Uang, yang telah diubah dengan UndangUndangRI No.25 Tahun 2008 ;SUBSIDAIR :Bahwa ia Terdakwa LIE HAN POUW alias PAU PAU bersamasamadengan AGUSTINUS TJAHJADI, DARMA WIDJAJA NINYWATIANGKOSODJOJO (kesemuanya Terdakwa yang disidang dalamberkas terpisah / Splitsing) baik bertindak secara bersamasama ataubersekutu maupun bertindak untuk dirinya sendirisendiri dengantanggung jawab masingmasing pada waktu dan tanggal yang sudahtidak dapat diingat lagi sejak sekitar bulan juni 2003 sampai denganbulan Desember

Uang, yang telah diubah dengan UndangUndangRI No.25 Tahun 2008 ;LEBIH SUBSIDAIR :Hal. 10 dari 62 hal.

Uang / Money Laundry melanggarpasal 3 ayat (1) huruf c UndangUndang RI No.15 tahun 2002 tentangtindak pidana pencucian uang yang telah diubah dengan UndangUndang RI No.25 Tahun 2003 sebagaimana dalam dakwaan KesatuLebih Subsidair.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.810/Pid.B/2006/PN.JKT.PST. tanggal 14 September 2006 yang amar lengkapnya sebagaiberikut :1.Menyatakan Terdakwa : LIE HAN POUW alias PAU PAU tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENCUCIAN UANG?

uang ;Hal. 60 dari 62 hal.

Bahwa khusus mengenai barang bukti mobil tersebut, alasan kasasiPenuntut Umum dapat dibenarkan karena barang bukti berupa 1 (satu)unit mobil Honda CRV adalah hasil dari tindak pidana penipuan dengansarana elektronika kKemudian digunakan membeli mobil tersebut olehTerdakwa yang digunakan untuk kepentingan pekerjaan dalam mengurusitindak pidana penipuan dan pencucian uang yang dilakukan Terdakwadan kawankawan;Bahwa barang bukti 1 (satu) unit mobil Honda CRV dengan Nomor PolisiA. 1554 AN berikut STNK

Pasal 10 UndangUndang Republi IndonesiaNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemeberantasan TindakPidana Pencucian Uang, UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan UndangUndang Nomor3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak

Tanggal Kotran Nominal Rek. asal Rek tujuan 12032014 7897 M/BK 13600 026051990ATMB TRF CA/SA 1.000.000,00 0786407 4427032014 6857 SAOB SANo Book 2.500.000,003.500.000 Bahwa Akibatnya saksi FARIKHIN JUWANDA mengalami kerugiankurang lebih Rp. 11.834.500.000,00.selanjutnya saksi FARIKHINJUWANDA melaporkan ke Polda Jateng untuk dilakukan pengusutanlebih lanjut.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal5 (1) UU RI No. 8 TAHUN 2010 TENTANG Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian

Uang ;Menimbang, bahwa Majelis telah membaca dan memperhatikantuntutan pidana dari Penuntut Umum dalam surat tuntutannya NomorReg.

Put No. 180/PID.SUS/2016/PT.SMGMenimbang, dalam undangundang nomor : 8 tahun 2010, tindakpidana pasal 5 ayat (1) sebagaimana dipersalahkan kepada terdakwaterdakwa adalah masuk kategori Tindak Pidana Pencucian Uang sehinggakwalifikasi tindak pidananya adalah Pencucian Uang, bukan seperti yangdirumuskan oleh Hakim tingkat pertama dalam amar putusannya (VideBAB Il UndangUndang nomor : 8 tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang).

TEGUH ARIF PRASETYO Bin SAPEKUDIN.Tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana yaitu Pencucian Uang",2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwaterdakwa oleh karena itu,masingmasing : Terdakwa . BUDI SUGI INDARHATI Binti RANTISAN, dipidanapenjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesarRp. 100.000.000, (seratus juta rupiah) dan apabila dendaHalaman 19 .

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 3 UURI No.8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;Hal 14 dari 32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. Telah membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Magelang No. Reg.

Menyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONOtelahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaPERBANKAN SYARIAHMenyatakan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag BintiTASJUDIONO tidakterbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana PencucianUang sebagaimana dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umummelanggar pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Membebaskan terdakwa ENY CHUSNIATI, S.Ag Binti TASJUDIONOoleh karena itu dari dakwaan

mengajukan Memoribanding yang pada pokoknya memuatalasanalasan sebagai berikut :Bahwa Judex Factie / Majelis Hakim PN Magelang dalam putusannyatelah keliru dan kurang cermatmenilai hasil pembuktan ;Bahwa sekiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang dengancermat dan teliti mempertmbangkan faktafakta hukum, maka sudahselayaknya dan sepantasnya akan menyatakan Terdakwa Eny Chusniat,S.Ag binti Tasjudiono terbukti bersalah secara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana Perbankan Syariah dan Pencucian

berada dalam tahanan ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukt bersalahmelakukan findak pidana dan telah pula dijatuhi pidana, maka kepadaTerdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana dalamamar putusan dibawah ini ;Mengingat pasal 63 ayat (1) huruf a UndangUndang No. 21 tahun2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 3 UndangUndang No. 8 tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana pencucian

uang,UndangUndang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturanperaturanlain yang bersangkutan dengan perkara in1 ;MENGADILI:e Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;e Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Magelang tanggal 21September 2015 Nomor. 69 / Pid.Sus /2015/PNMgg, yang dimintakanbanding tersebut :e Memerintahkan Terdakwa Tetap berada dalam tahanan Rumah Negara ;e Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatperadilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar

Bahwa TERDAKWA tidak memiliki usaha lain yang tetap yang dijadikansumber pendapatan sah setiap bulan.n Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 3 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal3 UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd pada kurun waktu antara tahun2010 sampai dengan tahun

Uang LEBIH SUBSIDIAIRBahwa ia terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd pada kurun waktu antara bulanJanuari tahun 2009 sampai dengan bulan April tahun 2013 atau setidaktidaknya padawaktu tertentu di tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bertempat di Bank BNIKantor Cabang Bima Nusa Tenggara Barat, di Dealer Mobil Naga Motor jl Niaga II2931, Mataram, Nusa Tenggara Barat atau setidaknyatidaknya di suatu tempat lainyang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Raba Bima, akantetapi berdasarkan Pasal

Bahwa TERDAKWA dan Saksi MUHAMMADTAUFIK ADAM tidak mempunyai hubungan pekerjaan ataupun hubungan bisnis dantidak pernah dibuat pertanggung jawaban apapun atas penggunaan uang tersebut.Perbuatan Terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalamPasal 6 UU RI No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang UndangNo 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang juncto Pasal 5 ayat(1) UU RI No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang Menimbang, bahwa berdasarkan

surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dariKejaksaan Negeri Sleman tanggal 19 Juni 2014 No.Reg Perkara ; PDM34/Slmn/Euh.2/02/2014 terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :123Menyatakan terdakwa SITA ERNY, S.Pd, M.Pd terbuksi secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UU RI No. 25 Tahun 2003 TentangPerubahan atas Undang Undang No 15 Tahun 2002 tentang Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 3 UU RI No. 8 Tahun 2010

Uang dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 TentangHukum Acara Pidana serta peraturan perUndang Undangan lain yang bersangkutan.MENGADILIMenerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 17 Juli 2014.

Menyatakan terdakwa SIMAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan pertama primair penuntut umum2. Membebaskan terdakwa SIMAN dari dakwaan pertama primair tersebut;3.

Menyatakan terdakwa SIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut serta melakukan pembantuan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dakwaan pertama subsidair; 4.

usul Hartakekayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo.Pasal 10 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dakwaanpertama Primair;2.

Bahwa berdasarkan penjelasan dari Penyidik Polda Metro Jaya, TindakPidana Pencucian Uang dimana terdakwa yang dihadapkan kedepanpersidangan berkaitan dengan tindak pidana Narkotika yang ada diPalembang. Bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalam UndangundangNomor 8 tahun 2010. Bahwa berdasarkan UU No. 8 Tahun 2010, sanksi pidana diatur dalamPasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5. Dalam tindak pidana Pencucian Uang(TPPU) terdapat TPPU secara Aktif dan TPPU secara Pasif.a.

) tahun dan denda paling banyak Rep.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).Bahwa terhadap mekanisme pencucian uang bahwa pencucian uangdilakukan dalam tiga pola.

Tahapan integrasi ini merupakantahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karenamemasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatanekonomi yang sah.

uang.

No. 31 PK /PID.SUS / 2011Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 3 huruf a Undangundang Nomor 15 Tahun2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa Bonatua Sinaga, SE., pada waktu dantempat sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu tersebut diatas, dengan sengaja memiliki sesuatu barang yang sebagianatau. seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, barang manaada padanya bukan karena kejahatan yang dilakukan Terdakwaketika diberikan kepercayaan oleh

Menyatakan Terdakwa = Bonatua Sinaga, SE bersalahmelakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf aUndang Undang Nomor 15 Tahun 2002 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dalam SuratDakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;2.

Menyatakan terdakwa FAJAR TRIANI Binti DARDIRI TS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dalam jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut ; 2.

Uang jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;2.

(SAKSI AHLD.Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri sebagai saksi ahli sehubungandengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan saksi yang adadalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut benar semuanya ;18e Bahwa benar keahlian saksi adalah dalam bidang Tindak Pidana Pencucian Uang / MoneyLoundering karena ahli sudah bertugas selama 2 tahun 4 bulan di PPATK dan selamabertugas saksi selalu mendapatkan kepercayaan dari pimpinan untuk memberikanketerangan ahli kepada penegak

S143/02.3.3/PPATK/04/14 ;e Bahwa yang dimaksud dengan *pencucian uang adalah perbuatan menempatkan,mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan,membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau suratberharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patutdiduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1)dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, sehinggaseolaholah

menjadi harta kekayaan yang sah ;e Bahwa menurut ahli bahwa pencucian uang secara sempurna dilakukan dalam 3 tahap,namun TPPU telah terjadi meskipun hanya satu atau lebih dari ketiga tahapan tersebutyang terpenuhi, adapun tahapantahapan pencucian uang tersebut sebagai berikut :a Penempatan (palacement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindakpidana kedalam system keuangan (pinancial system) atau lembaga yang terkait dengankeuangan.

Uang jo.

dakwaan sebagai berikut:PERTAMA : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 6 Ayat (1) huruf a, b, c, UndangUndang Nomor15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak PidanaPencucian Uang juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;ATAUKEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3Ayat (1) huruf c UndangUndang Nomor 15 Tahun 2002sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 25Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian

Uang junctoPasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriJakarta Pusat tanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut:1.

. : diancam pidana dalam Pasal 3 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang ;AtauHal. 1 dari 11 hal. Put.

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMojokerto tanggal 22 April 2019 sebagai berikut:1.

Uang;2.

Menyatakan Terdakwa AKHMAD TAUFAN MANFALUTI, S.E. aliasTAUFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Pencucian Uang;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu denganpidana penjara selama 8 = (delapan) dan denda sebesarRp4.000.000.000,00 (empat miliar rupian) dengan ketentuan apabiladenda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)bulan;3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;4.

oleh Terdakwa yang berasaldari suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangNomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan TindakPidana Pencucian Uang;Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasil/Terdakwa selebinnya hanya merupakan penilaian hasil pembuktianyang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

uang dilakukan oleh penyidik tindakpidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuanperaturan perundangundangan, kecuali ditentukan lain oleh UndangUndang ini.Selanjutnya pada Pasal 75 menyatakan:Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinyatindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindakpidana pencucian uang dan memberitahukannya kepada PPATKBahwa sebagaimana kata pengantar Kapolri

SURAT DAKWAAN PREMATURMajelis Hakim yang TerhormatSaudara Penuntut umum yang kami HormatiSidang Pengadilan yang muliaDalam Tindak Pidana Pencucian uang di kenal tahapantahapandalam peroses pencucian uang yang terdiri atas :Halaman 62 dari 69 hal. Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmba.

Atas dasar halini, hadir suatu pendekatan baru dalam mengungkap suatupindak pidana melalui penelusuran hasil tindak pidana yang dikenal dengan mekanisme anti pencucian uang, dengan katalai, pendekatan anti pencucian uang ini, gap antara hasiltindak pidana, perbuatan pidana dan pelaku tindak pidanaakan diassociationkan kembali yang pada ahirnya aparatpenegak hukum dengan mudah menjerat su penjahat melaluipenelusuran hasil kejahatan itu sendiri.Proses pendeteksian kegiatan pencucian uang baik pada

Apabila telah terdeteksidengan baik, proses hukum segera dimulai, baik dalam rangka mendakwatindak pidana pencucian uang maupun kejahatan asalnya yang terkait.Dalam uraian dakwaan Saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapatmenguraikan tentang terjadinya tahap integration, yang merupakan salahsatu tahap dari tindak pidana pencucian uang yang harus di penuhi agarperbuatan tersebut dapat di katakan pencucian uang.

uang yang menyatakan bahwa dalam hal penyidikmenemukan bukti permulaan yang cukup terjadi tindak pidana pencucianuang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidik tindakpidana asal dengan penyidik tindak pidana pencucian uang danmemberitahukannya kepada PPATK jadi sesuai dengan ketentuan yangberlaku bahwa tindak pidana pencucian uang dapat digabungkan dengantindak pidana asal asalkan ada perbuktiaan permulaan yang cukup;Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan eksepsi daripenasehat hukum

Uang juncto Pasal55 Ayat (1) ke1 KUHP ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Bangil tanggal 27 Oktober 2014 sebagai berikut :1Menyatakan Terdakwa Ali Abu Bakar terbukti bersalah melakukan tindakpidana pemalsuan surat dan pencucian uang, sebagaimana diatur dalamPasal 263 Ayat (1) KUHP juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP dakwaanpertama Primair dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 TentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Bahwa, Judex Facti inlitis juga melanggar ketentuan Pasal 1 angka 11 danPasal 75 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan danPemberantasan Tindak Pindana Pencucian Uang; Pasal 1 Ayat (11) : PihakPelapor adalah orang yang menurut UndangUndang ini wajibmenyampaikan laporan kepada PPATK ;Pasal 75 : Dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukupterjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidikmenggabungkan penyidikan tindak pidana Pencucian Uangmemberitahukannya

kepada PPATK ;Bahwa, dalam perkara a quo tidak ada satupun bukti adanya Pelaporan daripihak korban kepada PPATK mengenai adanya dugaan terjadinya tindakpidana pencucian uang yang dilakukan Terdakwa ; Namun Judex Factiternyata justru memaksakan diri untuk tetap memeriksa dan mengadili sertamemutus perkara Pembanding dengan dakwaan tanggal 18 Juni 2014 junctotanggal 27 Oktober 2014 ;Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang,

Juni Syafrien Jahja, M.H. diingatkan di halaman 53 berbunyi : UndangUndang Tindak pidana Pencucian Uang adalah tergolong undangundangyang baru dalam khazanah perundangundangan pidana di Indonesia....

Bahwa secara teoritis perbuatandalam setiap tahap proses pencucian uang yang terdiri atas :Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 1222 K/PID.SUS/2015a.

Uang;Mahkamah Agung tersebut;Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBalikpapan tanggal 5 Juli 2017 sebagai berikut:1.

Sus/2018diketahuinya merupakan hasil tindak pidana penipuan dengan tujuanuntuk menyamarkan asal usul harta kekayaan, sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Dakwaan Pertama Pasal 378 KUHP danDakwaan Kedua Pasal 3 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalamDakwaan Kumulatif Penuntut Umum;2.

Menyatakan Terdakwa FERDY MARSEL PANGALILA, SH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana PENIPUAN DAN PENCUCIAN UANG:2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanaHalaman 4 dari 15 hal. Put. Nomor 395 K/Pid.

Uang telah tepat dan tidak salahmenerapkan peraturan hukum; Bahwa judex facti telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevansecara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yangterungkap di muka sidang, yaitu Terdakwa mengajak saksi korban Hj.Wati binti H.

Menyatakan Terdakwa FERDY MARSEL PANGALILA, SH tersebutdiatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana PENIPUAN dan PENCUCIAN UANG;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu denganpidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesarRp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;3.

M E N G A D I L I- Menyatakan Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT telah terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perbankan dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dilakukan secara berlanjut ;------------------------------------------------------- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU SAFITRI RUPAAT oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun, dan denda sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), subsidair

Menyatakan terdakwa DOLVI KINDANGEN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan melanggar pasal 5 ayat (1) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;2. Membebaskan terdakwa DOLVI KINDANGEN dari dakwaan tersebut;3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;4.

Sedangkan pengalaman tugas dalam menangani perkara TPPUtelah beberapa kali diminta untuk memberikan keterangan ahli kasus tindakpidana pencucian uang;Bahwa jabatan dan tugas serta tanggung jawab AHLI di PPATK antara lain:melakukan analisis hukum dan memberikan pendapat hukumberkenaandengan Tindak Pidana Pencucian Uang dan memberikan keterangan ahlikhususnya di bidang tindak pidana pencucian uang guna kepentinganpemeriksaan yang dilakukan oleh Penegak Hukum baik di tingkatPenyidikan di Kepolisian,

uang atausurat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yangdiketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaandipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjarapaling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyakRp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);Tindak Pidana pencucian uang sebagaimana Pasal 4 UU PP TPPUadalah:Setiap orang yang menyembunyikan

Berdasarkan Pasal 5 ayat (2), Ketentuan sebagaimana dimaksud padaayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakankewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam UndangUndang ini.Bahwa unsurunsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :a.

Menyatakan Terdakwa Dolvin Kindangan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana*Pencucian Uang secara Pasif sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut dalam Dakwaan;2. Menghukum Terdakwa Dolvi Kindangan dengan pidana penjara selama 4 (empat)tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa tahanan dan Denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupuah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;3.

Uang;Menimbang, bahwa unsurunsur dari Pasal 5 ayat (1) UU R.I No.8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaiberikut:1.

No. 2538 K/Pid.Sus/2019Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 3 juncto Pasal 10 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentangPencegahan dan Pemberantasan Tindak PidanaPencucian Uang;Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 4 juncto Pasal 10 UndangUndang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahandan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;Lebih Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dandiancam pidana Pasal 5 Ayat 1 juncto Pasal

Uang;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HENDY RUMLI tersebut olehkarena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dandenda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) denganketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalanioleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4.

Uang tidak dapat diterapkanHal. 6 dari 10 hal.

Uang;Bahwa Terdakwa dipersalahkan atas perbuatannya karena mengetahuidan bekerjasama secara aktif dengan Devy Yuliana dan Fredy HeronusaPutra melakukan tindak pidana pencucian uang yang dananya berasalhasil tindak pidana Narkotika dengan cara menerima pentransferan ataumentrasfer dana hasil tindak pidana Narkotika ke luar negeri dan juga kebeberapa orang;Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, Terdakwa terbuktimelakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 juncto Pasal 10 UndangUndang Nomor 8

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang;Bahwa lagipula alasan kasasi Pemohon Kasasi /Penuntut Umum danPemohon Kasasi Il/Terdakwa selebinnya hanya merupakan penilaianHal. 8 dari 10 hal.