NISUN pada hari Rabutanggal 27 Juli 2011 sekitar pukul 09.00 Wib atau setidaktidaknya pada suatu~ waktu) dalam bulan Juli tahun 2011bertempat blok Cipanas petak 38B Wilayah RPH Sumber WringinBKPH Wonosari Bondowoso Desa Rejo Agung Kecamatan SumberWringin Kabupaten Bondowoso, atau setidak tidaknya dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,telah mengerjakandan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan seluaskurang lebioh 4 Ha dengan cara sebagai berikut ;Bahwa berawal dari terdakwa yang

Hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ThofikImam Hidayat, saksi Rusyahya dan saksi Ariya Supriadi,dansaksi Holip Hasanovi bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Juli2011 bertempat di Blok Sipanas Petak 38 B, Desa RejoagungKecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, sekitar jam09.00 WIB, para saksi tersebut telah menangkap terdakwa yangsedang merambah kawasan hutan tanpa ijin;Menimbang, bahwa pada awalnya para saksi tersebutmelakukan patrol rutin dan ternyata menemukan terdakwa Markusalias

Hutan ; Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MARKUS alias P.

hutan.

Nomor173/KptsII/1986, tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan diWilayah Provinsi Daerah Tingkat Riau, di Kelurahan Batu Teritip, KecamatanSungai Sembilan Kota Dumai, telah ditunjuk sebagai Kawasan Hutan Produksi(HP) Bagan Siapiapi dan terhadap Kawasan Hutan Produksi (HP) Bagan SiapiHal. 5 dari 26 hal Putusan Nomor 1286 K/PID.SUS.LH/2016api ini telah diberikan konsesi kepada PT.

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalampenataan kawasan hutan sebagai salah satu sumber kekayaan negara;b. Perbuatan Terdakwa merusak kawasan hutan sebagai penyanggahekosistem kehidupan dapat menimbulkan kerugian bagi Negara danmasyarakat akibat rusaknya kawasan hutan Negara;Halhal yang meringankan:a. Terdakwa belum pernah dihukum;b.

Nomor P.44/Menhut11/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;12. Fotokopi Peraturan Menteri Kehutanan RI. Nomor P.62/Menhut1/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan RI.Nomor P.44/Menhutll/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan;13. Fotokopi kuitansi pembelian lahan untuk perkebunan dari MalatonTambunan kepada Saksi Kusno sebesar Rp20.000.000,00;14.

Menyatakan terdakwa DAHRUL TANJUNG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja menggerakkan pembalakan liar dan/ atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 94 huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;2.

Putra Lika Perkasa (PLP) sepanjang 68.231,39 (enampuluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh Sembilan perseratus)meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu) hektar yang terletakpada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan Aek Napanas dan kelompokhutan Gariang Siapapan/ Padangrie, di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi SumateraUtara kemudian tanpa ijin dari perusahaan PT.

Putra Lika Perkasa (PLP) sepanjang 68.231,39(enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluhSembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapanpuluh satu) hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap,kelompok hutan Aek Napanas dan kelompok hutan Gariang Siapapan/Padangrie, di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara kemudiantanpa ijin dari perusahaan PT.

Putra Lika Perkasa melarang masyarakat untuk mengambilrotan dari dalam kawasan Hutan Industri yang dikuasai oleh PT.

Putra Lika Perkasa (PLP) sepanjang68.231,39 (enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluhSembilan perseratus) meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu)hektar yang terletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan AekNapanas dan kelompok hutan Gariang Siapapan/ Padangrie, di Kabupaten LabuhanBatu Propinsi Sumatera Utara; Bahwa benar, oleh PT.

Putra Lika Perkasa (PLP) sepanjang 68.231,39(enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh satu koma tiga puluh Sembilan perseratus )meter seluas 7.581 (tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu ) hektar yangterletak pada kawasan hutan produksi tetap, kelompok hutan Aek Napanas dan kelompokhutan Gariang Siapapan/ Padangrie, di Kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara,adapun PT.

hutan, penataan bataskawasan hutan, pemetaan kawasan hutan, dan penetapan kawasan hutan.Pada ayat (2) disebutkan bahwa pengukuhan kawasan hutan dilakukandengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah.

RI;Bahwa siapa saja yang mengerjakan, menggunakan, menduduki kawasanhutan tanpa ijin yang sah dapat dikenakan sanksi pidana;Bahwa benar untuk masuk kawasan hutan saja harus ada ijin yang sah;Bahwa untuk dapat mengelola kawasan hutan dijadikan sebagai perkebunanharus ada ijin pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan.

39 dari 87 halamanPutusan No.485/Pid.Sus/2010/PN.Psp.4040tanah usaha pertanian adalah kawasan hutan yang berdasarkan kemampuantanahnya cocok untuk usaha pertanian dan menurut tata guna hutan tidakdipertahankan sebagai kawasan hutan tetap atau kawasan hutan untukkeperluan lainnya dimana yang dimaksud dengan kawasan hutan yangmenurut tata guna hutan tidak dipertahankan sebagai kawasan hutan tetapatau kawasan hutan untuk keperluan lainnya adalah Hutan Produksi YangDapat Dikonversi, yang berdasarkan

tersebut merupakan Kawasan Hutan Register 40karena diberitahukan oleh H.

didalamnya Kawasan Hutan Produksi Tetap(HP) Padang Lawas.

Hutan Produksi Terbatas (HPT) TESSO NILLO,tanpa memiliki dan dilengkapi izin pelepasan kawasan hutan dari MenteriKehutanan RI;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 50 ayat (3) huruf (a) jo.

No. 722 K/PID.SUS /2015diberikan secara administratif oleh Menteri Kehutanan untuk melakukankegiatan di dalam kawasan hutan, dalam hal ini kawasan hutan yangtelah ditunjuk berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor:173/Kptsll/1986, tanggal 6 Juni 1986 tentang Penunjukan Areal Hutan diWilayah Provinsi Dati Riau, sebagai Kawasan Hutan, yang merupakanbagian Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) TESSO NILLO.

Namun pada waktu dilakukanPenyidikan terhadap perkara a quo Terdakwa kemudian menjualnyakepada ATIMAN seolaholah tidak ada permasalahan;Bahwa sejalan dengan Penjelasan Umum UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan Penguasaan Hutanoleh Negara bukan merupakan pemilikan, tetapi Negara memberiwewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus segalasesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;menetapkan kawasan hutan dan atau mengubah status kawasan

hutan;mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutanatau kawasan hutan dan hasil hutan, serta mengatur perbuatan hukummengenai kehutanan.

hutan dalam hal ini Menteri Kehutanan.

cara . awalnyaterdakwa mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan dengan membuatpembibitan kopi di kawasan hutan blok Sibujuk tersebut dengan cara menabur buahkopi sembarangan, setelah buah kopi tumbuh mencapai tinggi kira kira 50 cm ,dengan menggunakan sabit dan cangkul terdakwa membersihkan belukar (tanaman tanaman kecil) selanjutnya membuat lubang lubang dan melakukan penanaman bibitkopi pada lubang yang telah terdakwa buat yang dilakukan secara bertahap setiap kalidatang ke lokasi hutan lindung

mengerjakan atau menggunakan kawasan hutan dengan membuatpembibitan kopi di kawasan hutan blok Sibujuk tersebut dengan cara menabur buahkopi sembarangan, setelah buah kopi tumbuh mencapai tinggi kira kira 50 Cm ,dengan menggunakan sabit dan cangkul terdakwa membersihkan belukar (tanaman tanaman kecil) selanjutnya membuat lubang lubang dan melakukan penanaman bibitkopi pada lubang yang telah terdakwa buat yang dilakukan secara bertahap setiap kalidatang ke lokasi hutan lindung tersebut dan terdakwa

hutan lindung di Blok Sibujukseluas 6 Ha menjadikan kebun kopi ;Bahwa suami saksi ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam11.15 WIB pada saat sedang menanam bibit pohon kopi di kawasan hutan lindung BlokSibujuk KPRH Sukorejo, BKPH Sukosari KKPH Bondowoso ;Bahwa saksi dan suami saksi mengerjakan tanah di kawasan hutan lindung tersebuttanpa seijin pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani KRPH Sukorejo,BKPHSukosari KKPH Bondowoso ;Bahwa pada waktu ditangkap, suami saksi bersama

TAUFIK IMAMHIDAYAT terdakwa ditangkap karena telah melakukan perbuatan mengerjakan tanahdi kawasan hutan lindung di Blok Sibujuk seluas 6 Ha menjadikan kebun kopi tanpaijin pihak yang berwenang yaitu Perum Perhutani KRPH Sukorejo,BKPH SukosariKKPH Bondowoso ;Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 12 Nopember 2011 sekitar jam11.15 WIB pada saat sedang menanam bibit pohon kopi di kawasan hutan lindung BlokSibujuk KPRH Sukorejo, BKPH Sukosari KKPH Bondowoso ;Bahwa pada waktu ditangkap, terdakwa

(sembilan juta rupiah ) ; Bahwa sesuai dengan UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutanyang diperbolehkan atau dapat dikerjakan oleh warga masyarakat atas ijin pejabat yangberwenang hanya untuk kawasan hutan produksi sedangkan untuk hutan lindung samasekali tidak dapat dibenarkan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut hemat Majelisunsur menggunakan kawasan hutan secara tidak sah telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa dengan didasarkan pertimbangan di atas terbukti

Menyatakan terdakwa NUR HADI Als MADI Bin KADI telah terbukti bersalahmelakukan tindakan pidana dengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan,mengangkut, menguasai, dan/atau memiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpaijin sebagai mana yang didakwakan kepada terdakwa melanggar pasal 83 ayat (1)huruf a UU No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan PerusakanHutan dalam dakwaan kedua kami.2.

Jepara atau setidaknya ditempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara Orangperseorangan dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang .Perbuatan tersebutdilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 00.10 Wibketika Petugas Perhutani (Polhut) yang bernama SUSANTO Bin SUMARTO,SUTARWI Bin BIRUN (Alm

Jepara atau setidaknya ditempat tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadiian Negeri Jepara Orang perseorangandengan sengaja memuat, membongkar, mengeluarkan, mengangkut, menguasai, dan/ataumemiliki hasil penebangan di kawasan hutan tanpa izin .Perbuatan tersebut dilakukan olehterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut: Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2013 sekitar pukul 00.10 Wibketika Petugas Perhutani (Polhut) yang bernama SUSANTO Bin SUMARTO,SUTARWI Bin BIRUN

Pati tahun 2012s/d sampai sekarang.Bahwa Ahli mengetahui permasalahnya sehubungan dengan adanya tindakpidana Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memilikiIzin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang , Terjadi pada hariRabu tanggal 16 Desember 2013 jam 00.10 Wib di didalam hutan Petak 9RPH sumanding BKPH Gajah Biru KPH Pati turut Desa papasan Kec.Bangsri Kab. Japara , yang diduga dilakukan oleh tersangka NURHADI AlsMADI Bin PADI ( Aim ) DKK.

;Bahwa dari hasil pengecekan fisik kayu tersebut , batang kayu yangdiperlihatkan ini adaiah Jenis kayu sengon laut milik Perhutani Yang berasaldari kawasan hutan didalam hutan Petak 9 RPH sumanding BKPH GajahBiru KPH Pati turut Desa papasan Kec. Bangsri Kab.

Sumenep atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan sengajamelakukan kegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa seijin menteri, dan ataudilarang membawa alatalat berat dan atau alatalat lainnya yang lazim atau patut diduga akandigunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan atau mengangkut hasil tambangdidalam kawasan hutan tanpa izin Menteri, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yangturut melakukan perbuatan.

Sumenepe Sesampainya di kawasan hutan areal petak 34 F RPH Dungkek milik Perum Perhutanitepatnya di Desa Batuputih Daya Kecamatan Batuputih Kab. Sumenep sekira Jam :16.00 Wib terdakwa I. ANWAR RIADI Bin MOPAK membeli batu bata putih kepadasaudara SU'ET (melarikan diri dan belum tertangkap ) seharga Rp 250.000, laluterdakwa III. BUSA'AT Bin P.

Hutan) dan tandatangan di BAPPenyidik serta keterangan tersebut benar;e Bahwa yang dimaksud dokumen penguasaan kawasan hutan kalau ada permasalahanpermasalahan hutan harus dikirim ke jawa timur klaim kawasan hutan;e Bahwatugas ahli meliputi kawasanJawa barat, jawa dan madura;e Bahwa kasus yang menjadi permasalahan penambangan yang terjadi di Batuputih;Bahwa kawasan hutan dijawa tidak semuanya milik perhutani wilayah, ada 2 perbedaanyaitu Hutan Produktif dan hutan Lindung ;Bahwa yang dibatuputih

hutan apa adalah Berita Acara Tata Batas(BATB) yang kepanitiaannya terdiri dari Kepala Desa,Camat, Bupati dan dari kantorBPN ;Bahwa proses timbulnya Berita Acara Tata Batas (BATB) dari desa diadakanpengukuran, musyawarah dibalai desa dan kawasan hutan kalau sudah tidak bermasalahdan yang tandatangan itu kepala desa dan camat;Bahwa sebelum jadi Berita Acara Tata Batas (BATB) pada lokasi penambangan perkarainipada tahun 1987 pernah ada pengukuran kawasan hutan lindung;Bahwa cara untuk memperoleh peta

hutan tanpa izin Menterisebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b; dan/atau;3 Unsur membawa alatalat berat dan/atau alatalat lainnya yang lazim atau patut didugaakan digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan dan/atau mengangkut hasiltambang di dalam kawasan hutan tanpa izin Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal17 ayat (1) huruf a;Ad.1.

Menyatakan Terdakwa SAGIMIN Bin YOSO TARUNO(Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan yang dilakukan dengan cara tidak sah sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;3.

hutan Perhutanidan ada juga yang beli dari warga bernama Wahidi;Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik mobil truk engkel tersebut;Halaman7 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus LH/2016/PN.Pwre Bahwa Saksi tidak tahu cara Terdakwa mengangkut kayu mahoni kedalam truk;e Bahwa lebih kurang 500 meter dari kKawasan hutan mlik perhutanitersebut ada pemukiman warga;e Bahwa jarak rumah Terdakwa dengan kawasan hutan lebih kurang500 meter;e Bahwa antara kawasan hutan dengan lahan masyarakat terdapattapal batas berupa

Unsur Melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan;4. Unsur Yang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan hutan, atau tanpamemiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, atausecara tidak sah;5. Unsur Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal didalam dan/atau disekitar kawasan hutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Add.1.

hutan perhutani atau tidak.

Unsur Dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggaldi dalam dan/atau disekitar kawasan hutan;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yaitu dariketerangan Para Saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa bahwa benar Terdakwatinggal Desa Puspo Rt.01 Rw.02 Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejodimana tempat tinggal terdakwa tersebut berjarak kurang lebih 500 m (lima ratusmeter) dari kawasan hutan milik Perhutani.

Selain hal tersebut perbuatanterdakwa yang menebang pohon mahoni didalam kawasan hutan karenadidasari Terdakwa yang telah tinggal disekitar kawasan hutan merasa telah turutHalaman 25 dari 30 Putusan Nomor 61/Pid.Sus LH/2016/PN.Pwrmenanam pohon mahoni sehingga akhirnya Terdakwa berani untuk melakukanpenebangan pohon meskipun tanpa izin dari pihak yang berwenang untukkeperluan pribadinya meskipun pada akhirnya Terdakwa belum sempatmenikmati hasil perobuatannya.

Menyatakan Terdakwa Berton Simorangkir bin Sirman Simorangkir secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukankegiatan perkebunan tanpa izin dalam kawasan hutan sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 92 Ayat (1) huruf a juncto Pasal 17 Ayat(2) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentang PencegahanDan Pemberantasan Perusakan Hutan, sebagaimana dalam SuratDakwaan Pertama;.

yang diajukan PemohonKasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi Il/Penuntut Umum tersebut,Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut: Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapatdibenarkan karena putusan judex facti Pengadilan Tinggi yang menguatkanHalaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 2813 K/Pid.SusLH/2018putusan judex facti Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukankegiatan perkebunan tanpa izin Menteri dalam kawasan

hutan, tidak salahdan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta caramengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Bahwa putusan judex facti juga telah mempertimbangkan fakta hukum yangrelevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa memiliki lahan di Km. 19 DesaSungai Karang, Kecamatan Tujuh Koto llir, Kabupaten Tebo, yang diperolehdengan cara membeli dari masyarakat setempat pada sekitar Tahun 20032004,

hutan tersebut merupakan Areal KonsesiIUPHHKHT1!

hutan pemerintah;Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan /udexfacti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum danPemohon Kasasi I/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi JambiNomor 48/PID.SUSLH/2018/PT JMB tanggal 18 Juli 2018 yang menguatkanPutusan Pengadilan Negeri Tebo Nomor 4/Pid.SusLH/2018/PN Mrt tanggal 25April

RIMBA LAZUARDI dan untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebuttelah ditata batas berdasarkan Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal13 Maret 1989 tentang tata batas kawasan hutan produksi terbatasS.Serange/Sengkilo Kecamatan Peranap Kabupaten Dati Il Bengkalis Propinsi Riau yang merupakan tindak lanjut SK Menteri Kehutanan No. 173/Kptsl/1986tanggal 6 Juni 1986 tantang Penunjukan areal Hutan di wilayah Propinsi Dati Riau sebagai kawasan Hutan.Perbuatan Terdakwa SUPRIANTO Als ANTO Bin NGADIRISsebagaimana

RIMBA LAZUARDI dan untuk Kawasan Hutan Produksi Tetap tersebuttelah ditata batas berdasarkan Peta Lampiran Berita Acara Tata Batas tanggal13 Maret 1989 tentang tata batas kawasan hutan produksi terbatasS.Serange/Sengkilo Kecamatan Peranap Kabupaten Dati Il Bengkalis Propinsi Riau yang merupakan tindak lanjut SK Menteri Kehutanan No. 173/Kptsl/1986tanggal 6 Juni 1986 tantang Penunjukan areal Hutan di wilayah Propinsi Dati Riau sebagai kawasan Hutan.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam

kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang ataumenyuruh, mengorganisasi, atau menggerakan pembalakan liar ataupenggunaan di Desa Pesajian Kec.

Penggunaan kawasan hutan secara tidak sah adalah kegiatanterorganisasi yang dilakukan dalam kawasan hutan untukperkebunan atau pertambangan tanpa izin mentri.Bahwa Ahli jelaskan bahwa dalam hal kejadian tersebut Negaramengalami kerugian dari Propisi sumber daya hutan / dana reboisasi(PSDHDR) yang harus disetorkan kenegara berdasarkan jenis kayuyang ditumbang / di manfaatkan Nilai atau harga jual kayu olahangergajian tersebut yaitu, Berdasarkan Permhut No : P.68 / MENHUTII /2014 tentang penetapan

Bahwa terdakwa melakukan penebangan di areal kawasan hutan mulai darihari selasa tanggal 19 Mei 2015 bersama dengan SIMAN, EDI PAKPAHANdan JUMARDO PANDIANGAN.Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 345/Pid Sus/2015/PN.

Hutan Lindung Register 20 Pematang Kubuato di Wlayah Gunung BundarKecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaktidaknya disuatu tempat lainyang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda, setiap orang dilarangmengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah,merambah kawasan hutan perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 20Pematang Kubuato di Wilayah Gunung Bundar

hutan secara tidak sah,merambah kawasan hutan perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut :Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 di dalam Kawasan Hutan Lindung Register 20Pematang Kubuato di Wilayah Gunung Bundar Kecamatan Padang Cermin KabupatenPesawaran terdakwa membuka kawasan Hutan Lindung dengan cara menebang pohonpohonyang berada didalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak yang terkait denganmenggunakan kampak, sedangkan golok untuk memotong rantingranting dan cabang 4cabang kayu

hutan :2s= Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 di dalam Kawasan Hutan LindungRegister 20 Pematang Kubuato di Wilayah Gunung Bundar Kecamatan PadangCermin Kabupaten Pesawaran ;Bahwa terdakwa membuka kawasan Hutan Lindung dengan cara menebangpohonpohon yang berada didalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihakyang terkait dengan menggunakan kampak, sedangkan golok untuk memotongrantingranting dan cabang cabang kayu yang kecil dan golok arit untukmembersihkan lahan bawah atau memberikan rumputrumput

hutan := Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2013 di dalam Kawasan Hutan LindungRegister 20 Pematang Kubuato di Wilayah Gunung Bundar Kecamatan PadangCermin Kabupaten Pesawaran ;= Bahwa terdakwa membuka kawasan Hutan Lindung dengan cara menebangpohonpohon yang berada didalam kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihakyang terkait dengan menggunakan kampak, sedangkan golok untuk memotongrantingranting dan cabang cabang kayu yang kecil dan golok arit untukmembersihkan lahan bawah atau memberikan rumputrumput

menduduki kawasan hutan secara tidaksah, merambah kawasan hutan bahwa terdakwa membuka kawasan Hutan Lindung dengancara menebang pohonpohon yang berada didalam kawasan hutan lindung tanpa izin............dari pihak yang terkait dengan menggunakan kampak, sedangkan golok untuk memotongrantingranting dan cabang cabang kayu yang kecil dan golok arit untuk membersihkanlahan bawah atau memberikan rumputrumput di lokasi kawasan hutan lindung dengan15maksud akan ditanami bibit pohon karet sebanyak 7000