nen ene ee12.Bahwa diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kabupaten Gorontalo Nomor: 28 / KEP/ DPRD/ IX/ 2017Tentang Penetapan Hasil Penyelidikan Panitia Angket DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gorontalo tertanggal 22September 2017, dan Surat Keputusan Dewan Perwakilan RakyatDaerah Kab, Gorontalo Nomor: 29/KEP/DPRD/IX/2017 tentangPernyataan Pendapat tertanggal 22 September 2017 bertentangandengan Pasal 31 UU No. 11 Tahun 2008 Jo UndangUndang No. 19Tahun 2016 tentang Informasi

Teknologi Elektronik.

Undangundang No. 11 Tahun 2008 Jo UndangUndang No. 19 Tahun2016 tentang Informasi Teknologi Elektronik.

dalam UU No.19 tahun 2016 tentang ITE, dimana didalamnyaterkandung maksud bahwa si pengguna Media Sosial agar lebih bijak untukbersosialisasi dalam penggunaannya, jangan sampai berdampak pada halhalyang tidak baik, apalagi terhadap pencemaran nama baik;Menimbang, bahwa pemerintah sekarang juga Sedang gencargencarnyauntuk menindak pelaku secara hukum terhadap siapasiapa yang dapatHalaman 9 dari 11 halaman Putusan nomor : 86/Pid/2019/PT.MNDdikategorikan sebagai pelaku tindak pidana dalam UndangUndang Informasi

,Teknologi Elektronik tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,maka putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 21 Agustus 2019 Nomor46/Pid.B/2019/PN.Bit., yang dimintakan banding tersebut harus diperbaikisekedar mengenai pidana penjaranya, sehingga amar selengkapnya sepertitersebut dibawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan

tersebut dalamdakwaan kesatu, melanggar Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) UU RI No.19 tahun 2016 perubahan atas UU RI No. 11 tahun 2008 tentang ITE ;Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding tidaksependapat dengan amar Putusan yang menjatuhkan hukuman penjarakepada terdakwa selama 4 (empat ) bulan, sebab hukuman yang dijatuhkantersebut dirasakan terlampau ringan dan tidak memenuhi rasa keadilan yangsesungguhnya mengingat perbuatan terdakwa yang telah melanggarUndangundang ITE (Informasi

Teknologi Elektronik) yang telah meresahkanbagi saksi korban sebagai seorang Pejabat Negara, dan juga perbuatanterdakwa meresahkan bagi Masyarakat umum dan selain dari pada ituhukuman 4(empat)bulan penjara yang dijutunkan kepada terdakwa adalahtidak mengakibatkan efek jera baik kepada Terdakwa sendiri maupun kepadaMasyarakat umumnya;Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim tingkat bandingakan mengubah amar Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medansekedar mengenai lamanya hukuman pejara

Satu) unit handphoneblackberry, 1 (satu) buah tas berisi uang Rp. 2.000.000, (dua jutarupiah), 2 (dua) unit handphone merk iphone 5 warna hitam dan silver ;Bahwa saat mengetahui kejadian tersebut, saksi yang merupakananggota polisi yang bertugas menjaga rumah saksi Widyaningsihlangsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi, dan saat itujuga saksi mendengar pihak Kepolisian berhasil melacak keberadaanpelaku yang mengambil barangbarang milik saksi Widyaningsih yaitudengan menggunakan alat Informasi

Teknologi Elektronik ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidakkeberatan dan membenarkannya ;WIDYANINGSIH binti SUJADI (alm), dibawah sumpah, menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi memiliki barangbarang berupa 1 (satu) unit laptop warnahitam, 1 (Satu) unit notebool merk HP warna hitam, 1 (satu) unit lpadApple warna silver, 1 (satu) unit tablet merk samsung warna putih, 1(satu) unit playstation warna hitam, 2 (dua) unit stik playstation, 1 (Satu)unit handphone blackberry

Isi bukti tersebutmenjelaskan handphone merek Samsung warna hitam retak;Hal 17 dari hal 27 Putusan No: 273/Pdt.G/2018/PA.MdoMenimbang, bahwa terhadap bukti P.3 adalah bukti tertulis berupa fotohasil Print out Green Shoot Whats App (WA), yang merupakan dokumenelektronik dan berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE UndangUndang Informasi Teknologi Elektronik (ITE), syarat materil pada intinyainformasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,keutuhannya, dan ketersediannya

Tergugat Dalam Keberatan sebagai manusia dan seorang diri sertamempunyai keterbatasanketerbatasan yang manusiawi dalam arti tidaksempurna sebagai manusia, apalagi dihadapi dengan tehniktehnikpenipuan yang semakin canggih juga dihadapkan dengan perkembangandi bidang informasi teknologi elektronik (internet).

Hal inisecara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik,yang selengkapnya dikutip sebagai berikut:Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah;Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasilcetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasandari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku diIndonesia;.Bahwa Penggugat

menjelaskan ibu kKandung Pemohon mentransfer uangke rekening iobu kKandung Termohon dan rekening Pemohon sejak bulan Januari2020 hingga bulan Agustus 2020, tidak dibantah oleh Termohon sehingga telahmemenuhi syarat formal dan materiil Serta mempunyai kekuatan yangsempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2, P.3, P.4 dan P.6 adalah buktitertulis hasil Print out Green Shoot Whats App (WA), yang merupakan dokumenelektronik dan berdasarkan Pasal 6, Pasal 15 dan Pasal 16 UU ITE UndangUndang Informasi

Teknologi Elektronik (ITE), syarat materil pada intinyainformasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keotentikannya,keutuhannya, dan ketersediannya.

Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 dengandasar dugaan yang kabur, tidak kuat dan perlu diuji dahulu di Pengadilan TataUsaha Negara;15 Bahwa Kepala Pusat Teknologi Keselamatan Reaktor Badan Tenaga NuklirNasional pernah melakukan pelanggaran Asasasas Umum Pemerintahan yangBaik, misal melakukan maladministrasi terutama dalam menilai Daftar PenilaianPelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Penggugat pada tahun 2009 yangbukan wewenangnya, melakukan intimidasi kepada Penggugat yang berkaitandengan UU Informasi

Teknologi Elektronik, mencari kesalahan Penggugatdengan tuduhan ada dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yangdilakukan Penggugat, namun belum terbukti kebenarannya dari Dugaan tersebut,memerintahkan secara lisan kepada bawahannya agar tidak menyetujui danmemberi tanda tangan surat izin Penggugat pada saat Penggugat mohon izinmendatangi sidang PTUN di Serang dengan nomor Gugatan 08/G/2012/PTUNSRG dan Gugatan Nomor 15/G/2013/PTUNSRG, yang menjadikan Penggugatmempunyai data Presensi yang