Perubahan susunan pengurus;

4. Menetapkan bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

5. Menetapkan pemanggilan RUPSLB dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah penetapan ini dan pemanggilan RUPSLB dilakukan dalam jangka waktu paling

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PT.

RUPSLB adalah untuk penambahan modaldasar dan/atau penambahan modal ditempatkan/disetor yang semulamodal dasar pada perseroan senilai Rp.4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ditambahkan sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)sehingga jumlah keseluruhan modal dasar nantinya adalah sebesarRp.7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah), selain dari pada itu penambahanmodal ditempatkan/disetor yang semula sebesar Rp.1.000.000.000, (Satumilyar rupiah) ditambahkan sebesar Rp.3.675.146.520, (tiga milyar

enamratus tujuh puluh lima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus duapuluh rupiah) sehingga jumlah keseluruhan modal yang ditempatkan/disetornantinya adalah Rp.4.675.146.520, (empat milyar enam ratus tujuh puluhlima juta seratus empat puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah)oleh karenanya beralasan secara hukum Permohonan Pemohon untukmelakukan Pemanggilan RUPSLB dapat diterima;Bahwa kemudian selain daripada penambahan modal dasar dan/atau modalditempatkan/disetor tersebut maka akan dilakukan

Perintah yang mewajibkan Direksi dan/atau Dewan Komisaris untukhadir dalam RUPS;Bahwa setelah Pemohon berkalikali mengundang Termohon selaku PemilikSaham untuk melaksanakan RUPSLB guna melakukan penambahan modaldan atau penambahan modal yang ditempatkan/disetor akan tetapi tidakadanya respon yang positif dari Termohon, maka sungguh patut danberalasan hukum Pemohon menduga Termohon tidak akan hadir kembaliwalaupun Pemohon telah melakukan Pemanggilan RUPSLB berdasarkanIzin pengadilan;Bahwa berdasarkan

RUPSLB adalah untuk penambahanmodal dasar dan/atau penambahan modal ditempatkan/disetor yang semulamodal dasar pada perseroan senilai Rp.4.000.000.000, (empat milyarrupiah) ditambahkan sebesar Rp.3.000.000.000, (tiga milyar rupiah)sehingga jumlah keseluruhan modal dasar nantinya adalah sebesarRp.7.000.000.000, (tujuh milyar rupiah), selain dari pada itu penambahanmodal ditempatkan/disetor yang semula sebesar Rp.1.000.000.000, (Satumilyar rupiah) ditambahkan sebesar Rp.3.675.146.520, (tiga milyar

Utr.dengan P4c telah melakukan pemanggilan kepada Termohon , Termohon IIdan Termohon III untuk menghadiri RUPS akan tetapi tidak memenuhi quorum,sehingga Pemohon mengajukan permohonn ini untuk mendapat penetapanmengundang para pemilik saham, direksi dan komisaris menyelenggarakanRUPSLB Perseroan P.T Elesgo HDM Asia;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka cukupberalasan jika Hakim mengabulkan permohonan Pemohon tersebut memberiizin untuk melakukan pemanggilan RUPSLB PT.

Perubahan susunan pengurus;

4. Menetapkan bahwa RUPSLB dapat dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan adalah sah jika disetujui paling sedikit (tiga perempat) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan;

5. Menetapkan pemanggilan RUPSLB dilakukan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah penetapan ini dan pemanggilan RUPSLB dilakukan dalam jangka waktu paling

Menetapkan pemanggilan RUPSLB dilakukan paling lambat 21 (dua puluhsatu) hari setelah penetapan ini dan pemanggilan RUPSLB dilakukandalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPSLB diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilandan tanggal RUPSLB;.

Aurelia Supardi selaku Direktur PT Aneka Nusantara Internasional sebagai Ketua/Pimpinan RUPSLB;

Permintaan data Laporan Keuangan PT GHF ARGO MANDIRI tidak terkecuali dalam hal ini Audit Perusahaan;

1. Melakukan Pembagian Deviden Perusahaan;
2. Melakukan perubahan Direksi;
3. Melakukan Perubahan atas saham;

1. Memerintahkan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima ;

1. Menghukum Pemohon untuk

RUPSLB dariDireksi Termohon;Bahwa oleh karena tidak adanya pemanggilan RUPSLB oleh DireksiTermohon, maka sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT,Pemohon kemudian mengajukan permintaan penyelenggaraan RUPSLBkepada Dewan Komisaris Termohon, sebagaimana termuat dalam SuratNomor 025/LindaSPH/III/2020, tanggal 16 Maret 2020, yang dikirimkanoleh Pemohon melalui surat tercatat dan telah diterima oleh KomisarisTermohon pada tanggal 18 Maret 2020.Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (6) huruf a UUPT

Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud padaayat (2) huruf a diajukan kembali kepada Dewan Komisaris; atau.Bahwa oleh karena Dewan Komisaris dari Termohon telah menerima surattersebut tanggal 18 Maret 2020, maka Dewan Komisaris Termohon wajibmelakukan pemanggilan RUPSLB paling lambat 15 (lima belas) hari setelahsurat tersebut diterima atau paling lambat tanggal 3 April 2020sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT.Selengkapnya ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT, berbunyi

Namun padafaktanya Pemohon tidak pernah meminta kepada Komisaris Termohonuntuk melakukan pemanggilan RUPS sebelum Pemohon melakukanPermohonan Perkara a quo;Bahwa oleh karena Pemohon melalui suratnya No.025/LindaSPH/III/2020, tidak pernah meminta kepada Komisaris Termohon untukmelakukan pemanggilan RUPSLB, namun justru) meminta DireksiTermohon untuk melakukan pemanggilan RUPSLB, maka jelas dan tidakterbantahkan berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU PT jo.

Pasal 79ayat (7) UU PT, ditujukan kepada Komisaris namun justru meminta Direksimelakukan pemanggilan RUPSLB; Sebagaimana Termohon kutip berikutint:Jakarta, 16 Maret 2020No.021/LindaSPH/III/2020Kepada Yih.PT Semar KencanaJalan Desa Kadungmanggu, Rt.002 Rw.001,Kadumanggu, Babakan MadangKabupaten Bogor, Jawa baratU.p.: Yih.

Baopak Hendri Djiafar KomisarisHalaman 13 dari 25 Penetapan Nomor 762/Pdt.P/2020/PN CbiPerihal : Permintaan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa (RUPSLB) PT Semar KencanaDengan hormat,Sesuai permintaan ketentuan Pasal 79 ayat (7) UUPT kami meminta agarDireksi Perseroan segera melakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangkawaktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPSLB tersebut.Catatan:Penebalan dan garisbawah oleh Termohon.26.

>MENETAPKAN:

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruh dengan verstek;

3. Menetapkan sah terhadap Surat Permohonan RUPSLB PT Garishindo Buana Finance Indonesia yang diajukan Pemohon kepada Direksi Perseroan tertanggal 20 Januari 2023 dan Komisaris Perseroan tertanggal 9 Februari 2023;

4. Menetapkan untuk memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan

RUPSLB Perseroan, dengan agenda rapat sebagai berikut:

1. Pembagian saham sebanyak 62.500 (enam puluh dua ribu lima ratus) lembar saham atas nama Bapak Probosutedjo (Almarhum) di PT.

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Para Pemohon untuk menetapkan tanggal RUPSLB dan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB PT Prima Karya Maritim yang bertempat di Kantor PT.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Pemohon selaku salah satu pemegang saham Perseroan untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB Pertama, Kedua dan Ketiga Perseroan dengan agenda :

• Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon) yaitu sebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yang ditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo Energi;
• Menandatangani dokumen-dokumen

Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 79 ayat 2 huruf a UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Pemohon jugatelah mengirimkan surat permintaan kepada Direksi Perseroan untukmenyelenggarakan RUPSLB Perseroan berdasarkan surat tanggal 22Agustus 2017 nomor 002/LGL/TML/VIII/2017, tetapi Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan RUPSLB dalam jangka waktu 15 hari terhitung sejaktanggal permintaan penyelenggaraan RUPSLB diterima;11.

Memberikan ijin kepada Pemohon selaku salah satu pemegang sahamPerseroan untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB Pertama, Keduadan Ketiga Perseroan dengan agenda :a. Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon)yaitu sebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo Energi;b. Menandatangani dokumendokumen yang berhubungan denganpenjualan saham tersebut.3.

Utr.PNJUPDTFR06/Rev 00setelah tanggal pemanggilan RUPSLB Pertama diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPSLB Pertama danRUPSLB Kedua yang diselenggarakan paling cepat 10 hari dan paling lambat21 hari setelan RUPSLB Pertama dilangsungkan, tidak memenuhi kuorum;4. Menetapkan biaya permohonan ini menurut hukum.Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Cq.

RUPSLB Pertama diadakan dengan tidak memperhitungkanHalaman 20 dari 22 Hal.

Memberikan ijin kepada Pemohon selaku salah satu pemegang sahamPerseroan untuk melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB Pertama, Keduadan Ketiga Perseroan dengan agenda : Persetujuan penjualan saham PT Tekindo Mining Lestari (Pemohon)yaitu sebanyak 99.000 saham atau sebesar 30 % dari seluruh saham yangditempatkan dan disetor dalam Perseroan kepada PT Tekindo Energi; Menandatangani dokumendokumen yang berhubungan denganpenjualan saham tersebut.3.

M E N E T A PK A N :

• Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
• Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menyelenggarakan pemanggilan RUPS sendiri;
• Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan RUPSLB, kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau Anggaran Dasar

Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7),pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPS dapat mengajukanpermohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputitempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadaPemohon melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebutPemohon untuk selanjutnya mengajukan permintaan penyelenggaraan RapatUmum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kepada Ketua Pengadilann.Negeri Surabaya untuk dapat menetapkan pemberian izin kepada Pemohonmelakukan sendiri pemanggilan

RUPSLB tersebut.Halhal tersebut menjadi dasar oleh Pemohon untuk mengajukan permohonan ini.Adapun mata acara RUPSLB sebagai berikut:a.

dengan tidak beritikad baik dan terbukti pengurusan perseroantidak dijalankan sesuai dengan prinsip Fiduciary Duty serta agar mencegah kerugianPerseroan PT Lamin Aspalindo Tiga lebih lanjut, maka mohon kiranya Hakim yangmemeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenanuntuk menetapkan sebagai berikut :1.Mengabulkan permohonan Pemohon, untuk diberikan Penetapan Pemberian Izinuntuk Menyelenggarakan Pemanggilan RUPS sendiri;Menetapkan bentuk RUPS yaitu RUPSLB, jangka waktu pemanggilan

RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, Sesuai dengan atau tanpaterikat pada ketentuan UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas atau Anggaran Dasar PT Lamin Aspalindo Tiga dengan mata acaraRUPSLB sebagai berikut:10a.

RUPSLB,kuorum kehadiran, dan/atau ketentuan tentang persyaratan pengambilankeputusan RUPSLB, serta penunjukan pimpinan rapat, sesuai dengan atautanpa terikat pada ketentuan Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas atau Anggaran Dasar PT.

Nomor 2000 K/Pdt/2013yang tidak patut serta melanggar hukum dan menghilangkan hak Penggugatuntuk turut memberikan suara dalam RUPSLB tersebut sebagai pemegang50% saham Tergugat IV;Perbuatan melawan hukum yang bertujuaan memperoleh kontrol penuh atasTergugat IV, diawali oleh Tergugat sebagai Direktur Utama Tergugat IV,dengan melakukan pemanggilan RUPSLB 25 Juli 2011 (bukti P1) danRUPSLB Kedua 5 Agustus 2011 (bukti P2) sebanyak dua kali pada tanggal9 Juli 2011 (bukti P3) dan tanggal 28 Juli 2011 (bukti

Pemanggilan RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011melalui Surat Kabar Harian Terbit adalah perbuatan melawan hukum olehTergugat mengingat pemanggilan melalui Surat Kabar Indonesia tidak patut,karena Penggugat yang berkedudukan di Republik Korea tidak dapatmengakses Surat Kabar tersebut, dan pemberitahuan untuk penyelenggaraanRUPSLB tersebut tidak pernah dilakukan dengan menggunakan surat tercatatataupun dengan cara lainnya;.

Kyong Hui Kim Komisaris Utama Tergugat Ill, pemegang saham Tergugat IV Fakta terkait perouatan melawan hukum dengan pemanggilan RUPSLB melaluisurat kabar tanggal 9 Juli 2011 dan 28 Juli 2011 dan penyelenggaraan RUPSLBtanggal 25 Juli 2011 dan RUPSLB kedua tanggal 5 Agustus 2011;8.

RUPS menetapkan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukansebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan anggarandasar;12.Bahwa bukannya menyelenggarakan RUPS Tahunan sebagaimanab.diwajibkan oleh UUPT dan menyampaikan Laporan Tahunan dalam RUPSTahunan tersebut, atau setidaknya mengingatkan seluruh pemegang sahammengenai masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang akansegera berakhir, Tergugat sebagai Direktur Utama dari Tergugat IV malahmelakukan pemanggilan RUPSLB dengan caracara

yang tidak patut yangbertujuan agar Penggugat tidak mengetahui serta menentukan mata acararapat secara sepihak untuk kepentingannya sendiri dengan tujuanmenguntungkan dirinya sendiri, dan Tergugat Il dan Tergugat Ill;Pemanggilan RUPSLB 25 Juli 2011 dan RUPSLB Kedua 5 Agustus 2011;13.Tergugat sebagai Direktur Utama Tergugat IV atas inisatifnya sendirimelakukan pemanggilan RUPSLB 25 Juli 2011 (bukti P1) dan RUPSLBKedua 5 Agustus 2011 (bukti P2) sebanyak dua kali, masingmasing padaHal. 10 dari 36 hal

HalHal lain untukkemajuan kita bersama ;Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UU PT No. 40 Th.2007 Direksi wayjibmelaksanakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan dari PEMOHON, akan tetapi dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh UndangUndang tersebut ternyata Direksi PT.PGStidak melaksanakan pemanggilan RUPSLB sebagaimana diminta olehPEMOHON dan DEWAN Komisaris juga tidak melaksanakan pemanggilanRUPSLB PT.

HalHal Lain ;Berdasarkan ketentuan Pasal 79 Ayat (5) UU PT No. 40 Th.2007 Direksi wayjibmelaksanakan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu lambat 15 (lima belas) hariterhitung sejak tanggal permintaan dari PEMOHON, akan tetapi dalam tenggangwaktu yang ditentukan oleh UndangUndang tersebut ternyata Direksi PT.PGStidak melaksanakan pemanggilan RUPSLB sebagaimana diminta olehPEMOHON ;910Bahwa oleh karena telah ternyata dalam tenggang waktu yang ditentukan olehUndangUndang, Direksi atau Dewan Komisaris

PGS tidak maumelaksanakan pemanggilan RUPSLB PT.PGS atas permintaan pertama dankedua dari PEMOHON sebagai pemegang atau pemilik sah 50 % saham PT.PGS, maka berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) UU.PT No. 40 Th. 2007PEMOHON mengajukan permohonan ini kepada Yth.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama: dalam tenggang waktu30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penetapan Pengadilan NegeriSurakarta.Mata acara rapat atau Agenda rapat adalah untuk membicarakan danmemutuskan perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT. PuteraGriya Sentosa (PT.

Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri pemanggilan danmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)PT.Putera Griya Sentosa berkedudukan di Surakarta sesuai ketentuan dalamUndang Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan atauAnggaran Dasar Perseroan dan Penetapan ini dengan syarat :e Bentuk RUPS : yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).e Jangka waktu pemanggilan RUPSLB pertama : dalam tenggang waktu 30(tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal

Corp1227/ESC/XII/2017 Perihal Permohonan Pemanggilan RUPSLB Pada PT. ESCURBAN FOOD STATION seharusnya akan diselenggarakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada Kamis, tanggal 15 Januari 2018;Bahwa Kami telah juga mengirimkan surat panggilan tersebut diatas pada point(6) kepada DIREKSI PT.

ESC URBAN FOODSTATION, berkedudukan di Kabupaten Badung, surat tersebut diterima akantetapi tidak ditindaklanjuti;Bahwa Pada Tanggal 08 Januari 2018 Pemohon menerima, Surat TanggapanPerihal Tanggapan Terhadap Permohonan Pemanggilan RUPSLB PT. ESCURBAN FOOD STATION yang menyatakan bahwa Termohon Il selakuKomisaris PT.

Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara aquo, agar MENETAPKAN untuk diberikan jjin kepada PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB PT. ESC denganagenda yang telah ditentukan sendiri oleh PEMOHON;PERMOHONAN TERMOHON!

Yang Mulia Hakim yang memeriksa Perkara aquo, agar MENETAPKAN untuk diberikan jjin kepada PEMOHONuntuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB PT.

RUPSLB pada PT Esc Urban Food Station sesuaiBukti T.

Menetapkan RUPSLB tersebut harus diselenggarakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan atau diberitahukan kepada Pemohon, dengan jangka waktu pemanggilan RUPSLB tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSLB diadakan, dengan tata cara pemanggilan sesuai ketentuan yang berlaku;5. Menunjuk Ir. H.M. Sayuti, B.Sc., MMA yang bertindak untuk dan atas nama PD. CMJT selaku pemegang saham 90 % PT. CTB sebagai ketua rapat dan Prof. DR.

CTB = selama masapengelolaan;b Meminta pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;c Meminta pertanggungjawaban pengelolaan aset;d Pembahasan mengenai aset dan utangpiutang;4 Menetapkan RUPSLB tersebut harus diselenggarakan dalam waktu palinglambat 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diucapkan atau diberitahukankepada Pemohon, dengan jangka waktu pemanggilan RUPSLB tersebutpaling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPSLB diadakan, dengantata cara pemanggilan sesuai ketentuan yang berlaku;Halaman

pemanggilanRUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat(5) dan ayat (7), pemegang saham yang meminta penyelenggaraan RUPSdapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yangdaerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untukmenetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukan sendiripemanggilan RUPS tersebut.Bahwa berdasarkan dalil permohonan pada angka 3 diatas, maka PengadilanNegeri Jakarta Selatan BERWENANG untuk memeriksa dan menetapkanPemberian Ijin Untuk Melakukan Pemanggilan

RUPSLB PT.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e. Penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat pada ketentuanUndangUndang ini atau anggaran dasar.22.Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pemohon dengan ini mohonPenetapan Pemberian ljin Untuk Melakukan Pemanggilan RUPSLB a quo;IV.

Jangka waktu pemanggilan RUPSLB adalah 7 (tujuh) hari setelahpermohonan ini ditetapkan;d. Kuorum kehadiran sesuai dengan jumlah kepemilikan saham yang hadirpada saat dilakukan RUPSLB;e. Penunjukan ketua rapat sesuai dengan atau tanpa terikat padaketentuan UndangUndang ini atau anggaran dasar.4. Menetapkan jangka waktu pemanggilan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.5. Menetapkan kuorum kehadiran dan/atau ketentuan tentang persyaratanpengambilan keputusan RUPSLB PT. Sandipala Arthaputra.6.

Lumatauw) sudah tidak lagi menjabatsebagai Direktur;3 Bahwa sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan UndangUndang Perseroan Terbatas, pemanggilan RUPSLB harus denganbatas tenggang waktu;Halaman 17 dari 34 Penetapan No. 294/Pdt.P/2013/PN.Jkt.Sel4 Bahwa Pemohon (Vecky A. Lumatauw) telah dengan sengajamelakukan pelanggaran hukum dalam bentuk mengaburkan domisiliperseroan di gedung Bank Artha Graha lantai 8, JI. Jend.

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pemberian izin kepada Pemohon untuk melakukan sendiri Pemanggilan RUPSLB-nya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender sejak Majelis Hakim mengabulkan PPRUPSLB Pemohon dengan agenda;

• Mengubah masa jabatan direksi dan komisaris yang semula 5 tahun menjadi 10 tahun pada Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar PT.

Judex Facti sudah tepat dan benar dalampertimbangan hukumnya dimana berdasarkan dalil penetapan terdapat argumenyang kontadiktif antara pemanggilan RUPSLB yang dilakukan sebanyak 3 (tiga)kali ditambah pemanggilan RUPSLB melalui media massa sebanyak 1 (satu)kali, sehingga totalnya 4 (empat) kali pemanggilan, hal mana melanggarketentuan Pasal 86 ayat (4, 5, 6) UndangUndang No. 40 Tahun 2007, tentangPerseroan Terbatas, dimana permohonan penetapan oleh Perseroan Terbataske Pengadilan dalam rangka RUPSLB

Pemanggilan RUPSLB dengan surat tercatat, yaitu melalui posdan kurir kepada seluruh pemegang saham PT Blue Bird Taxi,yaitu pada tanggal 20042015; danHal 33 dari halaman 81 Put.No.254/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.43.3.b.

Purnomo PrawiroMelalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 KepadaDr. H. Purnomo Prawiro Melalui Pos tanggal 20 April 2015.sesuail asli ;Bukti Pengiriman Pos Surat Pemanggilan RUPSLBTanggal 11 Mei 2015 Kepada Dr. Mintarsih A. LatiefMelalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuai asli ;Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015 KepadaDr. Mintarsih A.

Djokosoetono Melalui Pos tanggal 20Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 MeiApril 2015. sesuai asli ;Bukti Pengiriman Pos Surat Pemanggilan RUPSLB2015 KepadaDjokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuaiTanggal 11 Mei Bayu Priawanasli ;2015Kepada Bayu Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal20 April 2015. sesuai asli ;Bukti Pengiriman Pos Surat Pemanggilan RUPSLB2015 KepadaDjokosoetono Melalui Pos tanggal 20 April 2015. sesuaiSurat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 MeiTanggal 11 Mei Indra = Priawanasli

;2015Kepada Indra Priawan Djokosoetono Melalui Pos tanggal20 April 2015. sesuai asli ;Bukti Pengiriman Pos Surat Pemanggilan RUPSLBTanggal 11 Mei 2015 Kepada PT Ceve Lestiani MelaluiPos tanggal 20 April 2015. sesuai asili ;Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei2015Kepada PT Ceve Lestiani Melalui Pos tanggal 20 AprilSurat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei2015. sesuai asli ;Bukti Pengiriman Pos Surat Pemanggilan RUPSLBTanggal 11 Mei 2015 Kepada Elliana Wibowo MelaluiPos tanggal 20 April 2015. sesuai

Bukti T137b: = Surat Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015Kepada Lani Wibowo Melalui Pos tanggal 20 April 2015.sesuai asli ;155. Bukti T138: Bukti Pemanggilan RUPSLB Tanggal 11 Mei 2015Kepada Seluruh Pemegang Saham PT. Blue Bird TaxiMelalui Iklan Pada Surat Kabar Harian Suara KaryaTerbitan Jakarta Pada Tanggal 20 April 2015. sesuaiasli ;156.

Catur Guna Sejahtera, dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut sebagaimana ketentuanketentuan dalam UndangundangNomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan mata acararapat sebagai berikut :2.1. Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik Tuan HAERULBESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON 1) sebanyak 5 (lima) lembardengan nilai keseluruhan saham sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) kepada Tuan TONY ISKANDAR WIDJAYA;2.2.

langsung/Prinsiple, melainkan hanyasebagai pihak yang dimntakan tanggapannya sesuai dengan Undangundangnomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maka terhadappermintaannya tersebut tidak bisa dipertimbangkan dalam permohonan ini,sehingga haruslah ditolak.Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan dari ParaPemohon tersebut diatas, maka kepada Para Pemohon diberikan ijin untukmenyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Catr Guna Sejahtera, dengan melakukan sendiri pemanggilan

RUPSLB denganagenda sebagaimana diuraikan dalam Petitum Nomor 2 (dua) para pemohon,serta halhal lain yang perlu dibentuk terkait dengan pelaksanaan RUPSLBtersebut.Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 191/Padt.P/2019/PN.PIgMenimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka Hakim PengadilanNegeri Palembang berpendapat bahwa permohonan pemohon cukup beralasanberdasarkan bukti yang cukup serta sah dan tidak bertentangan dengan hukumyang berlaku oleh karena itu. permohonan ini dapat dikabulkan untukseluruhnya.Menimbang

Catur Guna Sejahtera,dengan melakukan sendiri pemanggilan RUPSLB tersebut sebagaimanaketentuanketentuan dalam Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas, dengan mata acara rapat sebagai berikut:2.1. Persetujuan pemindahan hak atas seluruh saham milik Tuan HAERULBESTARI BENGARDI (in casu PEMOHON 1) sebanyak 5 (lima) lembardengan nilai keseluruhan saham sebesar Rp. 100.000.000, (seratusjuta rupiah) kepada Tuan TONY ISKANDAR WIDJAYA;2.2.