Ditemukan 19238 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
merupakan
Putus : 14-06-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 874 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — Drs. JAIS BIN AHMAD
225 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
225 — 141 — Berkekuatan Hukum Tetap
Desember 2014 atau setidak tidaknya pada Tahun 2013 sampai denganTahun 2014 bertempat di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga KabupatenSanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianakberdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun 2013 dan Tahun 2014 Direktorat Pembinaan SekolahMenengah Kejuruan (SMK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RImengadakan program Rintisan Bantuan Operasional Sekolah (RBOS) SMKuntuk Semester 1 yaitu Periode Januari s/d Juni 2013 dan Semester 2periode Juni s/d Desember 2013 serta pada Tahun 2014 DirektoratHal. 2 dari 35 hal.
data jumlah sekolah dan muridsekolah yang nyata sesuai keadaannya, sehingga penyaluran danaRintisan BOS dan dana BOS tidak sesuai dengan Petunjuk TeknisPenyaluran dana Rintisan BOS dan dana BOS dari Direktorat PembinaanSMK;Bahwa terjadinya kerugian keuangan negara karena Terdakwa selaku PIt.Kepala Dinas yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyalurandana RBOS Tahun 2013 dan dana BOS Tahun 2014, dengan sengajatidak mengindahkan petunjuk pelaksanaan teknis dan ketentuan undangundang, sehingga merugikan
keuangan negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam undangundang dan peraturanperaturan yang berlakutentang keuangan Negara;Bahwa namun demikian terlepas dari alasan dan keberatan kasasiJaksa/Penuntut Umum, Judex Facti dalam putusannya tidak membebaniTerdakwa untuk membayar denda dan uang pengganti, maka dalamrangka memberikan efek jera dan mendidik penyelenggara negara dalammelaksanakan tugas dan kewajibannya, maka selain penghukuman badan,terhadap Terdakwa muitlak perlu di jatuhkan juga pidana denda
Putus : 14-06-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 713 K/PID.SUS/2017 Tanggal 14 Juni 2017 — Ir. DWI SANTOSO
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
274 — 210 — Berkekuatan Hukum Tetap
DWI SANTOSO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang melakukan, danyang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, sebagaimana dimaksud dalam dakwaanPrimair melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat 1 UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.Hal. 79 dari 179 hal. Put.
Putus : 03-06-2020 — Upload : 03-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 3 Juni 2020 — Drs. ANAK AGUNG GDE ALIT
DARMAWAN.,MM
122 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 46 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 25-06-2019 — Upload : 02-12-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 892 K/Pid.Sus/2019 Tanggal 25 Juni 2019 — Drs. IDA BAGUS BADJRA
ADNJANA, P.Si
81 — 36
81 — 36
Putus : 21-09-2022 — Upload : 30-03-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4257 K/Pid.Sus/2022 Tanggal 21 September 2022 — Drs. IMRAN YAKUB
116 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
116 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-02-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 152 PK/PID.SUS/2017 Tanggal 15 Februari 2017 — Drs. ABDY MUHAM
144 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
144 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
Agustus 2007), pada hari dan tanggal yang tidak dapatditentukan lagi dengan pasti dalam tahun 2005, atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten KaroJalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atau setidaktidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan NegeriKabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan, secara melawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara,yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidkan Nasional KabupatenKaro telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran Rehabilitasi Gedung danPengadilan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo TahunAnggaran 2005 dan Dra.
pasti dalam tahun 2005, atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2005, di Kantor Dinas PendidikanKabupaten Karo Jalan Veteran Nomor 54 Kabanjahe, Kabupaten Karo, atausetidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Kabanjahe, sebagai yang melakukan atau turut melakukan,dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasimenyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kKedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atauperekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :Bahwa Terdakwa selaku Kepala Dinas Pendidikan Nasional KabupatenKaro, telah diangkat sebagai Pengguna Anggaran Rehabilitasi Gedung danPengadilan Meubelair 39 unit Sekolah Dasar di Kabupaten Karo TahunAnggaran 2005 dan Dra.
Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali/Terpidana lainya hanya mengulang fakta yang telah diajukan dandipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum dalam putusanJudex Juris bahwa Terpidana selaku Kepala Dinas Pendidikan NasionalKabupaten Karo dimana Terpidana sebagai Pengguna Anggaran dalampelaksanaan rehabilitas gedung SD dan pengadaan meubelair telahberkerjasama dengan pihak lainnya, telah melakukan perbuatan melawanhukum yang merugikan keuangan negara dengan cara
Putus : 12-04-2017 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 642 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 12 April 2017 — H. ISMAIL HASAN
99 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
99 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 45 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukandengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistemkepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945,maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi danperan partai politik, dimana hal ini
DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan Periode20122017 (dilakukan penuntutan terpisah) yaitu. sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukanperbuatan atau masingmasing bertindak atas kehendaknya sendirisendiri,pada waktu dan tempat sebagaimana dalam dakwaan primair di atas, dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanyakarena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa dalam rangka menguatkan pelaksanaan demokrasi dan sistemkepartaian yang efektif sesuai dengan amanat UndangUndang Dasar 1945,maka diperlukan penguatan kelembagaan serta peningkatan fungsi danperan partai politik, dimana hal ini sebagaimana pertimbangan dalamUndangUndang RI Nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik; Bahwa partai politik sebagaimana diatur
Unsur Dapat merugikan keuangan Negara atauPerekonomian Negara;e. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyakbanyaknya dengan harta benda yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;f. Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan;Bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk Subsidairitas,sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012maka Dakwaan Primair harus dibuktikan dahulu.
Putus : 14-05-2018 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 14 Mei 2018 — SUPANGAT bin MIARJI
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 17-12-2020 — Upload : 31-03-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 470 PK/Pid.Sus/2020 Tanggal 17 Desember 2020 — Drs. H. SUDIRMAN, S.ST., M.Si., bin FIRDAUS MADDINRA
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
89 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-11-2007 — Upload : 09-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1079K/PID/2007 Tanggal 28 Nopember 2007 — Drs. H.A.M. NURDIN HALID
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 19-07-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 864 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 19 Juli 2016 —
1575 — 1041 — Berkekuatan Hukum Tetap
1575 — 1041 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, walaupun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memperkaya ... [Selengkapnya]
SebatangKabupaten Labuhanbatu Utara atau setidaktidaknya ditempat lain yangberdasarkan Pasal 5 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentangPengadilan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 3 angka 1 Keputusan KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07Februari 2011 yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tindak PidanaKorupsi Sumatera Utara di Pengadilan Negeri Medan, Secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan
keuangan Negara atau perekonomian Negara,perbuatan mana merupakan beberapa perbuatan yang ada hubungannyasedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,yang dilakukan dengan caracara antara lain sebagai berikut:Dana Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Kelapa Sebatang Kecamatan KualuhLeidong Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2010: Bahwa pada tanggal 15 Juli 2010, Bupati Labuhanbatu Utara menerbitkanPeraturan Bupati Labuhanbatu Utara Nomor O06 Tahun 2010 tentangPedoman Umum Pelaksanaan
No. 864 K/Pid.Sus/2016Sehingga dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut di atas,Terdakwa lebih tepat dinyatakan telan secara melawan hukummelakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, sebagaimana dalam Surat Tuntutan kamimelanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun
terhadapTerdakwa berupa pembayaran uang pengganti sebesarRp93.620.000,00 (sembilan puluh tiga juta enam ratus dua puluh riburupiah) dan bukan sebesar kerugian Negara yang terjadi akibatperbuatan Terdakwa yaitu sebesar Rp204.606.046,59 (dua ratusempat juta enam ratus enam ribu empat puluh enam rupiah lima puluhsembilan sen), sehingga menurut kami Penuntut Umum bahwaputusan tersebut sangat keliru dan sangat tidak berpihak pada rasakeadilan bagi masyarakat karena apa yang dilakukan oleh Terdakwasangatlah merugikan
keuangan Negara secara materiil, dan karenaputusan tersebut belum mempunyai daya tangkal untuk mencegahTerdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya;Bahwa Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Tinggi Tindak Piana Korupsidi Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan dalam putusannyasama sekali tidak memperbaiki isi putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi di Pengadilan Negeri Medan tanggal 7 Desember 2015,Nomor 58/Pid.SusTPK/2015/PNMdn dan sama sekali tidakmempertimbangkan keberatan Jaksa Penuntut Umum/Pembandingkhusus
Putus : 22-06-2006 — Upload : 26-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 452K/PID/2006 Tanggal 22 Juni 2006 — Mulyono
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
49 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 15-03-2007 — Upload : 19-03-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2504K/PID/2006 Tanggal 15 Maret 2007 — H. ANSYORI MAHANAN, SPd. bin HAMBALI ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palembang
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-03-2006 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/PID/2003 Tanggal 28 Maret 2006 — Drs. SUYITNO
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
779 — 874 — Berkekuatan Hukum Tetap
779 — 874 — Berkekuatan Hukum Tetap
Cabang Kebayoran Barudi Jalan Sultan Hasanudin No. 34 Kebayoran Baru Jakarta Selatan,setidaktidaknya pada suatu tempat termasuk kewenangan mengadiliPengadilan Negeri Jakarta Selatan, setidaktidaknya Pengadilan NegeriJakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili, secaramelawanhukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatukorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, perbuatan mana dilakukan secara berturutturutyang ada hubungannya sedemikian
Dengan demikian, sita jaminan menjamin tidak akan ada kerugianNegara dan dengan demikian pula maka unsur adanya "kerugianNegara" dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum secara sah danmeyakinkan tidak terbukti, sehingga dengan demikian DakwaanPrimair dari Jaksa Penuntut Umum telah tidak terbukti secara sahdan meyakinkan, maka oleh karena itu terhadap PemohonPeninjauan Kembali haruslah DIPUTUS BEBAS (Pasal 191 ayat 1KUHAP) ;Bahwa selanjutnya mengenai Dakwaan Subsidair dimana didalamnya juga terdapat unsur merugikan
keuangan Negara makasebagaimana telah diuraikan di atas, unsur tersebut secara hukumA.5.telah sah dan meyakinkan tidak terbukti sehingga dengansendirinya Dakwaan Subsidair menjadi tidak terbukti pula, makaoleh karena itu terhadap Pemohon Peninjauan Kembali haruslahDIPUTUS BEBAS ;Bahwa ditemukannya daftar barang "Sita Jaminan" dalamDaftar Barang Bukti Pidana No. : 789 / PID.B / 2004 / PN.Jak.Sel., tanggal 30 September 2004 yang menurut PutusanPengadilan "dikembalikan kepada Negara cq Bank BNI(Pesero
Putus : 21-07-2007 — Upload : 01-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 235 K/PID/2007 Tanggal 21 Juli 2007 — JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BEKASI ; VS. DRS. H. DAMANHURI HUSEIN.
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-02-2007 — Upload : 07-04-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2995K/PID/2006 Tanggal 28 Februari 2007 — Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukadana ; Drs. Hi. MARYULIS ARBIS, MM bin ABU
HASYIM
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
20 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 23-01-2007 — Upload : 01-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780 K/PID/2006 Tanggal 23 Januari 2007 — GITA YURNALISA, SE
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674K/PID/2006 Tanggal 11 Desember 2006 — H. Fadhillah Budiono; Drs. Asyhar; H. Moch. Aminuddin; Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
122 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 24-06-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 24 Juni 2013 — SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE.
192 — 92
192 — 92
tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula ProvinsiMaluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yangdapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.
Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi MalukuUtara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukanyang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara,perbuatan tersebut dilakukan dengan caracara sebagai berikut:Pada tahun 2009Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sulatelahmengalokasikan dana untuk membangun Jembatan Wai Kolbota dalam APBDKabupaten Kepulauan Sula TA 2009 sebagaimana tertuang dalam PeraturanDaerah Kabupaten Kepulauan Sula nomor : 16 tahun 2008 tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan DokumenPelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)DinasPekerjaan