No. 2090 K/Pid.Sus/2014Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 117 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah jo.

bahwa Terdakwa SUYATI binti TARMIDI, secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memberiatau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidakmenggunakan hak pilinnya, atau memilin pasangan calon tertentu ataumenggunakan hak pilinnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranyamenjadi tidak sah, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan

Daerah jo.Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;.

2004Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 TentangMahkamah Agung juncto UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, permohonankasasi dari Pemohon kasasi/ Penuntut Umum harus dinyatakan tidak dapatditerima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohonkasasi/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan Terdakwa tetapdipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 117 ayat (2) UndangUndang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan

Daerah Jo.

Erick Mayor, M.Si.Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 115 Ayat 4UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal55 Ayat 1 ke 1 KUHP.Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriSorong tanggal 4 Juli 2012 sebagai berikut :1. Menyatakan Terdakwa 1. Petrus Henri Irianto, SH. MH, Terdakwa 2. ErensO Syufi, S.Sos., Terdakwa 3. Ludia Maran, Terdakwa 4.

YAKOBA KAHA S.Sos dan Terdakwa Il.PETRUS BULU WALU A.Md telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana melanggar Pasal 118ayat (1) Undang undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004tentang pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah denganUndang undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2005 tentangPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang Nomor 3Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang undang Nomor 32 tahun2004 tentang Pemerintahan Daerah Jo Pasal 55 Ayat

Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Republik IndonesiaNomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndangdan Undangundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 32Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Jo Pasal 55 Ayat(1) ke1 KUHPidana.SUBSIDAIR : Pasal 118 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 TentangPerubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang danUndangundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008Tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang

Daerah.

Daerah sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 32 Tahun2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi UndangUndang dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua131Atas Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah joPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dan pasalpasal dalam UndangUndang Nomor8 Tahun 1981

UU.RI. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;4. Peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku.MENGADILI1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Masohi No.93/Pid.B/2012/PN.

Pemerintahan Daerah

eee atin,a4,PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2014TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dantata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diaturdalam UndangUndang;b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkanuntuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan

Daerah, laporan keteranganpertanggungjawaban, dan ringkasan laporanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporankinerja instansi Pemerintah Daerah.Pasal 70Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuatcapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danpelaksanaan Tugas Pembantuan.Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden

Daerah;b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakatdalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;c. bentukbentuk partisipasi masyarakat dalampenyelenggaran Pemerintahan Daerah; dand. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok danorganisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasisecara efektif dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah.Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perdadengan berpedoman pada peraturan pemerintah.BAB

padaayat (2) metode pendidikan dan latihan kepamongprajaandilakukan dengan menerapkan kombinasi antarapengajaran, pengasuhan, dan pelatihan.Paragraf5...13a gnhOtg,ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 200 Paragraf 5Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ProvinsiPasal 377(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintahnonkementerian melaksanakan pengawasan teknisterhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Oleh karena itu, seluasapa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhirpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditanganPemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negarakesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan olehDaerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Pemerintahan Daerah

eee atin,a4,PRESIDENREPUBLIK INDONESIAUNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 23 TAHUN 2014TENTANGPEMERINTAHAN DAERAHDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,Menimbang: a. bahwa sesuai dengan Pasal 18 ayat (7) UndangUndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 susunan dantata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diaturdalam UndangUndang;b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkanuntuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan

Daerah, laporan keteranganpertanggungjawaban, dan ringkasan laporanpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah.Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerahsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup laporankinerja instansi Pemerintah Daerah.Pasal 70Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah memuatcapaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah danpelaksanaan Tugas Pembantuan.Gubernur menyampaikan laporan penyelenggaraanPemerintahan Daerah provinsi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 69 ayat (1) kepada Presiden

Daerah;b. kelembagaan dan mekanisme partisipasi masyarakatdalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;c. bentukbentuk partisipasi masyarakat dalampenyelenggaran Pemerintahan Daerah; dand. dukungan penguatan kapasitas terhadap kelompok danorganisasi kemasyarakatan agar dapat berpartisipasisecara efektif dalam penyelenggaraan PemerintahanDaerah.Tata cara partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksudpada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Perdadengan berpedoman pada peraturan pemerintah.BAB

padaayat (2) metode pendidikan dan latihan kepamongprajaandilakukan dengan menerapkan kombinasi antarapengajaran, pengasuhan, dan pelatihan.Paragraf5...13a gnhOtg,ReePRESIDENREPUBLIK INDONESIA 200 Paragraf 5Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ProvinsiPasal 377(1) Menteri melakukan pengawasan umum terhadappenyelenggaraan Pemerintahan Daerah provinsi.(2) Menteri teknis dan kepala lembaga pemerintahnonkementerian melaksanakan pengawasan teknisterhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Oleh karena itu, seluasapa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhirpenyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditanganPemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negarakesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional.Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan olehDaerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional.

Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

jabatannya yang demokratisuntuk dapat menjamin pembangunan dan pelayanankepada masyarakat;bahwa ketentuan tugas dan wewenang dewan perwakilanrakyat daerah provinsi, kabupaten/kota perlu dilakukanpenyesuaian dengan undangundang yang mengaturpemilihan gubernur, bupati, dan wali kota;bahwa untuk mengatasi permasalahan sebagaimanadimaksud pada huruf b, ketentuan tugas dan wewenangdewan perwakilan rakyat daerah provinsi, kabupaten/kotasebagaimana diatur dalam UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah perlu dilakukanperubahan;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksuddalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentukUndangUndang tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah;.

Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah Menjadi UndangUndang (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIAMenetapkan :danPRESIDEN REPUBLIK INDONESIAMEMUTUSKAN:UNDANGUNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATASUNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANGPEMERINTAHAN DAERAH.Pasal IBeberapa ketentuan dalam UndangUndang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 2Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5657), diubah sebagai berikut:1

Daerah.

ISMET KAHARSAH, dkk LAWAN KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG, dkk

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Pakai Nomor 77 Tahun 1991 SuratUkur/Gambar Situasi Gambar Situasi tanggal 9111988 Nomor3431/1988, Keluranhan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, KabupatenPemalang, atas nama Pemerintahan Daerah Kabupaten Pemalang,(Tergugat 1) seluas + 3.455 m? (kurang lebih tiga ribu lima ratus empatpuluh meter persegi) juncto Surat Keputusan (SK) Nomor530.3/368/I/1391/33/90 tanggal 7 Agustus 1990 adalah cacat hukum dantidak berkekuatan hukum,;6.

KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG (BUPATI), 2. KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN BANDUNG, 3. KEPALA KECAMATAN SOREANG (CAMAT), Kabupaten Bandung, 4. KEPALA KECAMATAN KUTAWARINGIN (CAMAT) Kabupaten Bandung ,5. KEPLA DESA KOPO, Kabupaten Bandung tersebut;

KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG (BUPATI), dkkvsRUDI SENJAYA

PUTUSANNomor 1592 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagaiberikut dalam perkara:1.KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG(BUPATI), berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemda KabupatenBandung Jalan Raya Soreang Nomor 141 Kabupaten Bandung;KEPALA DINAS PEMUDA OLAH RAGA DAN PARIWISATAKABUPATEN BANDUNG, berkedudukan di Komplek PerkantoranPemda Kabupaten Bandung Jalan Raya Soreang Nomor 141 KabupatenBandung

Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso Cq Bupati Kabupaten Poso DKK VS STEVEN LYANTO DKK

Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso Cq Bupati Kabupaten2.3.Poso, Beralamat di Jin. Pulau Sumba No. 1 KelurahanGebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, KabupatenPoso, selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Tergugat ;Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso Cq Kepala DinasPerumahan Dan Kebersihan Kota. Kabupaten Poso.Beralamat di Jln.

Pulau Kalimatan No. 25 KelurahanGebang Rejo, Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso,selanjutnya disebut sebagai Pembanding Il semulaTergugat Il;Pemerintahan Daerah Kabupaten Poso Cq Kelurahan Sayo, CqLurah Sayo, Beralamat di Kelurahan Sayo, KecamatanPoso Kota Selatan Kabupaten Poso, selanjutnyadisebut sebagai Pembanding Ill semula Tergugat Ill ;MELAWANSTEVENLYANTO, Pekerjaan Swasta Bertempat Tinggal di JIn.

BUPATIKEPALA PEMERINTAHAN DAERAH (PEMDA)KABUPATEN CIANJUR, dkk

. & Associates,beralamat di Jalan Suryakencana Nomor 62 Kota Sukabumi,Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Oktober 2016, yang telah didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Cianjur tanggal 20 Agustus 2018;Pemohon Kasasi;1 ienccosecrasmn enim REE OMRON BUPATIKEPALA PEMERINTAHAN DAERAH (PEMDA)KABUPATEN CIANJUR, berkedudukan di Jalan H.

PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW (yang diwakili oleh YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW) VS MENTERI DALAM NEGERI RI;

Bahwa Pemohon Selaku Bupati Kabupaten Bolaang Mongondowbersamasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten BolaangMongondow sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (5)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerahadalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah pada KabupatenBolaang Mongondow yang memiliki kewajiban hukum melindungi,melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat kabupatenBolaang Mongondow.

Bolaang Mongondow (terlampir).Atas dasar itu Pemohon berwenang bertindak untuk dan atas namaserta mewakili Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondowsehingga dengan status sebagai Pemerintahan Daerah Kabupaten yangdibentuk melalui undangundang, maka dalam Pengujian ini Pemohonterkualifikasi sebagai badan hukum publik;Bahwa dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah demimelindungi, melayani, memberdayagunakan dan menyejahterakanmasyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow, Pemohon tentu terikatdengan

Pasal 4 ayat (2) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah menyatakan Daerah kabupaten/kotaselain berstatus sebagai Daerah juga merupakan Wilayah Administratifyang menjadi wilayah kerja bagi bupati/walikota dalammenyelenggarakan urusan pemerintahan umum~ di wilayahkabupaten/kota.

Denganpenegasan batas daerah itu, masingmasing daerah dapatmengetahui secara pasti sejauh mana kewenangannya itu dapatdipergunakan sehingga pelaksanaan urusan pemerintahannyamasingmasing pemerintahan daerah tidak saling bertabrakansatu sama lain:Bahwa Pemerintah telah membuat pedoman dan tata cara yangrigid untuk membuat penegasan batas daerah yakni melaluiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 tahun 2012 tentangPedoman penegasan Batas Daerah.

Putusan Nomor 75 P/HUM/201865 ayat (1) huruf e UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 TentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 TentangPemerintahan Daerah dan surat DPRD Kabupaten Bolaang MongondowNomor 100/DPRD/02/98/III/2018 tanggal 13 Maret 2018 perihalRekomendasi Dukungan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow, bertindakdalam kapasitasnya untuk dan atas nama Pemerintahan Daerah KabupatenBolaang Mongondow selaku badan hukum publik;Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telahmendalilkan

KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT II WALIKOTA SURABAYA, yang diwakili oleh Tri Rismaharini, dkk.

., dan kawankawan, Para Advokat, berkantordi Jalan Dharmahusada 108 Surabaya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 September 2018;Pemohon Kasasi:1.Lawan:KEPALA PEMERINTAHAN DAERAH TINGKAT ilWALIKOTA SURABAYA, yang) diwakili oleh TriRismaharini, berkedudukan di Jalan Taman Surya Nomor 1,Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yayuk EkoAgustin, SH., M.Si., Asisten Pemerintah Sekretariat DaerahKota Surabaya dan kawankawan, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 12 Oktober 2017:Sdr. MOCH.

Penggugat:
HENDRIKUS SIGA
Tergugat:
1.FRANSISKUS OSER
2.MARIA E.M NAY
3.RONALDUS NAY
4.RENOL FAO
5.Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada, CQ Pemerintahan Kecamatan Golewa, CQ Pemerintahan Kelurahan Mataloko
6.6. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada, CQ Pemerintahan Kecamatan Golewa, CQ Pemerintahan Kelurahan Todabelu
7.7. Pemerintahan Daerah Kabupaten Ngada, CQ Pemerintahan Kecamatan Golewa

Penggugat:
WIWIEK KURNIAWAN
Tergugat:
ABED NEGO SUBAGYO
Turut Tergugat:
1.PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUDUS Cq DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2.PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KUDUS Cq DINAS PENENEMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Penggugat:
1.SRI KUSTIATI
2.MUHAMMAD RAIS
Tergugat:
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA MAKASSAR Cq WALIKOTA MAKASSAR

ASET PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BARRU;

Mariam;2.Sanny Suud Yusuf (SUHUD),DKK;Kepala Dinas Perumahan Dan Gedung Pemerintahan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta