Ditemukan 94 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tarigan tahan pembataan perbatasan pembayaran pembetulan pembekalan tagilan togihan tagiran tugiman
Penelusuran terkait : Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak Pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak (stp) Surat tagihan pajak
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3412/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT SURYARAYA LESTARI
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 4 Mei 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.90177/PP/M.XB/99/2017, tanggal 13 Desember 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadapSurat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00300/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembatalan
    KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00543/107/13/007/15 tanggal 1Desember 2015 Masa Pajak November 2013, atas nama PT SuryarayaLestari, NPWP 01.348.787.1007.000, beralamat di Jalan Pulo Ayang RayaBlok OR1 Kawasan Industri Pulogadung, Jatinegara, Cakung, Jakarta Timur13930, sehingga perhitungannya menjadi sebagai berikut: N .
    Putusan Nomor 3412/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00300/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 11-01-2021 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 504 B/PK/PJK/2021
Tanggal 25 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GRAHA GEMILANG;
35 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62867/PP/M.XIIA/99/2015, tanggal 31 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembalidengan petitum gugatan sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP2715/WPJ.11/2014tanggal 24 November 2014 tentang Pengurangan/Pembatalan
    KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/107/11/604/14 tanggal 16 AprilHalaman 1 dari 7 halaman.
    Putusan Nomor 504 B/PK/Pjk/20212014 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Graha Gemilang;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 26 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put62867/PP/M.XIIA/99/2015, tanggal 31 Juli 2015, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP2715/WPJ.11/2014tanggal 24 November 2014 tentang Pengurangan/Pembatalan
    KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Agustus 2011 Nomor 00007/107/11/604/14 tanggal 16 April2014 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak, atas nama PT Graha Gemilang, NPWP 03.082.147.4604.000, JenisUsaha Real Estate, beralamat di Jalan Simpang Darmo Permai Timur IlNomor 05 Putat, Surabaya;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 3 September 2015,kemudian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 20-08-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2117 B/PK/PJK/2018
Tanggal 8 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEIL JEDANG INDONESIA
19 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2117/B/PK/Pjk/2018Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat denganmembatalkan Surat Keputusan Tergugat Nomor: KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembatalan
    KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) HurufC Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015, Nomor:00001/167/15/057/16 tanggal 17 Maret 2016, atas nama Penggugat, NP WP:01.071.816.1057.000, sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadinihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP07546/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2015
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-10-2018 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2261/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 17 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT CHEIL JEDANG INDONESIA
27 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2261/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.89079/PP/M.XB/99/2017, tanggal 22 November 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Mengabulkan seluruhnya permohonan gugatanPenggugat terhadap Surat Keputusan Tergugat Nomor KEP08089/NKEB/IWPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak
    Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP08089/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 8 November 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015,Nomor
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 15-08-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44670/PP/M.XI/99/2013
Tanggal 24 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
104 — 20
  • Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang nomor 18 Tahun2000;bahwa Majelis berkesimpulan menolak gugatan Penggugat; Mengingat Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; MemutuskanMenyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1271/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pembatalan
    KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak atas nama: XXX;
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Gugatan Atas Keputusan
Register : 15-08-2012 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 08-11-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.44675/PP/M.XI/99/2013
Tanggal 24 April 2013 — Penggugat dan Tergugat
99 — 23
  • Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang nomor 18 Tahun2000;bahwa Majelis berkesimpulan menolak gugatan Penggugat; MengingatUndangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini; Memutuskan Menyatakan menolak permohonan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP1271/WPJ.11/2012 tanggal 25 Juli 2012, tentang Pembatalan
    KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak atas nama XXX;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2914 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. GUNUNG SEJAHTERA IBU PERTIWI;
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP: 01.353.297.3.007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00408/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 03 April 2017 tentang Pembatalan
    KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 16-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2886 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TUNAS BARU LAMPUNG, TBK;
38 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00190/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 479 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. MAMUANG;
142 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00510/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 13 Juni 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 113/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT CHEIL JEDANG SUPERFEED
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP02457/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 31 Agustus 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor:00119/107/13/
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3268 B/PK/PJK/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. PERSADA DINAMIKA LESTARI;
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3268/B/PK/Pjk/2018Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, atas namaPenggugat, NPWP 02.313.056.0007.000, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00327/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 6 Maret 2017, tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat
    Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C karena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalampersidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 14-03-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 598/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CEMERLANG ENERGI PERKASA
151 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 598/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00637/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal 11 Agustus 2017 perihal Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf Ckarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 05-10-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2851 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CAKUNG PERMATA NUSA;
25 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00224/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 1 Februari 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari2014
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3429 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TUNAS BARU LAMPUNG TBK;
91 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor: KEP00188/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 14-10-2019 — Putus : 20-11-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4396 B/PK/PJK/2019
Tanggal 20 Nopember 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CG POWER SYSTEMS INDONESIA;
99 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP01323/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 27 April 2017 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00086/107/14/055/16tanggal
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 10-12-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3446/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT CJ FEED JOMBANG VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
167 — 35 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016 untuk Masa Pajak Februari 2014,atas nama Penggugat NPWP 02.192.966.6057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu tidak dapat diterimanya gugatan Penggugatsekarang Pemohon Peninjauan Kembali terhadap Keputusan Tergugatsekarang Termohon Peninjauan Kembali Nomor KEP01663/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang Pembatalan
    KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c karena Permohonan Wajib Pajak terhadap Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor00360/107/14/057/16, tanggal 21 Juli 2016, untuk Masa Pajak Februari2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan,karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukandalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT TUNAS BARU LAMPUNG TBK
30 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2665/B/PK/Pjk/2019a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00162/NKEB/WPJ.07/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-02-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 652 B/PK/PJK/2019
Tanggal 13 Maret 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CEMERLANG ENERGI PERKASA;
36 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 652/B/PK/Pjk/2019NPWP : 02.596.945.2212.001, adalah sudah tepat dan benar denganpertimbangan :a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00639/NKEB/WPJ.02/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-09-2018 — Upload : 12-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1772/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 20 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT FIRMAN KETAUN PERKASA
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya Permohonan gugatan Penggugat(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) atas Surat KeputusanTergugat (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP1530/WPJ.19/2015 tanggal 18 Agustus 2015 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Mei 2014 Nomor00080/106/14/091/14 tanggal 29 Oktober 2014, oleh Majelis HakimPengadilan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-11-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2646 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 September 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. TUNAS BARU LAMPUNG;
46 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara aquo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00191/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 19 Januari 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajaktidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembalidalildalil