Ditemukan 2 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : katoda
Penelusuran terkait : Kepegawaian Ptdh Erwin depari Kepala kepolisian daerah kepulauan riau Erwin depari vs kepala kepolisian daerah kepulauan riau;; Kepala kepolisian daerah lampung; Khudri salman vs kepala kepolisian daerah riau; Putra budi rahman vs kepala kepolisian daerah riau; Kepala kepolisian daerah sumatera selatan; Kepala kepolisian daerah riau vs bernard ranto kristianto saragih;; Aditya pratama putra vs kepala kepolisian daerah kepulauan bangka belitung;;
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 06-03-2023 — Putus : 13-03-2023 — Upload : 13-03-2023
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 7/G/2023/PTUN.TPI
Tanggal 13 Maret 2023 — PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
377 — 0
  • PENGGUGAT : ERWIN DEPARI TERGUGAT : KEPALA KEPOLISIAN DAERAH (KAPOLDA ) KEPULAUAN RIAU
Pengadilan PTUN TANJUNG PINANG TUN Kepegawaian
Register : 02-11-2012 — Putus : 21-02-2013 — Upload : 01-10-2013
Putusan PTUN TANJUNG PINANG Nomor 28/G/2012/PTUN-TPI
Tanggal 21 Februari 2013 — MAIDIL KARNO; MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KEPULAUAN RIAU;
130 — 52
  • Keputusan obyek sengketa dikeluarkan olehTergugat ( Kepala Kepolisian Daerah Kepulauan Riau ) yang isinya adalahPemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap BRIPDA Maidil Karno yangbertugas Kepolisian Daerah Kepulauan Riau, yang mana pangkat BRIPDA beradadibawah pangkat Ajun Inspektur Satu dan BRIPDA Maidil Karno bertugas berada diwilayah Kepolisian Daerah ( Polda ) Kepulauan Riau maka sesuai dengan ketentuanhalaman 33 dari43 Putusan No.28/G/2012/PTUN.TPIperaturan perundangundangan tersebut diatas Kepala
    Kepolisian Daerah ( Kapolda )Kepulauan Riau berwenang untuk menerbitkan surat keputusan obyek sengketaberdasarkan pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara RepublikIndonesia ( Kapolri ) ;Menimbang, bahwa dengan demikian kewenangan Tergugat untukmenerbitkan obyek sengketa a quo dalam perkara ini telah terjawab selanjutnyaMajelis Hakim akan mempertimbangkan Obyek Sengketa dari segi prosedurpenerbitannya;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : Tahun 2003 Tentang