DenganSurat Permohonan Nomor : 092/SPLU/RECSMEC/R.07/2014 tanggal10 November 2014, Surat Penetapan Lelang Nomor: S8478/WKN.09/KNL.01/2014 tanggal 11 Desember 2014, Jenis Lelang Eksekusi HakTanggungan, Nama Pejabat Penjual : H.

Bahwa mengumumkan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan adalahkewenangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang(KPKNL) Kota Surakarta;4, Bahwa perbuatan TERLAWAN I KONVENSI/ PELAWAN I REKONVENSIyang telah menyetujui perubahan nama dalam specimen ataspermohonan PT.

eksekusi hak tanggungan terhadap :a.

Menghukum Terlawan dan Terlawan III untuk mengeluarkan Sertifikat tanahdan bangunan Hak Milik Nomor : 4899 Kelurahan Banyuanyar, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta, dan Sertifikat tanah dan bangunan Hak MilikNomor : 13510 Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta,dari Lelang Eksekusi ;.

Menghukum Pembanding / Terlawan untuk mengembalikan sertifikat tanahdan bangunan hak milik nomor 4899, Kelurahan Banyuanyar, KecamatanBanjarsari, Kota Surakarta dan sertifikat tanah dan bangunan hak miliknomor 13510, Kelurahan Kadipiro, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakartadari lelang eksekusi;4.

Bahwa mengumumkan pelaksanaan lelang eksekusi jaminan adalahkewenangan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)kota Surakarta;2.

Bahwa sebelum ada Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi HakTanggungan di Harian Solo Pos pada tanggal 16 Oktober 2015 ParaPenggugat belum / tidak pernah diberi surat somasi dari PengadilanNegeri untuk mengetahui secara pasti berapa seluruh kewajiban yangharus dibayar.Hal 4 dari 44 hal Putusan Nomor : 299/Pdt/2016/PT SMG11.12.13.14.b.

secara lelang harus adanya Sita Eksekusi dari Pengadilan Negeri.Bahwa ternyata terhadap benda yang menjadi obyek sengketa tidak ada SitaEksekusi dari Pengadilan Negeri.Bahwa menurut hukum seharusnya pelaksanaan Penjualan secara lelangterhadap benda yang menjadi obyek sengketa melalui Kantor PengadilanNegeri dan dilaksanakan oleh Tergugat Il.Bahwa ternyata Pengadilan Negeri tidak dilibatkan di dalam penjualansecara lelang terhadap benda yang menjadi obyek sengketa.Bahwa didalam Pengumuman Kedua Lelang

Eksekusi Hak Tanggungan diHarian Solo Pos tanggal 16 Oktober 2015 terhadap benda yang dijadikanjaminan hutang tidak menyebut batasbatasnya.Bahwa menurut hukum benda yang akan dijual secara lelang harusmenyebut batasbatasnya.Bahwa apabila tidak menyebut batasbatas apabila ada calon pembeli lelangmohon Eksekusi kepada Pengadilan Negeri akan mempersulit Eksekusiterhadap barang/benda yang dieksekusi.Bahwa menurut hukum apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidakbergerak dijadikan obyek sengketa harus

Bahwa permasalahan yang dijadikan dasar oleh Para Penggugat dalammengajukan gugatannya adalah sehubungan dengan lelang eksekusi haktanggungan atas permohonan dari Tergugat yang dilaksanakan padatanggal 03 November 2015 terhadap barang jaminan hutang ParaPenggugat kepada Tergugat berupa :a. Dua bidang tanah bangunan berikut bangunan yang berdiri di atasnyaterletak di Ds. Belangwetan, Kec. Klaten Utara, Kab.

Nomor : 303/Ket11.19/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015 ;Hal 33 dari 44 hal Putusan Nomor : 299/Pdt/2016/PT SMG20.2A;22.23.yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten.Bahwa lelang terhadap objek sengketa adalah lelang eksekusi haktanggungan yang berpedoman pada UndangUndang No. 4 Tahun 1996tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 106/PMK.06/2013tentang Perubahan

PUTUSANNomor 388/Pdt.G/2013/PA Lbt.ass yl yen yl) ail ausDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalamperkara gugatan perlawanan lelang eksekusi antara:Kusmayadi H.

Agar Kiranya memperoleh keadilan menurutHukum dengan membatalkan Lelang Eksekusi tersebut, jugamenghilangkan bunga bank dan dendadenda lainnya.. Bahwa Terlawan Il digugat dikarenakan kekurang cermatan dan ketelitiandan juga tidak melibatkan Pelawan dalam lelang eksekusi tersebut, makapatut para Terlawan Il dihukum untuk tunduk pada putusan dalamperkara perlawanan lelang eksekusi (derden verzet) ini..

Bahwa gugatan perlawanan lelang eksekusi ini pernah diajukan padaPengadilan Negeri Limboto pada tahun 2012 dengan putusan Nomor :21/Pdt.Plw/2012/PN.LBT tertanggal 27 Maret 2013 dengan amar putusansebagai berikut :MENGADILIe Menerima eksepsi Terlawan Hal. 3 dari 43 Put.

mengeluarkan surat permohonan lelang eksekusihak tanggungan adalah pemohon lelang eksekusi hak tanggungan(Terlawan )Maka atas kesalahan tersebut, patut kiranya majelis hakim yangmemeriksa dan mengadili perkara a quo menolak gugatan perlawananpembatalan lelang eksekusi hak tanggungan untuk ditolak.Dalam Pokok Perkara1.

Fotokopi Pengumuman Pertama Lelang Eksekusi Hak Tanggungandari PT. Bank Mega Syariah, tanggal 27 November 2012.5. Fotokopi bukti setoran tahun 20106.

., maka Pengadilan Tinggi dapatmenyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakimtingkat pertama yang menolak tuntutan Penggugat /Pembanding terhadap perbuatan melawan hukum yangdilakukan oleh Tergugat II / Terbanding II danTergugat III / Terbanding III, serta menolak tuntutanpembatalan lelang eksekusi dan tuntutan lain yangtercantum dalam petitum gugatannya angka 2 (dua) danangka 4 (empat) sampai dengan angka 14 (empat belas),oleh karena pertimbangan hukumnya telah menguraikandengan tepat dan benar

Menyatakan sah pelaksanaan lelang eksekusi Hak Tanggungan atasagunan kredit berupa SHM No. 21522 (exSHM No. 133/Gunungsari)milik Pelawan Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi yangdilakukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi/Terlawan Dalam Konvensidengan perantaraan KPKNL Makassar/Turut Terlawan Dalam Konvensisesuai Risalah Lelang No. 621/2010 tanggal 23 Desember 2010.5. Menghukum CV.

edisitanggal 29 Oktober 2001, ternyata bahwa Panitera Pengadilan Makassar denganperantaraan Kantor Lelang Negara Makassar akan melakukan Lelang Eksekusi padatanggal 14 November 2001 atas tanah dan bangunan di atasnya milik Pembantahyang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar atas perintah KetuaPengadilan Negeri Makassar berdasarkan Penetapannya tanggal 08 september 2001Nomor 14/Pdt.G/ 2000/PN.Uj.Pdg.

;Bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi a guo ternyata adalah sebagai prosespelaksanaan/Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Ujung Pandang tanggal 29 Juli2000 Nomor 14/Pdt.G/2000/PN.Uj.Pdg. jo.

;Bahwa tanah dan bangunan di atasnya a quo (obyek lelang eksekusi), Pembantahperoleh secara sah melalui prosedur hukum yang benar dari pemilik sebelumnya dihadapan PPAT yakni dari Tn.

Irsandi Barmuji Misman, sehingga secara yuridis tidakada alasan sedikitpun untuk melakukan proses lelang eksekusi atas tanah danbangunan milik Pembantah a quo;Bahwa oleh karena terbukti secara sah obyek lelang eksekusi a quo/tanah danbangunan di atasnya di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar adalah milik yangsah dari Pembantah; dengan kata lain bukanlah milik dari Termohon Eksekusi/Terbantah ll dan Turut Terbantah, maka beralasan dan berdasar hukum Pembantahmohon Pengadilan untuk membatalkan atau

Murlina tersebut untukseluruhnya;Menyatakan Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beritikad baik;Menyatakan Pembantah adalah Pemilik yang sah atas obyek lelang eksekusi/tanahdan bangunan di atasnya yang terletak di Jalan Cenderawasih Nomor 279 Makassar;Membatalkan atau melumpuhkan pelaksanaan/Eksekusi Putusan Pengadilan NegeriUjung Pandang tanggal 29 Juli 2000 Nomor 14/Pdt.G/ 2000/PN.Uj.Pdg. jo.

Sehingga sisa pinjaman pokok Pelawan sebesar Rp521.731.000,00(lima ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);4 Bahwa dengan adanya surat Terlawan tentang Lelang Eksekusi di Media Masabeberapa kali dan telah dicantumkan jumlah total tagihan kepada Pelawansebesar Rp729.623.000,00 (tujuh ratus dua puluh sembilan juta enam ratus duapuluh tiga ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:e = Pokok Rp521.731.000,00e Bunga Rp109.112.000,00e Denda Rp98.780.000,00+Total Rp729.623.000,005

Juga banyak orang yang berhutang kepada Pelawan melarikan diriatau tidak mau membayar dengan berbagai alasan, tegasnya tidak dapat ditagihlagi;7 Bahwa walaupun mengalami kerugian Pelawan juga sanggup melunasi hutangpokok pada Terlawan dengan meniadakan/menghilangkan bunga dan juga,denda dan dendadenda lainnya;8 Bahwa Terlawan II dan HI digugat dikarenakan kekurang cermatan danketelitian dan juga tidak melibatkan Pelawan dalam lelang eksekusi tersebut,maka patut Para Terlawan IJ dan III dihukum untuk

tunduk pada putusan dalamperkara Perlawanan Lelang Eksekusi (Derden Verzet) ini;9 Bahwa dengan adanya niat itikad baik Pelawan untuk melunasi hutang pokoktanpa dibebankan bunga dan dendadenda lainnya dengan cara mencicil setiapbulannya Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Agar kiranya memperoleh keadilan menuruthukum dengan membatalkan Lelang Eksekusi tersebut, juga menghilangkanbunga bank dan dendadenda lainnya;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohon kepadaPengadilan Negeri Gorontalo agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objeksengketa dan selanjutnya menuntut supaya Pengadilan Negeri tersebut memberikanputusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu sebagai berikut:1 Mengabulkan gugatan Pelawan untuk seluruhnya;2 Menyatakan menurut

hukum, bahwa Pelawan sebagai debitur beritikad baik;3 Membatalkan Lelang Eksekusi terhadap barangbarang jaminan Pelawan,yakni:e SHM Nomor 02 terdaftar atas nama Udin Ulundji terletak di ProvinsiGorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Kwandang, DesaMootinelo, Jalan Trans Sulawesi;e SHM Nomor 237 terdaftar atas nama Udin Ulundji terletak di ProvinsiGorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kecamatan Kwandang, Desa Leboto,Jalan Trans Sulawesi;e SHM Nomor 263 terdaftar atas nama Udin Ulundji terletak di ProvinsiGorontalo

Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan secara sepihak kepada para pelawan yang diadakan pada tanggal 28 April 2016 oleh terlawan I dan II, dimana hal ini tidak beriktikad baik seharusnya terlawan I terlebih dahulu memberikan :a. Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan PengumumanLelang Eksekusi yang dulaksanakan tanggal 28 April 2016 bearti kurang dari 1 (satu) bulan berjalan ;b.

Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 28 April 2016 yang akan dilaksanakan oleh terlawan.I dengan Terlawan II KPKNL harus dinyatakan batal demi hukum, Vide Pasal 20 UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.Pasal 20 ayat 2 : atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan objek Hak Tanggungan dapat dilasanakan dibawah tangan jika dengan demikian itu dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak ;3.

Menyatakan Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan pada tertanggal 01 April 2016 akan dilakukan Pelaksanaan Lelang tgl. 28 April 2016 yang dilakukan Lelang tgl. 28 April 2016 tempat PT BANK PUNDI Indonesia Tbk Cabang Bukittinggi, adalah tidak beriktikad tidak baik, Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut sudah merupakan pengumuman sepihak dan bertentangan dengan aturan yang ada, akibatnya para pelawan telah dirugikan baik moril maupun materil ;4.

Bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditetapkan pada tanggal 28 April 2016 oleh Tergugat I melalui Terlawan II (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) bertentangan dengan Undang Undang yang merupakan Perbuatan Melawan Hukum (onrech matigedaad) dan batal demi hukum karena :a.

Pelelangan tersebut baru bisa dilakukan setelah lewat 1 (satu) bulan setelah diberitahukan secara tertulis oleh pemegang hak, sedangkan Pengumuman Lelang Eksekusi yang dilaksanakan tanggal 26 Agustus 2015 bearti kurang darti 1 (satu) bulan berjalan ;b.

Pelayanan Kekayaan Negara Cabang Padang)untuk melakukan lelang Eksekusi atas Hak Tanggungan Para Pelawan,bahwa masalah Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang dilakukan olehterlawan II sudah bertentangan dengan aturan Hukum dan tidak lagimengikat untuk dilakukan dikarenakan adalah : Berdasarkan Putusannomor : 77/PUUIX/2011.

Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal Apri 2016yang dilakukan Lelang pada tanggal 28 April 2016 tempat PT BANKPUNDI Indonesia Tbk Cabang Bukittinggi, adalah tidak beriktikad tidakbaik, Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tersebut sudah merupakanpengumuman sepihak dan bertentangan dengan aturan yang ada,akibatnya para pelawan telah dirugikan baik moril maupun materil ;Bahwa Pengumuman Lelang Eksekusi Hak Tanggungan yang ditetapkanpada tanggal 28 April 2016 oleh Terlawan I (Bank Pundi CabangBukittinggi)

yang sempit ;c Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2015yang akan dilaksanakan oleh tergugat dengan PERANTARAKPKNL harus dinyatakan batal demi hukum, Vide Pasal 20UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Maka Pengumuman Lelang Eksekusi tanggal 26 Agustus 2015yang akan dilaksanakan oleh tergugat dengan PERANTARAKPKNL harus dinyatakan batal demi hukum, Vide Pasal 20 UUNo.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

kekuatan hukum serta terjadinya pelanggaran hukum olehTermohon Verzet, maka pelaksanaan Lelang Eksekusi harusditangguhkan demi keadilan hal tersebut dibuktikan :a.

Pasal 180 HJR/Pasal 191 Rog menyebutkan lelang eksekusi dapat dilaksanakan karenakekuatan hukumnya sama dengan Keputusan Pengadilan namun adapengecualian jika Pemohon Verzet tidak ada melakukan pembayaran,kenyataan Pemohon Verzet ada melakukan pembayaran, dengandemikian pembayaran dilakukan sebesar Rp. 33.000.000 (tiga puluh tigajuta rupiah), dengan demikian Lelang Eksekusi/penjualan di muka umumtidak dapat dilaksanakan terkecuali ada keputusan Pengadilan yangtetap;Bahwa khusus untuk pembiayaan pembelian

Eksekusi/Penjualan di muka umumberdasarkan Akta No. 48 mengenai perjanjian Hak Tanggungan No.282/Kec.APHT/VIIV2000 tanggal 9 Agustus 2000 dan No. 281/Kec.PHDT/V2000 tanggal 23 Januari 2001 yang hanya dikuatkan dengansomasi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka RayaNo. 03/Pen.Pdt.Som/2002/ PN.PL.R tanggal 03 September 2008, harusditolak dan minimal ditangguhkan tidak dapat digunakan sebagai dasarhukum Pelaksanaan Lelang Eksekusi karena belum mendapat kekuatanhukum yang tetap;Menyatakan

Dra.Murti terletak di Jalan Akasia 11 No. 13 tidak dapatdilakukan lelang Eksekusi/Penjualan di muka umum disebabkan : Tidak ada perintah pengosongan dari pihak Pengadilan; Adanya kecurangan dalam penentuan nilai bangunan antara lainrumah permanen dikatakan semi permanen, ukuran rumah tidakdisebutkan dan secara nyata Type 140 (10 m x 14m);Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1601 K/Pdt/201010.11.12.13.

Menyatakan dengan adanya Verzet ini, maka sejak terdaftar padaPengadilan Negeri P.Raya, maka pelaksanaan Lelang Eksekusi/Penjualan di muka umum berdasarkan Surat Panitera Kepala PengadilanNegeri P.Raya No.

Proses eksekusi atau Lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada pemohon eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk gugatan bukan perlawanan. 

Amin ; Selanjutnya disebut sebagai : Obyek Lelang Eksekusi ; 2.

Bahwa Pelawan telah menerima surat dengan nomor : W22A1/1074/HK.05/X/2010, tanggal 26 Oktober 2010, tentang mohon bantuaneksekusi lelang, dan kemudian pada tanggal 8 November 2010, Pelawanmenerima surat Pengumuman pertama lelang eksekusi Pengadilan AgamaMataram, tanpa nomor dan tanpa tanggal, yang pada pokoknya menyatakanbahwa tanah dan bangunan Hotel dan 5 lokal Toko tersebutangka 1 diatas hak milik Pelawan, akan dilaksanakan lelang eksekusi padatanggal 8 Desember 2010; .

terhadap obyek lelang eksekusi (Tanahdan bangunan Hotel ) adalah tidak memenuhi syarat dan bertentangandengan hukum, karena : 1.

Obyek lelang eksekusi Sertifikat Hak Milk Nomor 1874 adalah milk Pelawanberdasarkan wasiat dari almarhum ; 2. Obyek lelang eksekusi tersebut masih dalam sengketa perdata di Pengadilan NegeriMataram dengan register perkara Nomor : /Pdt.G/2010/PN.MTR ; 3. Tidak ada Surat Keterangan Tanah (SKT) dari Badan Pertanahan Kota Mataram,sehingga pelaksanaan lelang eksekusi bertentangan dengan pasal 7 Kep. Menkeu, jo.Pasal 7 Kep. DJPN, jo. Pasal 9 Kep. DJPLN Nomor 35/PL/2002 ; 4.

Penentuan harga limit lelang terhadap obyek lelang eksekusi tidak prosedural danmelanggar hakhak keperdataan Pelawan selaku Pemilik obyek lelang eksekusi ; 5.

dapat dibatalkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukumberikut segala akibat hukumnya, karena sejak semula tidak berdasarkan hukum ;Bahwa suratsurat yang diterbitkan Terlawan III dan VI untuk dan atasnama Terlawan I adalah tidak sah dan atau batal demi hukum dan atau dapatdibatalkan dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum berikut segala akibathukumnya, karena sejak semula tidak berdasarkan hukum ;Bahwa berdasarkan uraian diatas, surat permohonan Eksekusi Lelangterhadap Tanah terperkara (obyek lelang

Eksekusi) diajukan Terlawan I kepadaPengadilan Negeri Pekanbaru tidak mempunyai kekuatan berikut segala akibathukumnya, karena sejak semula tidak berdasarkan hukum ;Bahwa atas permohonan Eksekusi Lelang Terlawan I ditujukan kepadaPengadilan Negeri Pekanbaru, maka Pengadilan Negeri Pekanbaru menerbitkanSurat Penetapan tanggal 23 Januari 1997 No.I / Pdt / EX / GROSE / 1997 /PN.PBR. dan telah disita Eksekusi pada tanggal 8 Desember 1997 terhadaptanah terperkara (obyek tereksekusi Lelang) sebagai pelunasan

yangmempunyai anak 7 (tujuh) orang yang masih perlu bimbingan dari Pelawan /Pembanding / Pemohon Kasasi ;Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tidak tepat dan bertentangan denganhukum acara karena Pengadilan Tinggi Riau menanggap bahwa suratPerlawanan (Verzet) Pelawan ini diajukan sebelum pelelangan dilakukan ataudilaksanakan oleh Terlawan II yang diajukan oleh Terlawan I dan lebihtegasnya Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi telah mengirimkan surattertanggal 2 Maret 1998 perihal Mohon Penundaan Lelang

Eksekusi (FotoCopy Terlampir (II) oleh karena itu berdasarkan fakta yang ada baik denganadanya Surat Perjanjian yang ditulis dan dituangkan oleh Beny Panjaitan(Terlawan IV) dengan Pelawan / Pembanding dan surat bantahan (Verzet)maupun surat mohon tidak dilaksanakan pelelangan tersebut, maka beralasanhukum pulalah Pelawan / Pembanding / Pemohon Kasasi mengajukankeberatan sebagaimana yang dimaksud dalam perkara ini ;Menimbang, bahwa atas keberatankeberatan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat

.;- Menyatakan Gugatan Perlawanan Lelang eksekusi Pelawan kabur;II. Dalam pokok perkara:- Menyatakan Gugatan perlawanan lelang eksekusi oleh Pelawan tidak dapat diterima;- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.771.000,- (tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Put.No.52/Pdt.G/2015/PN Gto.perlawanan lelang eksekusi ini, melalui Pengadilan Negeri Gorontalo.

Agarkiranya memperoleh keadilan menurut hukum dengan membatalkan lelangeksekusi tersebut, juga menghilang bunga bank dan dendadenda lainnya;8 Bahwa Terlawan II digugat dikarenakan kekurangan cermatan dan ketelitiandan juta tidak melibatkan Pelawan dalam lelang eksekusi tersebut maka patutpara Terlawan II dihukum untuk tunduk pada putusan dalam perkaraperlawanan lelang eksekusi ini;Berdasarkan halhal tersebut diatas maka Pelawan memohon dengan hormat,agar kiranya Bapak Ketua dan Anggota majelis Hakim

eksekusi (denden verzet) ini;Bahwa Pelawan dalam petitum perlawanan point 3 yang menyatakanmembatalkan lelang eksekusi terhadap barang jaminan Pelawan, yaknisebidang tanah seluas 320 m2 sesuai 300/Limba U1 atas nama LailaPongoliu berikut bangunan rumah diatasnya terletak di Jalan M.

HusniThamrin Kelurahan Limba U I Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;Bahwa perlu Pelawan ketahui, pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungandilaksanakan berdasarkan Pasal 6 Undangundang no.4 tahun 1996 tentangHak Tanggungan atas tanah beserta bendabenda yang berkaitan dengantanah.

;e Menyatakan Gugatan Perlawanan Lelang eksekusi Pelawan kabur;Il.