., dan Terdakwa IlMARZUKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diaturdan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kesatu Primair;2. Menjatuhkan pidana ternadap Terdakwa Drs.

Bahwa kaitannya dengan pertanggung jawaban dan mekanisme prosedurpencairan uang di Bank, sungguh Terdakwa hanyalah suatu boneka yangtelah dikondisikan oleh Yusuf Sumarno CS kini terpidana akan tetapi antekanteknya yang lain hampir tidak tersentuh dengan proses hukum yangkesemuanya itu telah disetting sedemikian rupa oleh Penyidik KejaksaanNegeri Jember, padahal orangorang tersebut adalah yang telah jelassengaja melakukan korupsi merugikan keuangan negara dan menggunakan,menikmati hasil korupsinya

., berpendapat alasanKasasi Penuntut Umum beralasan untuk ditolak;Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agungakan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa yaituperbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untukmemberantas korupsi, merugikan keuangan Negara, dan Terdakwa tidakmengakui perbuatannya salah yaitu tidak melaksanakan tugas pokok danfungsinya sebagai panitia pengadaan tanah untuk pembangunan murah,keluarga miskin dan fasilitas lain di Kelurahan NipahNipah

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa terlalu ringan, mengingat tindakpidana korupsi merugikan keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkanbelum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;3.

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa terlalu ringan, mengingat tindakpidana korupsi merugikan keuangan negara dan hukuman yang dijatuhkanbelum memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat ;3.

hukumsehingga Terdakwa telah dijadikan TUMBAL HUKUM atau KORBANKONSPIRASI ;Bahwa kaitannya dengan pertanggungjawaban dan mekanisme prosedurpencairan uang di Bank, sungguh Terdakwa hanyalah suatu boneka yangtelah dikondisikan oleh Yusuf Sumarno CS kini Terpidana akan tetapi antekanteknya yang lain hampir tidak tersentunh dengan proses hukum yangkesemuanya itu telah disetting sedemikian rupa oleh Penyidik KejaksaanNegeri Jember, padahal orangorang tersebut adalah yang telah jelassengaja melakukan korupsi

merugikan keuangan Negara dan menggunakan,menikmati hasil korupsinya ;Hal. 22 dari 25 hal.

Memori banding tersebut pada pokoknya keberatan terhadap putusanPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menjatuhkanpidana kepada Terdakwa selama 4 tahun dan denda Rp.200.000.000,00, karena tidak sesuaidengan tuntutan Penuntut Umum, yakni 4 tahun dan 6 bulan dan denda Rp.200.000.000,00mengingat tindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan menghambatpembangunan nasional.

pertimbangan tersebut Terdakwa selakupengelola dana kegiatan proyek telah menyalahgunakan kewenangandengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain sehinggamerugikan keuangan negara sebesar Rp975.139.778,21 (sembilan ratustujuh puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus tujuhpuluh delapan rupiah dua puluh satu sen);Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sekolah SMK Talaud ataupemangku jabatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, pekerjaantelah melakukan tindak pidana (korupsi

) merugikan keuangan negara/daerah.

proseshukum sehingga Terdakwa telah dijadikan "TUMBAL HUKUM" atau"KORBAN KONSPIRASI";Bahwa kaitannya dengan pertanggung jawaban dan mekanisme prosedurpencairan uang di Bank, sungguh Terdakwa hanyalah suatu boneka yangtelah dikondisikan oleh Yusuf Sumarno CS kini terpidana akan tetapiantekanteknya yang lain hampir tidak tersentuh dengan proses hukumyang kesemuanya itu telah disetting sedemikian rupa oleh PenyidikKejaksaan Negeri Jember, padahal orangorang tersebut adalah yangtelah jelas sengaja melakukan korupsi

merugikan keuangan negara danmenggunakan, menikmati hasil korupsinya;Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak berkehendak dan tidak menghendakiadanya perbuatan untuk melakukan korupsi atau merugikan keuangannegara oleh karenanya Terdakwa/Pemohon Kasasi sangat berharapdengan kebesaran Allah SWT agar Hakim Agung yang memeriksaperkara ini berjiwa besar dan segala kearifannya dan rasakemanusiaannya bisa tidak menghukum Terdakwa seperti putusan JudexFacti (Pengadilan Negeri Jember dan Pengadilan Tinggi Surabaya

Dalam Putusan No. 11/Pid.Sus/2011/PN.SPN Terdakwadidakwa melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebesar Rp2.872.854.055 (duamiliar delapan ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh empat ribu lima puluhlima rupiah) karena menggunakan dana APBDP untuk membiayai kegiatan yang tidakada anggarannya dalam DPASKPD, sedangkan dalam Putusan No. 06/Pid.Sus/2010/PN.SPN Terdakwa didakwa melakukan korupsi merugikan keuangan negara sebesarRp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) berkaitan

Bahwa pemidanaan terhadap Terdakwa terlalu ringan, mengingattindak pidana korupsi merugikan keuangan negara dan hukumanyang dijatuhkan belum memenuhi rasa keadilan dalammasyarakat ;3. Bahwa putusan Hakim Pengadilan Tipikor tersebut tidak sejalandengan tuntutan Jaksa ;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kontra memori bandingnyamenyatakan alasanalasan keberatan yang antara lain :1. Bahwa Terdakwa sudah menyesali, merasa bersalah dan mohonmaaf perbuatannya ;2.

Toha Solahudin, Ak dari BPKP Perwakilan JawaTimur yang dijadikan dasar JPU untuk mendakwa Pemohon Kasasimelakukan Tindak Pidana Korupsi merugikan Keuangan Negara harusditolak dan dikesampingkan, serta tidak dapat dijadikan bukti karena tidakmemenuhi standar pembuktian yuridis, dengan alasan sebagai berikut:Tentang Penghitungan Kerugian Keuangan Negara:Sdr. Moh.

telah dipertimbangkan oleh judex factiepada pertimbangannya halaman 125 bahwa Terdakwa Idan Terdakwa II tidak memperoleh keuntungan dariperbuatannya; Bahwa oleh karena tidak ada faktafakta yang dapatdibuktikan bahwa dengan perbuatannya itu Terdakwamemiliki kekayaan yang lebih dari sebelumnya yangdiperoleh secara melawan hukum, karenanya unsurini tidak terbukti.Dari 3 (tiga) hal tersebut di atas, maka kamiberkesimpulan bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidakdapat dipersalahkan melakukan tindak pidana Korupsi

/merugikan keuangan Negara;Putusan Judex Factie Pengadilan tingkat pertama melanggarPRINSIP AZAS MINIMUM PEMBUKTIAN.Hal. 87 dari 102 hal, Put.No.35/PID.SUS.KOR/2013/PT.Mks88Putusan Majelis Hakim tingkat pertama secara serta mertatelah mengabaikan Prinsip Azas Minimum Pembuktian halmana dalam pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertamaberkaitan dengan terbuktinya unsur yang dapat merugikankeuangan Negara pada halaman 118 sampai dengan halaman122 telah secara jelas melakukan Konkritasi denganberdasar

Pengadilan Tinggi Jo.Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berdasarkan halhal sebagai berikut Bahwa terhadap perpanjangan Hak GunaBangunan No. 26/Gelora dan No.27/Gelora atas nama Termohon PK, Ir.Robert Jeffrey Lumempouw, Kepala KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional DKIJakarta (selanjutnya disebut KakanwilBPN DKI) ternyata telah dinyatakanterbukti sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi(merugikan keuangan negara) sebagaimanadimaksud Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP; dan dihubungkan dengan kualifikasi atau pengelompokan jenis tindakpidana korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubahdengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, maka Dakwaan Primair dan Dakwaan Subsidair terkualifikasisebagai jenis tindak pidana korupsi merugikan keuangan Negara,sedangkan Dakwaan Lebih Subsidair terkualifikasi sebagai jenis tindakpidana korupsi menerima hadiah atau janji (gratifikasi).

(vide buku sakupemberantasan tindak pidana korupsi yang diterbitkan olek KomisiPemberantasan Korupsi Republik Indonesia) ;Terkualifikasikannya Pasal 2 dan Pasal 3 sebagai sebagai jenis tindakpidana korupsi merugikan keuangan Negara, dengan sendirinyamengharuskan para penegak hukum termasuk Jaksa/Penuntut Umum dalamsurat tuntutan maupun surat dakwaannya agar benarbenar memperhatikankorelasi antara perouatan melawan hukum yang dilakukan dan kerugianHal. 56 dari 130 hal. Put.

Kasim P bin Patiroi tidak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana korupsi/merugikan keuangan Negara; II.

Para Terdakwadalam melakukan perbuatan a quo bertindak melaksanakan kewajiban dantugas, pekerjaan dalam jabatan sebagai aparatur Pemerintahan Desa;Para Terdakwa selaku aparatur pemerintahan desa atau pemangkujabatan pemerintahan dalam melaksanakan tugas, pekerjaan telah terjaditindak pidana (korupsi) merugikan keuangan Negara/Daerah makaperbuatan mereka dipandang menyalahgunakan kewenangansebagaimana dimaksud Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan

dipertimbangkan oleh Judex Factipada pertimbangannya halaman 125 Bahwa Terdakwa maupunTerdakwa II tidak memperoleh keuntungan dari perbuatannya; Bahwa oleh karena tidak ada faktafakta yang dapat membuktikanbahwa dengan perbuatannya itu Terdakwa memiliki kekayaan yanglebih dari sebelumnya yang diperoleh secara melawan hukum,karenanya unsur ini tidak terbukti.Dari 3 (tiga) hal tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwaTerdakwa dan Terdakwa II tidak dapat dipersalahkan melakukan tindakpidana korupsi

/merugikan keuangan negara;.

Marzukitelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi merugikan keuangan negara sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 20 Tahun2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang tercantumdalam Dakwaan Kesatu Primair;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Drs. DARMAWAN, MT danTerdakwa II .