Ditemukan 129104 data
Urut Berdasarkan
Putus : 16-09-2008 — Upload : 11-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 203K/TUN/2008 Tanggal 16 September 2008 — MUHAMMAD TAUFIQ, S.Pd ; BUPATI BANYUMAS
165 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
165 — 111 — Berkekuatan Hukum Tetap
Negeri Sipil atas nama Sdr.
Surat Keputusan Bupati Banyumas (Tergugat) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atasnama Penggugat, ternyata dalam konsideran keputusannya, adalah hanyamempertimbangkan tentang besarnya ancaman hukuman penjara Pasal 294Hal. 2 dari 7 hal.
menerbitkan obyeksengketa tidak mempertimbangkan prestasi kerja Penggugat, mengingatPenggugat telah mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 1991dan telah dapat menunjukkan prestasi kerja yang baik sehingga Penggugattelah dinaikkan pangkatnya dari Penata Muda (Gol.
;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan BupatiBanyumas No. 888/044/2007 tanggal 24 Maret 2007 tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Sadr.Muhammad Taufig, S.Pd.
Bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat telah banyak jasajasanya kepadaPemerintah selama mengabdi sebagai Pegawai Negeri Sipil kepadaPemerintah sebagaimana suratsurat bukti yang telah diajukan olehHal. 5 dari 7 hal. Put.
Putus : 09-07-2008 — Upload : 25-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 304K/TUN/2006 Tanggal 9 Juli 2008 — KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) ; Dra. St. SAUDAH SIAUTA
58 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 18-01-2008 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 492K/TUN/2001 Tanggal 18 Januari 2008 — M. BAKHTIAR ; vs. MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 03-05-2006 — Upload : 21-11-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16P/HUM/2003 Tanggal 3 Mei 2006 — Ir. H. Achmad Mawardi ; Drs. Noor Arifin ; Drs. H. Syahmuddin Abdullah ; Menteri Keuangan Republik Indonesia
70 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 12-08-2008 — Upload : 02-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 398K/TUN/2007 Tanggal 12 Agustus 2008 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. LA ADA
103 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
103 — 89 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-03-2007 — Upload : 29-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 392K/TUN/2005 Tanggal 21 Maret 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN NEGARA ; vs. DAHLAN
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-12-2006 — Upload : 22-12-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 191K/TUN/2005 Tanggal 6 Desember 2006 — MOH. TATA TAOFIK ; BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
133 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
133 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-06-2007 — Upload : 16-12-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 424K/TUN/2006 Tanggal 14 Juni 2007 — BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK) ; vs. ACHMADSYAH
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 06-07-2006 — Upload : 09-06-2008
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 327/K/2003 Tanggal 6 Juli 2006 — TRI HARDINI AGUSTINAH ; Vs. BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN (BAPEK)
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-02-2008 — Upload : 17-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 97K/TUN/2006 Tanggal 14 Februari 2008 — SUSILO ; vs. GUBERNUR JAWA TIMUR
118 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
118 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
negeri sipil daerah yangditugaskan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Sehingga kesan adanya rekayasa terhadap kasus penipuantenaga kerja/calon pegawai negeri sipil dengan tersangka/terdakwa : Sdr.Susilo (in casu : Penggugat) nampak jelas adanya;Bahwa pada tingkat penyidikan sebagai Pelapor adalah : Sdr. SlametMulyono dan Hendro, padahal secara materiil kedudukan Slamet Mulyonodan Hendro adalah sebagai penghimpun dan menerima titipan dana dari 10(sepuluh) orang calon tenaga kerja/calon pegawai negeri sipil yang maumencari kerja di Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya.
Masingmasingmenerima titipan 5 (lima) orang calon pegawai negeri sipil dengan rincian :Sdr. Hendro menerima titipan 5 (lima) orang, yaitu : Sdr. Eko Pramono, dkkdan Sdr. Slamet Mulyono menerima titipan 5 (lima) orang, yaitu dari SdriYuliana dkk;Bahwa selanjutnya setelah Sdr. Slamet Mulyono dan Sdr. Hendromenerima titipan dari kesepuluh calon pegawai negeri sipil tersebut,kemudian diserahkan kepada Sdr. Susilo (in casu : Penggugat) dan dari Sadr.Susilo diserahkan kepada Sdr.
negeri sipil di lingkungan Rumah Sakit Umum Dr.
No. 97 K/TUN/20062004 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PegawaiNegeri Sipil tanggal 27 September 2004;Memulihkan nama baik, mengembalikan hakhak serta kedudukan,harkat dan martabat Penggugat sebagai pegawai negeri sipil daerahPropinsi Jawa Timur di Rumah Sakit Umum Daerah Dr.
Register : 13-06-2023 — Putus : 04-10-2023 — Upload : 30-10-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 300 K/TUN/2023 Tanggal 4 Oktober 2023 — KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
71 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA TIM PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TAHUN 2021 VS YUDHA AGUNG PRATAMA, M.Sc;;
Register : 10-02-2014 — Putus : 17-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN PURWOREJO Nomor 04/Pid.Sus/2014/PN.Pwr Tanggal 17 Februari 2014 — MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN
46 — 9
46 — 9
Menyatakan terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG MELANGGAR LARANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 86 AYAT (3) Undang-Undang Republik Indonesia No.8 Tahun 2012; ---2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd. binti YASIRUN oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 1 (SATU) Bulan ; -----------------------3.
MUSLIKHAH ; ----------------------------------------------------------------------------- Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil No P172023 An. MUSLIKHAH, S.Pd ; ------------------------------------------------------------------------------------ 1 (satu) bendel fotocopy Skep An. MUSLIKHAH, S.Pd ; ----------------------Tetap terlampir dalam berkas perkara ; -------------------------------------------------6.
Gamblok RT. 01 RW. 01 Desa KalijambeKecamatan Bener Kabupaten Purworejo ; Agama 1S) SU essere neerneneee nersPekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) ; Terdakwa tidak dilakukan penahanan ; "Terdakwa memilin tidak menggunakan haknya di persidangan untukdidampingi Penasihat Hukum ; 2290222 non en nono nen nn nePENGADILAN NEGERI tersebut ; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara pidana terdakwa ; Telah mendengar keterangan para saksi di persidangan ; Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan
Terdakwa MUSLIKHAH, S.Pd binti YASIRUN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana : Pegawai Negeri Sipil yang MelanggarLarangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal86 Ayat (3). sebagaimana diatur dan diancam dalamPasal 278 Undangundang RI No 8 Tahun 2012 tentangPemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD dalamsurat dakwaan kami ;.
MUSLIKHA ; Dikembalikan kepada terdakwa ; e 1 (satu) keping CD rekaman kegiatan ; Fotocopy kartu PNS Elektronik (KPE) Nomor 196910262005012004 An.MUSLIKHAH ;; 222222222 2 22222 one Fotocopy Kartu Pegawai Negeri Sipil No P172023 An. MUSLIKHAH, S.Pd ;1 (satu) bendel fotocopy Skep An. MUSLIKHA, S.Pd ; Tetap terlampir dalam berkas perkara ; 5.
Purworejo, atau setidaktidaknya pada tempat tertentu yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purworejo, Pegawai negeri Sipil, AnggotaTentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, KepalaDesa, dan Perangkat Desa yang Melanggar Larangan sebagaimana yangdimaksud dalam pasal 86 Ayat (3) perbuatan terdakwa dilakukan dengan caraSEHAGal DEPIKUL : ~~~ nnn nn nnn meen nin neni nnn nonmnnnnanannnnannnnannsmmnnmnewana ene nnn Bahwa sebelumnya Calon Legislatif (CALEG) yang
Putus : 10-05-2007 — Upload : 23-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 107K/TUN/2004 Tanggal 10 Mei 2007 — SOEJOED PRIJORAHARDJO ; vs. BUPATI TULUNGAGUNG
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 20-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156K/TUN/2008 Tanggal 20 Agustus 2008 — ASTRID DINA MARIANA ; vs. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-08-2008 — Upload : 18-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 159K/TUN/2008 Tanggal 21 Agustus 2008 — NURLINA, ; vs. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
74 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tahun 1983 2589 — 455
- Tentang : Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Peraturan PemerintahMenetapkanwePRESIDENREPUBLIK INDONESIA2Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang WewenangPengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai NegeriSipil (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 26, TambahanLembaran Negara Nomor 3058);Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 tentangKeanggotaan Pegawai Negeri Sipil Dalam Partai Politik danGolongan Karya;Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang PeraturanDisiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980Nomor 50, Tambahan
Pegawai Negeri Sipil adalahPegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor8 Tahun 1974;Yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipil yaitu(a) Pegawai Bulanan di samping pensiun;(b) Pegawai Bank milik Negara;(c) Pegawai Badan Usaha milik Negara;(d) Pegawai Bank milik Daerah;(e) Pegawai Badan Usaha milik Daerah;(f) Kepala Desa, Perangkat Desa, dan petugas yang menyelenggarakanurusan pemerintahan di Desa;kL2.Sea AS eS SPPejabat adalahMenteri;Jaksa Agung;Pimpinan Lembaga Pemerintah
memperhatikan dengan seksama alasanalasan yang dikemukakan dalamsurat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yangbersangkutan.Apabila alasanalasan dan syaratsyarat yang dikemukakan dalam permintaan izintersebut kurang meyakinkan, maka Pejabat harus meminta keterangan tambahandari isteri1 Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin atau dari pihaklain yang dipandang dapat memberikan keterangan yang meyakinkan.Sebelum mengambil keputusan, Pejabat memanggil Pegawai
kewajibannya sebagai ister1;isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;atauisteri tidak dapat melahirkan keturunan.Syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ialaha.b.ada persetujuan tertulis dari isteri;Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yangcukup untuk membiayai lebih dari seorang isteri dan anak anaknya yangdibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; danada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan
Untuk dapat melaksanakankewajiban yang demikian itu, maka kehidupan Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang olehkehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalammelaksanakan tugasnya tidak akan banyak terganggu oleh masalahmasalah dalamkeluarganya.Sehubungan dengan contoh dan keteladanan yang harus diberikan oleh Pegawai NegeriSipil kepada bawahan dan masyarakat, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankanketentuan disiplin yang tinggi.Untuk melakukan perkawinan dan perceraian
Putus : 27-10-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 991 K/Pdt/2009 Tanggal 27 Oktober 2010 — KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DK.
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL, DK.
KETUA KOPERASI PEGAWAI NEGERI SIPIL "SejahteraAdhiguna", Kanwil Badan Pertanahan Nasional ProvinsiSulawesi Selatan, bertempat tinggal di Jalan CendrawasihNo. 267 Makassar ;2.
Peraturan Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tahun 1990 4284 — 996
- Tentang : Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
Register : 30-10-2018 — Putus : 28-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN JAMBI Nomor 125/Pdt.G/2018/PN Jmb Tanggal 28 Nopember 2018 — Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
48 — 17
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADIL
48 — 17
Penggugat:
Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi
Tergugat:
PADILA alias PADILPENETAPANNomor 125/PDT.G/2018/PN Jmb.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksa dan mengadiliperkaraperkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanPenetapan atas Gugatan:Koperasi Pegawai Negeri Sipil Kantor Gubernur Jambi, tempatkedudukan Rt 01, Kelurahan Ulu Gedong, KecamatanDanau Teluk, Kota Jambi dalam hal ini memberikankuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Advokat yangberkantor di JI. P.
Register : 04-01-2012 — Putus : 06-02-2012 — Upload : 13-06-2012
Putusan PA GARUT Nomor 17/Pdt.G/2012/PA.GRT Tanggal 6 Februari 2012 — PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ;
Lawan;
TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;
22 — 13
22 — 13
PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Penggugat ; Lawan; TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Garut. Disebut sebagai Tergugat ;