Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 dijelaskanapa yang dimaksud dengan Kekerasan Psikis adalah Perbuatan yangmengakibatkan ketakutan, hilanqnya rasa percaya diri, hilanqnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang, semua hal yang disyaratkan oleh pasal terpenuhi oleh keadaan yang dialami oleh Penggugat danbeserta alasanalasan yang dipaparkan di atas terlebih lagi halhal yangPenggugat terangkan pada Poin 9 dan 10 di atas;Bahwa adapun unsurunsur dari pelantaran

rumah tangga dalam Pasal 5Undangundang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PenghapusanKekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi oleh keadaan yangdialami Penggugat, seperti yang telah Penggugat paparkan dalam poin14, 15 dan 21, dimana Tergugat sering meninggalkan Penggugat tanpapemberitahuan terlebin dahulu kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah26.Py.28.2o.memberikan kabar selama meninggalkan Penggugat, dan juga Tergugattidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan pada saatPenggugat sakit dan

lain dalam lingkup rumah tangga;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menelantarkan orang laindalam lingkup rumah tangga sesuai pasal 9 ayat (1) UndangUndang Nomor 23tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT)adalah setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga,pada hal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajidb memberikan kehidupan, perawatan, melindungi ataupemeliharaan kepada orang tersebut;Menimbang, bahwa Pelantaran

rumah tangga adalah seseorang yangmenelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, pada hal menurut hukumyang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajibmemberikan kehidupan, perawatan melindungi atau memeliharaan kepadaorang tersebut yakni istri dan anak,.Menimbang, bahwa dalam persdiangan para saksi dan Terdakwamenerangkan Bahwa terdakwa adalah suami korban SAMARA KADIR yangmenikah di Desa Sabale Kecamatan Makean Kabupaten Halmahera Selatan diRumah orang Tua yang telah tercatat

Bahwa terhadap posita nomor 5 huruf j, bahwa benar Termohonmembuat laporan ke propam Polres XX, hal ini dikarenakan Pemohontidak melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah baikkepada Termohon maupun anaknya selama pisah rumah tersebut,sehingga Termohon membuat laporan pelantaran rumah tangga kePropam Polres XXX, hingga akhirnya Pemohon mendapatkanhukuman disiplin dari kesatuan tempat Pemohon bekerja.10.

sehingga jelas tidak ada itikad baik dari pemohon untuk memperbaikirumah tangga tersebut walapun termohon berusaha untukmemperbaikinya karena termohon masih mencintai, menyayangipemohon dan berusaha mempertahankan rumah tangga ini.Bahwa, benar posita nomor 5 huruf (j), teremohon membuat laporan kepropam Polres Tanjab Timur, hal ini dikarenakan pemohon tidakmelaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah baik kepadatermohon maupun anaknya selama pisah rumah tersebut, sehinggatermohon membuat laporan pelantaran

rumah tangga ke PropamPolres Tanjab Timur hingga akhirnya pemohon mendapatkan hukumandisiplin dari kesatuan tempat pemohon bekerja;Bahwa, benar posita nomor 5 huruf (k), termohon tidak hidup bersamalebih kurang 2 tahun dan sering sekali tidak diberikan nafkah daripemohon yang tentunya melanggar Pasal 26 ayat (3) Perkap No. 9Tahun 2010 yang telah diubah Perkap No. 6 Tahun 2018 tentangPerubahan atas Perkap No. 9 Tahun 2010 tentang tata cara pengajuanperkawinan, rujuk dan peceraian yang intinya menyatakan