selaku Dirut CVGading Raya, Indrawan Budianto selaku Pesero Komanditer CV Gading Raya,Soebagyo selaku Kepala Cabang CV Gading Raya Kisaran dan Yunedi selaku kasirpembayaran CV Gading Raya Kisaran (DPO), pada tanggal 11 Juli 2008 sampai dengantanggal 23 Juli 2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu lain masih dalam tahun2008, bertempat di Kantor CV Gading Raya Kisaran Kabupaten Asahan atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Kisaran "Telah menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpaizin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia" yang dilakukan secara berlanjut, perbuatanmana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 15 Maret 2008 saksi Sunartik bersamasama dengan paraMember dari Medan yaitu Jumiarsih, Nuriah, Mujiono, Safrida dan Tuti mengadakanpertemuan di Rumah Makan Rahayu Kisaran untuk membahas masalah CV GadingRaya yang sudah bermasalah di Jakarta karena tidak memberikan uang kepada nasabahyang telah

ManajerMarketing yaitu saksi Surnatik/Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kembalikepada Kasir Pembayaran yaitu saksi Yuneidi untuk melakukan pembayaranuang nasabah yang telah jatuh tempo;10 Setelah tanggal jatuh tempo pembayaran, maka konsumen membawa aplikasipembelian/pemesanan barang kepada Kasir Pembayaran yaitu saksi Yunedi;11 Kasir Pembayaran yaitu saksi Yunedi memberikan uang kepada konsumensebesar modal ditambah dengan uang jasa sebesar 60% dari jumlah yang disetoroleh konsumen;Bahwa kegiatan menghimpun

dana dari masyarakat yang dilakukan olehTerdakwa melalui CV Gading Raya Cabang Kisaran tersebut dilakukan tanpa izin dariPimpinan Bank Indonesia dan bukan termasuk dalam jenis lembaga lainnya yang dapatmelakukan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan atausemacam simpanan misalnya kegiatan yang dilakukan oleh kantor pos, dana pensiunatau perusahaan asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) UndangUndangNo. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan serta Penjelasannya;Perbuatan

Hakim Judex Facti telah tidak dapat membedakan manakegiatan penghimpunan dana dan mana yang merupakan modus dari Terdakwabersamasama dengan temannya di dalam CV Gading Raya;Bahwa perbuatan Terdakwa menghimpun dana dari masyarakat adalah dengancara membuat seolaholah dana yang diserahkan oleh masyarakat ke CV GadingRaya adalah berbentuk inden atas pembelian sejumlah barang yang ada di CVGading Raya.

KEMAD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesiasebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama; Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut

Menyatakan terdakwa SUKARNO bin PILANG YOSO SUKARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Investasi Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang merupakan gabungan beberapa tindak pidana; 2.

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanandan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan ataubentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyatbanyak.Bahwa Koperasi Pandawa tidak termasuk lembaga Jasa keuangandibawah pengawasan OuJK.Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kegiatan menghimpun dana darimasyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihakyang telah memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BankPerkreditan Rakyat (BPR);Bahwa sesuai Pasal 1 butir

Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut :e Barang siapae menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izinusaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalamPasal 16;Halaman 87 dari 124 Putusan Nomor 174/Pid.B/2017/PN Pmle melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagaiperbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,e orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukanperbuatan ituMenimbang, bahwa terhadap

Unsur Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanantanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam pasal 16;Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 16 ayat (1) UU RI No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992tentang Perbankan menentukan bahwa Setiap pihak yang melakukankegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpananwajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atauBank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali

apabilakegiatan menghimpun dana dari masyarakat di maksud diatur denganundangundang tersendiri.Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal tersebutmenyebutkan bahwa Kegiatan menghimpun dana dari masyarakat olehsiapapun pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi,mengingat dalam kegiatan itu terkait kepentingan masyarakat yangdananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana tersebut.Sehubungan dengan itu dalam ayat ini ditegaskan bahwa kegiatanmenghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan

Sdr.DUMERI alias NURYANTO alias SALMAN NURYANTO ( Perkaradalam Berkas Lain di Polda Metro Jaya ) telah berhasil melakukankegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk investasisebagai modal penyertaan di KSP.

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:Pidana : Penjara selama 6 (enam) bulan.

dana dari masyarakat karena tidakada ijin dari Pimpinan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangandan selama ini hanya berbekal surat ijin pendirian KoperasiNomor 1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yangdikeluarkan oleh Kemenkop RI.Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 November 2016 di daerahGolf Sawangan Depok Saksi13 memerintahkan para Diamonddan Leader untuk menghentikan usaha menghimpun ataumengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak adaiin, namun setelah tanggal 11 November 2016

dana dari masyarakat karenakegiatan usaha tidak ada ijin dari Pimpinan BankIndonesia/Otoritas Jasa Keuangan dan selama ini hanyaberbekal surat ijin pendirian Koperasi Nomor1189/BH/M.KUKM2/I/2015 tanggal 25 Januari 2015 yangdikeluarkan oleh Kemenkop RI.Bahwa pada tanggal 13 November 2016 di daerah GolfSawangan Depok Saksi13 memerintahkan para Diamond danLeader untuk menghentikan usaha menghimpun ataumengumpulkan dana dari masyarakat/investor karena tidak adaHal 52 dari 134 halaman putusan Nomor 27K

dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan.Unsurke3 : Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atauOtoritas Jasa Keuangan (OJk).Unsurke4 : Secara bersamasama atau sendirisendiri.AtauKedua:Dakwaan Alternatif Kedua :Pasal 378 KUHP joPasal 55 Ayat (1) ke1KUHP, mengandung unsurunsur sebagai berikut:Unsurke1 : Barangsiapa.Unsurke2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lainsecara melawan hukum.Unsurke3 :Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau rangkaian

dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan.Unsurke3 :Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia atauOtoritas Jasa Keuangan (OJk).Unsurke4 : Secara bersamasama atau sendirisendiri.Bahwa mengenai unsur Kesatu Barangsiapa, Majelis Hakimmengemukakan pendapainya sebagai berikut:Yang dimaksud dengan Barangsiapa menurut UndangUndangadalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggungjawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiaporang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan Militer

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan namabaikKesatuan dan dapat menimbulkan pandangan burukterhadap TNI knususnya TNI AL di mata masyarakat.Bahwa sebelum disidangkan dalam perkara ini, Terdakwa telah 1(satu) kali disidangkan dalam perkara lain yang saling berkaitandengan perkara ini, yaitu Menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yangdilakukan secara bersamasama, oleh karenanya Terdakwa dijatuhihukuman berupa Pidana penjara selama 3 (lima)

Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Basar Muslim, Mayor Laut (T) NRP 15245/P, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

II/AL/III/201961.250.000, (Enam puluh satu juta dua ratus lima puluh riburupiah).Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit)terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau PandawaGroup, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh TimSatgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa GroupMandiri diminta agar menghentikan kegiatanmengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karenakegiatan usaha tersebut tidak ada ijin dari Pimpinan BankIndonesia

II/AL/III/2019Bahwa pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit)terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau PandawaGroup, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh TimSatgas OJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa GroupMandiri diminta agar menghentikan kegiatanmengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karenakegiatan usaha tersebut tidak ada ijin dari Pimpinan BankIndonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

dana dari masyarakat karena kegiatan usahadilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group tanpa ada ijin dariPimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Bahwa benar dalam perkara ini terhadap pelaku lain yaitu Sdr.Nuryanto (Saksi9) sebagai Ketua KSP Pandawa Mandiri Groupyang berdomisili di wilayah Depok, perkaranya sudah dilaporkanoleh para korban lain dan sudah diputus oleh PengadilanNegeri Depok dengan Nomor Putusan424/Pid.Sus/2017/PN.DPK tanggal tanggal 5 Desember 2017Terdakwa Sdr Nuryanto (Saksi9) dinyatakan terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turutserta menghimpun dana dari masyarakat tanpa izin usahayangdilakukan

Bahwa benar pada tanggal 11 November 2016 Tim Satgas dariOtoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan (audit)terhadap kegiatan KSP Pandawa Mandiri Group atau PandawaGroup, dari pemeriksaan (audit) yang dilakukan oleh Tim SatgasOJK terhadap kegiatan usaha KSP Pandawa Group Mandiridiminta agar menghentikan kegiatan mengumpulkan/menghimpun dana dari masyarakat karena kegiatan usahadilakukan oleh KSP Pandawa Mandiri Group tanpa ada ijin dariPimpinan Bank Indonesia/ Otoritas Jasa Keuangan.

Menyatakan terdakwa BAMBANG SUYADI, SH. telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Simpanan tanpa izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 oleh badan hukum berbentuk Koperasi yang dilakukan secara bersama-sama.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,3. Tanpaizin usaha dari pimpinan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pasal 16,4. Dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroanterbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, makapenuntutan terhadap' badan badan dimaksud dilakukanbaik terhadap mereka yang memberikan perintahmelakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagaipimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap keduaduanya,5.

Unsur : Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpananMenimbang, bahwa yang dimaksud unsure ini adalahmenerima dana / uang dari masyarakat dalambentuk giro,deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/ ataubentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu (pasal 6 hurufa UU No.10 Thn 1998) ;Menimbang, bahwa dari fakta persidangan terungkapBahwa pada 13. mei 2003 berdasarkan Rapat PembentukanKoperasi didirikan Koperasi Serba Usaha Sumber ArthaMandiri yang berkedudukan di Jl.

Nurani, dan Elisabeth Sri Handayani' yangnota bene kesemuanya mantan Pengurus, Pengawas dan KaryawanKoperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri sertaketerangan ahli Probo Sukesi,SE,Akt.. bahwa Koperasi SerbaUsaha Sumber Artha Mandiri hingga saat ini tidakmemiliki izin operasional dari Bank Indonesia =;Menimbang, bahwa dengan tidak adanya izin operasionaldari Bank Indonesia terhadap Koperasi Serba Usaha SumberArtha Mandiri dalam menghimpun dana dari masyarakat yaitupara saksi yang nama dan keterangannya

Bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah salah menafsirkanketentuan pasal 42 ayat ( 2 ) Undang Undang Nomor 25Tahun 1992 tentang Perkoperasian, dimana yang dimaksudpasal ini adalah adanya kelebihan dana dan daya untukkepentingan masyarakat, tetapi pada kenyataannya dalamoeperkara a quo Koperasi Simpan Pinjam Sumber ArthaMandiri tidak berada dalam kelebihan dana dan daya,melainkan menghimpun dana dari masyarakat dikarenakansedana yang ada pada Koperasi Simpan Pinjam SumberArtha Mandiri hanya berasal dari

Menyatakan terdakwa BAMBANG SUYADI, SH. telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana : Menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk Simpanan tanpa izin dari Pimpinan BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 olehbadan hukum berbentuk Koperasi yang dilakukan secarabersama sama.2.

SRI HANDAYANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, oleh Badan Hukum yang berbentuk Koperasi, yang dilakukan secara bersama-sama.

Barang siapa,2. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan,3. tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesiasebagaimana dimaksud pasal 16,4. dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroanterbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, makapenuntutan terhadap badan badan dimaksud dilakukan baikterhadap mereka yang memberikan perintah melakukanperbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalamperbuatan itu atau terhadap kedua duanya.5.

dana dari masyarakat melalui anggota dancalon anggota terus diupayakan guna merebut simpati agartertarik dan berhubungan dengan Koperasi Serba Usaha SumberArtha Mandiri ;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum ~~ terdakwa dalampembelaan/pleidooinya dan dupliknya telah menyatakan bahwaunsur menghimpun dana tidak terpenuhi karena: Terdakwa bukan = yang melakukan, melainkan yang191melakukan adalah Koperasi Sumber Artha Mandiri.

dana dari masyarakat dalambentuk menghimpun Simpanan Berjangka;Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwaKoperasi Serba Usaha Sumber Artha Mandiri telahmenghimpun/menyimpan dana dari masyarakat yaitu saksi saksisebagaimana tersebut di atas dalam bentuk simpanan sukareladan Simpanan Berjangka, sehingga sesuai pertimbangan faktafakta yang tersebut di atas, maka unsur kedua inipun telahterpenuhi menurut hukum;Ad, 3.

dana dari masyarakat yang untuk itu perlusuatu. izin dari pejabat yang berwenang sesuai dengan jenisusahanya ; Menimbang, bahwa satu satunya pejabat yang berwenangmemberikan izin bagi lembaga jasa keuangan dalam menjalankanaktivitas menghimpun dana dari masyarakat adalah BankIndonesia sebagai satu satunya otoritas Moneter tertinggiyang diberikan kuasa oleh undangundang uuntuk menetapkanperaturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dankegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasanBank

dana dari masyarakat seharusnyaKoperasi Sumber Artha Mandiri meminta izin terlebihdahulu kepada Pimpinan Bank Indonesia sesuai pasal19116 ayat (1) UU.

., Mayor Laut (S) NRP15115/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersama-sama.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan b.

Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telahbekerjasama dengan Saksi14 serta anggota KSPPandawa Mandiri Group lainnya telah keluar dari apayang tertuang dalam AD/ART KSP Pandawa MandiriGroup dan telah melaksanakan/menerima/menghimpundana dari masyarakat tanpa ada ijin dari Instansi atauPejabat yang berwenang dalam hal ini Pimpinan BankIndonesia.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsurkedua Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesiatelah

Md., MayorLaut (S)NRP15115/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia,secara bersamasama.2.

., Mayor Laut (S) NRP15636/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersama-sama.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan b.

,Mayor Laut (S) NRP15636/P terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izinusaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersamasama.2.

Mayor Laut (KH) NRP 15723/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Alternatif kesatu Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, secara bersama-sama.2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b.

dua belassampai dengan bulan Desember tahun dua ribu enam belasatau setidaktidaknya dalam kurun waktu tahun dua ribu duabelas sampai dengan tahun dua ribu enam belas di KantorKSP Pandawa Jalan Raya Meruyung Ruko Dian AlmahriKelurahan Limo Cinere Depok Jawa Barat atau di tempattempat lain, atau setidaktidaknya di tempattempat lain yangtermasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi Il Jakartatelah melakukan tindak pidana : Barangsiapa yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan turut sertamelakukan menghimpun

dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 16,dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk Perseroanterbatas, Perserikatan, yayasan atau koperasi, makapenuntutan terhadap badanbadan dimaksud dilakukanbaik terhadap mereka yang memberi perintah melakukanperbutan itu atau bertindak sebagai pemimpin dalamperbuatan itu) atau. terhadap keduaduanya, yangdilakukan dengan caracara sebagai berikut:a.

modalHal 44 dari 59 hal Putusan Nomor: 43K/PMT II/AL/IX/2018Menimbangyang disetorkan oleh para pemodal untuk dimasukkan ataudiinvestasikan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grupselanjutnya Terdakwa membuatkan Surat Perjanjian KontraKerja (SPK) yang ditandatangani oleh Saksi5 dimana isiSPK tersebut antara lain bahwa para pemodal akan diberikankeuntungan 10 (sepuluh) persen dari jumlah modal pokokyang dimasukkan ke dalam KSP Pandawa Mandiri Grup.Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwaunsur kedua Menghimpun

dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan BankIndonesia telah terpenuhi.Bahwa mengenai Unsur ketiga Dilakukan oleh Badanhukum yang berbentuk persero terbatas,perserikatan,yayasan atau koperasi , Majelis Hakim mengemukakanpendapatnya sebagai berikut :Yang dimaksud dengan Persero Terbatas adalah suatubentuk badan usahaberbadan hukum dimana modalnyaterdiri dari sahamsaham, yang pemiliknya memiliki bagiansebanyak saham yang dimilikinya dimana Sahamsahamyang menjadi modal

MayorLaut (KH) NRP 15723/P terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalamdakwaan Alternatif kKesatu Menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia,secara bersamasama.2.Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :a. Pidana Penjara selama 6 (enam) bulanMenetapkan selama waktu Terdakwa berada berada dalamtahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.b.

Menyatakan Terdakwa Hartomo, S.E. bin Slamet Ahmad Samaun tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin dari pihak yang berwenang secara berlanjut dalam dakwaan kesatu primair dari Jaksa Penuntut Umum;2.

dana dari masyarakat desa mampun baru, desa pulautujuh, desa meranti, dan desa rasau dengan membagikan buku tabunganbagi masyarakat yang menabung dengan mendatangi rumah masyarakatdan dicatat melalui buku tabungan dan dalam bentuk deposito berjangkadengan diberikan bukti lembaran deposito sehingga kegiatan yangdilakukan oleh terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang dalam hal iniBank Indonesia Mitra UKM Syariah yang dipimpin oleh terdakwa telahmelakukian kegiatan menghimpun dana dari masyarakat

dengan itu; Bahwa menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun pada dasarnyamerupakan kegiatan yang perlu diawasi karena terkait dengan kepentinganmasyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;3. Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksuddalam Pasal 16 (UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan);4.

Menyatakan Terdakwa Hartomo, S.E. bin Slamet Ahmad Samauntersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan tanpa izin dari pihak yang berwenang secara berlanjut dalamdakwaan kesatu primair dari Jaksa Penuntut Umum;2.

Semua jasa yang diberikan itu secara gratis tanpa biayaadministrasi dan biaya lainnya, kKemudian uang/dana pedagang/masyarakattersebut distorkan ke teller, dan di simpan di brangkas masingmasing jika tidakmaka uang tersebut storkan ke bendahara pusat atau langsung ke bankmuamalat atau bank syariah mandiri atas nama BMT Amanah Ray, kemudianselain menghimpun dana dari masyarakat, BMT Amanah Ray juga melakukankegiatan pembiayaan untuk masyarakat umum, dan yang bertanggung jawabatas kegiatan menghimpun

Tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimanadimaksud dalam pasal 16.Bahwa BMT Amanah Ray adalah bentuk Koperasi yang telahmemperoleh izin dari Kementerian Koperasi No.518.503/23/BH/KUK/2007 tanggal 12 Maret 2007 jadi Penasehat Hukum tidaksependapat dengan JPU yang menyatakan melanggar Pasal 16, padahaljelasjelas dipasal 16 tersebut yang berbunyi ayat (1), Setiap Pihak yangmelakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan wajib terlebih dahulu memperoleh ijin usaha

sebagai Bankatau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan Bank Indonesia, Kecualiapabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat tersebut dimaksuddiatur dengan undangundang tersendiri.b.

junctoPasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMataram tanggal 21 Maret 201 /7sebagai berikut:Hal. 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017Menyatakan Terdakwaldris, S.Pd terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakatdalam bentuk simpanan (deposito) tanpa izin usaha dari Pimpinan BankIndonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yangmelakukan kegiatan menghimpun

dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai BankUmum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia,kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksuddiatur dengan undangundang tersendiri), yang melakukan, yangmenyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,sebagaimana surat dakwaan;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwaldris, S.Pd dengan pidanapenjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2(dua) tahun

simpanan wajib terlebin dahulu memperoleh izin usahaHal. 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 2538 K/PID.SUS/2017sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari pimpinan BankIndonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakatdiatur dengan undangundang tersendiri;Bahwa makna dari ketentuan tersebut maka siapapun yang memenuhiunsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1)termasuk terhadap koperasi, PT, CVatau orang perorangan atau Terdakwayang melakukan perbuatan menghimpun

dana dari masyarakat dalambentuk simpanan (tabungan, deposito, dsb) tanpa izin usaha dari PimpinanBank Indonesia diancam dan dapat dipidana;Bahwa kecuali apabila didalamundangundang perkoperasian telahmengatur sendiri tentang kegiatan menghimpun dana dari masyarakat makaketentuan tentang perbankan tidak berlaku bagi Terdakwa atau Terdakwatidak tunduk pada ketentuan perbankan dan sebaliknya tunduk padaketentuan tentang perkoperasian;Bahwa hanya saja dalam ketentuan tentang perkoperasian di Indonesiatidak

Menyatakan Terdakwa Ismiyati Arif, S.Pd alias Ismi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;2.

dana dari Masyarakat;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikantanggapan bahwa keterangan saksi adalah benar dan Terdakwa tidakkeberatan;4.

dana dari masyarakat;Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak berkeberatandan membenarkannya;5.

dibacakan oleh penutut umum,karenadisaat penyidikan telah disumpah;Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kegiatan perbankanadalah kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izinusaha sebagai bank, berupa menghimpun dana dari masyarakat dalambentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentukkredit dan atau bentuk bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan tarafhidup rakyat banyak.Adapun bentuk tindak pidana di bidang perbankan sebagai berikut:a.

dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajibterlebin dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau BankPerkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabilakegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur denganUndangundang tersendiri.Adapun atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Sdri.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;3. Tanpa izi dari pimpinan Bank Indonesia;Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2020/PN TteAd.1.

Menyatakan Terdakwa Andi Indah Andriati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia yang dilakukan secara bersama-sama;2.

I WAYAN SUANA selaku sekertaris Koperasi Distribusi SandangPangan (KDSP) Tresna Asih (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkaraterpisah), menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha daripimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 (setiap pihak yangmelakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajibterlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyatdari pimpinan Bank Indonesia), perbuatan

Bahwa selain tugas itu saksi dan anggota Koperasi DistribusiSandang Pangan) Tresna Asih diperintah oleh pengurus ketuaI MADE ARYA, Sekretaris I WAYAN SUANA sebagai petugaslapangan untuk menghimpun dana dari masyarakat yangproduknya berupa tabungan tresna asih, tabungan berencana dansimpanan berjangka tresna asih.

dana dari masyarakat,dan perintah tersebut telah saksi laksanakan dan bentukpertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas tersebut setelahmenagih membuat bukti setoran kepada masyarakat selanjutnyadananya di setorkan ke terdakwa ANDI INDAH ANDRIATIselaku kasir merangkap sebagai Bendahara.Bahwa pengurus (ketua sdr I MADE ARYA, sekretaris sdrI WAYAN SUANA Bendahara Sdri ANDI INDAH ANDRIATI )menyuruh untuk menghimpun dana dari masyarakat jika tidakdilakukan maka akan dipotong gaji bagi siapa saja anggota

dana dari masyarakat gunamengembangkan usaha koperasi khususnya di bidang usahasimpan pinjam karena kegiatan usaha dibidang sembako tidakmencukupi biaya operasional koperasi.Bahwa Perintah untuk menghimpun dana dari masyarakat adalahwajib bagi setiap anggota koperasi dan jika ada anggota yangtidak melaksanakan perintah dari pengurus (Ketua I MADEARYA, Sekretaris I WAYAN SUANA dan Bendahara GUSTIAYU KENCANAWATI) Koperasi KDSP (Koperasi DistribusiSandang Pangan) Tresna Asih tersebut maka gaji dari

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan;3. Tanpa jin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat dari PimpinanBank Indonesia;4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan;Ad.1).

RUSDIONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;

Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut serta menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ; 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa SAHERI BIN DASULI tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 8 (delapan) bulan ; 3.

Menyatakan terdakwa SAHERI BIN DASULI bersalah telah melakukantindak pidana Melakukan dan turut serta melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa ijin usaha dari Pimpinan BankIndonesia dan diancam pidana Pasal 46 Undangundang RI Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimanadalam dakwaan Penuntut Umum ;2.

Pada tahun 2012 ahli menjabatsebagai Asisten Manager Pengawas Bank Kantor Perwakilan BankIndonesia di Purwokerto dan sejak 1 Juli 2014 sampai dengan sekarangmenjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengawas pada kantor Otoritas Jasa Keuangan Purwokerto ;Bahwa pengertian menghimpun dana dari masyarakat sebagaimanadisebutkan dalam Undangundang Nomor7 Tahun 1992 tentang Perbankansebagaimana telah dirubah dengan Undangundang Nomor 10 Tahun 1998tentang Perubahan Undangundang Nomor 7 Tahun 1992 tentangPerbankan

dana dari masyarakat, yang harusmempertanggungjawabkan tindakan tersebut adalah pimpinan PT dan jugapihak yang secara aktif menghimpun dana dari masyarakat/ koordinator penghimpun dana ;Bahwa kegiatan untuk menghimpun dana dari masyarakat tersebut harusatas seijin dari otoritas yang berwenang ; Bahwa ijin untuk menghimpun dana dari masyarakat dahulu dikeluarkanoleh Bank Indonesia sedangkan sejak tanggal 31 Desember 2013dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan ; Bahwa sepengetahuan ahli, Bank Indonesia

maupun Otoritas JasaKeuangan tidak pernah mengeluarkan ijin kepada perseorangan untukdapat melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat ; Terhadap pendapat ahli, terdakwa menyatakan mengerti ; Menimbang, bahwa di persidangan melalui Penasehat Hukumnya,terdakwa telah menghadirkan saksi JUMAR yang memberikan keterangandengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa saksi diangkat oleh pemilik PT.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia ;3.

Menyatakan Terdakwa NIKOLAUS LADI, SH.MM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Perbankan Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia yang Dilakukan Secara Bersama-Sama ;2.

Dan saat ini sayamemiliki jabatan sebagai Asisten Direktur di Departemen Hukum BankIndonesia ; Bahwa unsur Pasal 16 ayat (1) UU No. 7 tahun 1992 Tentang Perbankansebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 yaitu, setiap pihakyang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuksimpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umumatau Bank Perkreditan Rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabilakegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur

dana dari masyarakat dalambentuk simpan pinjame Bahwa benar terdakwa pada Tahun 2008 sesuai inisiatif terdakwa dan saksi PETRUSTALU HURIN mendirikan Lembaga keuangan Mikro dengan langkah awal terdakwamengurus akte pendirian pada tahun 2008, setelah mendapatkan AKTA pendirianterdakwa mengurus Surat Ijin tempat Usaha di Bagian Ekonomi Kab.

Unsur Menghimpun Dana dari Masyarakat dalam Bentuk Simpanan3. Unsur Tanpa Ijin Usaha dari Pimpinan Bank Indonesia4. Unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan1.

dana dari masyarakat tapi tidak mempunyai ijin dari Instansi yangberwenang dalam hal ini Bank Indonesia ;Menimbang bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 angka 1.