Skep/694/XI/2006, tanggal 21 Nopember 2006 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri terhadap BripdaHELGA MUSA SITEPU, Nrp.84030726. Kesatuan Ba.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera UtaraNo.Pol.Skep/694/X1I/2006 = tanggal 21 Nopember 2006tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;3.

No.385K/TUN/2009tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri terhadap Bripda Helga Musa Sitepu(ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba. PolresLangkat ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi ataumemulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat selakuanggota Polri yang aktif ;5.

) hal ini juga terlihat Penggugat secaraInperson telah meninggalkan tugas dan tanggung jawabnyasebagai anggota Polri tanpa ijin pimpinan yang berwenangdalam rentang waktu 3 (tiga) tahun berturut turut dan ianyajuga tidak pernah mengambil haknya berupa gaji untuk tiapbulannya, terlebih lagi Penggugat secara Inperson bersamaBripda Thomas Sembiring yang juga diberhentikan dengantidak hormat (PTDH) ada mendatangi Kanit P3D Polres Langkatuntuk mengambil Skep (PTDH) No.

Pol : Skep/694/X1/2006, tanggal 21 Nopember2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri terhadap Bripda HELGA MUSA SITEPU(Ic. Penggugat), Nrp.84030726, Kesatuan Ba.PolresLangkat ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SuratHal. 19 dari 17 hal. Put.

Menyatakan batal Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/ 24/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI (PTDH) atas nama Lukman Dahlan Yasin ;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kapolda Gorontalo Nomor: Kep/24/I/2012 tanggal 31 Januari 2012 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI (PTDH) atas nama Lukman Dahlan Yasin ;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan semula ;5.

Meninggalkan tugas atau hal lain;(2) PTDH berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan PTDH;b.

Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH dikenakan melaluisidang KKEP terhadap:a.

;bahwa jika nota dinas Kasattker mengusulkan untuk tetap dipertahankan, tetapiberdasarkan sidang komisi kode etik Polri diputuskan untuk PTDH, menurutahli kalau hasilnya di PTDH ya di PTDH kan sepanjang prosedurnya benar;bahwa jika nota dinas yang kedua dianggap cacat hukum, tetapi hasil sidangkomisi kode etik memutuskan PTDH, keputusan PTDH sah;bahwa jika dianggap saja nota dinas yang kedua tidak benar, nota dinas yangbenar yang pertama, keputusan PTDH itu sah;bahwa dalam PP No. 1 Th 2003 Pasal

tersebut menurut ahli tidak akuntabel,karena ada dua nota dinas yang berbeda;bahwa proses pengadministraian PTDH tersebut tidak transparan, karenaPenggugat tidak diberikan (mendapatkan) nota dinas Kasattker;bahwa proses pengadministraian PTDH tersebut tidak ada kepastian hukum,karena ada dua mota dinas yang saling bertentangan;bahwa proses pengadministraian PTDH tersebut sudah memenuhi legalitas;bahwa usulan Kasattker bagi Kapolda untuk memutuskan PTDH tidakmengikat, karena keputusan Kapolda itu

PTDH, sebagai salah satu persyaratan guna kelancaran administrasi,itulah mengapa saksi mengeluarkan lagi nota dinas yang keduamerekomendasikan PTDH Sdr.

penjara selama 3 (tiga) tahun;

Kepala Bagian dan Kasubag ;Bahwa SK PTDH diserahkan kepada Saksi pada tanggal 1 Juli 2015 untukdibacakan pada Upacara hari itu juga ;Bahwa Saksi membacakan SK PTDH dari Nomor urut 1 (satu) s/d 11(sebelas) ;Bahwa ada Sebelas Orang, Delapan orang dari Manado, dan tiga orangdari Minsel ;Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada undangan untuk 11 (sebelas) orangyang di PTDH tersebut ;Bahwa PROPAM dapat menjemput Anggota yang akan di PTDH ;Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 39 dari 54Bahwa dalam kasus ini Saksi

Saksi membacakan SK PTDH tanggal 1 Juli 2015 semuaupayaupaya dari Anggota yang di PTDH diserahkan kepada ANKUM ;Bahwa Saksi tidak tahu dan tidak memproses permohonan Banding KKEP ;karena Saksi hanya membacakan SK PTDH ;Bahwa sebelum di PTDH, Saksi tidak tahu tentang prosesproses yangdilakukan KAPOLDA untuk Anggota tersebut ;Bahwa Saksi hanya tahu ada proses pidana sebelum dibacakan PTDH,yaitu masalah BNI, kemudian dibuatkan SK PTDH dan dibacakan ;Bahwa semua Anggata POLRI maupun PNS POLRI sudah tahu

;Bahwa SK PTDH 11 (sebelas) Anggota, dibacakan pada tanggal 1 Juli2015 ; Tapi Anggota yang di PTDH tidak hadir ;Putusan 27/G/2016/PTUN.Mdo Hal. 42 dari 54Bahwa ada Tim yang ditugaskan KAPOLDA untuk menyerahkan SK PTDHdan menjemput Anggota yang di PTDH ;Bahwa Saksi tidak tahu menahu mengenai penyerahan SK KAPOLDA olehKabid PROPAM kepada Anggota yang di PTDH, karena Saksi bukanAnggota Tim ; Bahwa Saksi tidak tahu apakah tugas yang diembankan olehKAPOLDA kepada Tim tersebut sudah dijalankan atau tidak

PTDH ; Karena baru kalipertama SK PTDH dibacakan dalam Upacara ; Yang sebelumnya SK PTDHdiserahkan secara langsung ;Bahwa Saksi tahu surat dari Bid SDM kepada Bid PROPAM tentang SKPTDH yaitu mengatur tentang Upacara Pembacaan SK PTDH pada tanggal1 Juli 2015 ;Bahwa tindakan Kabid PROPAM untuk tindakan selanjutnya karena adanyaPTDH Anggota POLRI adalah semua Anggota Propam dipanggi danmenugaskan beberapa Anggota Propam untuk memanggil / menjemputpara Anggota yang di PTDH ;Bahwa Saksi tahu, Tidak Ada

PTDH ; karena Saksi sebagai Petugas Bendahara Gaji pada BidPROPAM sudah diperlihatkan SK. PTDH ; Bahwa sesudah SK. PTDH dibacakan pada tanggal 1 Juli 2015, masih adalagi yang menanyakan gaji mereka, tapi Saksi sudah lupa siapa orangnya ; Bahwa sebelum SK. PTDH para Anggota masih aktif berdinas, tapi setelahSK.

Bahwa terdapat kesalahan substansi dalam penerbitan KTUN ObjekSengketa disebabkan ketidaksesuaian antara alasan PTDH yangditetapbkan dalam Objek sengketa dengan fakta hukum yangsebenarnya;7.

Oleh sebabitu, alasan PTDH terhadap Penggugat seharusnya didasarkan padatindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a PP Nomor 1Tahun 2003, bukan karena melakukan pelanggaran sebagaimanatercantum dalam KTUN Objek Sengketa;Bahwa dengan demikian terdapat cacat substansi dalam KTUN ObjekSengketa karena alasan PTDH tidak sesuai dengan fakta hukum yangada.

Dengan tidak adanya putusanpidana yang berkekuatan hukum tetap yang menjadi dasar penerbitanKTUN Objek Sengketa membuat substansi KTUN Objek Sengketamenjadi kabur dan prosedur PTDH terhadap Penggugat menjadicacat yuridis;.

Bahwa hasil tes urine Penggugat pada tanggal 15 April 2019 yangpositif mengandung methamphetamine yang dijadikan dasarrekomendasi PTDH terhadap Penggugat oleh KKEP tidak pernahdiproses secara pidana sebagaimana kasus Penggugat sebelumnyapada tahun 2013, akan tetapi hasil tes urine tersebut langsungdijadikan alasan oleh KKEP untuk merekomendasikan PTDH terhadapPenggugat.

Hal tersebut diduga dilakukan karena penyidik dari PolresAceh Barat Daya yang merupakan bawahan Tergugat tidak mampumembuktikan keterlibatan Penggugat dalam penyalahgunaan narkobapada suatu peradilan pidana yang imparsial dan terbuka untuk umum.Dengan demikian rekomendasi PTDH terhadap Penggugat olehKKEP yang kemudian dijadikan dasar penerbitan KTUN ObjekSengketa oleh Tergugat merupakan rekomendasai PTDH yang terlaludipaksakan, sehingga tidak layak untuk dijadikan dasar dalammenerbitkan keputusan

. : Skep/279/VI/2009 tanggal 19 Juni 2009 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas POLRI atas nama Bripda M.ALWIN, NRP. 84090716,Kesatuan Ba POLTABES MS;Il.

PTDH an.

atas dasar tersebut Tergugat menghentikan gaji Penggugatkarena dianggap Penggugat telah di PTDH (Pemberhentian Tidak DenganHormat) dari dinas Polri oleh Tergugat, Penggugat bertugas di Bin ProvosPoltabes MS ;5.

apa saja dan bahkan bersedia untuk dimutasi kemana sajaasal tidak di PTDH dengan alasan Penggugat sudah berkeluarga dan mempunyaianak dan saat kepada Pendamping ditanya Pendapatnya juga mengatakan danbermohon agar Penggugat tidak di PTDH mengingat Penggugat masih muda,masih bisa dibina untuk menjadi Polisi yang baik dan sudah berkeluarga, saatitu Ketua Komisi meminta Pendapat anggota yang lain dan tidak ada jawabansehingga Ketua Komisi mengatakan baiklah sidang telah selesai langsungmengetuk palu

3 (tiga) kali dan saat itu tidak ada Putusan PTDH dari dinas Polriyang diucapkan oleh ketua Komisi atau dengan kata lain sidang KKEP saat itutidak ada Putusannya dan langsung ditutup oleh Ketua Komisi, karena tidak adaPutusannya Penggugat merasa tidak di PTDH dari dinas Polri dan tetap masukdinas sebagaimana biasanya sambil tetap memeriksakan kesehatan baik ke ThabibSupriyanto, S3P dan Dr.Mawar Gloria Tarigan,SpKJ di RSU Pirngadi Medan;10.

Neina Maricar S.SpOG;Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Penyerahan Kep Kapolda Maluku Tentang PemberhentianTidak dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri,tanggal 22 Juli 2020;Fotokopi sesuai dengan fotokopinya Foto Penyerahan Surat Keputusan PTDH Kepada Penggugatdan Penandatanganan Berita Acara PenyerahanKeputusan PTDH;Halaman 28 dari 52 halaman Putusan Nomor 24/G/2020/PTUN.ABN.26.

sebagai Anggota Polrikepada Penggugat selaku Terduga Pelanggar dan meminta untukmenerbitkan Keputusan PTDH sebagai Anggota Polri untuk atasnama Penggugat (vide Bukti T26);bahwa pada tanggal 17 April 2020, Kepala Kepolisian Daerah Malukumenerbitkan Keputusan PTDH sebagai Anggota Polri untuk atasnama Penggugat (vide Bukti T1) yang merupakan Objek Sengketadalam perkara a quo dan pada tanggal yang sama Karo SDM PoldaMaluku mengeluarkan Petikan Keputusan PTDH sebagai AnggotaPolri untuk atas nama Penggugat

KKEP setelah terlebih dahuludibuktikan pelanggaran pidananya melalui proses peradilan umumsampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatanhukum tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka terdapat duamekanisme penjatuhan sanksi rekomendasi PTDH Anggota Polri, yaknipenjatuhan sanksi rekomendasi PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik ProfesiPolri setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap danpenjatuhan sanksi rekomendasi PTDH melalui Sidang Komisi Kode Etik

Satuan Kerja di lingkungan Polda atau Polres pengusul(3) Dalam hal pemeriksaan administrasi dan rapat koordinasi denganSatker terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidakterdapat permasalahan, Karo SDM Polda:a. mengajukan usulan PTDH anggota Polri yang berpangkat Ipdake atas dan PNS Polri kepada Kapolda untuk mendapatkanpersetujuan dan disampaikan kepada Kapolri untuk diproseslebih lanjut di tingkat Mabes Polri;b. mengajukan usulan keputusan PTDH bagi anggota Polri yangberpangkat Aiptu

ke bawah yang betugas di lingkungan Polda,Polres dan Polsek kepada Kapolda untuk ditetapkan;(4) Keputusan PTDH yang telah ditetapkan oleh Kapolda sebagaimanadimaksud pada ayat (8) huruf b dibuatkan salinan dan petikanKeputusan PTDH yang ditandatangani olen Karo SDM Polda dengantembusan As SDM Kapolri;(5) Salinan dan petikan keputusan Kapolda tentang PTDH anggota Polriyang telah ditandatangani oleh Karo SDM sebagaimana dimaksudpada pasal ayat (4) wajib disampaikan kepada Kepala Satuan KerjaHalaman

Sibromalisi sudah mengetahui akan dampak dari putusanrekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagaiAnggota Polri;9.

PTDH adalah kewenangan Kapolda; Bahwa menurut Saksi, yang mengkaji apakah sudah sesuaipersyaratan untuk PTDH adalah rapat koordinasi pimpinan dan bukanHalaman 28 dari 47 halaman Putusan Nomor: 57/G/2020/PTUN.SRGranah Saksi untuk menilai apakah sudah sesuai persyaratan untuk PTDHatau belum; Bahwa betul Saksi sebagai Ketua dalam sidang KKEP Sibro Malisi; Bahwa menurut Saksi, karena sidang KKEP sifatnya komisi, jadiSaksi tidak sendiri, dan putusannnya adalah rekomendasi PTDH; Bahwa Saksi belum pernah

Saksi, SKEP PTDH ditandatangani oleh Kapolda; Bahwa Saksi tidak ingat kagan SKEP PTDH ditandangani; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan sekitar bulanJuli 2020; Bahwa menurut Saksi, setelah rapat koordinasi dilaksanakan, barudikeluarkan SKEP PTDH dengan meneliti kelengkapan berkas; Bahwa menurut Saksi, rapat koordinasi dilaksanakan setelah adahasil sidang KKEP yaitu rekomendasi PTDH, dan setelah rapat koordinasikemudian SKEP PTDH ditandatangani; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala

Saksi mengkompulir hasilrapat yang dipimpin Wakapolda dan dirumuskan keputusan sebagai dasarSaksi untuk membuat SKEP PTDH, dengan ketentuan harus melengkapipersyaratan yang ada; Bahwa menurut Saksi, dalam menerbitkan SKEP PTDH atas namaSibro Malisi, Saksi berpedoman pada Perpol yang mendasari penerbitanSKEP PTDH, yaitu ada 9 (Sembilan) item yang harus dipenuhi pada saatpenerbitan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, ada 9 (Sembilan) syarat formil dalammenerbitkan SKEP PTDH, diantaranya: usulan dari Kasatker

Polda Banten;Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Tanda Terima/BuktiPenyerahan Keputusan Kapolda Banten Tentang PTDH Anggota Polri,tetapl Saksi hanya mengetahui berdasarkan laporan hasil dariPolres Serang (Bukti T15); Bahwa menurut Saksi, surat dari Kapolres Serang tanggal 3September 2020 tentang Usulan PTDH merupakan salah satu syaratuntuk menerbitkan SKEP PTDH; Bahwa menurut Saksi, waktu yang diperlukan untuk kelengkapanberkas PTDH sudah cukup lama karena surat dari Saksi baru dibalasHalaman 32

Badri Hasim Kao telah menyerahkan SalinanPetikan SKEP PTDH a.n.

dibawa oleh anggota Saksi, danditerima oleh atas nama Erna, Erna menyampaikan bahwa Penggugatpelanggar ada namun sudah keluar dengan pakain dinas ke kantor;bahwa upacara PTDH dilaksanakan tanggal 24 Maret 2020 dengantidak dihadiri olen Penggugat, dan setelah pelaksanaan upacaraSaksi memerintahkan kepada anggotanya untuk menyampaikanSKEP PTDH kepada orang tua Penggugat di Desa Dedoro, Kecamatan Kepala Madan;bahwa Saksi memerintahkan anggotanya untuk membawa undanganupacara PTDH ke rumah Penggugat

di alamat BTN SMA 1 Namlea;bahwa alamat Penggugat diperoleh pada saat awal pemeriksaanSidan Komisi Kode Etik Profesi tanggal 25 Januari 2019, yang padawaktu itu Penggugat menyatakan beralamat di BTN SMA 1 tepatnyadi rumah pamanya atas nama Mansur Mamulaty;bahwa SKEP PTDH tidak diantarkan ke alamat BTN SMA 1 Namlea,karena Penggugat hanya tinggal sementara di rumah itu dan atasperintah kapolres SKEP PTDH Penggugat harus diantarkan langsungke rumah Penggugat, sehingga SKEP PTDH Penggugat diantarkanke

rumah orang tua kandung Penggugat;bahwa yang membawa SKEP PTDH itu anggota atas nama AbdullahNahmarury dan Hasim Kauw, SK PTDH Penggugat diberikan tanggal26 Maret 2020 dan pada saat menyerahkan SKEP PTDH diterimalangsung oleh ibu kandung Penggugat;bahwa Kapolres Pulau Buru telah melakukan sosiometri denganmemberikan kesempatan kepada seluruh PJU Polres Pulau Buruuntuk melakukan penilaian terhadap Penggugat, apakah dapatdipertahankan atau tidak, namun dari hasil penilaian menyatakanPenggugat tidak

untukmelapor, kemudian bersamasama dengan kapolsek ke rumahPenggugat untuk menyerahkan SK PTDH; bahwa Saksi saat tiba di rumah Penggugat, bertemu dengan ibuPenggugat; bahwa Saksi ke rumah Penggugat membawa SKEP PTDH dan beritaacara; bahwa SK PTDH Penggugat diserahkan oleh kapolsek kepada ibuPenggugat, setelah ibu Penggugat membaca SK PTDH tersebutkemudian menandatangani berita acara dan ekspedisi; bahwa Saksi baru membuka isi SK PTDH tersebut ketika sampai dirumah Penggugat; bahwa setelah selesai

Bahwa Penggugat sangat keberatan atas penerbitan SuratPemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atas nama Penggugatyang diterbitkan oleh Tergugat sesuai dengan Surat Petikan KeputusanKepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013tertanggal 26 Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormatdari Dinas Polri (PTDH) terhadap Briptu Zendry Laurent dengan NRP.87070961, Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBASA yang telahmelanggar Pasal 31 Perkap Nomor 14 tahun 2011, tentang Kode EtikProfesi

Bahwa oleh karena tidak sesuainya isi dan penandatanganan dariPetikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera UtaraNomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26 Juli 2013 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) terhadapBriptu.

Putusan Nomor 547 K/TUN/2014(PTDH) atas nama Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961,Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBAS;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan KepalaKepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor Kep/505/VII/2013 tertanggal 26Juli 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri(PTDH) atas nama Briptu Zendry Laurent dengan NRP. 87070961,Kesatuan SAT SABHARA POLRES TOBAS;4.

Penggugat di PTDH terhitung tanggal 01 April 2020 dimanaPenggugat belum mengetahui kalau SKEP Penggugat sudah ditandatangani oleh Kapolda.

Bagian Ketiga PTDH, yangmana berbunyi sebagai berikut :(2) PTDH sebagaimana dimaksud dalam 32 ayat (1) huruf d,diberikan kepada PNS Polri yang:d.

Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dariDinas Polri, maka terhitung tanggal 1 April 2020, Penggugat diBerhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri.7. Penyampaian Salinan Keputusan PTDH :Salinan Keputusan Kapolda Kep.

Babel Nomor : Kep/94/III/2020 tanggal 31Maret 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)dari Dinas Polri a.n.

Dan berdasarkan putusanKetua, PTDH, jadi kita semua mengikuti;= Bahwa saksi menerangkan tidak tahu kenapa tidak adapertimbangan untuk menunggu Putusan Pidana terlebin dahulusebelum menjatuhkan hukuman PTDH karena saksi hanya sebagaiWakil Ketua, yang membuat keputusan adalah Ketua;3.

Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama HENDRA JACOB ;2.

Kep/Sahlur04.PTDH/V1/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Hendra Jacob.e Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.

Kep/Sahlur04.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Hendra Jacob.b. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No. Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tertanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atasnama Helfrit Jacob.3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut/menghapus dan mencoretobjek sengketaa. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara No.

/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atasnama HENDRA JACOB sedangkan terhadap PENGGUGAT II (HELFRITJACOB) dikenakan Pemberhentian Tidak dengan hormat Keputusan KapoldaSulut Nomor : Kep/Sahlur03.PTDH/VI/2015 tentang PTDH dari dinas Polri atasnama HELFRIT JACOB ;Bahwa dengan demikian sangat jelas dalam perkara A quo tidak dapatdigabungkan / disatukan menjadi satu Perkara TUN karena adanya 2 (dua)Keputusan yang ditujukan kepada orang yang berbeda dan seharusnyadiajukan dengan 2 (dua) Gugatan TUN Kepada

PTDH Terhadap AnggotaPOLRI POLDA SULUT AN.

Bahwa Gugatan PENGGUGAT pada angka 1 yang menyatakanpada tanggal 12 Januari 2016 Penggugat menerima PetikanKeputusan Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Utara Nomor :Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri (PTDH)atas nama BRAYTNER HARIKADUA (PENGGUGAT), sehinggagugatan ini belum Daluarsa adalah dalil yang keliru danTERGUGAT tolak dengan tegas, karena walaupunPENGGUGAT baru menerima Keputusan A quo pada tanggal 12Januari 2015 akan tetapi

dan tentang Penyidikanterhadap Perkara Pidananya yang saat ini Berkasnyasudah dilimpahkan ke pihak Kejaksaan Tinggi; Berdasarkan Putusan Sidang Banding = yangmenjatuhkan Hukuman PTDH maka dikeluarkan SuratKeputusan Kapolda Sulut tentang PenjatuhanHukuman PTDH dan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015 tentangHal. 18 darif 34Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.MdoPemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polriatas nama BRAYTNER HARIKADUA

Bukti T6 : Salinan Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSulawesi Utara Nomor ; Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 tentang Pemberhentian Tidakdengan Hormat dari Dinas POLRI atas namaBripda Braytner Harikadua (Sesuai asli) ; 7. Bukti T7 : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah SulawesiUtara Nomor : Kep/Sahlur.01 S.D 11.PTDH/V1/2015tanggal 22 Juni 2015 (sesuai asli) ; 8. Bukti T8 : Dokumentasi dan foto Upacara Bhayangkara ke69Tanggal 1 Juli 2015 (Sesuai foto) ; Hal. 21 darif 34Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.Mdo9.

Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Kepala KepolisianDaerah Sulawesi Utara Nomor : Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri(vide bukti T6); 225 2.

Dokumentasi / Foto Upacara Bhayangkara Ke 69 tanggal 1 Juli2015 dan Rangkaian Pembacaan Keputusan PTDH terhadapAnggota Polri Polda Sulut (vide bukti T8);Hal. 28 darif 34Putusan Nomor : 28/G/2016/PTUN.MdoBahwa salinan Petikan PTDH Kep/Sahlur08.PTDH/VI/2015 telahdiserahkan dan diterima oleh Kabid Propam atasan Penggugattertanggal 10 Agustus 2015 (vide bukti T18);Bahwa Puncak hari Bhayangkara ke 69 Polda Sulut Memecat 11Anggota salah satunya Penggugat dan diberitakan melalui koranPosko Manado (vide

Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Revelino Chandra E ;---------3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an.

PUTUSANNomor : 38 /G/2013 / PTUNPbrMENGADILIMengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor:Kep/371/VII/2013 tanggal 24 Juli 2013, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri an. Revelino Chandra E ;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat KeputusanKepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/371/VII/2013, tanggal 24 Juli2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari DinasPolri an.

Pol.SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.BAG OPS.POLRES SIMALUNGUN.B. TENTANG TENGGANG WAKTU :1. Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol : SKEP/49//2006 tertanggal 31 Januari 2006, tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama : ADNILSYAHBrigadir NRP.73080370 Kesatuan BA.

Pol : SKEP/49//2006tertanggal 31 Januari 2006, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari Dinas Polri atas nama ADNILSYAH Brigadir NRP.73080370Kesatuan BA.BAG.OPS.POLRES Simalungun (objek gugatan) yangtersimpan di lemari isteri Penggugat ;Halaman 2 dari 17 halaman. Putusan Nomor 269 K/TUN/20136.

Putusan Nomor 269 K/TUN/201312.13.kesimpulan, terlebin dahulu keluar Surat Keputusan Kode Etik dan SuratKeputusan PTDH baru Penggugat disidangkan.

TENTANG EKSEPSI:Bahwa Tergugat pada prinsipnya menolak semua dalildalil yang diajukanoleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang Tergugat akui secara tegasdalam Jawaban ini ;Bahwa benar Penggugat telah di berhentikan Tidak Dengan Hormat(PTDH) dari dinas Polri berdasarkan Surat Keputusan Kapolda Sumut(Tergugat) No.

SKEP/49/V/2006 tertanggal 31 Januari 2006,tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atasnama ADNILSYAH, Brigadir, Nro 73080370, Kesatuan Ba.Bag.

Bahwa berdasarkan putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri PolresMusi Banyuasi No : PUT/02/VV2016/KKEP tanggal 15 Juni 2016memutuskan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadapPenggugat, tetapi Penggugat merasa sangat keberatan dan Penggugatkemudian mengajukan upaya banding, berdasarkan surat No. R/1362/IX/2016/Bidpropam tertangal 22 September 2016, Penggugat tetapdirekomendasikan PTDH) 25 02 225"9.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Kepala Kepolisian DaerahSumatera Selatan Nomor: Kep/658/X/2016 tentang Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, atas nama SUDARMAuJI pangkatBriptuUNRP 85090873, tanggal lahir 11 September 1985 jabatan BrigadirSiwas, kesatuan Polres Musi Banyuasin tertanggal 31 Oktober 2016;3.

Melaksanakan Putusan Nomor : KEP/02/V/2016 Tanggal21 Mei 2016 dengan Putusan Rekomendasi PemberhentianTidak Hormat (PTDH) a.n. BRIPTU SUDARMAJI NRP.85090873 Brigadir Siwas Polres Musi Banyuasin;B).

cara pengajuan PTDH bagi Anggota Polri :Halaman 17 dari 50 halaman Putusan Nomor : 71/G/2016/PTUNPLGb. tingkat Polda;# Karo SDM Polda meneliti kelengkapan administrasi untukmembuat usulan keputusan PTDH anggota Polri kepadaKapolda bagi anggota Polri berpangkat Aiptu ke bawah;Dan persyaratan administrasi PTDH bagi anggota Polri salah satunyaputusan sidang disiplin danKKEP yang berkekuatan hukum tetap denganrekomendasi PTDH.

Sehingga Tergugat dalam hal iniKapolda Sumsel yang telah mengeluarkan Surat Keputusan PTDH atasnama Penggugat SUDARMAJUI adalah sah menurut hukum;.

;Dengan demikian perbuatan pelanggaran asusila yang dilakukan secaraberulangulang dan sudah dibuktikan melalui Peradilan Umum dan telahmendapatkan Putusan yang berkekuatan Hukum Tetap kemudianmengulangi lagi pelanggaran asusila tersebut maka sanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) baru diterapkan artinyaperbuatan asusila baru pertama kali dilakukan maka tidak dapatdijatunkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);Bahwa dalam penerapan Pasal 14 (1) huruf b PP Nomor 1 Tahun 2003oleh

Oktober 2017 Penggugat melakukan pengecekan melaluirekan seangkatan Penggugat yang bertugas di Provos Polres SeramBagian Barat, namun tidak ada jawaban yang pasti dan tidak adakejelasan terhadap Keputusan PTDH Penggugat.

Pol : SPKK PTDH/06/IX/2009, tanggal 12Halaman 16 dari 44 Halaman Putusan Nomor:46/G/2019/PTUN.ABNNovember 2009 Tentang penolakan Keberatan atas putusan PTDH(Vide Bukti. T7), dan selanjutnya Kapolres Seram Bagian Baratsesuai Surat No. Pol : R/100/XII/2009 tanggal 19 Desember 2009telah mengajukan usulan pemberhentian tidak dengan hormat atasdiri PENGGUAT kepada TERGUGAT (Vide Bukti.

PanjaitanNrp 83111203 Ba Sat Samapta Polres Seram BagianBarat, tanggal 19 Desember 2009 ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat NomorR/767/V/2010/Ropers, tanggal 12 Mei 2010, PerihalPengiriman Keputusan PTDH a.n. Bripda Andre R.Panjaitan, dkk. 1 orang ; Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat LaporanHasil Pelaksanaan Upacara Pemberhentian TidakDengan Hormat (PTDH) Bripda Andre R.

KepalaKepolisian Daerah Maluku Nomor : R/ 767/V/2010/Ropers, Perihal :Pengiriman Keputusan PTDH a.n. Bripda Andre R. Panjaitan, dkk.

Ketika menjabat Kepala MadrasahAliyah Negeri Selat Panjang Penggugat telah berhasil membawa Madrasahtersebut mendapatkan Akreditasi A berdasarkan Surat Kepala Kantor WilayahKementerian Agama Propinsi Riau, Nomor : Kw.04.1/2/Kp.04.1/069/Rhs/2012,Perihal Mohon Peninjauan Kembali Keputusan Menteri Agama tertanggal 6Pebruari 2012 ; 3 Bahwa Penggugat sangat khawatir sebagai akibat dari Surat Keputusan MenteriAgama Republik Indonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19 DesemberHalaman 3 dari 39 Halaman

Murazal, selama sengketaTata Usaha Negara sedang berjalan sampai adanya Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hikum tetap =; Dalam Pokok Sengketa :1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19 Desember 2011, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Murazal ;3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Agama RepublikIndonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19 Desember 2011, TentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.

Pembina , V/a jabatanPengawas Sekolah Madya Tk.RA/SD/MI, unit kerja KantorKementerian Agama Kabupaten Bengkalis ; Menolak permohonan Penggugat yang memerintahkanTergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri AgamaRepublik Indonesia, Nomor : B.II/3/PTDH/15504, tanggal 19Desember 2011, Tentang Menjatuhkan Hukuman Disiplinberupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PegawaiHalaman 23 dari 39 Halaman Putusan Nomor : 75/G/2012/PTUNJKT.Negeri Sipil kepada Sdr. Drs.

Bukti T 6 : Surat Keputusan Menteri Agama Nomor : B.11/3/PTDH/15504tanggal 19 Desember 2011 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplinberupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PegawaiNegeri Sipil kepada Penggugat, (fotocopy sesuai dengan asli);7.