Informasi Publik dengan Pasal 1angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukan bahwadata pibadi yang wajib dilindungi kerahasiaannya;5.

Informasi Publik yang menjadipertimbangan Hukum Majelis Komisi Informasi, namun masih ada 1(satu) hal yang belum diputuskan yakni seluruh Surat Keputusan JjinUsaha Pertambangan seKutai Kartanegara dan akan dilakukanmediasi lanjutan.

Informasi Publik denganPasal 1 angka 22 UndangUndang Administrasi Kependudukanbahwa data Pribadi adalah data Perseorangan tertentu yangdisimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungikerahasiaannya, akan tetapi bila dibaca secara seksama, MajelisKomisi Informasi telah salah dalam dalam mengutip Pasal 17 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik dengan menyebutkanbahwa informasi rahasia adalah informasi yang tidak bolehdiungkapkan berdasarkan undangundang, sedangkan bunyi Pasal17

Selain hal tersebut seharusnya MajelisKomisi Informasi tidak hanya menggunakan Pasal 1/7 huruf jUndangUndang Keterbukaan Informasi Publik terhadap informasiyang dikecualikan atas permohonan pemohon informasi, dalam halini Majelis Komisi Informasi juga harus mempertimbangkan Pasal 17Halaman 13 dari 18 halaman.

Bahwa Kewenangan KomisiInformasi dalam memberikan Putusan Komisi Informasi hanya didasarkanpada 2 (dua) hal sebagaimana yang disebutkan dalam Bagian KelimaPutusan Komisi Informasi Pasal 46 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi PutusanKomisi Informasi tentang pemberian atau penolakan akses terhadapseluruh atau sebagian informasi yang diminta berisikan salah satu perintahdi bawah ini:a.

PUTUSANNomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN PalDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Palu yang memeriksa dan memutus perkara perdatapada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkarakeberatan atas putusan keterbukaan informasi publik, yaitu antara:BENNY TANDRA, lakilaki, agama Kristen, bertempat tinggal bertempattinggal di BTN Tawanjuka Mas Blok K/y, KelurahanTawanjuka, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu,Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakilloleh

Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketayang diajukan oleh Badan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yangmeminta informasi kepada Badan Publik NegaraBahwa sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pengadilan Negeriberwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik selainBadan Publik Negara dan/atau Pemohon Informasi yang meminta informasikepada Badan Publik selain Badan Publik Negara, maka oleh

Termohon Keberatan berada dipihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yangtimbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalahHalaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 59/Pdt.SusKIP/2020/PN Paltersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untukmenyatakan menghukum Termohon Keberatan untuk membayar segala biayayang timbul dalam perkara ini;Memperhatikan, pasalpasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdata, UndangUndang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik, danperaturan perundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Membatalkan putusan Majelis Komisi Informasi Propinsi Sulawesi TengahNomor 07/PTS/PSI/KISTLG/VII/2020 tanggal 7 Juli 2020MENGADILI SENDIRI1.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik;Telah bertentangan dengan penjelasan atas UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.3.

Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;2. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;3.

Pasal 1 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 10, angka 11,angka 12 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;a. Penjelasan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik Pada angka 1, dan angka 2;b.

Informasi Publik;Dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsesPenyelesaian Sengketa Informasi Publik, adalah tidak sah dan dinyatakanbatal demi hukum.3.

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang ProsedurPenyelesaian Sengketa Informasi Publik tersebut sudah sangat jelasbertentangan, dan tidak diatur dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;2.

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016jenisnya yang bukan merupakan peraturan merupakan suatu kekeliruandalam menafsirkan hukum karena tidak berdasarkan pada ketentuan Pasal9, Pasal 10, Pasal 11 jo Pasal 17 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik;Bahwa terdapat kekeliruan dalam pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam Putusan Nomor1/G/K1/2016/PTUNJKT, tanggal 3 Oktober 2016 pada halaman 56 paragraf1, berbunyi:Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016diajukan Pemohon Kasasi sejak munculnya sengketa ini Jelas lah kiranya,sengketa ini merupakan sengketa keterbukaan informasi yang manakepentingan hukum pemohon kasasi didasarkan pada Undangundangtentang Keterbukaan Informasi Publik untuk mendapatkan informasi a quoguna kepentingan penelitian yang secara spesifik mengenai pengaturanhukuman mati di Indonesia;Bahwa pertimbangan Majelis yang menggunakan Pasal 12 ayat (2) UndangUndang Grasi tersebut bukanlah syarat dalam mengecualikan

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016yang dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang jika dinilai akanmenimbulkan polemik secara politis dan sosiologis;Bahwa berdasarkan fakta persidangan sengketa informasi, sampaipersidangan ketiga pada tanggal 22 Februari 2016 di Komisi Informasi,Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya dalam hal pengecualianinformasi dalam sengketa a quo yang didasarkan pada pengujiankonsekuensi oleh Pimpinan Badan Publik (Termohon Kasasi);Bahwa tujuan dari Keterbukaan Informasi

Informasi Publik sebagaiinformasi yang dikecualikan (vide bukti P3);Bahwa Bahwa terkait frasa bersifat pribadi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 huruf g UndangUndang KIP, yang dimaksud pribadiyaitu riwayat dan kondisi anggota keluarga, riwayat, kondisi, danperawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang, kondisikeuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, hasilhasilevaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas danrekomendasi kemampuan' seseorang, dan/atau. catatan

Putusan Nomor 568 K/TUN/2016keadilan hakiki dan penegakan hak asasi manusia terhadap putusanpengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;Bahwa Pemohon Kasasi berpendapat apabila keberadaan informasiyang bersifat pribadi yang dimaksud, adapula dalam putusanpengadilan para terpidana mati yang telah berkekuatan hukum tetap,maka berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf a Undangundang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, baik PutusanPengadilan Terpidana Mati maupun Keputusan Presiden

Zakaria Agan selaku kuasa dari Robby CharelsSoeta melalui surat Nomor 02/KIPRCS/II/2014 tanggal 3 Maret2014 yang ditujukan pada Kepala KPKNL Palangkaraya yangpada intinya meminta copy Risalah Lelang Nomor 013/2004.Namun surat permohonan dimaksud tidak sesuai ketentuanperaturanperundangan dan tidak menyebutkan UndangUndang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik,maka permohonan informasi tidak termasuk dalam ranahlayanan informasi melalui Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi, sehingga

Namun suratpermohonan' dimaksud tidak sesuai ketentuan peraturanperundangan dan tidak menyebutkan UndangUndang 14 Tahun2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka permohonaninformasi tidak termasuk dalam ranah layanan informasi melaluiPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, sehingga seharusnyapenyelesaian permohonan informasi dimaksud tidak dapatditindaklanjuti ke Komisi Informasi.

jawaban memori peninjauan kembali dari Termohon Peninjauan Kembali,dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Juris yang menguatkan Putusan Judex Facti tidak dapat dibenarkan dantelah terdapat kekeliruan dan kekhilafan secara nyatanyata di dalam penerapanhukum dengan pertimbangan:Bahwa objectum in litis atas berupa keterbukaan

informasi publik berkaitandengan Risalah Lelang yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapatdibenarkan, karena setelah membaca dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali serta Putusan KIP dan Judex Facti sertaJudex Juris dapat menggugurkan pertimbangan hukum, karena Risalah Lelangmerupakan Akta Pejabat yang memiliki sifat dan karakteristik grosse akta yangmemiliki irahirah Demi Keadilan berdasarkan

PUTUSANNomor 533 K/Pdt.SusKIP/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus Keterbukaan Informasi Publik dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK, yang diwakili olehDirektur Utama, Anggara Hans Prawira, berkedudukan di JalanM.H. Thamrin Nomor 9, Cikokol, Tangerang, dalam hal inimemberi kuasa kepada Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.

Informasi Publik No 14Tahun 2008 dan PERKI No 1 Tahun 2013 tentang PPSIP dan benarsecara substansi sesuai dengan UU Keterbukaan Informasi Publik No14 Tahun 2008 dan PERKI No 1 Tahun 2010 tentang Standar LayananInformasi Publik.Halaman 18 dari 48 Putusan Nomor 34/Pdt.SusKIP/2019/PN BonC.Bahwa menurut pasal 36 ayat 1 PERKI NO 1 Tahun 2013 pada poin 8diatas tanggapan atas legal standing pihak Yayasan LNG dan pokokpemeriksaan pendahuluan dapat diuraikan sebagai berikut:.

Informasi Publik Peraturan Mahkamah Agung No 2 tahun 2011 Tentang TataCara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Informasi Publik) yang berbunyi sebagaiberikut:i.

Informasi Publik (Bukti P1),serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2011 Tentang TataCara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan.

Informasi Publik.