-11-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2023
Tanggal 29 Agustus 2023 — BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
1080 Berkekuatan Hukum Tetap
  • BUPATI KABUPATEN GARUT., 2. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT;;
Register : 21-03-2023 — Putus : 09-06-2023 — Upload : 05-07-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 79 PK/TUN/KI/2023
Tanggal 9 Juni 2023 — ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
6021 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASEP MUHIDIN VS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID;;
Putus : 19-07-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 429 K/TUN/KI/2022
Tanggal 19 Juli 2022 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID
144116 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT SELAKU ATASAN PPID
Register : 20-05-2021 — Putus : 19-07-2021 — Upload : 12-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 220 K/TUN/2021
Tanggal 19 Juli 2021 — ., DKK VS KEPALA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT;
8238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., DKK VS KEPALA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CILAWU KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT;
    220 K/TUN/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutusdalam perkara:1.NENDEN YUNARSIH, kewarganegaraan Indonesia,tempat tinggal di Kampung Cindangsari, RT/RW 04/09,Desa Sukamukti, Kecamatan Cilawu, KabupatenGarut, Jawa Barat, pekerjaan Mengurus RumahTangga/Perangkat Desa;NINA YULIYANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Kondang Rege, RT/RW 01/06, DesaSukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut
    , JawaBarat, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga/PerangkatDesa;YENI HERYANTI, kewarganegaraan Indonesia, tempattinggal di Kampung Kondang Rege, RT/RW 03/06, DesaSukamukti, Kecamatan Cilawu, KabupatenGarut, Jawa Barat, pekerjaan Mengurus RumahTangga/Perangkat Desa;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Anton Widiatno,S.H., dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia,para Advokat pada Kantor LAW OFFICE SILGAR &PARTNERS, beralamat di Kabupaten Garut,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari2020;Para Pemohon
    Kasasi;LawanKEPALA DESA SUKAMUKTI KECAMATAN CILAWUKABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT,tempat Kedudukan di Kampung Bedahan RT/RW 03/Halaman 1 dari 6 halaman.
    ,M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat/Penasehat Hukum pada Kantor HUKUM YOS &REKAN, beralamat di Kabupaten Garut, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 01 Mei 2020;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan, ParaPenggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untukmemberikan Putusan sebagai berikut :1.2.Mengabulkan gugatan Para
    Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat padaPosisi Para Penggugat sesuai UndangUndang yang berlaku danmempekerjakan Para Penggugat kembali pada Aparat DesaSukamukti, Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut sebagai berikut:a. Nama : Nenden Yuniarsih (Penggugat I);Jabatan : Kepala Urusan Perencanaan;b. Nama : Nina Yuliyanti (Penggugat II);Jabatan : Kepala Dusun 2;c. Nama : Yeni Heryanti (Penggugat III);Jabatan : Kepala Dusun 3;5.
Putus : 22-01-2013 — Upload : 28-01-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/Khs/2013
Tanggal 22 Januari 2013 —
577597 Berkekuatan Hukum Tetap
  • DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT, ; BUPATI GARUT,
    Sebagai Bupati Garut dalam tingkatpertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut dalam permohonan:DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENGARUT, tempat kedudukan Jalan Patriot Nomor 2, Garut, JawaBarat;Selanjutnya disebut Pemohon;melawan:BUPATI GARUT, tempat kedudukan di Jalan Pembangunan Nomor189, Garut, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:1 UJANG SUJAI TOUJIRI, S.H., M.H.;2 ENDANG SAPRUDIN, S.H.
    Dengan Bupati Garut DalamRangka Klarifikasi Permasalahan Yang Terjadi, Tanggal 6 Desember2012;Fotokopi Daftar Hadir Tamu Rapat Pansus Dengan Bupati Garut DalamRangka Klarifikasi Permasalahan Yang Terjadi, Tanggal 6 Desember2012;Fotokopi Lampiran Nomor 6 Berita Acara Tentang Rapat Kerja PansusDengan Kementerian Agama Dan Pengadilan Agama Kabupaten Garut,Tanggal 7 Desember 2012;Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan Kementerian Agama, KantorUrusan Agama Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, NomorKk
    Oleh Bupati Garut, Tanggal 21Desember 2012;101 Fotokopi Risalah Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Garut, Tanggal 21Desember 2012;Halaman 9 dari 22 halaman.
    Sebagai Bupati Garut,Tanggal 21 Desember 2012;Halaman 11 dari 22 halaman.
    (penyelenggara pemerintahan daerah Garut).
Register : 05-08-2020 — Putus : 10-09-2020 — Upload : 30-09-2020
Putusan PN RUTENG Nomor 53/Pid.B/2020/PN Rtg
Tanggal 10 September 2020 — DONATUS CHARLOS GARUT
436
  • Menyatakan Terdakwa Donatus Charlos Garut tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
    DONATUS CHARLOS GARUT
    Nama lengkap : Donatus Charlos Garut;2. Tempat lahir : NekangRuteng;3. Umur/tanggallahir : 18 Tahun/26 Januari 2002;4. Jeniskelamin > Lakilaki;5. Kebangsaan : Indonesia;6. Tempat tinggal : Nekang, Kelurahan Watu, KecamatanLangke Rembong, Kabupaten Manggarai;Agama : Katolik;8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Juni 2020;Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masingmasing oleh:1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;2.
    Menyatakan terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaanorang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukumsebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 362 KUHP;2.
    Membebankan kepada terdakwa DONATUS CHARLOS GARUT AliasKARLOS untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu111(1(1111()))satu) buah Sadel warna hitan tanpa gabus dan sarungnya.)))saturupiah).Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknyamenyatakan meminta keringanan hukuman dengan alasan pada pokoknyaTerdakwa mnyesali perobuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi;Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaanTerdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap
    pada tuntutannya;Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 53/Pid.B/2020/PN RtgSetelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapanPenuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh PenuntutUmum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:Bahwaiaterdakwa DONATUS CHARLOS GARUT Alias KARLOS padahari Selasa tanggal 12 Mei 2020, sekira Pukul 00.30 WITA atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2020, atau setidaktidaknya
    Menyatakan Terdakwa Donatus Charlos Garut tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencuriansebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;2. Menjatunkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalaniTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Putus : 12-10-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 49/Pid.B/2015/PN.Lbj.
Tanggal 12 Oktober 2015 — Yohanes Garut alias Jhon
137
  • Menyatakan Terdakwa Yohanes Garut alias Jhon tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan komulatif penuntut umum;2.
    Yohanes Garut;Dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Garut alias Jhon;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah);
    Yohanes Garut alias Jhon
    PUTUSANNomor 49/Pid.B/2015/PN.Lbj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara pidana denganacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Yohanes Garut alias Jhon;Tempat lahir : Leke;Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 04 April 1985;Jenis kelamin : Laki laki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Kampung Katentang RT 13 Desa Batu Cermin,Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai
    Yohanes Garut;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Yohanes Garut aliasJhon;4.
    Yohanes Garut;1 (satu) unit sepeda motor Honda NF 100 D (supra X) warna hitamdengan nomor Polisi EB 3625 G tanpa kunci kontak;1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda NF 100 D (supra X) warnahitam dengan nomor Polisi EB 3625 G, dengan STNK Nomor:00227117/NT/2011 an. Pemilik Wilfrodus Roniadi Nabu;1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN/KB dan SWJasaraharja sepeda motor Honda NF 100 D (supra X) warna hitamdengan nomor: 0317086 an.
    Menyatakan Terdakwa Yohanes Garut alias Jhon tersebut diatas, terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanamengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannyamengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal duniadan kerusakan kendaraan sebagaimana dalam dakwaan komulatifpenuntut umum;2.
    Yohanes Garut;Dikembalikan kepada Terdakwa Yohanes Garut alias Jhon;6.
Register : 15-10-2019 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 110/G/KI/2019/PTUN.BDG
Tanggal 6 Februari 2020 — SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) Melawan ASEP MUHIDIN
321185
  • SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama Pemerintah Kabupaten Garut) Melawan ASEP MUHIDIN
    PUTUSAN Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN.BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa informasi publik dilangsungkan di gedung yangditentukan untuk itu di Jalan Diponegoro No. 34 Bandung, telah menjatuhkanputusan dalam sengketa antara : 22 = 2 eee enoneSEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT (PPID Utama PemerintahKabupaten Garut), Tempat Kedudukan Jalan PembangunanNo. 185 Garut ;Memberi kuasa dengan Surat Kuasa Khusus
    ,M.Si ;Kepala Bidang Pengelolaan Informasi danKehumasan pada Dinas Komunikasi danInformatika Kabupaten Garut Selaku PPIDKristanti Wahyuni, SH 5Kepala Bagian Hukum dan HAM SetdaKabupaten Garut Cepy Ferdina, SH ;Kepala Sub bagian Bantuan Hukum dan HAMpada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Wahyudin, S.IP ;Kepala Subbidang Layanan Informasi danDokumentasi Publik pada Dinas Komonikasidan Informatika Kabupaten Garut ;Dadang Kurnia, SE.
    ,M.Si 5ALULCHOL MARYA, jn~=n= mann nnn mnie mmmJohan Hadi Kurnia, SH ;Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMHalaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor : 110/G/KI/2019/PTUN.BDGSetda Kabupaten Garut ;Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan pegawaiNegeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Garut berkedudukan dijalan Pembangunan Nomor 185 Garut ;Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON KEBERATAN;ASEP MUHIDIN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempattinggal Jl.Kampung Mariuk RIT/RW.01/04 Desa
    Pasirwaru,Kecamatan BL Limbangan Garut ;Selanjutnya disebut sebagai TERMOHON KEBERATANPengadilan Tata Usaha Negara tersebut ; 25 2onennne aneTelalt M@MbD aC, jes= sen se see sen sce eee ee testes1.
    Tahun 2017, setelah pemutakhiran data tindak lanjuthasil pembinaan dan pengawasan selesai dilaksanakan dan LaporanHasil Pemeriksaan BPK Tahun Anggaran 2017 diserahkan kepada DPRDKabupaten Garut; 222 ono nee nee nnnmerupakan informasi yang terbuka6.3 Memerintahkan Termohon untuk memenuhi permohonan informasi publikyang relevan dengan tujuan permohonan, yaitu : 1.
Register : 10-03-2016 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 27-10-2016
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 71/B/2016/ PT.TUN.JKT.
Tanggal 12 Mei 2016 — .; BUPATI GARUT.;
5216
  • .;BUPATI GARUT.;
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksadan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, bersidangdi Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Jalan Cikini RayaNo. 117, Jakarta Pusat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : :NANDANG YAYA SURYANA, Kewarganegaraan Indonesia, PekerjaanWiraswasta, beralamat di Kampung, Vatisarr RT. 003,RW. 010, Desa Situgede, Kecamatan Karangpawitan,,Kabupaten Garut
    44182 4 wanennnnn nen non nen nnnnnennnn nnSelanjutnya disebuiS sebagai PENGGUGAT/PEMBANDING j S2)n meen eee con nee cne cenceMet AWANBUPATI GARUT, Berkedyddkan di Jalan Pembangunan No. 185, Tarogong Kido, Kabu paten Garut 44151; = Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :1 Nama : DR.
    ,M.SI.; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Jabatan : Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; Alamat : Jalan Pembangunan No.185Garut ; 2 Nama : ASEP'BUDI: Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 71/B/2016/PT.TUN.JKT.Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS); Jabatan : Kepala Subbidang AparaturTata.
Register : 11-08-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 105/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 17 Nopember 2015 — SOPIYAN VS BUPATI GARUT
5919
  • SOPIYAN VS BUPATI GARUT
    dengan acarabiasa yang bersidang di gedung yang telah disediakan untuk itu di JalanDiponegoro Nomor : 34 Bandung, telah menjatuhkan putusan , dalam sengketaSUITE) eeemneeenesncremeneeeeeresieetnnenencateeetai nt bieria eee Hee Re nn RRSNama SUL SOIPTVAAIN jesse = eects recs nemo eerreeeneneeneneKewarganegaraan : Indonesia ;Pekerjaan 5 WIESWASIG, f~n =n omen nnn nnn nnn en nnnnnn nnn eenennannnssnenesnnanTempat Tinggal : Kampung Kaum RT. 01 RW. 10, Desa Cimurah, KecamatanKarangpawitan, Kabupaten Garut
    44182 ;Untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat ;MELAWANBUPATI GARUT ; Berkedudukan di Jalan Pembangunan No. 185 TarogongKidul, Kabupaten Garut 44151 ;0Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya ;1.
    SOPI PERIDIANSAH, SH; Kesemuannya Warganegara Indonesia, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil pada Kantor Pemerintahan Bupati Garut,berkedudukan di Jalan Pembangunan Nomor 185 KabupatenGarut 44151, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No: 181/2178/HUK, tertanggal 25 Agustus 2015;Untuk selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT;5Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung :200nce nonce nnoTIA: RENT ECE: Seeman sees enema eet comeemee ner eemeseeeneeeeeeeeeoeePenetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor :105
    Putusan Perkara Nomor : 105/G/2015/PTUNBDGBDG, dan telah dilakukan perbaikan formal gugatan tanggal 1 September 2015,telah mengajukan gugatan terhadap Bupati Garut, berkedudukan di JalanPembangunan No. 185 Tarogong Kidul, Kabupaten Garut 44151 ;OBJEK GUGATAN/SENGKETA, jesq
Register : 01-09-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 117/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 17 Nopember 2015 — SYARIF GUNAWAN VS BUPATI GARUT
6628
  • SYARIF GUNAWAN VS BUPATI GARUT
    Syarif Gunawan, Warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kampung Lanjung,Rt. 04, Rw. 02, Desa Karangtengah, Kecamatan Kadungora,Kabupaten Garut, pekerjaan Wiraswasta ; Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ; Sea Hee Melawan Bupati Garut, berkedudukan di Jalan Pembangunan, Nomor 185, Tarogong Kidul,Kabupatets Gilt 44151 nncnnsnssnnennnnnnnnnnannnnnnnonnnDalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1.2.Dr. H.
    Lukman Hakim,SH,M.Si, Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; Asep Budi, Kepala Subbidang Aparatur Tata PemerintahanDesa Bidang Pemerintahan Desa pada BPMPD KabupatenIda Nurfarida,SH, Kepala Subbagian Advokasi Hukum danHAM pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut 5 =2nnnmn nner nn nnenmnnnn nnnHal. 1 dari 68 hal. Put. No. 117/G/2015/PTUNBDG4.
    Kristanti Wahyuni,SH, Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ; 5. Riva Rachman Hakim,SH, Kepala Subbagian Evaluasi danDokumentasi Hukum pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 6. Fuji Asti Pratama R,SH, Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 7. Cepy Fardina,SH, Fungsional Umum pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; 8.
    Sopi Peridiansah,SH, Fungsional Umum pada Badan BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut ; Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat Kantor di JalanPembangunan Nomor 185 Garut, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipilpada Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, berdasarkan SuratKuasa Khusus, Nomor 181/2292/Huk, tertanggal 8 SeptemberPengadilan Tata Usaha Negara Bandung: Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 117/PENDIS
    No. 117/G/2015/PTUNBDGKabuten Garut menetapkan Calon Kepala Desa Karangtengah (1)Rustandi Supriyadi, (2) D.
Register : 09-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 5/B/2018/PT.TUN.JKT;
Tanggal 27 Februari 2018 — H.Nana Sumarna; Aup Ropidin; BUPATI GARUT;
3224
  • H.Nana Sumarna; Aup Ropidin; BUPATI GARUT;
    .; Kontraktor ;Kecamatan Tarogong Kaler, Kapppaten Garut. ;Sebagai Penggugat een Joa cnn cece cence cence nae Aup Ropidin ; Indonesia.; SWiraswasta.: Kp.Cionay RT.001 RW.008 Desa Sukawangi,Keggmatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut.
    ;Jabatan : Kepala Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut ;2.Nama: Asep Budi Kusnadi. ; we Jabatan : Kepala Sub bidang AdministrasiPemerintah Desa d BPD BidangPemerintahan sa pada DinasPemberdayaat.
    Masyarakat dan DesaKabupaten om Sere terete ete3.Nama: Cepyfedina SH. oeeeeeeeeessnersscasseeJabatan : Kepala Subbagian Bantuan HukumYrdan HAM pada Bagian Hukum danaY HAM Sekretariat Daerah Kabupaten(> Garut ;4.Nama : Nita Yunita,SH. ; Jabatan : Kepala Subbagian Perundangundangan pada Bagian Hukum danHAM Sekretariat Daerah KabupatenGarut.; 5. Nama : Yudi Juliandi,SH.,MH.
    ;Jabatan : Kepala Sub bagian JaringanDokumentasi dan Informasi Hukumpada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut;6.Nama : Fuji Asti Pratama R,SH. ;Hal.2 dari 8 hal.Put.No.5 /B/2018/PT.TUN.JKT.Jabatan : Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;7.Nama : Bambang Prasetyo,SH.
    ;Jabatan : Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut ;Semuanya berkewarganegaraan Indgnesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SOvtariatDaerah Kabupaten Garut, ala aby antor Jl.Pembangunan No. 185 Garut, bagai TERGUGATaXY?Pengadilan Tinggi Tata Usaha Ne om, Jakarta tersebut, telah /TERBANDING;membaca: Ss 1.
Register : 25-02-2013 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN GARUT Nomor 3/PDT.G/2013/PN.GRT
Tanggal 2 Mei 2013 — S.Pt Lawan : PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DAN ATAU BUPATI KABUPATEN GARUT. DKK
7816
  • S.PtLawan :PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DAN ATAU BUPATI KABUPATEN GARUT. DKK
    di GdgSasakadana Lt.1 JIn Patriot Tarogong Kidul Garut Tilp (0262) 236879Hp.081321719346 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Pebruari 2013berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Pebruari 2013 dan surat kuasatersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut pada HariSenin, tanggal 25 Pebruari 2013 Nomor.23/SK/PDT/2013/PN.Grt selanjutnyadisebut PE AT LAWAN1.
    PEMERINTAHKABUPATEN GARUT DAN ATAU BUPATI KABUPATENBerkedudukanGARUT TERGUGAT I2.SEKRETARIS DAERAH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GARUT jBerkedudukan TERGUGAT I3.KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN PEMERINTAH DAERAHjBerkedudukanKABUPATEN GARUT sebagai4.PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATENGARUT Berkedudukan TERGUGAT I 1.H. BUDI GAN GAN GUMILAR SH MSi jabatan kepala bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut, Alamat di Jalan pembangunan No.185 Garut.2. IDA NURFARIDA.SH.
    Jabatan kepala Subbagian Advokasi Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut alamat di J Pembangunan No.185 Garut.3. KRISTANTI WAHYUNLSH. Jabatan kepala Subbagian Perundangundangan padaBagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut alamat di JlPembangunan No.185 Garut.4. DADAM GANJAR NUGRAHA.S.Sos Jabatan kepala Subbagian EVALUASIDOKUMENTASI HUKUM pada bagian Hukum dan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut alamat di J Pembangunan No.185 Garut.5.FUJT ASTI PRATAMA.SH.
    Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten garut jalan Pembangunan No.185 Garut.6. CEPY FARDINA.SH, Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten garut jalan Pembangunan No.185 Garuta. Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor.182/700/Huk tanggal 20 Maret 2013bertindak untuk dan atas nama H.
    Agus Hamdani GS S.Pdi dan surat kuasatersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Hari Kamis,Tanggal 21 Maret 2013 Nomor.30/SK/Pdt/2013/PN.Grt.b. Berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor.182/697/Huk tanggal 20 Maret 2013bertindak untuk dan atas nama H. Iman Alirahman SH Msi dan surat kuasatersebut telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Garut Hari Kamis,Tanggal 21 Maret 2013 Nomor.31/SK/Pdt/2013/PN.Grt.c.
Register : 04-01-2018 — Putus : 01-02-2018 — Upload : 21-03-2018
Putusan PN GARUT Nomor 1/PDT.G/2018/PN.GRT
Tanggal 1 Februari 2018 —
230
  • - NURKHASANAHLawan- BADAN PERTANAHAN KABUPATEN GARUT. DKK
Register : 25-07-2013 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 24-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 93/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 22 Oktober 2013 — BUPATI GARUT VS PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
9330
  • BUPATI GARUT VS PERKUMPULAN SAHABAT MUSLIM INDONESIA
    Kepala Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;2. Ida Nurfarida, SH. Kepala Sub Bagian AdvokasiHukum dan HAM pada Bagian Hukum dan HAMSekretariat Daerah Kabupaten Garut. ;3. Dadam Ganjar Nugraha, S.Sos Kepala SubBagian Evaluasi Dokumentasi Hukum pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten(GIL. fae sess teresa4. Fuji Asti Pratama R, SH. Pelaksana pada BagianHukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten(GIL. fae sess teresa5. Cepy Fardina, SH.
    Pelaksana pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.;Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada KantorSekretariat Daerah Kabupaten Garut, beralamat diHalaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor : 93/G/2013/PTUNBDGJalan Pembangunan Nomor 185 Kabupaten Garut,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor181/1910/Huk, tertanggal 1 Agustus 2013.
    , beralamat di Jalan PembangunanNomor 185 Kabupaten Garut, yang amarnya berbunyi:Adapun Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSNMK.A/KLJBR/VV2013, tanggal 27 Juni 2013 tersebut, berbunyi sebagai berikut:sna santos nina RRR MEMUTUSIGAN scncsnsscsscmcreererisamarenneriaamatenn6.1 Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;6.2 Menyatakan bahwa dokumen yang dimohonkan berupa:1.
    dalildalil sebagai berikut;Pemohon Keberatan semula Termohon V dengan ini menyatakan keberatan atasPutusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Nomor : 126/PTSNMK.A/KIJBR/VV2013, tanggal 27 Juni 2013 antara Perkumpulan Sahabat Muslim Indonesiasebagai Termohon Keberatan semula Pemohon dengan Bupati Garut sebagaiPemohon Keberatan semula Termohon V.
    karena LHP BPK atas laporan keuangan PemerintahKabupaten Garut Tahun Anggaran 2011 merupakan dokumen yangditerbitkan oleh BPK sehingga dengan demikian apabila Pemohonberkeinginan meminta informasi tersebut maka Pemohon dapat memintainformasi tersebut kepada Pusat Informasi dan Data BPK RI.
Register : 11-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 106/G/2015/PTUN-BDG
Tanggal 8 Desember 2015 — NANDANG YAYA SURYANA VS BUPATI GARUT
4517
  • NANDANG YAYA SURYANA VS BUPATI GARUT
    .010 Desa Situgede, Kecamatan Karangpawitan,Kabupaten Garut 44182 ;Selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT $;MELAWANberkedudukan di Jl.Pembangunan No.185 Tarogong Kidul,Kabupaten Garut 44151 ;Dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada :1 Nama : DR.
    ;Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);Jabatan : Kepala Bagian Hukum danHAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut;Alamat : Jalan Pembangunan No.185Garut;2 Nama : Asep Budi.;Hal. 1 dari 71 hal. Put.
    ;Pegawai Negeri Sipil ( PNS);Kepala Subbagian AdvokasiHukum dan HAM pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut;Jalan Pembangunan No. 185Garut;Kristanti Wahyuni, SH;Pegawai Negeri Sipil (PNS);Kepala Subbagian PerundangUndangan pada Bagian Hukumdan HAM Sekretariat DaerahKabupaten Garut;Jalan Pembangunan No.185Gatut;.Riva Rachman Hakim,SH.;Pegawai Negeri Sipil ( PNS );Kepala Subbagian Evaluasi danHal. 2 dari 71 hal. Put.
    ;Pegawai Negeri Sipil (PNS);Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut.;Jalan Pembangunan No.185Garut;Cepy Fardina, SH;Pegawai Negeri Sipil;Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut ;Jalan Pembangunan No.185Gait feet reeSopi Peridiansah, SH.;Pegawai Negeri Sipil (PNS)Fungsional Umum pada BagianHukum dan HAM SekretariatDaerah Kabupaten Garut.Jalan Pembangunan No.185Garut.Hal. 3 dari 71 hal. Put.
    Perihal UsulanPengesahan/Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desaterpilin hasil Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desaserentak gelombang Tahun 2015 di Wilayah KecamatanKarangpawitan, Kabupaten Garut ( sesuai denganaslinya); 222292 n22 2 nnn nnn nnn eee neHal. 31 dari 71 hal. Put.
Register : 10-05-2013 — Putus : 17-10-2013 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN GARUT Nomor 12/PDT.G/2013/PN.GRT
Tanggal 17 Oktober 2013 —
415608
  • M E N G A D I L I :DALAM PROVISI :- Menguatkan Penetapan Sertifikasi Pengadilan Negeri Garut Nomor : 12/Pdt.G/2013/PN Grt;DALAM EKSEPSI :- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;DALAM POKOK PERKARA :1. Mengabulkan Gugatan Perwakilan Kelompok (Class Action) Para Penggugat untuk sebagian;2.
    Menetapkan mekanisme pembayaran adalah pihak pemilik membayar kepada kuasa hukum Para Penggugat melalui Pengadilan Negeri Garut dan Kuasa Hukum Para Penggugat menyerahkan uang tersebut kepada masing-masing ketua kelompok yang terlebih dahulu para ketua kelompok membuka rekening di salah satu Bank di Garut kemudian para ketua kelompok mendistribusikan atau menyerahkan kepada para nasabah PD BPR Bungbulang;12.
    DKKLAWAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DAN ATAU BUPATI KABUPATEN GARUT. DKK
    KABUPATEN GARUT, berkedudukan di Jalan PembangunanNomor 185 Garut, selanjutnya disebut Tergugat ;.
    CEPY FARDINA, SH.Yang memilih tempat dan kedudukan hukum yang tetap beralamat dikantor Sekretariat Daerah Kabupaten Garut, Jalan PembangunanNomor 185 Garut;4.
    Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan RakyatKecamatan Bungbulang Garut (PD.BPR), berkedudukan di JalanPembangunan Nomor 185 Garut, selanjutnya disebut Turut Tergugat.
    BPR)Bungbulang Garut, sebagai pelaku usaha dan penyedia jasa, sebagaimanatercantum dalam Pasal 1 ayat (3) dan ayat (5) jo.
    Bahwa, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang Garut(PD BPR Bungbulang Garut) adalah badan usaha milik pemerintah daerah,berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat Il Garut Nomor 9 Tahun 1996,tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang ditetapkan padatanggal 26 Oktober 1996;Bahwa, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bungbulang Garut (PDBPR Bungbulang Garut), didirikan atas dasar modal Pemerintah Daerah Tingkat Ilyang dipisahkan berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat Il Garut