Ditemukan 6 data
366 — 169
tindakpencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ini sebagai pelakuaktif, artinya bahwa apabila dia melakukan tindak pidana asal kemudianhasilnya ditempatkan pada penyedia jasa keuangan, maka dia diancampasal 3 sebagai pelaku tindak pidana yang aktif, kemudian setelah diaalihkan kepada pihak lain, maka pihak yang menerima ini dikenakan pasal6 ;e Bahwa sesuai informasi dari penyidik, disampaikan bahwa pertamapenyidik mendapatkan adanya tindak pidana asal, jadi sepanjang memangpenyidik bisa membuktikan
tindak pidana asal, apakah itu penipuan ataupunpenggelapan atau terkait ketentuan pasal 55 atau pasal 66, maka apabilatersangka ini menerika uang dari hasil suatu dugaan tindak pidana, makabaru bisa dikenakan tindak pidana money loundry ; Bahwa sesuai dengan flowchart aliran dana itu sudah disampaikandalam penyidik.
302 — 95
tindakpencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, ini sebagai pelakuaktif, artinya bahwa apabila dia melakukan tindak pidana asal kemudianhasilnya ditempatkan pada penyedia jasa keuangan, maka dia diancampasal 3 sebagai pelaku tindak pidana yang aktif, kemudian setelah diaalinkan kepada pihak lain, maka pihak yang menerima ini dikenakan pasal6; Bahwa sesuai informasi dari penyidik, disampaikan bahwa pertamapenyidik mendapatkan adanya tindak pidana asal, jadi sepanjang memangpenyidik bisa membuktikan
tindak pidana asal, apakah itu penipuan ataupunpenggelapan atau terkait ketentuan pasal 55 atau pasal 66, maka apabilatersangka ini menerika uang dari hasil suatu dugaan tindak pidana, makabaru bisa dikenakan tindak pidana money loundry ; Bahwa sesuai dengan flowchart aliran dana itu sudah disampaikandalam penyidik.Ada aliran dana setelah setelah dari Antaboga ke berbagai pihak ini, makamenjadi titik pangkal adanya dugaan tindak pidana pencucian uang, apabila dana investasi darimasyarakat yang masuk
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
520 — 209
yang menerangkan mengenai tidak perlumembuktikan tindak pidana asal sebelum tindak pidana pencucianuang.Bahwa ratio legis atau dasar hukum lahirnya Pasal 69 UU No. 8 Tahun2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang adalah untuk mengejar harta dari hasil tindak pidana(follow the money) agar tidak keburu hilang jejak hartanya dimanaapabila harus dibuktikan dulu tindak pidana asalnya maka bisa sajajejak harta hasil tindak pidana dapat keburu hilang karena lamanyawaktu untuk membuktikan
tindak pidana asal dimana lahirnya Undang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang bukan hanya untukmengejar harta dari hasil tindak pidana untuk mengembalikankerugian Negara namun juga untuk membuat para pelaku jera karenameskipun hukumannya diperberat tidak berarti akan membuat parapelaku jera.Bahwa untuk merampas harta kekayaan Terdakwa berdasarkanUndang Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang haruslahada nexus atau hubungan antara harta kekayaan yang dirampasdengan tindak pidana asal
1745 — 1577 — Berkekuatan Hukum Tetap
Yang menjadipertanyaan adalah apakah Jaksa Penuntut Umumakan membuktikan tindak pidana asal dari TPPUyang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asalyang didakwakan dalam dakwaan kesatu sampaidengan dakwaan keempat.
790 — 2399
sepanjang uangnya sah tidak ada pencucian uang.Bahwa TPPU harus ada tindak pidana asal, mutlak harus ada, cuma untukmemulai penyidikan pencucian uang ini tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu,dalam konteks 183 KUHAP, artinya menurut Ahli ya benar tidak boleh berdirisendiri, tetapi mengenai teknis daripada pemeriksaan di persidangan ataupenyidikannya bisa berbeda waktu, jadi dengan ada bukti permulaan yangcukup di Pasal 75, ada pidana asalada pencucian uang bisa disidik pencucianuang tetapi untuk membuktikan
tindak pidana asal tidak harus pada waktu akanmemulai memeriksa TPPU, artinya dibuktikan di proses pembuktikan disidangyang mulia ini.Bahwa apakah pada akhirnya 2 (dua) perkara itu harus diajukan dipengadilanmenurut ahli kalau didakwakan duaduanya harus dibuktikan.Bahwa apakah diajukan bisa bareng bisa juga berbeda waktunya tetapi duadua harus diajukan di pengadilan, tindak pidana pokoknya diajukan mungkinbelakangan tetapi TPPU duluan atau sebaliknya tindak pidana asal duluan,TPPU belakangan atau
1923 — 1703
Yang menjadi pertanyaanadalah apakah Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan tindak pidana asal dariTPPU yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana asal yang didakwakandalam dakwaan kesatu s.d. dakwaan keempat? Dari Surat Tuntutan JaksaPenuntut Umum sudah terjawab bahwa Jaksa Penuntut Umum TIDAK AKANPERNAH dan TIDAK MERASA PERLU MEMBUKTIKAN TINDAK PIDANAASALNYA.