Dan apabila ternyata dalam pelaksanaan lelangada halhal yang bertentangan dengan ketentuanketentuan yang berlaku danmerugikan pihak si terhutang/si terlelang, maka pihak yang bersangkutan dapatmengajukan gugatan pembatalan risalah lelang kepada Badan Peradilan umumdengan dasar perbuatan melawan hukum oleh penguasa.

Bahwa Judex facti telah melampaui kewenangannya didalam mengadiliperkara a quo, karena gugatan pembatalan Risalah Lelang a quo, tundukpada Peradilan Tata Usaha Negara.Sepatutnya menurut hukum, Judex facti menyatakan diri tidak berwenangdidalam mengadili perkara a quo, karena sengketa pembatalan lelangadalah merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, RisalahLelang a quo (yang bukan merupakan pelaksanaan lelang atas putusanperkara perdata) adalah merupakan keputusan Pejabat/Badan Tata UsahaNegara

Pengadilan Negeri Makassar Nomor 127/Pdt.g/2017/PN.Mks.Akan tetapi pada tanggal 30 November 2018 Tergugat tetap melaksanakanLelang sehingga terbitlah surat Nomor 1005 /72/2018 tanggal 30 November2018 tersebut padahal haruslah gugatan Penggugat diatas patut lahdiperhitungkan agar Tergugat dan Tergugat 2 dapat melakukan Penundaanuntuk pelaksanaan Lelang tersebut;Bahwa sehingga diketahui bahwa dalarn prosedur pelaksanaanlelang tersebut yang pada dasarnya telah salah prosedur, adapun dasarkami mengajukan Gugatan

Pembatalan Risalah Lelang Nomor1005/72/2018 Tanggal 30 November 2018 ini karena adanya beberapaprosedur lelang yang dilanggar Para Tergugat, antara lain adalah:1.

Berkas perkara tanggal 27 Oktober 2015 No. 532/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utrdan suratsurat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal24 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Desember 20143 dalam Register Nomor532/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Utr , telah mengajukan gugatan sebagai berikut :1.Gugatan Pembatalan Risalah Lelang iniberkenaan Permohonan TERGUGAT Il,atas Keputusan

semua obyek jaminan dari hak tanggungan terdiri dari SHM Nomor3000, SHM Nomor 2994, SHM Nomor 546, SHM Nomor 1006, dan SHM Nomor1007 atas nama Dahliani dan 3 (tiga) obyek lelang sudah dijual lelangdiantaranya SHM Nomor 546 yang sekarang dipersoalkan, di dalam gugatanyang dinyatakan tidak sah adalah Risalah Nomor 127/ 2006 tanggal 24 Mei2006 yang menjadi persoalan hukum, kalau dinyatakan batal Risalah LelangNomor 127/2006 tanggal 24 Mei 2006 tetapi yang digugat hanya satu dari 3obyek lelang maka gugatan

pembatalan Risalah Lelang Nomor 127/2006tanggal 24 Mei 2004 tidak berdasar hukum, karena secara hukum RisalahLelang Nomor 127/2006 merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan antarasatu dengan yang lainnya, karena pemegang lelang lainnya tidak ditarik sebagaipihak Tergugat maka gugatan menjadi kabur ;Bahwa gugatan Penggugat salah alamat tentang penyebutan subyekhukum Tergugat IV, di dalam gugatan tertulis Cq.

diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikadburuk".Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka gugatan yang Penggugatajukan dapat dinyatakan telah lewat waktu (kadaluwarsa) karena telahmencapai lewatnya waktu tiga puluh tahun.Eksepsi Tergugat VI :12BahwaBahwa Tergugat VI pada prinsipnya menolak dengan tegas seluruh dalilPenggugat baik dalam posita maupun dalam petitum surat gugatannya,kecuali terhadap halhal yang secara tegas diakui kebenarannya olehpihak Tergugat VI.Kewenangan Mengadili:untuk gugatan

pembatalan risalah lelang seharusnya diajukan gugatannyaKe Pengadilan Tata Usaha Negara karena risalah lelang produk atau dibuat dandikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Bandungsebagai Pejabat Lelang dari Instansi Pemerintahan dan juga mengenai Pembatalansertifikat Hak Milik adalah Produk atau dikeluarkan/ diterbitkan oleh IntansiPemerintah yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional) sehingga yang berwenangmengadili gugatan dalam perkara ini adalah Kewenangan Pengadilan Tata

Dan apabila ternyata dalampelaksanaan lelang ada hal hal yang bertentangan denganpelaksanaan ketentuan yang berlaku dan merugikan pihak siterhutang/siterlelang, maka pihak yang bersangkutan dapatmengajukan gugatan pembatalan risalah lelang kepada badanperadilan umum dengan dasar perbuatan melawan hukum olehPenguasa ; 13) Bahwa selain itu, Perjanjian dalam lelang ada halnya dibuatmemang dalam kerangka pelaksanaan tugas umum (publik) danHal 25 Putusan No. 17/G/2018/PTUN.

MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARANOMOR : 828/Padat.G/2009/PN.SBY ;Bahwa Para Penggugat telah keliru mengajukan gugatannya pada PengadilanNegeri Surabaya dalam perkara perdata Nomor : 828/Pdt.G/2009/PN.Sbyyaitu : GUGATAN PEMBATALAN RISALAH LELANG NO. 177/2008 TANGGAL 17APRIL 2008 ;Bahwa Lelang dimaksud dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Sertifikat HakTanggungan No. 7102/2007 yang mempunyai irahirah DEMI KEADILANYANG BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA dan berkekuatan hukumtetap; Dan sertifikat hak

Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalammengajukan gugatannya terkait gugatan pembatalan risalah lelang Nomor462/2016 tanggal 20 Desember 2016, Nomor 472/2016 tanggal 23Desember 2016, Nomor 476/2016 s.d 480/2016 tanggal 28 Desember 2016..

Pengadilan Negeri Simalungun yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan gugatan Penggugattidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).DALAM POKOK PERKARA:1.Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut di atas, mohon jugadianggap telah termasuk dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugatmenolak seluruh dalildalil Penggugat, kecuali terhadap apa yang diakuisecara tegas kebenarannya.Bahwa pokok permasalahan yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalammengajukan gugatannya terkait gugatan

pembatalan risalah lelang Nomor462/2016 tanggal 20 Desember 2016, Nomor 472/2016 tanggal 23Desember 2016, Nomor 476/2016 s.d 480/2016 tanggal 28 Desember 2016.Bahwa pelelangan eksekusi Hak Tanggungan atas objek perkara a quoadalah atas permintaan Tergugat sebagai pemegang Hak Tanggunganmempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaannyasendiri melalui pelelangan serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasilpenjualan tersebut.Bahwa perlu kami sampaikan, Tergugat sebelunya telah mengajukanpermohonan

Petrus Arnold Catur Wibowo Bukti bertanda P 84;Foto copy Surat Nomor 19/AU/09/2015 tertanggal 25 September 2015perihal keberatan catatan pengalihan hak atas merek yang ditujukankepada Dirjen Kekayaan Intelektual pada Departement Hukum danHAM RI Bukti bertanda P 85;Fotokopi Surat Gugatan Pembatalan Risalah Lelang tertanggal 15Desember 2015 dan telah diregister dengan nomor perkara593/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Pst, yang diajukan oleh Tn.

Desember 2014, tanda buktiTLIUM 10;.Copy dari Email Surat Tertanggal 10 November 2014 yang isinya PTPRIMA EDU INTERNASIONAL memberitahukan kepada PTPRIMAGAMA BIMBINGAN BELAJAR bahwa merek PRIMAGAMAtelah beralin kepada PT EDU INTERNASIONAL melalui lelang,kepailitan, dan agar pihakpihak terkait ( PIT PBB, PURDI ECHANDRA, MF, dan FL) tidak memiliki kewenangan untukmenggunakan, memanfaatkan atau melakukan tindakan apapunsehubungan dengan pemanfaatan merek PRIMAGAMA, tanda buktiTHUMM 11 ;12.Foto copy Gugatan

Pembatalan Risalah Lelang yang telah didaftarkanBuktidikepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat denganNomor Register Perkara: 593/Pdt.G/2015/PN.JKT.PST pada Tanggal15 Desember 2015, tanda bukti TIII,II 12 ;surat tersebut telah bermeterai cukup, dan telah pula dicocokandengan aslinya ternyata semuanya dari fotocopy, hanya bukti T.LILIll1, 9dan 12 yang ada aslinya.

Apabila ternyata dalam pelaksanaan lelang terdapattindakan atau halhal yang bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan yang berlaku, pihak yang bersangkutan dapatmengajukan gugatan pembatalan risalah lelang tersebut berdasarkan dalilperbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) kepada Peradilan Umum.Sebaliknya, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juli 1998Nomor 314 K/TUN/1996 Pembeli tanah lelang eksekusi pengadilan yangdilaksanakan oleh Kantor Lelang Negara harus mendapat

Kamboja No. 39RT 008 RW 015 Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama ,Jakarta Selatan padahal Penggugat dan Turut Tergugat Il sudah tidakberada disitu oleh karena Tanah dan Bangunan tersebut sekarang dalamkektuasaan Tergugat IV dan bangunan tersebut sekarang sudah tidak adaoleh karena sudah dirobohkan;Bahwa gugatan Penggugat Kabur dimana dalam Titel gugatan Penggugatperihal Gugatan Pembatalan Risalah Lelang Nomor 283/2011 tertanggal 9Nopember 2011 akan tetapi dalam posita dan petitum Gugatan