Ditemukan 20 data
146 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAIFUL VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. FAKRIZAL;
77 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
UTAMI PRATAMA NINGSIH vs I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. BAMBANG IRAWAN;;
210 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
ALPHAD SYARIF, SH VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. AHMAT SOPIAN NOOR;
63 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
MASHARI RAIS, SH vs I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MUHAMMAD YUNAN KADIR;
65 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
ADHIGUSTIAWARMAN F, S.Sos vs I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. WIDYASMORO EKO PRAWITO;
117 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA VS PT. ETAM MANUNGGAL JAYA;
250 — 88 — Berkekuatan Hukum Tetap
ETAM MANUNGGAL JAYA VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA;
251 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
ETAM MANUNGGAL JAYA VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA, diwakili oleh BAHRUDDIN, S.Pd;
72 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
NOR ASIAH VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. ABDURRAHMAN KA;
60 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
YULIANUS PALANGIRAN, SE VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. MARJAKI;
106 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
ETAM MANUNGGAL JAYA VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. KOPERASI UNIT DESA (KUD) PADAT KARYA;
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : Bupati Paser
76 — 10
Pembanding/Penggugat : NOR ASIAH
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : Bupati Paser
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR., II. H. AGIL SUWARNO, SE.,M.Si., III. ARFAN., IV. RAHMADDI., V. BURHANUDDIN, BSC;
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
141 — 0
ETAM MANUNGGAL JAYA
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Penggugat : KOPERASI UNIT DESA KUD PADAT KARYA
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KUTAI KERTANEGARA
96 — 42
., MH
Terbanding/Penggugat : KOPERASI UNIT DESA KUD PADAT KARYA
Terbanding/Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Tergugat II : BUPATI KUTAI KERTANEGARA
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Tergugat III : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Terbanding/Tergugat IV : Camat Kecamatan Sepaku
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Tengin Baru
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Desa Sukomulyo
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Argo Mulyo
145 — 104
Pangeran Hario Adiningrat
Terbanding/Tergugat I : Gubernur Kalimantan Timur
Terbanding/Tergugat II : Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Penajam Paser Utara
Terbanding/Tergugat III : Balai Wilayah Sungai Kalimantan III
Terbanding/Tergugat IV : Camat Kecamatan Sepaku
Terbanding/Tergugat V : Kepala Desa Tengin Baru
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Desa Sukomulyo
Terbanding/Tergugat VII : Kepala Desa Argo Mulyo
Terbanding/Penggugat : YAYASAN MELATI SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat III : KETUA KOMITE SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEPULUH
110 — 65
Terbanding/Penggugat : YAYASAN MELATI SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat I : GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
Terbanding/Turut Tergugat II : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
Turut Terbanding/Tergugat III : KETUA KOMITE SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI SEPULUH
126 — 47
Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara, artinyaperbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara yang bersumber pada ketentuan hukum TataUsaha Negara yang dapat menimbulkan hak dankewajiban orang lain ;81BahwaBahwa tindakan hukum Tata Usaha Negara dalamperkara a quo adalah penerbitan Surat KeputusanTergugat I/Gubernur Kalimantan Timur yangditandatangani Sekretaris Daerah PemerintahProvinsi Kalimantan Timur atas nama GubernurKalimantan Timur Nomor 881.3/11.312041/TUUA/BKD2008 tentang Pemberhentian
179 — 96 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa proses perubahan kawasan hutan terkait lahan kelapa sawittelah dilakukan instansiinstansi terkait, antara lain BupatiKabupaten Nunukan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)Kabupaten Nunukan, Tergugat I, Gubernur Kalimantan Timur, sertatermasuk Penggugat, yaitu sebagai berikut:a.
456 — 63
Nomor 036/SIL/TL/AR/IX/2011, tertanggal 12 September 2011, Perihal : Tukar MenukarKawasan Hutan untuk Usaha Budidaya Perkebunan Kelapab = Surat dari Penggugat Kepada Tergugat I Nomor 033/SILTL/TMKH/VI/2012, tertanggal 23 Agustus 2012, Perihal : TindakLanjut Permohonan Tukar Menukar Kawasan7 Bahwa proses perubahan kawasan hutan terkait lahan kelapa sawit telahdilakukan instansiinstansi terkait, antara lain Bupati Kabupaten Nunukan,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan,Tergugat I,
Gubernur Kalimantan Timur, serta termasuk Penggugat, yaitusebagaiberikut:Halaman 11 dari 123 halaman Putusan No.123/G/2013/PTUNJKTa Bupati Kabupaten Nunukan menyurati Menteri Kehutanan melaluiSurat Bupati Nunukan No. 522.12/295/DKBI/IX/2005, tertanggal15 September 2005, Perihal: Perubahan Status dan FungsiKawasan Hutan, yang pokoknya mengusulkan perubahan statuskawasan hutan dan menyediakan lahan pengganti dikarenakanPenggugat dan perusahaan lainnya yang telah menanam sawit telahmenyerap tenaga