Ditemukan 14943 data
Urut Berdasarkan
Penelusuran terkait :
Korupsi
Dinas pendidikan dan kebudayaan
Samsudin vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Keputusan sekretaris jenderal departemen kebudayaan dan pariwisata pemberhentian dalam jabatan di lingkungan departemen kebudayaan dan pariwisata
Ir. budiman
Mt vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Polaris siregar vs menteri pendidikan
Riset dan teknologi (mendikbudristek);;
Kantor dinas pendidikan dan kebudayaan
Sumba timur
Francollyn mandalika
Dkk vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Prof. dr. enos taruh
M.pd vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Moch. ojat sudrajat s.
Roni edison
S.sn.
M.sn vs menteri pendidikan dan kebudayaan ri;
Putus : 12-06-2007 — Upload : 05-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217K/PID/2007 Tanggal 12 Juni 2007 — ROKUS JUMPA, S.Pd.
46 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
46 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 09-05-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — SAMSUDIN VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
150 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
SAMSUDIN VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
Putusan Nomor 41 P/HUM/2019melawan:MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman,Senayan, Jakarta Pusat;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Chatarina Muliana Girsang, S.H., S.E., M.H., jabatan Staf AhliBidang Regulasi Pendidikan dan Kebudayaan KementerianPendidikan dan Kebudayaan;2. Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., jabatan Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;3.
Muhammad Ravii, S.H., M.M., jabatan Kasubbag AdvokasiHukum pada Bagian Peraturan Perundangundangan danAdvokasi Hukum II pada Biro Hukum dan Organisasi, SekretariatJenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;5. Heru Adi Nugroho, S.H., jabatan Kasubbag PeraturanPerundangundangan pada Bagian PeraturanPerundangundangan dan Advokasi Hukum II pada Biro Hukumdan Organisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;6.
Bahwa, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51tahun 2018 tidak jelas di satu sisi mengatur PPDB menggunakansistem zonasi, sementara dalam Pasal 18 ayat (4) menyatakan;Sekolah memprioritaskan peserta didik yang memiliki kartu keluargaatau surat keterangan domisili dalam satu wilayah kabupaten/kotayang sama dengan Sekolah asal;.
Memerintahkan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia mencabut Pasal 16 ayat (1(, ayat (2), ayat (3), ayat (4) ayat(5), ayat (6) dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30 ayat (1) danHalaman 18 dari 60 halaman.
Putusan Nomor 41 P/HUM/2019ayat (2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia Nomor 51 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Peserta DidikBaru Pada Taman KanakKanak, Sekolah Dasar, Sekolah MenengahPertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1918);5.
Putus : 21-01-2008 — Upload : 15-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 281K/TUN/2007 Tanggal 21 Januari 2008 — SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA ; vs. PERIS TUA SIAGIAN, SH
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
SEKRETARIS JENDERAL DEPARTEMEN KEBUDAYAANDAN PARIWISATA ; vs. PERIS TUA SIAGIAN, SH
Kepala Biro Perencanaan dan HukumDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata ;2. Drs. A.R. Muslin M, MM., Kepala Biro Kepegawaian danOrganisasi Departemen Kebudayaan dan Pariwisata ;3. Kamal Rimosan, SH. Kepala Bagian Penelaahan danBantuan Hukum Departemen kebudayaan dan Pariwisata ;4. Zaini Bustaman, SH.MM., Kepala bagian Perencanaan danPengembangan Pegawai Departemen Kebudayaan danPariwisata ;5. Dra. Sri Utami Dewi, MM., Kepala Bagian Mutasi PegawaiDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata ;6.
., Kasubbag Bantuan HukumDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata ;7. Shantony, SH. Staf Biro Perencanaan dan HukumDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata ;8. Alina Kemala, SH.
No. 281 K/TUN/2007.Penggugat tidak dilantik sesuai dengan Ketentuan di Bidang Kepegawaian,tetapi Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tidak pernah mengindahkannya.
;Bahwa pada hari Selasa, tanggal 21 Pebruari 2006, Penggugat telahmenerima Surat Pemanggilan dan Surat Keputusan Sekretaris DepartemenKebudayaan dan Pariwisata No.SK.02/KP.306/RO.2/DKP/2006, tentangPenempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretaris JenderalDepartemen Kebudayaan dan Pariwisata dan juga menunjuk kepadaLampiran Keputusan Menteri Kebudayaan dan PariwisataNo.
;Bahwa Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Kebudayaan danPariwisata No.
Register : 20-10-2020 — Putus : 14-12-2020 — Upload : 15-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 K/TUN/2020 Tanggal 14 Desember 2020 — BUDIMAN, MT VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
210 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
210 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUDIMAN, MT VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
., & Rekan, beralamat di Pontianak, berdasarkan SuratKuasa Khusus, tanggal 24 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Gedung A, KomplekKementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan JenderalSudirman, Senayan, Jakarta 10270:Dalam hal ini diwakili oleh Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., dankawankawan, semuanya adalah Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RepublikIndonesia, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor147776/MPK.A/
Register : 06-06-2023 — Putus : 08-08-2023 — Upload : 13-09-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 259 K/TUN/2023 Tanggal 8 Agustus 2023 — POLARIS SIREGAR VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (MENDIKBUDRISTEK);;
154 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 75 — Berkekuatan Hukum Tetap
POLARIS SIREGAR VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI (MENDIKBUDRISTEK);;
Putus : 02-08-2005 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2094K/PID/2004 Tanggal 2 Agustus 2005 — Ndamung Karau Eti
109 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
109 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-07-2020 — Putus : 27-10-2020 — Upload : 10-03-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 48 P/HUM/2020 Tanggal 27 Oktober 2020 — FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
257 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
257 — 166 — Berkekuatan Hukum Tetap
FRANCOLLYN MANDALIKA, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
Ketentuan dalam PeraturanMenteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020memberikan implikasi bahwa Perguruan Tinggi Negeri dapatmembuat jalur masuk melalui seleksi mandiri.
Para Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengujiPasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020;8.
Nomor 25Tahun 2020, melainkan karena berlakunya Pasal 76 ayat (3)UndangUndang Nomor 12 Tahun 2012 yang menjadi dasarpenerbitan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor25 Tahun 2020:Selain itu, penetapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) berdasarkanPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun2020 baru akan berlaku bagi mahasiswa baru yang masuk ditahun 2020.
kedudukanhukum untuk menguji Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf dPeraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun2020;Il.
Pemohon telah mendalilkanbahwa Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) huruf d Peraturan MenteriPendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020, tentang Standar SatuanBiaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri DiLingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, bertentangan atautidak dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi yaitu:1.
Register : 04-01-2021 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 69 K/TUN/2021 Tanggal 4 Februari 2021 — ENOS TARUH, M.Pd VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
138 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
138 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
ENOS TARUH, M.Pd VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
,kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat padaKantor Hukum MANSUR RAHIM & Rekan, beralamat diJalan Durian Blok D No. 471 Perum Tomulabutao,Kecamatan Dungingi, Kota Gorontalo, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 18 September 2019:Pemohon Kasasi;LawanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanPintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dian Wahyuni, S.H., M.Ed.
Register : 02-08-2021 — Putus : 06-10-2021 — Upload : 12-01-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 P/HUM/2021 Tanggal 6 Oktober 2021 — ., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
244 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
244 — 246 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
Register : 22-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 22-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 169 PK/TUN/2021 Tanggal 29 Nopember 2021 — ., M.SN VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
98 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
98 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.SN VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
Register : 26-07-2021 — Putus : 09-09-2021 — Upload : 21-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/TUN/2021 Tanggal 9 September 2021 — BUTTU SARIRA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA;
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
298 — 135 — Berkekuatan Hukum Tetap
BUTTU SARIRA VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN MAMASA;
Register : 04-01-2021 — Putus : 02-02-2021 — Upload : 14-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3 K/TUN/2021 Tanggal 2 Februari 2021 — ., M.Si VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
185 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
185 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
,dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, paraAdvokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia(POSBAKUMADIN), beralamat di Jakarta Timur,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2020;Pemohon Kasasi;LawanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Jenderal SudirmanPintu Satu Senayan, Jakarta Pusat 10270;Dalam hal ini diwakili oleh Dian Wahyuni, S.H., M.Ed.
Register : 13-04-2023 — Putus : 20-06-2023 — Upload : 10-08-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 15 P/HUM/2023 Tanggal 20 Juni 2023 — NASUTION VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
279 — 803 — Berkekuatan Hukum Tetap
279 — 803 — Berkekuatan Hukum Tetap
NASUTION VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 03-02-2020 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 K/TUN/2020 Tanggal 14 April 2020 — MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., II. MENTERI KEUANGAN RI VS SORAYA ALDJUFRIE, SK;
394 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
394 — 172 — Berkekuatan Hukum Tetap
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI., II. MENTERI KEUANGAN RI VS SORAYA ALDJUFRIE, SK;
Selong, Tanggal 20 Oktober 2005,atas nama Departemen Pendidikan Nasional;Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Keputusan MenteriKeuangan Republik Indonesia Nomor 585/KM.6/2016 TentangPenetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Pada KementerianPendidikan Dan Kebudayaan Tertanggal 30 Desember 2016 besertaLampiran Khusus Nomor Urut 7, Kode Barang 2.01.01.01.005, NUP 1,Halaman 2 dari 7 halaman.
Putusan Nomor 142 K/TUN/2020PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA danPemohon Kasasi Il: MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Kasasi dan Pemohon Kasasi II membayar biayaperkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribuRupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Selasa, tanggal 14 April 2020, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H.
Register : 27-06-2022 — Putus : 18-08-2022 — Upload : 20-09-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 46 P/HUM/2022 Tanggal 18 Agustus 2022 — ., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI RI;
313 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
313 — 289 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI RI;
Register : 14-08-2023 — Putus : 28-11-2023 — Upload : 31-01-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 P/HUM/2023 Tanggal 28 Nopember 2023 — ., M.MPd, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, REPUBLIK INDONESIA;;
178 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
178 — 205 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.MPd, DKK VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI, REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 16-05-2014 — Putus : 23-09-2014 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTUN MANADO Nomor 21/G/2014/PTUN.MDO Tanggal 23 September 2014 — ,M.Si;
Tergugat I: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;
Tergugat II: REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO;
77 — 37
77 — 37
,M.Si;Tergugat I: MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;Tergugat II: REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO;
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, Tempat Kedudukan Jin.Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta Pusat ; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masingmasing:1 Nama : Ani Nurdiani Azizah, SH, M.Si. ; Jabatan : Kepala Biro Hukum = dan Organisasi,Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikandan Kebudayaan ; Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat ; 2 Nama : Syamsul Hadi, SH. MH.
. ; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum II, BiroHukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPolaris Siregar, SH.MH.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum III, BiroHukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaDyah Kisworini, SH. ; Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;Jalan Jenderal
;Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;Alamat11 NamaJabatanAlamat12 NamaJabatanAlamatJalan Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat ; Dimpos Batubara, SE.; Staf pada Bagian Bantuan Hukum, BiroHukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Oleh karena Penggugatmerupakan PNS pusat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yangditempatkan di Universitas Negeri Manado, maka dalam hal pemberhentiannyajuga harus diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Sama halnyadengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 88433/A4:/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Penggugat jelasCcditerbitkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yang berkedudukan di JalanSudirman Senayan, Jakarta Pusat; Bahwa oleh karena Menteri Pendidikan dan Kebudayaan berkedudukan di Jakarta,maka sesuai dengan ketentuan Pasal 54 UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986yang terakhir telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 51 Tahun 2009Tentang Perubahan
Register : 07-10-2022 — Putus : 27-12-2022 — Upload : 20-02-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 P/HUM/2022 Tanggal 27 Desember 2022 — ., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
180 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
180 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA;;
Register : 08-05-2023 — Putus : 21-08-2023 — Upload : 06-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 224 K/TUN/2023 Tanggal 21 Agustus 2023 — MUHAMMAD SALEH GASIN VS KETUA TIM PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021;;
222 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
222 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
MUHAMMAD SALEH GASIN VS KETUA TIM PENGADAAN CPNS KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021;;
Register : 03-06-2022 — Putus : 11-08-2022 — Upload : 14-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 P/HUM/2022 Tanggal 11 Agustus 2022 — ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (''APTISI"), Dkk VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI
233 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
233 — 110 — Berkekuatan Hukum Tetap
ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA INDONESIA (''APTISI"), Dkk VS MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI RI