Nomor 2675 K/PDT/20123.Memerintahkan Tergugat agar menyerahkan uang ganti rugi tanah objeksengketa yang diperkirakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus, meskipun ada verzet,banding atau kasasi;Dalam Pokok Perkara1.Menyatakan Penggugat adalah Pemilik hak adat atas tanah dengan Girik C462 seluas +1191 m* yang tertetak di Kelurahan Cipinang Muara, JakartaTimur;Menyalakan Tergugat I, Il, IIl dan IV telah melakukan perbuatan melawanhukum;Menghukum

10110.11.12.Bahwa dari redaksi Surat Kuasayang dibuat oleh Tergugat tertanggal 08 Desember 2015 yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh Penggugat Il, rupanya Tergugat mempunyai itikatburuk dengan berusaha menjebak Penggugat Il untuk menyerahkansebagian hak tanah adat (objek sengketa) dari Marga/Keret MalibelaKlawalu kepada Tergugat selaku Marga/Keret Malibela Klaifi untukselanjutnya menguatkan kepemilikan hak dari Tergugat Il;Bahwa itikat buruk dari Tergugat yang meminta Penggugat Ilsebagai pemilik

hak adat atas tanah objek sengketa untukmemberikan kuasa kepada Tergugat sebagai ahli waris adalahmerupakan upaya untuk menutupi aktivitas penguasaan danpengrusakan secara sepihak atas tanah objek sengketa secaramelawan hukum yang telah dilakukan bersamasama denganTergugat Il dan Tergugat Ill;Bahwa sesuai isi redaksi Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat tersebut, akhirnya Para Penggugat menelusuri tanah yang dimaksuddi dalam Surat Kuasa tersebut dengan disaksikan oleh PengurusLembaga Masyarakat

sebagai pemilik hak adat atas tanah objek sengketa untukmemberikan kuasa kepada Tergugat sebagai ahli waris adalahmerupakan upaya untuk menutupi aktifitas penguasaan danpengrusakansecara sepihak atas tanah objek sengketa secaramelawanhukum yang telah dilakukan secarabersamasama dengan Terqugat II dan Tergugat Ill.

hak adat atas tanah objek sengketa untukmemberikan kuasa kepada Tergugat sebagai ahli waris adalahmerupakan upaya untuk menutupi aktifitas penguasaan danpengrusakansecara sepihak atas tanah objek sengketa secaramelawan hukum yang telah dilakukan secara bersamasamadengan Terqugat II dan Tergugat Ill. 6.2 Bahwa dalil gugatan point 11 berbunyi :Bahwa sesual isi redaksi surat kuasa yang dibuat oleh Tergugat tersebut, akhirnya para Penggugat menelusuri tanah yangdimaksudkan didalam surat kuasa tersebut

Bahwa dalil gugatan point ke10, ke11 dan ke12 adalah dalil yang tidakbenar dan merupakan kesimpulan Para Penggugat, dengan alasanalasan sebagai berikut :6.1 Bahwa dalil gugatan point 10 berbunyi : Bahwa itikad buruk dari Tergugat yang meminta Penggugat Ilsebagai pemilik hak adat atas tanah objek sengketa untukmemberikan kuasa kepada Tergugat sebagai ahli warisadalah merupakan upaya untuk menutupi aktifitas penguasaandan pengrusakansecara sepihak atas tanah objek sengketasecara melawan hukum yang

Sebenarnya menurut pemilik hak adat atas tanah (para saksi) bahwa kurang lebih19931996 perkavling tanah adat seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus riburupiah) namun pihak tergugat (PDAM) membayar lebih ganti rugi tanah kepadamasyarakat adat in casu keluarga Alm.Hans Mandacan, cs sebesar Rp.3.000.000,00 (tigajuta rupiah) sebagai perwujudan penghormatan terhadap eksisten masyarakat adat atastanah merekabukti pembayaran, terlampir sebagai bukti bagi tergugat dalam perkara ini;Bahwa tergugat

Penggugat;Bahwa dari redaksi Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat tertanggal 08 Desember 2015 yang sampai saat ini belum ditandatangani oleh Penggugat II, rupanya Tergugat mempunyai itikatburuk dengan berusaha menjebak Penggugat II untuk menyerahkansebagian hak tanah adat (objek sengketa) dari Marga/Keret MalibelaKlawalu kepada Tergugat selaku Marga/Keret Malibela Klaifi untukselanjutnya menguatkan kepemilikan hak dari Tergugat II;Bahwaitikat buruk dari Tergugat yang meminta Penggugat Ilsebagai pemilik

hak adat atas tanah objek sengketa untukmemberikan kuasa kepada Tergugat sebagai ahli waris adalahmerupakan upaya untuk menutupi aktivitas penguasaan danpengrusakan secara sepihak atas tanah objek sengketa secaramelawan hukum yang telah dilakukan bersamasama denganTergugat II dan Tergugat III;Bahwa sesuai isi redaksi Surat Kuasa yang dibuat oleh Tergugat tersebut, akhirnya Para Penggugat menelusuri tanah yang dimaksuddi dalam Surat Kuasa tersebut dengan disaksikan oleh PengurusLembaga Masyarakat

Bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku; Melanggar hak subyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap tidak hatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Bahwa tergugat melakukan kelalaian dalam menerbitkan HGUberdasarkan perolehan izin lokasi tanpa pembebasan/ganti rugi pada yangberhak yaitu. ahli waris haji Roni atau Haji Tapah/ penerus KeluargaPenggugat selaku pemilik

hak adat atas tanah terletak di Desa MargoRahayu Simpang pematang Kabupaten Mesuji seluas 950.

KAI) atas masalah tanah yang dan diusahaimereka, ketika warga tersebut bersilaturrahmi/menemui danmemohon agar Penggugat memberi perlindungan hukumsebagai pemilik hak adat atas tanah yang disengketakan wargavs PT KAI tersebut. Dalil Penggugat tersebut adalah tidakberalasan sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undangundang No. 5 Tahun 1986 jo Undangundang No. 9 Tahun 2004jo.

KAI) atas masalah tanah yangdiusahai mereka, ketika warga tersebut bersilaturrahmi/menemuidan memohon agar penggugat memberi perlindungan hukumsebagai pemilik hak adat atas tanah yang disengketakan wargavs PT KAI tersebut........ , Bahwasanya dalil Penggugat tersebutadalah tidak beralasan sebagaimana dalam ketentuan pasal 55UndangUndang No. 5 tahun 1986 jo.UndangUndang No.9 tahun2004 jo.UndangUndang no. 51 tahun 2009 telah ditegaskanbahwa tenggang waktu untuk mengajukan gugatan adalah 90(Sembilan

Saksi Saksi ONESIMUS RUMBEWAS, S.Pd dibawah janji pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa pada saat saudara Piter mengambil tanah dari bukit di area Raja Resortersebut sudah seijin saudara saksi;Bahwa benar saksi selaku pemilik hak adat atas tanah di lokasi areapembangunan Raja Resort;Bahwa pada saat akan dibangun raja Resort ini, pihak Investor yang datangdan menemui saksi dan mengatakan akan membangun Raja Resort di atastanah milik saksi;Bahwa yang menghubungkan saudara saksi untuk berlemu

Raja Ampat Wisata tanggal 22 Juni 2015;Menimbang bahwa berawal kemudian berdasarkan Akta Nomor 01tanggal 17 Februari 2016 pada awal tahun 2016, terdakwa berencana untukmembangun resort di Tanjung Yenpintereu, Kampung Arefi Selatan, DistrikBatanta Utara, Kabupaten Raja Ampat (Pulau Batanta), kKemudian untukmewujudkan keinginannya, terdakwa menemui saksi ONESIMUSRUMBEWAS, S.Pd., selaku pemilik hak adat atas tanah di TanjungYenpintereu dan menyetujui rencana terdakwa tersebut;Menimbang bahwa selanjutnya

dengan kewajiban hukum sipelaku; Melanggar hak subyektif orang lain; Melanggar kaidah tata susila; Bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian serta sikap tidak hatiyang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesamawarga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Bahwa tergugat I melakukan kelalaian dalam menerbitkan HGUberdasarkan perolehan izin lokasi tanpa pembebasan/ganti rugi pada yangberhak yaitu. ahli waris haji Roni atau Haji Tapah/ penerus KeluargaPenggugat selaku pemilik

hak adat atas tanah terletak di Desa MargoRahayu ~ Simpang pematang Kabupaten Mesuji seluas 950.