2024 yang dimohonkan banding;

M E N E T A P K A N;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

2. Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili dari seorang anak kandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : ZULSTYIANTO DZIKROO, tempat/tanggal lahir di Batam/3 Juli 2005, khusus untuk:

1. melakukan pengurusan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atasGambar Penetapan Lokasi dengan Nomor Penetapan Lokasi :99.86031015.081 Tanggal

Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 345 KUHPerdata peraturan lain yang bersangkutan ;MENETAPKAN;Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;Memberi izin kepada Pemohon tersebut mewakili dari Seorang anakkandungnya yang belum dewasa yaitu bernama : ZULSTYIANTO DZIKROO,tempat/tanggal lahir di Batam/3 Juli 2005, khusus untuk:2.1. melakukan pengurusan penerbitan

Sertifikat Hak Guna Bangunan atasGambar Penetapan Lokasi dengan Nomor Penetapan Lokasi99.86031015.081 Tanggal 14091999;2.2. menjual sebidang tanah dan bangunan yang terletak di KomplekPerumahan Purna Bina Nusa Bengkong Pertiwi Type 36 Blok F No.7,Kecamatan Bengkong, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.

Verponding No.3621 telahdipergunakan untuk penerbitan Sertifikat HAK MILIK No.1 tahun 1962 atasnama TINI isteri ISMAN, sehingga seharusya Kartu Verponding No.3621 tidakdapat dipergunakan penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN atas namaYayasan Kesejahteraan Islam, namun oleh Terdakwa tetap menerbitkanSertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11 tahun 1996, sehingga data yangdimasukkan dalam proses penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN tidakbenar / tidak sesuai karena Sertifikat HAK MILIK No.1 tahun 1962

atas namaTINI isteri ISMAN dan penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11tahun 1996 diatas tanah obyek yang sama dengan Sertifikat Hak Milik No.1tahun 1962, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil PeninjauanLapangan (bekas tanah Eigendom Verponding No.3621) yang dibuat padatanggal 29 September 2003, dan di tanda tangani oleh penyidikSUMARSONO, SH., A.

ABDUL KARIM (berkas perkara lain) hinggapenerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN tidak dilakukan melalui PenitiaA yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Malang, selanjutnya Terdakwatidak melakukan penelitian terhadap Kartu Verponding No.3621 telahdipergunakan untuk penerbitan Sertifikat HAK MILIK No.1 tahun 1962 atasnama TINI isteri ISMAN, sehingga seharusya Kartu Verponding No.3621 tidakdapat dipergunakan penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN atas namaYayasan Kesejahteraan Islam, namun oleh Terdakwa

tetap menerbitkanSertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11 tahun 1996, sehingga data yangdimasukkan dalam proses penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN tidakbenar / tidak sesuai karena Sertifikat HAK MILIK No.1 tahun 1962 atas namaTINI isteri ISMAN dan penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11tahun 1996 diatas tanah obyek yang sama dengan Sertifikat Hak Milik MilikNo.1 tahun 1962, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil PeninjauanLapangan (bekas tanah Eigendom Verponding No.3621) yang dibuat

tetap menerbitkanSertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11 tahun 1996, sehingga data yangdimasukkan dalam proses penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN tidakbenar / tidak sesuai karena Sertifikat HAK MILIK No.1 tahun 1962 atas namaTINI isteri ISMAN dan penerbitan Sertifikat HAK GUNA BANGUNAN No.11tahun 1996 diatas tanah obyek yang sama dengan Sertifikat Hak Milik No.1tahun 1962, hal tersebut sesuai dengan Berita Acara Hasil PeninjauanLapangan (bekas tanah Eigendom Verponding No.3621) yang dibuat padatanggal

Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KotaMakassar) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan berupa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor20455/Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal4 November 2004, dengan Surat Ukur Nomor 4540, tertanggal 3September 1997 seluas 77.098 m2 atas nama PT Gowa MakassarHalaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 85 PK/TUN/2018Tourism Development Corporation;4.

tidak sah Surat Keputusan Tergugat (KepalaKantor Pertanahan Kota Makassar berupa penerbitan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 20455/Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate,Kota Makassar, tanggal 4 November 2004 dengan Surat Ukur Nomor4540 tertanggal 3 September 1997, yaitu sebagian dan luas 77.098 m2,atas nama PT Gowa Makassar Tourism Development Corporation;Memerintahkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan KotaMakasar) untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertifikat Hak GunaBangunan berupa penerbitan

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor20455/Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, tanggal4 November 2004 dengan Surat Ukur Nomor 4540 tertanggal 3September 1997, yaitu sebagian dan luas 77.098 m2, atas nama PTGowa Makassar Tourism Development Corporation;Halaman 4 dari 7 halaman.

Mahpud Jabir ), belum Mengetahui bahwa ada KeputusanTergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas namaHalaman 5 dari 53 halaman.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 176/DesaCipayung, Surat Ukur Nomor 15/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010,tanggal penerbitan Sertifikat 16 Juli 2010, Luas 3.987 m?

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 178/DesaCipayung, Surat Ukur Nomor 15/Cipayung/2010 tanggal 6 Juli 2010,Tanggal Penerbitan Sertifikat 16 Juli 2010, luas 6.932 m?

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 177/ DesaCipayung, Surat Ukur Nomor 15/Cipayung/2010, tanggal 6 Juli 2010,tanggal Penerbitan Sertifikat 16 Juli 2010, luas 85.456 m?

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 178/DesaCipayung, Surat Ukur Nomor 15/Cipayung/2010, tanggal 6 Juli 2010,tanggal Penerbitan Sertifikat 16 Juli 2010, luas 6.932 m?

Sertifikat Hak Guna Bangunan atasnama Penggugat selaku Kertua Yayasan Bajiminasa/Akademi KoperasiUjung Pandang, dengan tanpa alasan hukum dan dasar hukum yang sah,maka surat yang diterbitkan oleh Tergugat yang ditujukan kepadaPenggugat Nomor 05/3800.573.71/1/2015 tanggal Makassar 2 Januari2015, Perihal : Permohonan Hak Guna Bangunan atas nama Drs.

Bata Ilyas incasu Penggugat selaku Ketua Yayasan Bajiminasa Ujung Pandang/Akademi Koperasi Ujung Pandang tersebut, sudah cukup berkorban baikmateril maupun in materil untuk membiayai segala kepentingan dalamproses permohonan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut,pada hal pemberian hak Guna Bangunan diatas tanah tersebut, adalahuntuk kepentingan Umum yaitu untuk pembangunan kampus AkademiKoperasi Ujung Pandang atas nama Yayasan Baji Minasa Ujung Pandang/Akademi Koperasi Ujung Pandang, sehingga

Sertifikat Hak Guna Bangunan atastanah tersebut, secara hukum dinyatakan tidak beralasan dan tidakberdasar hukum, dengan demikian tentunya gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi wajib diajukan kepada Pengadilan TataUsaha Negara Makassar in casu Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi.Inilah salah satu kekeliruan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar, karena tidak dapat membedakan antara alasanhukum eksepsi dan alasan hukum pokok perkara a quo.

Bahwa dasar hukum gugatan Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasiadalah prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan yang secaratibatiba tidak dilanjutkan dan tidak diselesaikan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, danbukan objek Sertifikat Hak Pakai yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi/Terbanding/Termohon Kasasi tersebut, sebab Sertifikat Hak Pakaidimaksud dinyatakan telah berakhir masa berlakunya sehingga secarahukum dinyatakan batal demi

Bahwa oleh karena pokok gugatan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi adalah adanya kelalaian yang dilakukan oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi in casu Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar yaitutidak melanjukan proses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan yangdimohonkan oleh Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi in casuYayasan Baji Minasa Ujung Pandang/Akademi Koperasi Ujung Pandang,maka secara yuridis yang berwenang mengadili perkara a quo adalahPengadilan Tata Usaha Negara Makassar dan bukan

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor10683/Cengkareng Barat, Surat Ukur Nomor 00013/2014, tanggal 04Februari 2014 seluas 15.197 m2 a.n. PT Cakra Binalestari danSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10628/Cengkareng Barat, SuratUkur Nomor 00802/2013, tanggal 03 Desember 2013 Seluas 7.180 m2a.n.

Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor10683/Cengkareng Barat, Surat Ukur Nomor 00013/2014, tanggal 04Februari 2014 seluas 15.197 m2 a.n. PT Cakra Binalestari danSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10628/Cengkareng Barat, SuratUkur Nomor 00802/2013, tanggal 03 Desember 2013 Seluas 7.180 m2a.n.

PTCakra Binalestari;Bahwa atas Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor10683/Cengkareng Barat, Surat Ukur Nomor 00013/2014, tanggal 04Februari 2014 seluas 15.197 m2 a.n. PT Cakra Binalestari danSertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 10628/Cengkareng Barat, SuratUkur Nomor 00802/2013, tanggal 03 Desember 2013 Seluas 7.180 m2a.n.

Putusan Nomor 107 K/TUN/2017juga belum dapat mengklaim kepentingannya telah dirugikan akibatdikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dilakukanTergugat berupa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor10683/Cengkareng Barat dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor10628/Cengkareng Barat;Bahwa karena secara hukum tidak ada kepentingan Penggugat yangdirugikan akibat perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat HakGuna Bangunan Nomor 10683/Cengkareng Barat dan Sertifikat Hak GunaBangunan

Dwima Mandiri Jayatama;

kelanjutan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1 yang telah habis masa berlakunya di Kantor Pertanahan Kabupaten Cirebon;

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No./Kelurahan Pasirluyu atas nama PT.ASTRA INTERNASIONAL. bertentangan dengan Peraturan Perundangundanganyang berlaku (vide pasal $3 ayat 2a UU No. 5 Tahun 1986) ;d. Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.l/Kelurahan Pasirluyu atas nama PT.ASTRA INTERNASIONAL, merupakan perbuatan sewenang Wenang yangdilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal inj Kantor PertanahanKotamadya Bandung ;e.

Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1/Kelurahan Pasirluyu atas nama PT.ASTRA INTERNASIONAL, proses dan prosedurnya telah melangegar azasazasumum pemerintahan yang baik ;Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, maka Sertifikat Hak GunaBangunan No, /Kelurahan Pasirluyu, Gambar Situasi tanggal 1921997: No.1234/1997.Luas 30.260 M2atas nama PT Astra International adalah tidak sah dan harus dibatalkan Bahwa guna mencegah adanya kerugian Penggugat yang lebih besar, mohonagar Pengadilan Tata

:Yang terletak di Desa Keciput, Kecamatan Sijuk, KabupatenTanjungpandan, dengan batasbatasnya terdiri dari pagar tembok,pagar kayu, pilar beton semuanya tepat berada dibatasnya, adalahsah secara hukum dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00042,Kelurahan Keciput, Kecamtan Sijuk, Kabupaten Belitung adalah cacathukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Memerintahkan Tergugat , Tergugat Il dan Tergugat Ill

Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00042,Kelurahan Keciput, Kecamatan Sijuk, Kabupaten Belitung adalah cacathukum dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak memiliki kekuatanhukum mengikat;Memerintahkan Tergugat I/Termohon Kasasi I, Tergugat II/TermohonKasas Ill dan Tergugat III/Termohon Kasasi III untuk menundukkan diridan mematuhi isi putusan ini;Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulumeskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bijvoorrad

akhirnya setelah +1(satu)minggu kemudian sekitar tanggal 15122015 pihak Management InnaSimpang Surabaya menunjukkan copy Sertifikat Hak Guna BangunanNo.650, Keluarahan Genteng, yang diterbitkan pada tanggal 06 Mei2010, dan berakhir pada tanggal 05 Mei 2030, Surat Ukur tanggal 25Maret 2010 No.06/Genteng/2010, luas 9690m2 tercatat namaPemegang Hak PT Hotel Indonesia Natour ; Bahwa sehubungan dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna BangunanNo.650 pada tanggal 06 Mei 2010, Para Penggugat berpendapat,penerbitan

Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut mengandung cacathukum administrasi dan karenanya patut untuk dibatalkan, sebab : A.

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.650, KelurahanGenteng, yang diterbitkan pada tanggal 06 Mei 2010, dan berakhir padatanggal 05 Mei 2030, Surat Ukur tanggal 25 Maret 2010No.06/Genteng/2010, luas 9.690m2 oleh Tergugat mengandung cacatformil, adapun penerbitan Sertifikat tersebut telah melanggar beberapaketentuan perundangundangan diantaranya : a.

Para Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Para Penggugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwasekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugattelah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagaiPembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:Obyek Gugatan:Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/2016Keputusan Penerbitan

Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 04142 suratukur tanggal 21 November 2013, nomor 00122/2013, Luas 1.172m2 diKelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng,Kota Adminsitrasi Jakarta Barat diterbitkan pada tanggal 1 September 2014 atas nama pemegang Hak HarryKarauwan, Wiesye Marlein Prasetyo, Robert Richard Karauwan, Adrian AbramKarauwan;l.

Bahwa Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04142 suratukur tanggal 21 November 2013, nomor 00122/2013, Luas 1.172 M?

ADRIAN KARAUWAN;e Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna bangunan No. 04142 suratukur tanggal 21 November 2013, No. 00122/2013, Luas 1.172m2di Kelurahan Kapuk Kecamatan Cengkareng,Kota AdminsitrasiJakarta Barat di terbitkan pada tanggal 1 September 2014 atasnama pemegang Hak Harry Karauwan, Wiesye Marlein Prasetyo,Robert Richard Karauwan, Adrian Abram Karauwan,bersifat Finalkarena tidak memerlukan lagi persetujuan dari Instansi tertentubaik bersifat Horizontal maupun vertical.Dengan demikianpenerbitan

Sertifikat oleh Tergugat telah bersifat Final danmenimbulkan akibat hukum;e Bahwa atas penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan olehTergugat a quo telah menimbulkan akibat hukum yang nyata nyata Penggugat tidak bisa,memohonkan Hak atas tanah danbangunan yang mereka tempati.dari tahun 1978 dan Parapenggugat kehilangan haknya untuk memperoleh tempat tinggal;Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 162K/TUN/20167.

Maka, penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1267/GunungSahari ke atas nama PT. PROSPEKTA ESA SAKTI adalah tidak sah. Olehkarena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1267/Gunung Sahari an.PT. Prospekta Esa Sakti tidak sah.

UndangUndang No.51 Tahun 2009,Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.1267/Gunung Sahari Selatan,tanggal 10 Nopember 1999, oleh Kepala Kantor Pertanahan KotaAdministrasi Jakarta Pusat merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yangdikeluarkan atas dasar hasil pemeriksaan badan peradilan berdasarkanketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, sehingga Objekgugatan yang diajukan oleh Penggugat Jidak termasuk dalam pengertianKeputusan Tata Usaha Negara; n nn nnn nnnn nnn nnn Oleh karenanya berdasarkan

, atas nama : Perseroan Terbatas PT PROSPEKTA ESA SAKTIberkedudukan di Jakarta yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor PertanahanKota Administrasi (d/h.Kotamadya) Jakarta Pusat, dasar pendaftaran/penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut adalah Surat KeputusanKepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta Nomor:158/133550.231.11999, tanggal 28 Oktober 1999, dan pada tanggal 11 Mei2005 kepemilikan nama pemegang hak dialinkan haknya dari PT ProspektaEsa Sakti kepada ANTON SUDJONO, berdasarkan

PROSPEKTA ESA SAKTI berkedudukan di Jakarta,kemudian dialinkan kepada nama yang berhak ANTON SUDJONO,berdasarkan Penjualan Umum berdasarkan Risalah Lelang dari KantorPelayanan Piutang dan Lelang Negara Jakarta Ill, tanggal 27042005No.147/2005, bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebutberdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional DKI Jakarta Nomor: 158/133550.231.11999, tanggal 28 Oktober1999, Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama PT Prospekta EsaSakti

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor738/Kelurahan Darmo atas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi(bukti T/PR19), dimana penerbitan sertifikat tersebut tanoa adanya persetujuandari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagai pemilik asset.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/Kelurahan Darmo atas nama Tergugat rekonvensi/Penggugat konvensi sebagaiberikut:e Perkara Nomor 04/Pid.Sus/2010/PN Sby dengan Terdakwa HM.

Surat Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya SurabayaNomor 550.1908 tertanggal 1 Februari 1999 ( vide bukti T11)yang pada pokoknya menyatakan apabila Pemohon Kasasitidak keberatan atas adanya permohonan Termohon Kasasitentang penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas namaTermohon Kasasi atas obyek sengketa, maka Kantor BadanPertanahan Nasional Kota Surabaya akan memproses danmenerbitkan Surat Keputusan pemberian hak atas2.

Taman Puspa Raya Blok DNomor 10, Komplek Citra Raya Sambikarep, Surabayamengurus penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor738/Kel. Darmo dan atas pengurusan sertifikat tersebut telahditerbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan KotaSurabaya Nomor 196550.135.12007 tanggal 1 Maret 2007tentang Pemberitan Hak Guna Bangunan atas namaHandoko Soelayman atas tanah di Kota Surabaya,Kecamatan Wonokromo, Kelurahan Darmo, JI.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 738/KelurahanDarmo atas nama Termohon Kasasi/Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi (vide bukti T/PR19), dimana penerbitan sertifikat tersebuttanopa adanya persetujuan dari Pemohon Kasasi/PenggugatRekonvensi/ Tergugat Konvensi sebagai pemilik aset.

No. 13 K/Pdt/2008dasar Pemberian Hak oleh Tergugat Il serta meneliti kembali seluruhproses penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 48/SJ atas namaYayasan Xaverius ;12.

Menyatakan bahwa seluruh suratsurat alas hak atas tanah sengketayang dijadikan dasar penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.48/SJ Atas nama Yayasan Xaverius oleh Tergugat Il adalah tidak sahdan tidak mempunyai kekuatan hukum ;. Menyatakan bahwa Pemberian Hak atas tanah sengketa oleh Tergugatll berupa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 48/SJ Atas nama YayasanXaverius adalah bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku ;.

adahubungan hukum dengan Tergugat ;Tetapi Penggugat, dengan cara yang licik (doli prae sintis), berusahamengelabui Pengadilan, untuk menghaki persil milik Tergugat , yangbukan hak dari Penggugat yaitu : dengan cara, mengajukan bukti yanglancung (grondkaart) yang tidak dikenal lagi dalam hukum positif diIndonesia, yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagidiseluruh wilayah Republik Indonesia, berdasarkan UU Nomor 5/1960tentang PokokPokok Agraria ;Tergugat Il :DALAM EKSEPSI:DALAM EKSEPSI:1;Bahwa penerbitan

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 48/Sj atasnama Kongregasi SusterSuster Fransiskanes dari ST Georgius Martiroleh Tergugat Il adalah dalam rangka pelaksanaan urusanPemerintahan dan merupakan Keputusan Tata Usaha Negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 3 UndangUndang Nomor:5 Tahun 1986 Jo UndangUndang Nomor : 9 Tahun 2004.

Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia selaku Pihak yang menerbitkan SuratKeputusan Nomor : SK.280/HGB/DA/77 tanggal 20 Juni 1977tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada YayasanXaverius, karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor48/Sj didasarkan pada Surat Keputusan tersebut ; Notaris/PPAT Lianawati Tjendra, SH selaku Notaris/PPAT yangtelah membuat Akta Hibah Nomor: 99/15/TKP/2002 Tgl. 01082002 sebagai dasar peralinan hak dari Yayasan Xaverius kepadaKongregasi SusterSuster

Nomor: 163 luas 9.956 M, tanggal 05 September 2003 ;- Warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315 tanggal 29 Oktober 2002 luas 9.956 M atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 524/A/2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;- Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, An Gerson Yulianus Hassor ;- Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGB No.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor: 682

permohonan Hak Guna Bangunan(HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor, permohonan tersebut tetap diproses sehingga keluar Risalah Panitia A yang menyetujui permohonanHak Guna Bangunan (HGB) saksi Gerson Yulianus Hassor dan dalamRisalah Panitia A terdapat tanda tangan saksi Martinus Nuboba selakuLurah Hamadi, tetapi Martinus Nuboba saksi tidak pernah menjadi anggotaPanitia A yang bertugas melakukan pemeriksaan tanah di loaksi, sertasaksi tidak pernah menandatangani Risalah Panitia A ;Bahwa walaupun dalam proses penerbitan

sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh saksiMohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa , dan Terdakwa Alexander Bangalino BA,tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, TentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan PemberianHak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas namaGerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor: 315 dengan luas tanah 9.956 M2, tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor

sertifikat Hak Guna Bangunan(HGB) atas nama saksi Gerson Yulianus Hassor yang dilakukan oleh saksiMohc Efendi, saksi John Wiclif Aufa , dan Terdakwa Alexander Bangalino BA,tidak sesuai dengan Keputusan Kepala BPN No. 3 tahun 1999, TentangPelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan PemberianHak atas Tanah Negara, tetapi Hak Guna Bangunan (HGB) atas namaGerson Yulianus Hassor tetap terbit Nomor : 315 dengan luas tanah 9.956 M2, tanggal 28 Agustus 2003, atas nama Gerson Yulianus Hassor

, atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, AnGerson Yulianus Hassor ;Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGBNo.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M?

, tanggal 05 September 2003 ;Warkah penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 315 tanggal 29Oktober 2002 luas 9.956 M? atas nama Gerson Yulianus Hassor Nomor:524/A/2002, tanggal 29 Oktober 2002 ;Buku Hak Guna Bangunan Nomor: 315 tanggal 29 Oktober 2002, AnGerson Yulianus Hassor ;Warkah Penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 322 s/d HGBNo.326 tanggal tanggal 28 Agustus 2003 luas 9.956 M?

Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor582/Kelurahan Sumber Rejo tersebut berlokasi/terletakdi Kelurahan Damai,Kecamatan Balikpapan Timur sedangkan tanah sengketa sekarang terletakdi Kelurahan Sumber Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah dulu KelurahanGunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Daerah TingkatIl Balikpapan sehingga diduga Tergugat I, II memindahkan surat tanah yangterletak di Kampung Damai Kecamatan Balikpapan Timur ke tanah milikPara Penggugatdulu terletak di Kelurahan Gunung

Nomor 766 K/Pdt/201610.11,12.13.dengan menggunakan alas hak di Kampung Damai, Kecamatan BalikpapanTimur, sedangkan tanah milik Para Penggugat dulu terletak di KelurahanGunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Utara, Kotamadya Daerah TingkatIl Balikpapan, sekarang terletak di Kelurahan Sumber Rejo, KecamatanBalikpapan Tengah, Kota Balikpapan;Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 582/KelurahanSumber Rejo oleh Tergugat V kepada Tergugat II adalah mengandung cacathukum karena tanah tersebut

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 0582/KelurahanSumber Rejo, tahun 2011 atas nama Anton Gunawan/Termohon Kasasi IV(Bukti T.IV/1 dan T.IV/16) adalah sangat diragukan keabsahannya,sehingga jika itu dipertimbangkan secara terinci dan secara benar olehHakim Tingkat Pertama maupun Hakim Banding pada Pengadilan TinggiHalaman 21 dari 31 hal.Put.

Sertifikat Hak Guna Bangunan NomorHalaman 25 dari 31 hal.Put.

Nomor 766 K/Pdt/201612.sehingga putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut yang dikuatkan olehHakim Banding pada Pengadilan Tinggi Samarinda haruslah dibatalkan,karena sangat tidak tepat, dan sangat tidak beralasan hokum;Bahwa terhadap gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi IV/Tergugat Konvensi IV/Termohon Kasasi IV tersebut adalah tidak tepatkarena riwayat surat/alas hak tanah yang tercantum dalam sertifikat ataudasar/alas hak untuk penerbitan Sertifikat Hak Guna bangunan Nomor0582/Kelurahan Sumber

KOSIH Bin JANIM;Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT.FAJAR MARGA PERMAI/ PT.

KOSIH Bin JANIM; Bahwa mekanisme penerbitan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 15 an. PT.FAJAR MARGA PERMAI/ PT.

Patar Siagian ) tanggal 16 Maret 1992 sebagai perpanjangan Sertifikat HakGuna Bangunan No. 28, adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telahmerugikan Penggugat, karena penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28 danperpanjangannya No. 215 tidak memiliki dasar hukum, karena tanah tersebut telah323334353637dibeli oleh Penggugat dari Willem Gerardus Hogendorp pada tanggal 1 DesemberBahwa Turut Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28pada tanggal 13 Juli 1962 atas nama

Hak Guna Bangunan No. 28 dan sebagaimanatelah diperpanjang dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.215 tidakmemiliki dasar hukum, maka sudah sepatutnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusatmenyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 215 Kelurahan Salemba atasnama Mintjeria Simanungkalit adalah batal demi hukum ;Bahwa kerugian lain yang dialami oleh Penggugat akibat tanah a quo dikuasai olehPara Tergugat I, Il, II, IV, V, dan Tergugat VI selain telah berkurangnya tanahmilik Penggugat, juga

Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28 dan sebagaimana telahdiperpanjang dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 215 tidak memilikidasar hukum, maka Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 215 Kelurahan Salemba atasnama Mintjeria Simanungkalit dan segala turunannya adalah batal demiMenghukum Tergugat I, II, III, 1V, V dan VI ( Para Tergugat ) untuk mengembalikantanah yang terletak di Jalan Salemba No. 45, Kelurahan Paseban, Kecamatan SenenKota Administradi Jakarta Pusat kepada Penggugat (Gereja

Bahwa oleh karena terbukti, sampai dengan saat ini tidak pernah ada pemblokiran atastanah dalam perkara a quo, nyata penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 28 danyang telah diperpanjang dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 215 atasnama Mintjeria Simanungkalit telah benar dan tidak menyalahi ketentuanapapun; 34.

Sertifikat Hak Guna Bangunan No.28 dan sebagaimana telahdiperpanjang dengan penerbitan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.215 tidak memilikidasar hukum, maka Sertifikat hak Guna Bangunan No. 215, Kelurahan Salemba atas namaMintjeria Simanungkalit dan segala turunannya adalah batal demi hukum =; Bahwa pasal angka (9) dan pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986 jo.UndangUndang No.9 tahun 2004 jo.