Ditemukan 6 data
211 — 95 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terbanding/Terdakwa : Muhammad Helmi Kamal Lubis
278 — 188
Kpts.P156/C00000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.
Kpts.P156/C0O0000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina. Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/CO0000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.
Kpts.P156/C00000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/CO0000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mempunyaipenghasilan per bulan sekira Rp. 2 Milyar lebih dengan kewajibanmembayar cicilan perbulan kurang lebih Rp. 1 Milyar
Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIJuli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/CO0000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL
573 — 247
Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIJuli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL
Kpts.P156/C00000/2013S8tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL
Kpts.P156/C00000/2013S8tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mempunyaipenghasilan per bulan sekira Rp. 2 Milyar lebih dengan kewajibanmembayar cicilan peroulan kurang lebih Rp. 1 Milyar
Kpts.P156/C00000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina. Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.
151 — 51
,saya minta maaf kalau saya bercerita banyak suatu hari pimpinan MPRdatang ke saya bertanya atas dasar apa Presiden itu dilantik oleh MPR,akhirnya saya pikirkan dan tidak ada Surat Keputusan apapun kecuali SuratKeputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan PenetapanPasangan Terpilih oleh KPU, MPR sama sekali tidak membuat ketetapan,menetapkan si A, si B sebagai Presiden seperti pada masa dahulu masihjaman Pak Harto misalnya masih MPR yang memilih langsung dibuat TapMPR tentang Pengangkatan
Presiden, MPR tidak terlalu...MPR hanyamelantik Presiden secara....... hanya dengan Surat Keputusan KPU makaKetua MPR pada waktu itu membacakan Pelantikan Presiden dan kemudianmengambil sumpah itupun hanya Presiden yang mengambil sumpah dihadapan MPR dipandu Ketua Mahkamah Agung dan MPR menyatakanPresiden dilantik tetapi merujuk kepada Surat Keputusan KPU TentangPenetapan Presiden terpilih, kalau untuk Presiden saja sebenarnya cukupHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Perkara 225/PLW/2016/PTUNJKTdengan
231 — 50
PENGGUGAT sangattidak berdasar dan mengadaada, ditambah lagi dengan dugaan bahwa PENGGUGATtelah mencuri dokumen di kantor TERGUGAT II dimana tidak seharusnya dokumenseperti surat Depnaker dan hasil RUPS TERGUGAT II berada di tangan PENGGUGAT.Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum yang bisa diadikan PENGGUGATsebagai dasar untuk menggugat TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai badanhukum, karena TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, karenaTERGUGAT II mempunyai mekanisme tersendiri dalam pengangkatan
Presiden Direkturyang tidak bisa dan tidak boleh diintervensi olehPENGGUGAT maupun pihak lain, apalagi antara PENGGUGAT sebagai badan hukumtidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II..
63 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fleed Sales (non retail) dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan produk PT Proton kepada perusahaan atau perusahaanjasa angkutan dan untuk itu, saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa Ill,namun saksi telah mengundurkan diri;Bahwa saat bekerja di PT PEI, tersebut ada SK Pengangkatan diri saksiyang ditandatangani oleh Dirktur PT PEI dan saat saksi mengundurkan diri,ada SK Pengunduran diri yang ditandatangani oleh HRD;Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT PEI karena tidak ada kecocokandengan adanya pengangkatan
Presiden Direktur, yaitu DJUNAEDI yangsebelumnya tidak ada dan pada saat itu kepada saksi ditawarkan untukmengundurkan diri;Bahwa saat saksi bekerja di PT PEI, saksi pernah memproses masalahpembelian 150 unit mobil Proton Wira yang dibeli oleh PT.