DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA DAN TATA RUANG PROVINSI JAWA TIMUR melawan LSM LPKP (LEMBAGA PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK)

Penyusunan Program Dinas PU.Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawaberdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 893.3/1153/112/2013, tanggal, 23September 2013, untuk selanjutnya disebut sebagaione PENGGUGAT/PEMOHON KEBERATAN ;LSM LPKP (LEMBAGA PEMANTAU KEBIJAKAN PUBLIK) ; Alamat : Jalan Bromo Nomor: 57 Kel. Mlajah Bangkalan Madura.

bersih renovasi gedungbakorwil Madiun; Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) dariproyek penyediaan/rehabilitasi sarana dan prasarana air bersih dusun Cemper desaBotolinggo, Kecamatan Botolinggo, Kabupaten Bondowoso;Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan dan putusan Komisi Informasitentang rencana kerja dan anggaran kementrian/lembaga ( RKAK/L) serta daftar isianpelaksanaan anggaran (DIPA) adalah informasi yang tersedia setiap saat karenamerupakan suatu keputusan atau kebijakan

publik, sebagaimana diatur dalam pasal 11ayat 1 UndangUndang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan InformasiPublik huruf b, yakni hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya, maupun pasal11 ayat 1 UndangUndang Keterbukaan Informasi Publik huruf c, yakni seluruhkebijakan yang ada berikut dokumennya, sebagaimana pertimbangan KomisiInformasi butir 4.20, 4.21, pada halaman 19 sehingga menurut Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pertimbangan hukum tersebut mengenaiPermohonan

kekuranganpertimbangan serta ketidakadilan Majelis Komisioner dalam memutuskan sengketainformasi a quo sebagaimana dalam uraian berikut:a Bahwa permohonan dengan jumlah yang sangat besar serta dengan tujuan yangtidak jelas akan mencederai tujuan dari UndangUndang Keterbukaan InformasiPublik itu sendiri, tujuan dari undangundang tersebut bisa kita lihat pada:Bagian Kedua Pasal 3:UndangUndang ini bertujuan untuk:a menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik, sertaalasan pengambilan suatu keputusan publik;b mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan badan publik yang baik;d mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak;f mengembangkan

Fotocopy : ljasah Magister Kebijakan Publik Sekolah Tinggi Kepemerintahandan Kebijakan Publik atas nama Yusuf tanggal 31 Januari 2018,selanjutnya diberi tanda P5.Menimbang, suratsurat bukti tersebut diatas setelah diberi materai yangcukup dalam persidangan telah disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah.Menimbang, bahwa dalam persidangan telah pula didengar keterangansaksisaksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masingmasing, yangpada pokoknya menerangkan

MUHAMMAD RIZAL RAZMAN, 1 orang x 10 hari x Rp400.000, = Rp 4.000.000,161) Mei 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.Prof. Dr. H.

MUHAMMAD RIZAL RAZMAN, 1 orang x 10 hari x Rp 400.000, =Rp 4.000.000,Mei 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an. Prof. Dr.H.

SAIDFHAZLI, SSi, MSc, 1 orang x 10 hari x Rp 400.000, = Rp4.000.000,144) Mei 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.Prof. Dr. H.

JAMALUDDIN MD JAHI sebesar Rp 6.000.000,April 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.Prof. Dr. H. DETRI KARYA, 1 orang x 15 hari x Rp 400.000, = Rp6.000.000,April 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.Prof. Dr. H.

MUHAMMAD RIZAL RAZMAN, 1 orang x 10 hari x Rp400.000, = Rp 4.000.000,Mei 2012, Dibayar Akomodasi Tenaga Ahli Kebijakan Publik an.Prof. Dr. H.

Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasirakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan danpengawasan kebijakan publik;b. Memberdayakan aktoraktor potensial untuk mewujudkan systempolitik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsidan berlandaskan keadilan sosial dan gender;Bahwa berdasarkan juga Pasal 8 Anggaran Dasar, ICW melakukankegiatan sebagai berikut:1.

Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompokkelompok strategis dalamproses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;3. Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitrajaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantaupenegakan hukum;4. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum,politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi;5. Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi;6.

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari UndangUndangtentang Keterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang:Pasal 3 :UndangUndang ini bertujuan untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publikdan

Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari UndangUndang tentangKeterbukaan Informasi Publik itu berbunyi:Pasal 3, UndangUndang ini bertujuan untuk:a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakanpublik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan

publik, dan proses pengambilan keputusan publik,serta alasan pengambilan keputusan publik;b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik danpengelolaan Badan Publik yang baik;d) Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, yaitu yang transparan, efektifdan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan;e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orangbanyak;Bahkan

Hal inidibuktikan dengan adanya suatu Keputusan Presiden selaku KepalaPemerintahan yang dituangkan dalam Keppres Nomor 111 Tahun2004 (vide surat P12).4.63 Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Keppres Nomor111 Tahun 2004 Majelis berpendapat bahwa Keppres tersebutmerupakan kebijakan Kepala Pemerintahan yang memiliki dampakbagi keadilan dan kepentingan publik, maka Keppres a quomerupakan bagian dari kebijakan publik yang wajib diketahui olehpublik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 huruf aUndangUndang

KIP;4.64 Menimbang terhadap kebijakan publik sebagaimana diuraidalam paragraf 4.62 sampai dengan paragraf 4.63 Majelisberpendapat bahwa apabila ketentuan yang termaktub dalamkebijakan publik dimaksud tidak diketahui oleh publik, maka akanada kerugian yang dialami oleh publik yaitu tidak teroenuhinya hakHalaman 10 dari 32 halaman.

Menjamin Hak warga Negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik;Bahwa Pasal 3 huruf a UndangUndang KIP menyatakan tujuan dariditerbitkannya UndangUndang KIP bukan untuk menentukan suatuinformasi wajib atau tidaknya informasi disediakan, diumumkan ataudikecualikan;Bahwa terkait dengan wajib atau tidaknya informasi disediakan,diumumkan atau dikecualikan diatur dalam Pasal 9

publik, dan proses pengambilan keputusanpublik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;Halaman 27 dari 32 halaman.

Putusan Nomor 241 K/TUN/KI/2017d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/ataug. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkunganBadan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.22.Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim PTUN Jakarta

April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei2019;4.Perpanjangan Penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan NegeriPangkalpinang, sejak tanggal 20 Mei 2019 sampai dengan tanggal 18 Juni2019;5.Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 16Juni 2019;6.Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sejak tanggal 11 Juni2019 sampai dengan tanggal 10 Juli 2019;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang ada pada Pos BantuanHukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Pangkalpinang Lembaga PusatDukungan Kebijakan

Publik (PDKP) Bangka Belitung (PDKP BABEL), yangditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 162/Pen.Pid.Sus/2019/PN Pgp.

., M.H,Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik(LBH SIKAP), yang berkantor Bilangan Kota Baru Timur, RT/RW004/002, Kelurahan Lewoleba Selatan, Kecamatan Nubatukan,Kabupaten Lembata, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20Januari 2019, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lembatadengan Nomor 06/SKK/PDT/2019/PN LBT, tertanggal 22 Januari2019, selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT;LAWANRISNA BINTI LINUS, yang sebelumnya beralamat di Bilangan Wngatoa SelatanBarat, RT

Hal ini menjadi penting karena kejelasankedudukan hukum menjadi suatu filter dalam pertimbanganPutusan Komisi Informasi Pusat dan filter bagi PemohonKeberatan untuk memberikan informasi/dokumen kepadaTermohon Keberatan;Bahwa berdasarkan Pasal 3 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)mengatur :UndangUndang ini bertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik,dan proses pengambilan keputusan

Nomor 1178 K/Pdt.SusKIP/20174.1.3.b. mendorong' partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaituyang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhihajat hidup Orang banyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa

dahulu Pemohon Informasi tidak mempunyaikedudukan hukum meminta dokumen milik Pemohon Kasasi/dahuluPemohon Keberatan/dahulu Termohon Infromasi untuk dipergunakanbebas oleh pihak lain tanpa pertanggungjawaban hukum yang sah;Bahwa selanjutnya atutran hukum mengatur dalam Pasal 3 UndangUndang14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menyatakantujuan pembentukan UU Keterbukaan Informasi Publik adalah:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;c. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan,efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang memengaruhi hajat hidupOrang banyak;Halaman

., dari Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik BangkaBelitung (PDKP BABEL) yang bealamat di Jalan Stania Nomor 133 KelurahanTaman Bunga Kecamatan Gerunggang Pangkalpinang Propinsi KepulauanBangka Belitung berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 Januari2019;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Suratsurat dalam berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi, dan keterangan Terdakwa;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Telah mendengar Tuntutan

Memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidangketerbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari hakasasimanusia dan kebijakan publik;e. Memiliki pengalaman dalam aktivitas Badan Publik;f. Bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannyadalam Badan Publik apabila diangkat menjadi AnggotaKomisi Informasi;g. Bersedia bekerja penuh waktu;h. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun; dani.

Putusan Nomor 287 K/TUN/2017maksud dibuatnya UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi Publik adalah:UndangUndang ini bertujuan:1.Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik danproses pengambilan keputusan publik, serta alasanpengambilan suatu keputusan publik;Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan

Publik yang baik;Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapatdipertanggungjawabkan;Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/atauMeningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi dilingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasiyang berkualitas;2.

., Advokad atau Pengacara dari LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP)Bangka Belitung (PDKP Babel) yang beralamat di Jalan Stania No. 133 KelurahanTaman Bunga, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang, Bangka Belitung, yangditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 103/Pid.Sus/2019/PN Pgp., tanggal 8 Juli2019;Pengadilan Negeri tersebut;Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang tentangpenunjukan Majelis Hakim untuk menyidangkan dan mengadili perkara ini;Telah membaca Suratsurat dalam

., Advokat pada KantorPerkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik (PDKP) BangkaBelitung yang beralamat di JI. Stania Nomor 133, Kelurahan TamanBunga, Kecamatan Gerunggang, Koata Pangkalpinang, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2020 yang telah didaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Mentok dengan Nomor Register:014/SK/Pdt.P/2020/PA.MTK pada tanggal 12 Juni 2020.

Bahwa UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KeterbukaanInformasi Publik :Pasal 3 a. menyebutkan menjamin hak warga negara untuk mengetahuirencana pembuatan kebijakan publik, progam kebijakan publik dan prosespengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan suatu keputusanpublik dan seterusnya.Pasal 4 (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaaninformasi Publik disertai alasan permintaan tersebut.Pasal 5 Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai denganUndangUndang

kaidah dan kode etik jurnalistik sebagaimana di amanatkan oleh Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 TentangPERS, akan tetapi Pemohon Keberatan menilai Komisi Informasi ProvinsiLampung mengabaikan fakta hukum tersebut;Menimbang, bahwa atas dalil Keberatan tersebut, perlumemperhatikan Bagian Tujuan Pasal 3 UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, mengatur: UndangUndang inibertujuan untuk:a. menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan

publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;b. mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakanpublik;Cc. meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakanpublik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;d. mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu. yangtransparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungHal. 28 dari 34 hal.

Putusan Nomor: 46/G/KI/2021/PTUN.BLjawabkan;e. mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hiduporang banyak;f. mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskan kehidupanbangsa; dan/ataug. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkunganBadan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.Menimbang, bahwa selain ketentuan di atas, pada Bagian KeduaKewajiban Pengguna Informasi Publik Pasal 5 UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, danproses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilansuatu keputusan publik;b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilankebijakan publik;c. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilankebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;Halaman 5 dari 17 halaman. Putusan Nomor 522 K/TUN/201619.20.d.

Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajathidup orang banyak;f. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan mencerdaskankehidupan bangsa; dan/ataug.

suatu Keputusan Presiden selaku KepalaPemerintahan yang dituangkan dalam Keppres Nomor 111 Tahun2004 (vide surat P12).4.63 Menimbang bahwa dengan diterbitkannya Keppres Nomor 111Tahun 2004 Majelis berpendapat bahwa Keppres tersebut merupakankebijakan Kepala Pemerintahan yang memiliki dampak bagi keadilandan kepentingan publik, maka Keppres a quo merupakan bagian darikebijakan publik yang wajib diketahui oleh publik sebagaiman diaturdalam ketentuan Pasal 3 huruf a UU KIP.4.64 Menimbang terhadap kebijakan

publik sebagaimana diuraidalam paragraf 4.62 sampai dengan paragraf 4.63 Majelisberpendapat bahwa apabila ketentuan yang termaktub dalamkebijakan publik dimaksud tidak diketahui oleh publik, maka akan adakerugian yang dialami oleh publik yaitu tidak terpenuhinya hak publikuntuk mengetahui proses dan alasan pengambilan keputusan publiksebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a UU KIP.Terhadap pendapat Majelis Komisioner sebagaimana diuraikan diatasPemohon Keberatan tidak sependapat dengan alasan:Dalam

Menjamin Hak warga Negara untuk mengetahui rencanapembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan prosesHalaman 15 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatukeputusan publik;Bahwa Pasal 3 huruf a UU KIP menyatakan tujuan dari diterbitkannyaUndangUndang KIP bukan untuk menentukan suatu informasi wajibatau tidaknya informasi disediakan, diumumkan atau dikecualikan;Bahwa terkait dengan wajib atau tidaknya informasi disediakan

Menjamin Hak Warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatankebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilankeputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publikBahwa Pasal 3 huruf a UU KIP menyatakan tujuan dari diterbitkannya UUKIP bukan untuk menentukan suatu informasi wajib atau tidaknyainformasi disediakan, diumumkan atau dikecualikan;Bahwaterkait dengan wajib atau tidaknya informasi disediakan,diumumkan atau kecualikan diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 20KIP

publik yang wajibdiketahui oleh publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3huruf a UU KIP;Bahwa dengan dinyatakannya Keppres Nomor 111 Tahun 2004sebagai suatu kebijakan publik oleh Majelis Komisoner maka denganHalaman 32 dari 50 halaman Putusan Nomor 3/G/KI/2016/PTUNJKT.22.23.24.demikian akibat hukumnya adalah segala hal yang diatur dalamKeppres a quo wajib diumumkan kepada publik sebagaimana diaturdalam Pasal 3 huruf a UU KIP;Bahwa Pemohon Keberatan dahulu Termohon Informasi telah mengadaada

..4(4) Informasi Publik yang dikecualikan bersifat rahasiasesuai dengan UndangUndang, kepatutan, dankepentingan umum didasarkan pada pengujiantentang konsekuensi yang timbul apabila suatuinformasi diberikan kepada masyarakat serta setelahdipertimbangkan dengan saksama bahwa menutupInformasi Publik dapat melindungi kepentingan yanglebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.Bagian KeduaTujuanPasal 3UndangUndang ini bertujuan untuk:a.menjamin hak warga negara untuk mengetahuirencana pembuatan kebijakan

publik, programkebijakan publik, dan proses pengambilan keputusanpublik, serta alasan pengambilan suatu keputusanpublik;mendorong partisipasi masyarakat dalam prosespengambilan kebijakan publik;meningkatkan peran aktif masyarakat dalampengambilan kebijakan publik dan pengelolaan BadanPublik yang baik;mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaituyang transparan, efektif dan efisien, akuntabel sertadapat dipertanggungjawabkan;mengetahui alasan kebijakan publik yangmempengaruhi hajat hidup orang

dan Belanja Daerah provinsi dan/atauAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerahkabupaten/kota yang bersangkutan.Bagian KedelapanPengangkatan dan PemberhentianPasal 30Syaratsyarat pengangkatan anggota KomisiInformasi:a. warga negara Indonesia;b. memiliki integritas dan tidak tercela;c. tidak pernah dipidana karena melakukan tindakpidana yang diancam dengan pidana 5 (lima)tahun atau lebih;d. memiliki pengetahuan dan pemahaman di bidangketerbukaan Informasi Publik sebagai bagian darihak asasi manusia dan kebijakan

publik;e. memiliki pengalaman dalam aktivitas BadanPublik;f. bersedia melepaskan keanggotaan dan jabatannyadalam Badan Publik apabila diangkat menjadianggota Komisi Informasi;g. bersedia bekerja penuh waktu;h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;dani. sehat jiwa dan raga.Rekrutmen calon anggota Komisi Informasidilaksanakan oleh Pemerintah secara terbuka, jujur,dan objektif.Daftar calon anggota Komisi Informasi wajibdiumumkan kepada masyarakat.Setiap Orang berhak mengajukan pendapat

Bahwa PEMOHON II adalah Koodinator investigasi Kebijakan Publik padaLembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) yang intensdalam pengawalan kasus tindak pidana korupsi, utamanya penyalahgunaanwewenang dan jabatan oleh pejabat publik.3. LPPKP dibentuk sesuai Akta Notaris Sudarmawan, SH.MKn.

Para Pihak yang sama.Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP)melalui Kusa Hukum a.n. MUKTAMAR., S.H. PekerjaanAdvokat/Konsultan Hukum pada Law Office MUKTAMAR &Associates selaku Pemohon melalui melawan KAPOLDA NTBCq. Subdit III Ditreskrimsus.b. Alasan atau dalil gugatan (Posita) yang sama.Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan, dengan dalilgugatan: pada pokonya terlalu lamanya penyidikan terhadaptersangka H. BAMBANG M.

Publik(LPPKP) dalam Pasal 5 menyebutkan : Lembaga inimempunyai maksud dan tujuan untuk memantau danmengawasi berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan olehpemerintah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalamrangka pencegahan penyalahgunaan kekuasaan Korupsi,Kolusi dan Nepotisme.Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut jelasdi dalam Anggaran Dasarnya tidak tergambar secara spesifikkepentingan tertentu dari LSM Pemohon, terlebih lagi ormas itutelah melaksanakan kegiatan yang nyata

Para Pihak yang sama.Lembaga Peduli dan Pemantau Kebijakan Publik (LPPKP) melalui KusaHukum a.n. MUKTAMAR., S.H. Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum padaLaw Office MUKTAMAR & Associates selaku Pemohon melalui melawanKAPOLDA NTB Cq. Subdit III Ditreskrimsus.b. Alasan atau dalil gugatan (Posita) yang sama.Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan, dengan dalil gugatan:pada pokonya terlalu lamanya penyidikan terhadap tersangka H. BAMBANGM.

Penetapan penafsiran seperti inisangat penting mengingat dalam tindak pidana tertentu diperlukan kontrol darimasyarakat yang lebih luas, tidak hanya oleh korban atau pelapor;Menimbang, bahwa dalam perkara a quo kedudukan Pemohon adalahsebagai Pelapor (vide bukti P1 dan P2) dan Pemohon II adalah Koodinatorinvestigasi Kebijakan Publik pada Lembaga Peduli dan Pemantau KebijakanPublik (LPPKP)yang dibentuk sesuai Akta Notaris Sudarmawan, SH.MKn.

., dari Kantor Hukum Perkumpulan LembagaPusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung (PDKPBABEL) yang beralamat di Jalan Stania No.133 Bukit BaruKel. Taman Bunga,Kec.Gerunggang Pangkalpingberdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2016selanjutnya disebut sebagai .PENGGUGAT ;Lawan :PT.