JONAS SALEAN, SH, MSi. dkk. vs PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN WALIKOTA KUPANG

Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018; 3.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/ 7371/KPU-Kot/II/2018 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018;4.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 319.000,- (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);

Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota MakassarTahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1Kpt/7371/KPUKot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota MakassarTahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 yang telah merugikankepentingan hukum Penggugat oleh karena Objek Gugatan a quobertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan

Mohammad Ramdhan Pomanto dan IndiraMulyasari Paramastuti Ilham sebagai salah satu Pasangan CalonWalikota dan Wakil Walkota Pada Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Makassar Tahun 2018, karena Ir.

Mohammad RamdhanPomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham dikenaisanksi pembatalan sebagai Pasangan Calon Walikota danWakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018;g.

Putusan Nomor 6/G/Pilkada/2018 /PTTUN Mks.Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaMakassar Tahun 2018;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar akan mempertimbangkan mengenai pokokpermasalahannya dalam sengketa tata usaha negara pemilihan Walikota danWakil Walikota Makassar Tahun 2018 ini sebagai berikut;Menimbang, bahwa dalildalil gugatan Penggugat adalahsebagaimana diuraikan dalam gugatannya, yang pada pokoknya mohonpembatalan atas Keputusan

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentangPenetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dandrg. A. Rachmatika Dewi Yustitia Iqbal;5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp319.000, (tiga ratus sembilan belas ribu rupiah);halaman 69 dari 70 halaman.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; ----------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura tanggal 24 Oktober 2016 Nomor: 56/KPTS/KPU-KT-JPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; -----------------------------------------------------------------------------------4.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura untuk menerbitkan Surat Keputusan Barutentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, yang memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, MM., - Ir. Rustan Saru, MM., dan tidak mencantumkan Pasangan Calon yang tidak memenuhi syarat yaitu Pasangan Calon Boy Markus Dawir, S.P. - Dr. H. Nuralam S.E.

Penggugat, Panwaslih KotaJayapura memutuskan menolak Permohonan Penggugat untuk seluruhnyaBahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Makassar (PTTUN Makassar), yang wilayah hukumnya meliputiKota Jayapura, berwenang menyelesaikan Sengketa Tata Usaha NegaraPemilinan antara Pengugat dan Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapurasebagai akibat ditetapokannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum KotaJayapura Nomor: 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016 tentang PenetapanPasangan Calon dalam Pemilihan

Walikota dan Wakil Walikota JayapuraTish Uf 2011 Pseeriererascncnseeanrsnnsinenanenensine tate nse nen a SarB.

KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT; 1.Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon yang ditetapkan sebagaiPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilinan Walikotadan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017, berdasarkan Surat KeputusanKPU Kota Jayapura Nomor : 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016 tentangPenetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaJayapura Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016 (Bukti P4); Bahwa Penggugat berkeberatan dan dirugikan terhadap dikeluarkannyaSurat Keputusan

Surat Keputusan KPU Kota Jayapura: 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016 tentangPenetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaJayapura Tahun 2017 Bertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan 1.Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016 telah ditetapbkan Surat KeputusanKomisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Nomor 56/KPTS/KPUKTJPR/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017; Bahwa melalui surat keputusan tersebut telah ditetapkan 2 (dua) pasangancalon

yanobg memenuhi syarat dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Jayapura tahun 2017, yaitu Pasangan Calon Dr.

Habde Adrianus Dami,M.Si danFerdinandus Darman Lehot,SH dinyatakan TIDAK MEMENUHISYARAT untukditetapkan sebagai peserta pemilihan dalam pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kupang tahun 201 7. Oleh karena jumlah dukungan bakal pasangancalon Ir.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan UmumKota Kupang berupa Berita Acara Nomor:67BA/X/2016 tentangPENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKILWALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ;3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan KomisiPemilihan Umum Kota Kupang berupa Berita Acara Nomor:67BA/X/2016tentang PENETAPAN PASANGAN CALON PEMILIHAN WALIKOTA DANWAKIL WALIKOTA KUPANG TAHUN 2017 tanggal 24 Oktober 2016 ;4.

Bahwa benar Tergugat menerbitkan Berita Acara Nomor: 67/BA/X/2016 tentangPenetapan Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KupangTahun 2017, dimana Tergugat menetapkan Bakal Pasangan Calon ParaPenggugat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat untuk ditetapbkan sebagai PesertaPemilinan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 (Bukti T1);3.

PERMOHONAN 10/ P.ADIL/X/ 2016 ; Bukti T17 :MODEL B.5KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil PenelitianFaktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon PerseoranganDalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh PanitiaPemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec.

OEBOBOKelurahan OEBUFU > Bukti T22 :MODEL B.5KWK PERSEORANGAN, Berita Acara Hasil PenelitianFaktual Terhadap Dukungan Bakal Pasangan Calon PerseoranganDalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Oleh PanitiaPemungutan Suara, tanggal 6 September 2016 Kec.

Rekap anggaran operasional dan adm perkantoran belanja hibah Pemilihan walikota dan Wakil walikota Makassar 2018, Tanggal 4 November 2016.

Walikota dan Wakil Walikota CimahiTahun 2012, Nomor : 39/BA/V/2012, tertanggal 29 Mei 2012,Tentang Dokumen Dukungan Bakal Pasangan Calon PencalonanWalikota dan Wakil Walikota Cimahi dalam Pemilihan Walikotadan Wakil Walikota Cimahi Tahun 2012 dari Jalur Perseorangandalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cimahi Tahun2012, atas nama Amas dan Ahmad Mujoko, sebagai Tergugat, dan memerintahkan Tergugat II untuk menerbitkan BeritaAcara sebagaimana maksud dalam petitumnya, yang isiringkasan dari dalildalil

Walikota dan Wakil WalikotaTahun 2012;.

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTACIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHANSETIAMANAH KEC.

U7 FtKC OW aO' u"t*xre WwW PERSEORANGAN, TENTANG DAFTAR NAMANAMAPENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGANDALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTACIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHANCIMAHI KEC. CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI PROPINSIJAWA BARAT, ATAS NAMA CALON PERSEORANGANWALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALON WAKIL WALIKOTA:Ir.

UTFTAC DW A Cw DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTACIMAHI TAHUN 2012, UNTUK WILAYAH KELURAHANCITEUREUP KEC. CIMAHI UTARA KOTA CIMAHIPROPINS JAWA BARAT, ATAS NAMA CALONPERSEORANGAN WALIKOTA : AMAS, Spd DAN CALONWAKIL WALIKOTA: Ir.

Walikota Dan Wakil Walikota Jayapura Tahun2017 tertanggal 11 Januari 2017;B.

Putusan Nomor 01 P/PAP/2017Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota JayapuraTahun 2017, yang memenuhi syarat pasangan calon atas nama DR.Drs. BENHUR TOMI MANO, MM IR. H. RUSTAN SARU, MM.20.

Menyatakan Batal atau Tidak Sah menurut hukum Surat Keputusan KPUKota Jayapura Nomor : 04/Kpts/KPUKTJPR/I/2017 Tentang PenetapanSatu Pasangan Calon Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil WalikotaJayapura Tahun 2017 tertanggal 11 Januari 2017;4.

P.7.Keputusan Komisi Pemilinan Umum Kota Jayapura Nomor04/Kpts/KPUKTJpr/I/2017 tertanggal 11 Januari 2017Tentang :Penetapan satu Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota danwakil walikota Jayapura tahun 2017.

Walikota dan Wakil Walikota Jayapura Tahun 2017 danKeputusan Nomor 04/Kpts/KPUKTJPR/I/2017 Tanggal 2017Tentang Penetapan satu Pasangan Calon dalam pemilihan Walikota dan WakilWalikota Jayapura Tahun 2017 (vide bukti P6, P7 dan T1);Menimbang, bahwa dari dalildalil Pemohon yang kemudian dibantah11.

dalam pemilihan Walikota dan Wakilnalaman 21 dari 65 halaman.

dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Palopo oleh Panitia pemungutan suara diKelurahan Ponjalae hari Senin tanggal 25 Desember2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Pontaphari Senin tanggal 25 Desember2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota

dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Pattene hari Senin tanggal 25 Desember2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Luminda hari Senin tanggal 25 Desember2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota

dalam pemilihan walikota dan wakilwalikota palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Purangi pada hari Selasa, tanggal25 Desember 2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam pemilihan walikota dan wakilwalikota palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Peta pada hari Senin, tanggal25 Desember 2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam pemilihan walikota dan

dalam pemilihan walikota dan wakilwalikota palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Maroangin, pada hari Senin tanggal25 Desember 2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam pemilihan walikota dan wakilwalikota palopo oleh panitia pemungutan suara diKelurahan Sumarambu, pada hari Senin tanggal25 Desember 2017;Berita acara Hasil penelitian Faktual terhadapdukungan bakal pasangan pasangan calonperseorangan dalam pemilihan walikota

Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaGorontalo sebagaimana ditunjukkan oleh Surat Keputusan KPU KotaGorontalo No. 10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/I/2018 tentang PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota GorontaloTahun 2018 (Keputusan Termohon tentang Penetapan Pencalonan PARAPemohon).5.

Bahwa kemudian atas permohonan dari pasangan Calon Lain, makaKeputusan KPU tentang Penetapan Pasangan Calon tersebut dibatalkanoleh TERMOHON melalu Surat Keputusan KPU Kota Gorontalo No.15/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/l/2018 tertanggal 27 Februari 2018tentang Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota GorontaloNomor: 10/Hk.03.1.3Kpt/7571/KpuKot/li/2018 Tentang PenetapanPasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota GorontaloTahun 2018 (Objek Sengketa);6.

dan dengan demikian merugikanPemohon sebagaimana diuraikan dalam Permohonan ini.30.Bahwa Pengawas Pemilihan Umum Kota Gorontalo selaku Pimpinandalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan Walikota danWakil Walikota Gorontalo 2018 tanggal 26 Februari 2018 telahmemeriksa, mengadili dan memutus sengketa aquo dengan amarputusannya:1.

Membatalkan Keputusan KPU Kota Gorontalo No.10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPU Kot/lV2018 tentang Penetapan Pasangan CalonPeserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun2018 tertanggal 12 Februari 2018.3.

Keputusan Komisi PemilihanUmum Kota Gorontalo Nomor : 10/HK.03.1.3Kpt/7571/KPUKot/l/2018Tentang Penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan Walikota Dan WakilWalikota Gorontalo Tahun 2018;Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tentang PenetapanPara Penggugat (H.

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun2015, angka partisipasi Pemilin di Kota Medan adalah yang terendahdibandingkan semua kota di seluruh Indonesia, kurang dari 24 % dari totaljumlah Pemilin yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di Kota Medan ; Adalah hal yang biasa jika rendahnya partisipasi pemilih tersebutkarena memang benarbenar masyarakat yang mempunyai hak pilih tidakmenggunakan hak pilihnya secara sadar.

Akibatnya puluhan ribu pendukung Penggugatbatal menggunakan hak pilihnya Atas dasar spirit kKedaulatan rakyat dan demokrasi sertapenghormatan terhadap pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaMedan secara langsung oleh rakyat, maka Gugatan ini diajukan, dengandasar dan alasan hukum yang akan diuraikan dibagian selanjutnya. Page 4 of 57DASAR DAN ALASAN HUKUM PENGGUGATA.

Kedudukan Hukum Penggugat1.Bahwa Penggugat adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaMedan Peserta Pemilihnan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun2015, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilinaan Umum Kota MedanNomor 17/Kpts/KPUMDN/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tentangPenetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaMedan Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun.

UU Nomor 8 Tahun 2015 ; Tenggang Waktu Pengajuan GugatanBahwa Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kota Medan Nomor29/Kpts/KPUMDN/2015 =tentang Penetapan Rekapitulasi HasilPenghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Medan Tahun 2015 (selanjutnya disebut Objek Sengketa) pada16 Desember 2015 ; 2222222 no nnn nnn n nn nc ncn ncenncnoeBahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2015 jo.

Penundaan17.Sebagaimana fakta hukum yang suda diketahui bersama dan tidak perludibuktikan lagi (notoire feiten) bahwa tingkat partisipasi masyarakat yangmenggunakan haknya untuk memilih dalam pemilihan Walikota dan WakilWalikota Medan amat rendah, tidak sampai 24% dari masyarakat kotaMedan yang pemegang hak pilih ; 18.Bahwa fakta tersebut diduga akibat dari adanya pelanggaranpenyelenggara Pemilihan yang terstruktur, sistematis dan masif.

Para Penggugatmemohon agar hal ini dapat diputuskan terlebih dahulu dengan penetapanyang menunda pelaksanaan Obyek Sengketa hingga perkara ini memperolehkekuatan hukum yang tetap; e Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Penggugat didasarkan padakepentingan yang sangat mendesak, yakni apabila Obyek Sengketa tetapdijalankan maka akan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugatserta perlu terjaminnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kota Palembang tahun 2013 dengan berpedoman

Walikota dan Wakil Walikota Palembangtahun 2013; Halaman 19 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUNPLG203 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat KomisiPemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupanpendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahanbakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota dan WakilWalikota Palembang tahun 2013; 4 Memerintahkan tergugat agar menerima

T1 Berita Acara Rapat No. 01/BA/I/2013, tanggal 02 Januari 2013dengan agenda rapat Penetapan Penutupan Pendaftaran BakalPasangan Calon dan Penyerahan Dukungan Tambahan BakalPasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Palembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya);2.

T1LA Risalah Rapat Pleno tanggal 02 Januari 2013, dengan agenda rapatPenetapan Penutupan Pendaftaran Bakal Pasangan Calon danPenyerahan Dukungan Tambahan Bakal Pasangan CalonPerseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPalembang Tahun 2013 (fotokopi sesuai dengan aslinya); Halaman 31 dari 81 Halaman Putusan Perkara No. 01/G/2013/PTUNPLG 32 3.

T2.A : Berita Acara Rapat No. 41/BA/XII/2012, tanggal 15 Desember 2012tentang Penetapan Logistik Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPalembang Tahun 2013, dan Persiapan Pendaftaran Bakal PasanganCalon Walikota dan Wakil Walikota Palembang Tahun 2013(fotokopi sesuai dengan aslinya); 4. !T2.B : Risalah Rapat Pleno No. 41/BA/XII/2012, tanggal 15 Desember2012 (fotokopi sesuai dengan aslinya); 5.

Surat Keputusan Komisi Pemilihnan Umum Kota Manado Nomor59/Kpts/KPUMdo023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilin periode20162021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun2015 atas nama Dr. Ir.

Walikota dan Wakil Walikota Manado Tahun2015 atas nama Dr.

Bahwa Penggugat yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilihdalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado sangat keberatanatas pelaksanaan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Manado yangdilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2016 dimana Tergugat II telahmembuat jadwal pelaksanaan pemilihnan Walikota dan Wakil WalikotaManado di tahun 2016 secara sepihak dan juga menetapkan haripelaksanaannya secara sepihak yang tidak didasarkan pada ketentuanperundangundangan yang ada sebagaimana tahapan

Walikota dan Wakil WalikotaManado masih terdapat Pemilih yang tidak memenuhi syarat dan masihharus dilakukan perbaikan; Bahwa Panwaslu Kota Manado telah merekomendasikan kepadaTergugat Il untuk mencoret pemilin yang tidak memenuhi syarat danmasih terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT);Bahwa Tergugat Il Tidak Menindak lanjuti Rekomendasi Panwaslu KotaManado dengan masih banyak pelanggaran Daftar Pemilih Tetap yangdigunakan pada hari pemungutan Suara pemilihan Walikota dan WakilWalikota Manado

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Manado Nomor59/Kpts/KPUMdo023/PILWAKO/2016 Tanggal 23 Maret 2016 tentangPenetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilihperiode 20162021 Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaManado Tahun 2015 atas nama Dr. Ir. Godbless Sofcar Vicky Lumentut,S.H., M.Si., dan Mor Dominus Bastiaan;c.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.kota.018.434078/2016 tanggal 24 Oktober 2016 tentang PenetapanPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai Peserta PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017 juncto Surat KeputusanNomor : 44/Kpts/KPUKota.018.434078/2016 tanggal 24 Oktober 2016tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikotasebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang TahunKEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)a.

Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun2017.

Walikota danWakil Walikota Kupang Tahun 2017; Hal. 13 dari 31 hal.

Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun2017, yang menetapkan JONAS SALEAN, SH.

No. 4/G.Pilkada/2016/PT.TUN SBY.C.Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017mencantumkan; ...Nomor Register 01/SP/PanwasKK/X/2016tanggal 07 November 2016..., bukan merupakan Nomor Registerdari Sengketa yang diajukan oleh Dr. Jefirstson R.

Walikota dan WakilWalikota Kupang Tahun 2017 yang juga merangkap sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Sekretariat BadanPengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/KEPSEKTAHUN 2016, tanggal 13 Juli 2016 tentang Pengangkatan Kepala SekretariatHalaman 2 dari 61 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUSTPK/2019/PT KPGPanitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kupang Tahun 2017,sebagaiyang melakukan atau turut serta melakukan bersamasama dengansaksi

Walikota dan WakilWalikota Kupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, yang terdiri dari :a) 1( satu ) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia PengawasKecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaKupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016.b) 1 ( satu ) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, TahunAnggaran 2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran;Uang sejumlah Rp. 850.000, ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah );Halaman 29 dari 61 halaman Putusan Nomor

Walikota dan Wakil Walikota KupangTahun 2017 Pada Panitia Pengawas ( Panwas ) Kota Kupangtanggal 30 Juni 2016;d. 1 (Satu) Jepitan Dokumen Pencairan Dana Hibah, yang terdiri dari:1 ( satu ) Lembar Kwitansi Dengan Nomor BKU : 0159, TahunAnggaran 2016, tanggal 22 Juli 2016, untuk Pembayaran BelanjaHibah Kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota KupangDalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kupang Periode 2017 2022, Terbilang Rp.1.000.000.000;e 1(satu ) Lembar Surat Perintah

Walikota dan Wakil WalikotaKupang Tahun 2017 Bulan Agustus 2016, yang terdiri dari :a) 1 ( satu ) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia PengawasKecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KupangTahun 2017 Bulan Agustus 2016, tanggal 31 Agustus 2016;b) 1(satu ) Lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran2016; Jenis Keperluan : Belanja Keperluan Perkantoran; Uang sejumlahRp. 850.000, ( delapan ratus lima puluh ribu rupiah ); Untuk Keperluan :Pembayaran Honorarium

Manafe, SH untuk Bulan Nopember 2016.1 ( satu ) Jepitan Dokumen Pembayaran Honorarium Sekretariat PanitiaPengawas Kecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaKupang Tahun 2017 Bulan Nopember 2016, yang terdiri dari :1 ( satu ) Lembar Daftar Honorarium Sekretariat Panitia PengawasKecamatan Kelapa Lima Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota KupangTahun 2017 Bulan Nopember 2016, tanggal 30 Nopember 2016..1 ( satu ) lembar Kwitansi tanpa nomor dan tanggal, Tahun Anggaran 2016;Jenis Keperluan

Walikota dan Wakil WalikotaJambi tahun 2018.

Dana Hibah tersebut berasal dari APBDKota Jambi T.A. 2018.Bahwa yang dimaksud dengan Dana Hibah untuk PengamananPenyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota JambiTahun 2018 adalah dana hibah yang merupakan pemberianPemerintah Kota Jambi kepada Kepolisian Resor Kota Jambi untukkegiatan pengamanan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Jambiyang mana kegunaan dana hibah tersebut untuk penyelenggaraanPemilinhan Walikota Jambi dan Wakil Walikota Jambi Tahun 2018.Bahwa yang mendasari Kepolisian

Resor Kota Jambi menerimadana hibah dari pemerintah kota jambi untuk pengamananpenyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota jambi tahun2018 :Pada tahun 2018 Kota jambi akan melaksanakan PilwakoUntuk biaya pengamanan yang akan dilakukan oleh Polresta Jambiyang diusulkan kepada Pemkot Jambi;Halaman 95dari261 Putusan Nomor 32/Pid.SusTPK/2017/PN JambiBahwa dana Hibah yang diterima oleh Kepolisian Resor KotaJambi dari Pemerintah Kota Jambi untuk PengamananPenyelenggaraan Pemilihan Walikota dan

kota jambi untuk pengamananpenyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota jambi tahun2018 adalah :1.

Pemilihan Walikota Jambi dan Wakil WalikotaJambi yang dilakukan oleh Sie Keu Polresta Jambi.Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui jikaterdakwa ikut bisnis Valuta Asing.Bahwa terdakwa dalam kesehariannya biasabiasa Saja, terdakwaseseorang yang baik, rajin beribadah, latar belakang kehidupanterdakwa pun baik dimata saksi dan rekanrekan saksi.Bahwa menggunakan Dana Hibah untuk pengamananpenyelenggaraan Pemilihan Walikota Jambi dan Wakil WalikotaJambi Tahun 2018 untuk kepentingan pribadi

PengumumanKomisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 270/1066/KPUKota002.656024/VIN/2015, Tentang Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota PematangsiantarTahun 2015, tertanggal 25 Agustus 2015; 3.

Walikota danWakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2015. ( Bukti T9 ); Adalah Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar tahun 2015 Nomor 002/PS/PWSL.PTS.02.04/VII/2015 tanggal 8September 2015, ( Bukti T10 ); Adalah Surat Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor 34/Kpts/KPUKota002.656024/TX/2015 tanggal 14 Septembr 2015 tentang Tindak Lanjut KeputusanJadwal khusus Verifikasi Administrasi dan Faktual terhadap 24.436 dukunganperbaikan yang diajukan Penggugat sebagai

Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (Model BA.1KWKPerseorangan Perbaikan tanggal 7 Agustus 2015). ( Bukti T25 );Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen PersyaratanPencalonan dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota(Model BA.HPK WK tanggal 2 Agustus 2015). ( Bukti T26 ); Rekapitulasi Perbaikan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam PemilihanWalikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar di Tingkat Kota Pematangsiantar(Model BA.5 Perbaikan KWK

Perseorangan tanggal 21 Agustus 2015) (Bukti T27 );Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen PersyaratanPencalonan Dan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaPematangsiantar (Model BA.HPPerbaikan KWK tanggal 21 Agustus 2015). ( Bukti T28 ); Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan CalonPerseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar (ModelBA.2KWK Perseorangan Perbaikan PS tanggal 17 Agustus

Bahwa benar berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undangundang Nomor 8 Tahun 2015,Tergugat berkewajiban memperlakukan peserta pemilihan Walikota dan WakilWalikota secara adil dan setara dengan semangat transparansi dan akuntabilitas sertawajib menyelenggarakan Pilkada dengan asas langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil;5.

Salmaza, MAPsebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Terpilihdalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018, karenakemudian ternyata sejak awal pasangan tersebut telah tidak sah sebagaiPasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dikarenakan H. Affan Alfian, SEbukan orang Aceh.

Walikota dan Wakil Walikota Subulussalam Tahun 2018.

Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yangmenetapkan Penggugat sebagai Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Terpilin Dalam Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Tahun 2018;5.

Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Terpilin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaSubulussalam Tahun 2018.3.

Pasangan Calon Walikota dan WakilWalikota Subulussalam Terpilin Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil WalikotaSubulussalam Tahun 2018..

Wastu Widya Anggota4 Yudha Mahron Darma AnggotaSaputr, S.E, M.Si5 Rudiyanto Pangaribuan Anggota e Bahwa Para Penggugat sangat keberatan dengan isi dan agenda BeritaAcara Rapat Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang Nomor: 01/BA/1/2013 tanggal 02 Januari 2013 tersebut dengan agenda mengenai penetapanpenutupan pendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungantambahan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Walikota danWakil Walikota Palembang tahun 2013, karena sesungguhnya disampingpenolakkan

Tentangpedoman teknis pencalonan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tahun 2013tanggal 10 September 2012, sampai adanya putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap;Bahwa bersama Gugatan ini Para Penggugat sekaligus mengajukan permohonanpenundaan pelaksanaan Obyek Sengketa.

Para Penggugat memohon agar hal inidapat diputuskan terlebih dahulu dengan penetapan yang menunda pelaksanaanObyek Sengketa hingga perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;Bahwa permohonan ini diajukan oleh Para Penggugat didasarkan padakepentingan yang sangat mendesak, yakni apabila Obyek Sengketa tetapdijalankan maka akan sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugatserta perlu terjaminnya penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan WakilWalikota Kota Palembang tahun 2013 dengan berpedoman

Walikota dan Wakil Walikota Palembangtahun 2013;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Berita Acara Rapat Komisi PemilihanUmum Kota Palembang Nomor: 01/BA/I/2013 tanggal 02 Januari 2013tersebut dengan agenda mengenai penetapan penutupan pendaftaran bakalpasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakal pasangan calonperseorangan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembangtahun 2013;Memerintahkan Tergugat agar menerima tambahan dukungan ParaPenggugat R.

Alasan dari fakta tersebut antara lain :1 Bahwa berdasarkan bukti Pl berupa Berita Acara Rapat Nomor: 01/BA/1/2013 tanggal 2 Januari 2013 dengan agenda penetapan penutupanpendaftaran bakal pasangan calon dan penyerahan dukungan tambahan bakalpasangan calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palembangtahun 2013. Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan,berdasarkan keterangan saksisaksi yang Para Pemohon Kasasi ajukan sepertiR.M Syarif, Ir. H. Hasbullah Tuwi, M.Si, Drs. A.