Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2019tersebut dalam pokok sengketa karena tidak mempunyai dasar/alasanyang sesuai dan karena itu maka seharusnya perhitungan PPh Pasal 26untuk Masa Pajak Oktober 2013 menurut perhitungan Pemohon Bandingadalah menjadi sebagai berikut: No.Uraian Jumlah (Rp) Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan PajakPPh Pasal 26 yang terutangKredit Pajak:a. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran masa545.156.573109.031.315109.031.315c. STP (pokok kurang bayar) d.

Putusan Nomor 2102/B/PK/Pjk/2019 Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.23/2017tanggal 13 Juni 2017 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00009/204/13/542/16 tanggal 18 Mei 2016, atas nama: PT GameloftIndonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat di Pacific BuildingLantai 1, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT 08 RW 03 Caturtunggal,Depok,

Uraian Jumlah (Rp)4 Dasar Pengenaan Pajak 545.156.573,002 PPh Pasal 26 yang terutang 109.031.315,003 Kredit Pajak 109.031.315,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 29 Agustus 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan PengadilanPajak pada tanggal 22

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00129/KEB/WPJ.23/2017 tanggal 13 Juni 2017tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Oktober 2013 Nomor00009/204/13/542/16 tanggal 18 Mei 2016, atas nama: PTGameloft Indonesia, NPWP 31.275.268.6542.000, beralamat diPacific Building Lantai 1, Jalan Laksda Adisucipto Nomor 157 RT08 RW 03 Caturtunggal, Depok, Sleman, DI Yogyakarta 55281,adalah telah sesuai dengan ketentuan

yang berlaku sebagaimana diatur dalamPenjelasan Pasal 29 ayat (2) Alinea Ketiga UndangUndang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 26 UndangUndangPajak Penghasilan;b.

KETENTUAN FORMALbahwa pada tanggal 3 Juni 2013, Kantor Pelayanan Pajak ("KPP") Wajib PajakBesar Dua menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00012/204/05/092/13untuk Masa Pajak Januari s.d.

PERMOHONAN BANDINGPokok Sengketa Bandingbahwa pokok sengketa Banding adalah Penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 MasaPajak Januari s.d.

sebagaimanadimaksud di atas, Pemohon Banding hanya diberitahukan bahwa penerbitanSKPKB PPh Pasal 26 tersebut berdasarkan kepada Putusan MahkamahAgung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012.

26 Masa PajakJanuari s.d Desember 2005, Nomor: 00012/204/05/092/13 tanggal 3Juni 2013.

26 Masa Pajak Januari s.d.

26 Nomor 00001/204/04/115/13 untuk Tahun Pajak 2004 yang Pemohon Banding terimatanggal 5 Juni 2013 dengan perincian sebagai berikut: Pajak Tidak/Kurang Dibayar Rp 16.683.366.838,00* Sanksi Administrasi Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp 8.008.016.082,00Rp 24.691.382.920,00 Jumlah Yang Masih Harus Dibayar Bahwa dengan alasan koreksi bahwa dalam rangka pelaksanaanPutusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012;Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00001/204/04/115/13 tertanggal

untuk menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 karena dalamPutusan Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012Halaman 5 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016tersebut Pemohon Banding bukan merupakan Pihak yang didakwa/bersengketa;Bahwa Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf m Peraturan MenteriKeuangan Nomor 146/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Verifikasimengatur bahwa Verifikasi dalam rangka menerbitkan surat ketetapanpajak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:a.b.Verifikasi dilakukan oleh

26 yangseharusnya terutang untuk Tahun Pajak 2004 adalah sebagai berikut:Halaman 12 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016Dasar Pengenaan Pajak Rp Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 Terutang Rp " Kredit Pajak Rp * PPh Kurang/ (Lebih) Bayar Rp # Sanksi Administrasi Rp * Jumlah Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar Rp NihilMenimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 58197/PP/M.XIV.A/13/2014, Tanggal 05 Desember 2014 yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut

Sehingga sesuai dengan Pasal 27UU KUP, Pemohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) berhak mengajukanpermohonan banding atas Keputusan Keberatanyang diproses atas dasar Pasal 26 UU KUP hanya kepada Badan Peradilan Pajak yaitu Pengadilan Halaman 21 dari 106 halaman Putusan Nomor 1018/B/PK/PJK/2016 Pajak;bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka tidakada ketentuan dalam UU KUP Nomor 16 Tahun2000 yang menyebutkan adanya pengecualianuntuk keputusan keberatan yang dapat diajukanbanding.

Keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,selain yang ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 26;c. Keputusan pembetulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yangberkaitan dengan Surat Tagihan Pajak;d. Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang berkaitandengan Surat Tagihan Pajak;Bahwa yang dimohonkan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding) tidak termasuk objek gugatan yang diaturdalam Pasal 23 ayat (2) jo.

Putusan Nomor 2113 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.062.910.576,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak Februari 2004 #Nomor00002/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp48.650.400,00PPh Pasal 26 Terutang Rp 9.730.080,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp 9.730.080,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp 9.730.080,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp19.460.160,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1645/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2004Nomor 00002/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, alasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,alamat Jalan Majapahit 34 Nomor 3032, Petojo Selatan, JakartaHalaman 3 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari2004 sebesar Rp2.608.626.040,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dinhubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2113 B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp19.460.160,00; dengan perincian sebagai berikut:ADasar Pengenaan Pajak 0 48.650.400,00PPh Pasal 26 Terutang 9.730.080,00; ; RKredit Pajak p 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar ; 9.730.080,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP i: 9.730.080,00Jumlah yang masih harus dibayar i: 19.460.160,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Putusan Nomor 2116 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.839.054.700,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak April 2004 Nomor 00004/204/04/028/13tanggal 19 September 2013, atas nama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34 Nomor 3032, PetojoSelatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitung kembali menjadi sebagaiberikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp51.618.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp10.323.600,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp10.323.600,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) Rp10.323.600,00KUPJumlah yang masih harus dibayar Rp20.647.200,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1648/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak April 2004Nomor 00004/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama.

Pertamina Persero dan oleh karenanyatidak ada kewajiban Pemohon Banding sekarang Termohon PeninjauanKembali untuk melakukan pemotongan PPh Pasal 26 terhadappenerimaan sebesar charter hire dari PT.

Putusan Nomor 2116 B/PK/Pjk/2019huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp20.647.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak ; 51.618.000,00PPh Pasal 26 Terutang 10.323.600,00; ; RKredit Pajak p 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar 10.323.600,00RSanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP p 10.323.600,00Jumlah yang masih harus dibayar : 20.647.200,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

atas Objek PPh Pasal 26 sebesar Rp. 333.020.723.183,00MenurutPemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas objek PPh Pasal 26 didasarkanpada biayabiaya yang dibebankan/dibayarkan di tahun 2006 dan belum dipotongPajak Penghasilan Pasal 26;Menurut Pemohon Banding Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukan Pemeriksakarena biaya bunga yang Pemohon Banding bayarkan tidak diakui olehPemeriksa sebagai pengurang penghasilan bruto, sehingga seharusnya tidak adakewajiban pemotongan

telah dilakukan pemeriksaanatas pelaksanaan kevajiban PPh Pasal 26."

dalam Surat Pemberitahuan nilai Dasar Pengenaan Pajak PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006sebesar Rp. 143.920.556.860,00, sehingga selisih nilai Dasar PengenaanPajak Penghasilan Pasal 26 sebelum keberatan adalah sebesar Rp.333.020.723.183,00;"Halaman 19 alinea ke5 : "pahwa menurut pendapat Majelis, atas ketetapan Terbanding yangmenyatakan Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 26 MasaPajak Januari sampali dengan Desember 2006 sebesarRp. 476.941.280.043,00

188.272.409.927, Namun tidak setuju dengankoreksi pemeriksa atas objek PPh Pasal 26 yang dilakukan berdasarkanHalaman 8 dari 14 halaman.

Biaya Bunga yang telah dilakukan pembayaranadalah Biaya Bunga kepada Mitsubishi Corp sebesar Rp 188.272.409.927, danPPh Pasal 26 atas biaya ini telah dibayarkan.Berdasarkan penjelasan tersebut diatas maka kami memohon kepada MajelisHakim Agung yang terhormat untuk membatalkan koreksi atas objek PPh Pasal26 Tahun 2006 sebesar Rp 144.748.313.257, sehingga PPh Pasal 26 yangterutang menjadi sebagai berikut: Uraian Tarif DPP PPh Pasal 26 (Rp)(Rp)Mitsubishi Corp 10% 188.272.409.927, 18.827.240.993, PERTIMBANGAN

jasa Rp 77.378.636.532,00Koreksi PPh Pasal 26 dibatalkan Rp 70.166.063.251,00Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan Rp 7.212.573.282,00Koreksi PPh Pasal 26 dipertahankan: Tidak ada COD Rp 2.891.726.332,00Merupakan pembayaran premi (Morgan Stanley) Rp 4.320.846.950,00Rp 7.212.573.282,00 2.

Kesimpulan;Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, maka koreksiTerbanding adalah tidak benar, sehingga Pemohon Banding memohonHalaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2095/B/PK/PJK/2017kepada Majelis Hakim berkenaan membatalkan koreksi Terbanding danmenghitung kembali PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2010 sebagaiberikut: No Pospos yang menjadi Sengketa Jumlah dalam Rupiah1 DPP PPh Pasal 26 43.451 .408.3482 PPh Pasal 26 yang terutang 7.075.775.4313 Kredit Pajak 7.073.360.4254 Pajak yang

B1,Karet Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 sehingga Pajak Penghasilan Pasal 26Masa Pajak Desember 2010 menjadi sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26 Rp. 43.451 .408.348,00Pajak Penghasilan Pasal 26 Rp. 7.075.775.431,00Kredit Pajak : Rp. 7.073.360.425,00Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang/(lebih) dibayar Rp. 2.415.006,00Sanksi Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp. 772.802,00Jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar Rp. 3.187.808,00 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu

Bahwa koreksi Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan KenaPajak Pasal 26 sebesar Rp.4.821.521.950,00 yaitu atastransaksi dengan Mark Sustainability and Partners dan StarhubLimited sebesar Rp.500.675.000,00 dikoreksi dengan alasantransaksi tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 yang tidakdilengkapi dengan COD dan pembayaran Premi Hedgingkepada Morgan Stanley sebesar Rp.4.320.846.950,00 terutangPPh Pasal 26 sesuai dengan UU PPh No. 38 Tahun 2008;c.

Bahwa dengan demikian, tidak terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kembali menjadi Rp3.187.808,00; denganperincian sebagai berikut: DPP PPh Pasal 26 Rp. 43.451.408.348,00Pajak Penghasilan Pasal 26 Rp. 7.075.775.431,00Kredit Pajak : Rp. 7.073.360.425,00Jumlah PPh Pasal 26 yang kurang

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.172.539.888, 00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak September 2004 Nomor00009/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp54.090.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp10.818.000,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp10.818.000,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp10.818.000,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp21.636.000,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1652/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak September 2004Nomor 00009/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak September2004 sebesar Rp2.598.801.250,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2118 B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 54.090.000,00PPh Pasal 26 Terutang 10.818.000,00Kredit Pajak 0,00 PPh Kurang (lebih) Bayar 10.818.000,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 10.818.000,00 Jumlah yang masih harus dibayar 21.636.000,00co wo woWowWoOW DWMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan

Putusan Nomor 2119 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.135.837.768,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak Desember 2004 Nomor0001 2/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp57.449.200,00PPh Pasal 26 Terutang Rp11.489.840,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp11.489.840,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp11.489.840,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp22.979.680,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1655/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Desember 2004Nomor 00012/204/04/028/13 tanggal 19 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember2004 sebesar Rp2.839.594.420,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2119 B/PK/Pjk/2019Dasar Pengenaan Pajak 57.449.200,00PPh Pasal 26 Terutang 11.489.840,00Kredit Pajak 0,00 PPh Kurang (lebih) Bayar 11.489.840,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 11.489.840,00 co wWowoWowWoOWDJumlah yang masih harus dibayar 22.979.680,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan

26 sebesarRp 71.327.615.535Menurut PemeriksaBahwa Pemeriksa melakukan koreksi positif atas Dasar Pengenaaan Pajak(DPP) PPh Pasal 26 sebesar Rp.71.327.615.535 yang berasal dari objekpajak PPh Pasal 26 yang belum diperhitungkan pada rekonsiliasi PPhBadan;Bahwa berdasarkan hasil penelitian keberatan, Terbandingmempertahankan koreksi positif atas DPP PPh Pasal 26 dengan alasansebagai berikut;Bahwa berdasarkan rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPhBadan diketahui terdapat koreksi objek PPh

Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah sengketa adalah koreksi DPPPPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesar Rp71.327.615.535,00berdasarkan Rekonsiliasi PPh pasal 26 dengan biaya di SPT PPh badanTahun 2008 dengan perincian sebagai berikut : Rekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya di SPT PPh Badan Pembebanan Objek PPh 26 Pada SPT PPh Badan Arranger Fee, agency fee, dll 74.069.707.130 Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 255 B/PK/PJK/2016 () biaya admin bank dalam negeri(2.684.823.828) Biaya

lainnya sebesarRp 3.023.066.636 telah dipotong PPh Pasal 26 dan telah dilaporkanpada SPT Masa PPh Pasal 26 Masa Pajak Februari 2008, sehinggaseharusnya tidak ada koreksi lagi atas biaya jasa profesional tersebut;positif gatas biaya jasa profesional6.

Bahwa Terbanding telah melakukan penghitungan biaya jasaprofessional lainnya sebanyak 2(dua) kali pada saat dilakukanrekonsiliasi PPh Pasal 26 dengan biaya yang telah dilaporkan padaLaporan Keuangan SPT Tahunan PPh Badan Tahun 2008, dengandemikian Majelis berpendapat terdapat cukup bukti bahwa Terbandingtelah melakukan penghitungan 2(dua) kali atas biaya jasa professionalyang dijadikan sebagai dasar objek PPh Pasal 26 pada saat dilakukanrekonsiliasi objek PPh pasal 26 dengan Laporan Keuangan pada

Bahwa koreksi DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Desember 2008 sebesarRp71.327.615.535,00 berdasarkan Rekonsiliasi PPh Pasal 26 denganbiaya di SPT PPh badan Tahun 2008 sebagaimana telah diuraikan padanomor 4 di atas;b.

tanggapan atas Surat S2600/WPJ.06/KP.1109/2013 mengenaiPenjelasan Dasar Pengenaan Pajak atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tertanggal 03 Juni 2013 kepada KPP Pratama Tanah AbangDua;Bahwa melalui surat nomor S2952/WPJ.06/KP.1109/2013 tanggal 16 Agustus2013 KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua menjawab surat tanggapanPemohon Banding Nomor 928/JKT/NPKKPPTA2/VII/13 yang menyatakan:Bahwa dasar penerbitan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor kohir 00002/204/02/072/13 Tahun Pajak 2002 sudah Pemohon Banding

Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP1664/WPJ.06/2013 tanggal 31 Oktober 2013,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tanggal 03 Juni 2013 untukTahun Pajak 2002, atas nama PT Nusa Pusaka Kencana, NPWP 01.221.953.1072.000, beralamat di JI.

Sehingga menurutPemohon Banding perhitungan PPh Pasal 26 yang seharusnya terutanguntuk Tahun Pajak 2002 adalah sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak Rp . PPh Pasal 26 Terutang Rp . Kredit Pajak Rp . PPh Kurang/(Lebih) Bayar Rp =* Sanksi Administrasi Rp .

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sangattidak setuju dengan pendapat Majelis dalam putusannya halaman 135sampai dengan halaman 137, yang menyebutkan :Terkait dengan Formalitas penerbitan Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPenghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tanggal 03 Juni 2013untuk Tahun Pajak 2002Bahwa terbukti Terbanding menerbitkan Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/02/072/13 tanggal 03Juni 2013 Tahun Pajak 2002 sebesar

Keputusan Keberatan diproses danditerbitkan sesuai dengan Pasal 26 UU KUP. Hal ini telah dipertegasoleh Prof Dr Yusril Inza Mahendra S.H MSc (Bukti P04) dan Dr.Margarito S.H.

Putusan Nomor 2512/B/PK/Pjk/2020Penghasilan Pasal 26 ayat (4) (Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4)) Nomor 00015/246/1 1/081/16,tanggal 30 November 2016, untuk Masa Pajak Januari sampai denganDesember 2011:3.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00137/KEB/WPJ.07/2018, tanggal 16 Januari 2018,tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak danGas Bumi Masa Pajak JanuariDesember 2011 Nomor00015/246/11/081/16, tanggal 30 November 2016, atas nama BUTChevron Siak Inc., NPWP 01.070.504.4081.000, beralamat diSentral Senayan Lantai 11 Nomor 8, Jalan Asia Afrika, Gelora,Halaman 3 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi MasaPajak JanuariDesember 2011 Nomor 00015/246/11/081/16,tanggal 30 November 2016, atas nama BUT Chevron Siak Inc.

26 ayat (4) Minyak dan Gas Bumi Masa PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa karenanya yangmenjadi objek sengketa berupa Koreksi atas Dasar Pengenaan PajakPajak Penghasilan Pasal 26 ayat (4) Masa Pajak JanuariDesember2011 sebesar USD 41,726.00 yang telah dipertimbangkanberdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukum serta diputusdengan kesimpulan tidak dipertahankan oleh Majelis Hakim sudahtepat dan benar.

Putusan Nomor 2115 B/PK/Pjk/2019e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut SKPKBRp.1.286.455.040,00;e Bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang masih harus dibayar menurut WPRp.

26 Masa Pajak November 2005 #Nomor00010/204/05/028/13 tanggal 24 September 2013, atas nama PT LayarSentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000, alamat Jalan Majapahit 34Nomor 3032, Petojo Selatan, Jakarta Pusat 10160, sehingga dihitungkembali menjadi sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak Rp60.348.000,00PPh Pasal 26 Terutang Rp12.069.600,00Kredit Pajak Rp 0,00PPh Kurang (lebih) Bayar Rp12.069.600,00Sanksi Administrasi Kenaikan Pasal 13(3) KUP Rp12.069.600,00Jumlah yang masih harus dibayar Rp24.139.200,00Menimbang

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP1678/WPJ.06/2014 tanggal 21 Oktober 2014 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak November 2005Nomor 00010/204/05/028/13 tanggal 24 September 2013, atasnama PT Layar Sentosa Shipping, NPWP 01.385.991.3028.000,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi Objek PPh Pasal 26 Masa Pajak November2005 sebesar Rp3.155.789.600,00; yang tidak dipertahankan olehMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap

Putusan Nomor 2115 B/PK/Pjk/2019Pajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp24.139.200,00; dengan perincian sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak : 60.348.000,00PPh Pasal 26 Terutang , 12.069.600,00. .

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88268/PP/M.XVIA/13/2017, tanggal 31 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Pemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PPh Pasal 26 yang kurangbayar menurut Pemohon Banding seharusnya menjadi

NIHIL denganperincian sebagai berikut: Keterangan Jumlah (Rp) Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfm SPT) 23.106.226.570 Koreksi Pemeriksa ("Sengketa"):fees yang dianggap sebagai dividen terselubung1.

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku (a) Surat KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1809/WPJ.19/2015 tanggal 8Oktober 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Pasal 26 dan (b) Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Juli 2009Halaman 3 dari 9 halaman.

Putusan Nomor 2049/B/PK/Pjk/2018Nomor: 00001/204/09/091/14 tanggal 22 Juli 2014, dengan segalaakibat hukumnya;Menetapkan bahwa perhitungan perpajakan Pajak Penghasilan Pasal26 Masa Pajak Juli 2009 Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagaiberikut:Penghasilan Kena Pajak PPh Pasal 26 (cfmSKP dan KEP Keberatan)Koreksi PemeriksaDPP PPh Pasal 26 atas pembayaranmanagement service fees yang dianggapsebagai dividen terselubungJumlah Penghasilan Kena Pajak cfmPemohon BandingPPh terutangKredit PajakPajak yang

26 (cfm SPT)23.106.226.570 Koreksi Pemeriksa :DPP PPh Pasal 26 atas pembayaran management services feesyang dianggap sebagai dividen terselubung(23.106.226.570) Jumlah Penghasilan Kena Pajak cfm SKP PPh Terutang Kredit Pajak Pajak yang tidak/kurang dibayar Sanksi Administrasi Jumlah PPh yang masih harus dibayar O;O;O1 O;oO Halaman 6 dari 9 halaman.

26 Masa Pajak Juni2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 1.076.363.340 538.181.6c. Kredit Pajak 538.181.670 538.181.6d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 538.181.670e. Sanksi Administrasi 258.327.202f.

26 Nomor 00006/204/14/511/16tanggal 18 Juli 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001, denganalamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu, Semarang, 50151,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak sel eterPPh Pasal 26 yang terutang 540.636.189,00Kredit Pajak 538.181.670,00Pajak yang tidak/kurang bayar 2.454.519,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.178.169,00Jumlah PPh yang masih harus dibayar

Putusan Nomor 2081/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00006/204/14/511/16 tanggal18 Juli 2016 Masa Pajak Juni 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001,dengan alamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu,Semarang, 50151, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp538.181.670,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa selanjutnya, atas SKPKB PPh Pasal 26 Nomor 00003/204/04/073/13tanggal 23 Mei 2013 tersebut, Pemohon Banding mengajukan PermohonanKeberatan melalui surat Pemohon Banding Nomor 1281/JKT/ISJKPPMTO/VIII/13 tanggal 15 Agustus 2013 yang diterima oleh KPP Madya JakartaPusat pada tanggal 20 Agustus 2013;.

alasanHalaman 3 dari 51 halaman Putusan Nomor 1239/B/PK/PJK/2015dalam rangka pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember 2012 dengan pajak kurang dibayarsebesar Rp.9.464.722.804,00 ditambah dengan sanksi administrasi sebesarRp.4.543.066.946,00, sehingga terdapat jumlah keseluruhan PPh Pasal 26yang masih harus dibayar menurut SKPKB PPh Pasal 26 sebesarRp14.007.789.750,00, dengan alasanalasan dan penjelasan sebagai berikut:1.

26 tersebut berdasarkan kepada PutusanMahkamah Agung Nomor 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18 Desember2012.

Pasal 26 Tahun Pajak 2004 Nomor: 00003/204/04/073/13tanggal 23 Mei 2013 , atas nama: PT.Indo Sepadan Jaya, NPWP: 01.221.933.3073.000, beralamat di Jalan M.H.

26 danPenghasilan berdasarkan pembukuan akhir tahun (lihat hal 470 putusanMA poin Ad 3).

Putusan Nomor 1468/B/PK/Pjk/2018 Bahwa perhitungan PPH Pasal 26 masa pajak Februari 2010, menurutPemohon Banding adalah sebagai berikut:DPP PPh Pasal 26 Rp 263.758.974PPh Terutang Rp 9.585.087Kredit Pajak Rp 9.585.087PPh Kurang Bayar Rp 0Sanksi Administrasi Bunga Rp 0Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp 0 Bahwa berdasarkan kesimpulan ini, maka kami mengajukan permohonankepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Pajak untuk mengabulkanseluruh permohonan banding Pemohon Banding;Menimbang, bahwa atas

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu alasan butir A mengenai Aspek Formal tentangjangka waktu yang berkaitan dengan administrasi proses penyelesaianperkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan, sedangkanalasan butir B mengenai Aspek Material tentang substansi yaitu KoreksiPPh Pasal 26 yang Terutang sebesar Rp.43.166.708,00; Masa PajakHalaman 4 dari 8 halaman.

26 Masa Pajak Februari2014 yang seharusnya adalah sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.

PPh Pasal 26 yang terutang 973.507.368 486.753.c. Kredit Pajak 486.753.684 486.753.d. Pajak yang tidak/kurang dibayar 486.753.6384e. Sanksi Administrasi 233.641.768f.

26 Nomor 00002/204/14/511/16tanggal 18 Juli 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001, denganalamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu, Semarang, 50151,sehingga pajak dihitung kembali sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak BR 4.867.586.640,0p 0PPh Pasal 26 yang terutang 489.779.866,00Kredit Pajak 486.753.684,00Pajak yang tidak/kurang bayar 3.026.182,00Sanksi administrasi:Bunga Pasal 13 (2) KUP 1.452.567,00Jumlah PPh yang

Putusan Nomor 2078/B/PK/Pjk/2019keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Penghasilan Pasal 26 Nomor 00002/204/14/511/16 tanggal18 Juli 2016 Masa Pajak Februari 2014, atas nama PT SemarangAutocomp Manufacturing Indonesia, NPWP 01.869.469.5511.001,dengan alamat di Jalan Walisongo Km. 9.8, Tugurejo, Tugu,Semarang, 50151 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Koreksi PPh Pasal 26 yang terutang sebesarRp486.753.684,00 akibat perbedaan tarif PPh Pasal 26 yang menurutHalaman 4 dari 8 halaman.