Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD, tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, tahun 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor: 188.45/511/BPM-PD tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-una, tahun 2016;4.

SENGKETAMenimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tertanggal 31Oktober 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Palu pada tanggal 31 Oktober 2016 dalam register perkara Nomor:34/G/2016/PTUN.PL dan telah diperbaiki pada tanggal 29 Nopember 2016pada pokoknya mengemukakan dasar dan alasan yang pada pokoknyamendalilkan sebagai berikut;=Halaman 3Bahwa yang menjadi objek sengketa a quo adalah Surat KeputusanBupati Tojo Una Una Nomor : 188.45/511/BPMPD, tanggal 02 Agustus2016 Tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Labuan, KecamatanRatolindo.

Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;2. menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang ditetapkan olehtergugat dengan Nomor; 188.45/511/BPMPD, tertanggal 02 Agustus2016 tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan,Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo UnaUna , tahun 2016;3.

Bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang dapat digugatmelalui Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu keputusanyang kongkrit, individual dan final, yang membawa akibat Hukumbagi seseorang atau badan hukum perdata , jika dihubungkanHalaman 15dengan surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/511/BPMPDtentang pemberhentian Sementara Kepala Desa LabuanKecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo UnaUna tanggal , 02Agustus 2016 , maka perbuatan Pejabat Tata Usaha NegaraTersebut belum final dan Kongkrit;2.

Menyatakan batal SK Bupati Kampar Nomor: 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;-------------------------3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SK Bupati Kampar Nomor: 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19 April 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Perhentian Raja Kabupaten Kampar;----------------------------------------------------------------------------------4.

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan Jaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid Muhdapi Sirja;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabutKeputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei 2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kadungan

Menyatakan sah dan berharga Keputusan Bupati Kutai TimurNomor : 141.1/K.419/2019 tertanggal 31 Mei 2019, tentangPenetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa KadunganJaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur.263.

Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kabupaten Kutai Timur, Nomor 410/271/DPMDPEMDES, tanggal27 Maret 2019 tentang Mohon Dapat Diturunkan Tim ITDA Kaltim;Foto copy dari foto copy Peraturan Daerah Kabupaten Kutai TimurNomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Tanggal 7Mei 2007;Foto copy dari foto copy Surat Kepala Desa Kaubun (Sayid MuhdapiSirja) Nomor 100/162, tanggal 24 Juni 2019 tentang mempertanyakan29kebenaran Surat Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 141.1/K.419/2019tentang Penetapan Pemberhentian

Sementara Kepala Desa KadunganJaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur;T.10 Foto copy sesuai aslinya Surat Inspektorat Daerah Nomor:700/160/ITDAProg/XI/2018 tanggal 29 Nopember 2018, Perihal:Laporan Hasil Pemeriksaan Pengawasan atas PenyelenggaraanPemerintahan Desa (Dana Desa) Ta 2017, di Desa Kadungan Jaya,Kecamatan Kaubun;Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahlidalam sengketa ini;Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Tergugat mengajukan5 (lima) orang saksi dibawah

;Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa untuk dinyatakanbatal dan/atau tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindaadalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor : 141.1/K.419/2019 tanggal 31 Mei2019 Tentang Penetapan Pemberhentian Sementara Kepala Desa KadunganJaya Kecamatan Kaubun Kabupaten Kutai Timur atas nama Sayid MuhdapiSirja (vide bukti tertulis P1 = T1 );Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, pihak Tergugat telahmenyampaikan bantahan dalam jawaban tanggal 29 September 2020

Dalam Pokok Sengketa

1. Mengabilkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selebihnya ;
2. Menyatakan batal surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah, Tanggal 11 Desember 2017 ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa

Sementara Kepala Desa Towale Dan PengangkatanPenjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah tanggal 11Desember 2017, selanjutnya disebut objek sengketa;Halaman 3 dari 75 halaman, Putusan Perkara No. 3/G/2018/PTUN.PLI.

Bahwa melihat, membaca dan menelaah surat keputusanpemberhentian sementara Penggugat sebagai kepala desa Towale in CasuSurat Keputusan Bupati Donggala Nomor : 188.45/0589/DPMD/2017Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale Dan PengangkatanPejabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah tanggal 11Desember 2017, maka surat keputusan Tergugat tersebut melanggar peraturanHalaman 7 dari 75 halaman, Putusan Perkara No. 3/G/2018/PTUN.PLperundangundangan in Casu Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam

(fotokopi sesuai dengan fotokopi);Surat Keputusan Bupati Donggala (Tergugat) Nomor:188.45/0589/DPMD/2017 Tanggal, 11Desember 2017tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Towale danPengangkatan Penjabat Kepala Desa Towale KecamatanBanawa Tengah.

Bersifat Konkrit ;Bahwa obyek sengketa berifat konkrit karena obyek yang diputuskan dalamKeputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu atau dapatditentukan yaitu Keputusan Bupati Donggala Nomor: 188.45/0589/DPMD/2017tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Towale dan PengangkatanPenjabat Kepala Desa Towale Kecamatan Banawa Tengah tanggal 11 Desember2017 (vide bukti P6 = T13) ;5.

sementara Kepala Desa DiaturDalam Ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa, berbunyi:Kepala desa dapat diberhentikan sementara oleh bupati/Walikota karena;a.

Bombana dengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, Perihal Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole dan pengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI berstempel BPD Desa Totole,- 1 (satu) lembar Lampiran nama-nama Anggota BPD Desa Totole Kec. Matausu Kab. Bombana yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI,- 1 (satu) lembar Fotocopy Surat dari BPD Desa Totole Kec. Matausu Kab.

Bombana dengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, Perihal Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole dan pengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI berstempel BPD Desa Totole,- 1 (satu) lembar Fotocopy Lampiran nama-nama Anggota BPD Desa Totole Kec. Matausu Kab. Bombana yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.

ABADI,- 1 (satu) Eksamplar terdiri dari 2(dua)lembar surat Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole sekaligus pengangkatan pelaksana dengan nomor surat 01/ BPD-TL/XII /2016, tertanggal 21 Desember 2016. yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.

Bombana dengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei2017, Perihal Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totoledan pengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPDAN. ABADI berstempel BPD Desa Totole 1(satu) lembar Fotocopy Lampiran namanama Anggota BPD DesaTotole Kec. Matausu Kab. Bombana yang di tanda tangani oleh KetuaBPD AN.

Untuk memenuhi maksud terdakwa tersebut kemudian terdakwa membuatsurat usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole, sekaligusHalaman 4 dari 33, Putusan Nomor 6/Pid.B/2018/PN Pswpengangkatan pelaksana dengan Nomor : 03/BPDTL/V/2017, tertanggal23 Mei 2017, beserta lampiran nama nama anggota BPD Desa Totole,Kec. Mata Usu, kab.

W sebagai kepala Desa Totole karena terdakwa selakuketua BPD Desa Totole tidak mau jika ada kepala Desa terlibat TindakPidana.Untuk memenuhi maksud terdakwa tersebut kemudian terdakwa membuatsurat usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole, sekaliguspengangkatan pelaksana dengan Nomor : 03/BPDTL/V/2017, tertanggal23 Mei 2017, beserta lampiran nama nama anggota BPD Desa Totole,Kec. Mata Usu, kab.

Bombanadengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017, PerihalUsulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole danpengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.ABADI berstempel BPD Desa Totole1(satu) lembar Lampiran namanama Anggota BPD Desa Totole Kec.Matausu Kab. Bombana yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN. ABADI1(satu) lembar Fotocopy Surat dari BPD Desa Totole Kec.

Matausu Kab.Bombana dengan Nomor : 03/ BPD/TL/V/2017, tertanggal 23 Mei 2017,Perihal Usulan pemberhentian sementara Kepala Desa Totole danpengangkatan pelaksana, yang di tanda tangani oleh Ketua BPD AN.ABADI berstempel BPD Desa Totole1(satu) lembar Fotocopy Lampiran namanama Anggota BPD Desa TotoleKec. Matausu Kab.

Bahwa adapun kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah Penggugattidak lagi menjadi Kepala Desa Taraha, sehingga tidak dapat menjalankantugastugas sebagai Kepala Desa Taraha sebagai akibat diterbitkannyaobjek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 141/40/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa TarahaKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Baia Hath 5 FeSO.3.

Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya:Bahwa Surat Keputusan BUPATI Kabupaten Nias Barat Nomor: 141/40/Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa TarahaKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 29 Mei 2020adalah: ditujukan kepada YUNIARO LAHAGU (Penggugat)/ KepalaDesa Taraha;11.

Sementara Kepala Desa Taraha KecamatanMandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 29 Mei 2020, tidakdisebutkan Pasal berapa dan huruf apa yang dilanggar oleh Penggugatsehingga Surat Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 141/40/ Tahun 2020Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Taraha KecamatanMandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 29 Mei 2020 tidak sempurnadan cacat hukum sehingga haruslah dibatalkan;Bahwa karena Surat Keputusan Bupati Nias Barat tentang pemberhentiansementara Penggugat sebagai

Bahwa oleh karena Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugatsebagaimana dalam Keputusan Bupati Nias Barat Nomor: 141/40/ Tahun2020 Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Taraha KecamatanMandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 29 Mei 2020, bertentangandengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan jugabertentangan dengan asasasas umum pemltHaAaa daha?

Sementara Kepala Desa TarahaKecamatan Mandrehe Utara Kabupaten Nias Barat tanggal 29 Mei 2020;.

No. 215 K/TUN/201311.12.e Sehingga terang dan jelas maksud dari Peraturan dan PasalPasal diatasmenegaskan bahwa Kepala Desa diberhentikan sementara apabila dinyatakanmelakukan tindak pidana yang maknanya harus diputuskan terbukti bersalahdalam pengadilan walaupun belum memperoleh kekuatan hukum tetap/InkrachVan Gewijsde ;Bahwa dalam Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 141/Pem Des/106/2012 tanggal19 April 2012 Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja,Kecamatan Perhentian Raja

Sementara Kepala Desa Pantai Raja, Kec.Perhentian Raja, Kab.

Kampar seperti suratsurat yang telah mereka keluarkan(suratsurat terlampir) ;Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakimyang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnyaberbunyi sebagai berikutDALAM PERMOHONAN PENUNDAANe Mengabulkan permohonan Penggugat tentang Penundaan Pelaksanaan SuratKeputusan Bupati Kampar Nomor : 141/PemDes/106/2012 tanggal 19 April 2012Perihal Tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Pantai Raja,

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor : 141/PemDes/ 106/2012tanggal 19 April 2012 tentang Perihal Pemberhentian Sementara Kepala Desa PantaiRaja, Kec. Perhentian Raja, Kab. Kampar ;4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan hak Penggugat dalamkemampuan dan kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula sebelum adaKeputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan ;5.

Trisno Lamin dariJabatan Kepala Desa Pantai Raja Kecamatan Pantai Raja;2 Mencabut Keputusan Bupati Kampar Nomor 141/Pemdes/106/2012 tanggal 19April 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Kecamatan PerhentianRaja dan mengesahkan pemberhentian sdr.

saksisaksi yang dihadirkan oleh paraPOUTFRALK CLIPS SICA SAG AI Vy crs recent eeeTelah mendengar kedua belah pihak yang bersengketa diPETSUGARMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannyatertanggal 24 Maret 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan PengadilanTata Usaha Negara Palu pada tanggal 24 Maret 2016, Register Nomor:09/G/2016/PTUN.PL, yang telah diperbaiki pada tanggal 13 April 2016.Berkenaan dengan gugatan pembatalan : Surat Keputusan Bupati Tojo UnaUna Nomor: 188.45/134/BPMPDtentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Uebone KecamatanAmpana Tete Kabupaten Tojo UnaUna Tahun 2016, tertanggal 15 Februari2016 .

Bahwa Penggugat adalah Subjek hukum yang ditujukan langsungoleh surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor: 188.45/134/BPMPD tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa UeboneHal. 3 dari 65 Hal. Putusan No. 09/G/2016/PTUN.PLKecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo UnaUna Tahun 2016,tertanggal 15 Februari 2016; 2.

PP Nomor 43 Tahun 2014; Bahwa dengan tidak melibatkannya pihak Badan PermusyawaratanDesa sebagai pihak yang mempunyai kKewenangan pemberhentiandan mengusulkan pemberhentian sementara Kepala Desa kepadaBupati (tergugat), maka gugatan dinyatakan tidak sempurnapihaknyaj 222222 on ne none none nn none nn nn ne nnn n nnn ne neeDUDUK PERKARA DAN DASAR GUGATAN; 22o1.Bahwa penggugat menetapkan yang menjadi obyek sengketa dalamperkara ini adalah Surat Keputusan Bupati TojoUnaUna Nomor:188.45/134/BPMPD Tentang

Bahwa pemberhentian kepala desa sebagaimana diusulkan olehBadan Permusyawaratan Desa Uebone, tanggal 03 Februari 2016yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati Kabupaten Tojo UnaUnadengan menerbitkan Keputusan Nomor: 188.45/134/BPMPDTentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Uebone KecamatanAmpana Tete tertanggal 15 Februari 2016, adalah didasarkan padaamanat dari ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri RINomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan PemberhentianKepala Des; 2222 o nn nn

Keputusan yang baru guna pemulihan hakPenggugat dalam kemampuan kedudukan, harkat danmaratabatnya seperti semula ; Berdasarkan dalil dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepadaKetua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya atau Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaiberikutMengabulkan Permohonan Penggugat untuk menerbitkan PenetapanPenundaan Pelaksanaan obyek sengketa berupa Surat KeputusanBupati Malang Nomor : 180/217/ KEP/421.013/2009 tanggal 5 Juni2009 tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Brongkal,Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang atas nama Sdr.

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan BupatiMalang Nomor : 180/ 217/KEP/421.013/2009 tanggal 5 Juni2009 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Brongkal,Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Malang atas nama Sdr. AliTopan ;113. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan keputusantentang pencabutan Surat Keputusan Bupati Malang Nomor180/217/KEP/421.013/ 2009 tanggal 5 Juni 2009 tentangPemberhentian Sementara Kepala Desa Brongkal, KecamatanPagelaran, Kabupaten Malang atas nama Sdr.

UU No. 9 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata UsahaNegara.Dalam gugatan disebutkan bahwa objek sengketa dalam perkaraini adalah surat Keputusan Bupati Malang Nomor180/217/KEP/421.013/2009 tanggal 5 Juni 2009tentangtentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Brongkal KecamatanPagelaran Kabupaten Malang.Berdasarkan titel dari objek sengketa di atas, yakni tentang13Pemberhentian Sementara Kepala Desa Brongkal , jelas bahwaKeputusan a quo yang digugat oleh Penggugat masih belummemenuhi persyaratan Keputusan

Ali Topan Kepala Brongkal, (fotocopy sesuaidengan aslinya) ;Bukti T4 : Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor520/Pid/2008/PT.Sby., tanggal 19 Nopember 2008,(fotocopy sesuai dengan fotocopy) ; Bukti T5: Surat Keputusan Bupati Malang Nomor180/217/KEP/4211.013/2009, tanggal 5 ~~ Juni 2009,tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa BrongkalKecamatan Pagelaran Kabupaten Malang, (fotocopy sesuaidengan aslinya)Bukti T6: Nota Dinas dari Sekretaris Daerah kepada BupatiBuktiBuktiBuktiBuktimengajukanT7:T8

sementara Kepala Desa sebagaimanadimaksud dalam pasal 19 huruf a dan huruf b dilaksanakandengan tahapan sebagai berikut:a.

Bahwa Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan KaurKeuangan Desa Padang Kelapo telah beberapa kali diberikanteguran tertulis;14. bahwa berdasarkan Bukti T29, diketahui Inspektorat DaerahKabupaten Batang Hari telah mengirimkan surat kepada Kepala DinasPMD dan Camat Sebo Ulu pada tanggal 07 April 2020, perihal: TindakLanjut LHP, yang pada pokoknya meminta pada:1) Kepala Dinas PMD:Memproses pemberhentian sementara Kepala Desa Padang Kelapokarena tidak melaksanakan sebagian kewajibannya dan telahmelanggar larangan

AUPB;Menimbang, bahwa ketentuan Pemberhentian Sementara Kepala Desa diaturdalam Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 30 ayat (1) ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yaitu:Pasal 28;Halaman 45 dari 55 halaman Putusan Perkara Nomor: 29/G/2020/PTUN.JBI.ayat (1) : Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksuddalam Pasal 26 ayat (4) dan Pasal 27 dikenai sanksi administratif berupateguran lisan dan/atau teguran tertulis;ayat (2) : Dalam hal

Sementara Kepala Desa diatur dalam Pasal 9 PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 TentangPengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, yang pada pokoknya menentukan:Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota, karena....

;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangantersebut di atas, diperoleh fakta hukum mengenai wewenang untuk melakukantindakan pemberhentian sementara kepala desa berada pada Bupati/Walikota selakuPejabat Pemerintahan;Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti P.2, diketahui objek sengketa aquo merupakan Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa Padang KelapoKecamatan Maro Sebo Ulu Kabupaten Batang hari yang diterbitkan Tergugat a quoselaku Bupati Batang Hari dan kepala desa

Menyatakan Batal Surat Keputusan Nomor 188.45/511/BPMPD, tertanggal02 Agustus 2016 Tentang pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan,Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Unauna, Tahun 2016;3. Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor:188.45/511/BPMPD tertanggal 02 Agustus 2016 Tentang pemberhentianSementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten TojoUnauna, Tahun 2016;4.

dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis dan kemudian hal itu diatur lebih lanjuttentang fungsinya dalam pasal 55 UndangUndang Nomor 6 Tahun2014 Tentang Desa, maka tindakan Badan Permusyawaratan DesaLabuan perlu mendapat apresiasi baik yang telah mewujudkan tindakansecara benar dan konkrit dalam bentuk Keputusan BadanPermusyawaratan Desa (BPD) Labuan Kecamatan Ratolindo SuratBPD Nomor 08/BPDVIVL/2016 di tujukan kepada Bupati Tojo UnaUnaperihal : Usulan Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Labuan , Sdr.Husni Asri, tertanggal 11 Juli 2016; maka apa yang di dalilkanPenggugat haruslah di kesampingkan;5.

Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh)hari sejak tanggal 18 Desember 2013;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Semarang karena didakwa:PRIMAIR:Bahwa ia Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, KabupatenWonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 260 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri,pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo Pasal 18 huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, KabupatenWonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 260 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa Jaten Kecamatan Selogiri,pada waktu menjabat sebagai Kepala Desa, antara bulan Nopember 2010 sampai denganbulan Pebruari 2012 atau setidaktidaknya pada waktu lain dalam kurun waktu antaratahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kantor Kepala Desa Jaten,Kecamatan Selogiri, Kabupaten Wonogiri atau setidaktidaknya pada tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang,telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masingmasing merupakan

dalamnya; TENTANG DUDUKNYA SENGKETAMenimbang, bahwa gugatan Penggugat telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar melalui eCourtpada tanggal 5 September 2019, dan telah dicatat dengan RegisterPerkara Nomor: 76/G/2019/PTUN.MkS;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yangpada pokoknya, memohon agar Pengadilan untuk menyatakan batal atautidak sah serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Keputusan Bupati Takalar Nomor: 230 Tahun 2019, tanggal 15 April2019 tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa BontosungguKecamatan Galesong Utara;disertai pula dengan rehabilitasi;Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahapanPemeriksaan Persiapan yang, dijadwalkan pada tanggal 19 September2019 sebagaimana diwajibkan ketentuan Pasal 63 UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaMenimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmengajukan Permohonan Pencabutan Gugatan, tanggal 18 SeptemberHalaman 2 dari 5 Halaman Penetapan Nomor

Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang ditetapkan olehTergugat dengan Nomor 188.45/511/BPMPD, tertanggal 2 Agustus2016 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Labuan,Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo UnaUna, Tahun 2016;3. Mewajibkan kepada Tergugat Untuk Mencabut Surat Keputusan Nomor188.45/511/BPMPD, tertanggal 2 Agustus 2016 tentang PemberhentianSementara Kepala Desa Labuan, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten TojoUnaUna, Tahun 2016;4.

Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor : 72 Tahun 2005 Tentang Desa dan Peraturan Daerah KabupatenMorowali Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa, dalamhal Pemberhentian Sementara Kepala Desa adalah merupakankewenangan dari TERGUGAT, tetapi TERGUGAT dalam menjalankankewenangan tersebut tidak disertai alasanalasan yang benar sesuaidengan PeraturanPeraturan yang berlaku, tanpa memperhatikan rasakeadilan, kecermatan dalam bertindak serta tidak memperhatikan hakhak PENGGUGAT

Bahwa saksi pernah mendengar pemberhentian sementara Kepala Desa diDesa Tondo. Bahwa selama menjabat sebagai anggota dewan saksi pernah menerimakedatangan masyarakat Desa Laroue. Bahwa yang disampaikan masyarakat pada saat itu adalah kembalikanKepala Desa terpilih. Bahwa Kepala Desa terpilin adalah Mariadjang sebagai Penggugat dalamperkara ini.Hal. 22 dari 73 Hal.

Bahwa saksi mengetahui pemberhentian sementara Kepala Desa karenamasyarakat datang kepada saksi menyampaikan agar pemberhentian itudicabut. Bahwa saksi adalah salah satu tokoh pemuda Desa Laroue saat itu. Bahwa masyarakat mendesak saksi untuk membawa mereka ke DPRDKabupaten Morowali untuk menyampaikan agar surat pemberhentian itudicabut. Bahwa saksi pernah melihat surat pemberhentian sementara Kepala Desa.

sementara Kepala Desa harus diawali denganpemberian sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.Sedangkan untuk mekanisme tahapan prosedur pemberian sanksi administratifberupa teguran lisan maupun teguran secara tertulis diatur secara masingmasing dalam ketentuan Pasal 78 dan 79 Peraturan Daerah KabupatenMorowali Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pemilihnan Kepala Desa.

Hal tersebut juga diperkuat dengan keterangan saksiPenggugat yang bernama Herdianto Marsuki yang menerangkan bahwaPeraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 3 Tahun 2015 Tentang PemilihanKepala Desa hingga pemeriksaan persidangan perkara ini masih berlaku danbelum dicabut;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas,Majelis Hakim menilai dan berkeyakinan bahwa penerbitan objek sengketa aquo berupa pemberhentian sementara Kepala Desa dalam hal ini Penggugatterdapat cacat substansi

Pengandonan Kab OKU (SUTAN TAKDIR) Nomor : 407/141/ KPTS/XXXV/2011 tanggal 14 September 2011; -----------------------------------5. 1(satu) Berkas Asli Surat Keputusan Bupati OKU tentang Pemberhentian sementara Kepala Desa Gunung Liwat Kec.

lembar Notulen Rapat Kelompok Tani Bukit Tinggi Bersatutanggal 30 April 2010;6) 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat Pengurus Kelompok Tani Bukit TinggiBersatu yang dihadiri oleh anggota sebanyak 22 (dua puluh dua) orang;7) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 141.1/K480/2010 tentangPemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala DesaSinga Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timurtanggal 21 Mei 2010;8) Surat Keputusan Bupati Kutai Timur No. 188.4.45/544/HK/XI/2008tentang Pemberhentian

Sementara Kepala Desa dan PenunjukanPelaksana Tugas Sementara Kepala Desa dalam Wilayah KabupatenKutai Timur tanggal 12 November 2008;9) 1 (satu) buah stempel Kelompok Tani Bukit Tinggi Bersatu;10)1 (satu) buah bantalan stempel merk Kenko buah kacamata merk tidakdiketahui;Dipergunakan dalam perkara JOHANES TODING DATU;4.

Sementara Kepala Desa dan PenunjukanPelaksana Tugas Sementara Kepala Desa dalam Wilayah KabupatenKutai Timur tanggal 12 November 2008;9) 1 (satu) buah stempel Kelompok Tani Bukit Tinggi Bersatu;10)1 (satu) buah bantalan stempel merk Kenko buah kacamata merk tidakdiketahui;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraTerdakwa JOHANES TODING DATU, B.Sc., alias PAK JON anak dariPERURU;5.

Ismail JS.Gobel) sehingga dalil yang diuraikan oleh Penggugat tersebut sangatkeliru dan sangat tidak beralasan, oleh karena pada saat melakukan Putusan Perkara Nomor: 77/G/2016/PTUN.MDO Hal. 24 dari 55 Halamanproses Pemberhentian Sementara Kepala Desa Bandungan PemerintahDaerah tidak serta merta langsung menerbitkan KeputusanPemberhentian melainkan melakukan kajiankajian lebih dahuluterhadap inti permasalahan yang tertuang di surat tersebut yangkemudian dilanjutkan dengan observasi serta peninjauan

Desember 2016;