Ditemukan 6 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 06-09-2005 — Putus : 09-07-2009 — Upload : 21-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/TUN/2005
Tanggal 9 Juli 2009 — SUGIONO VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA;
21195 Berkekuatan Hukum Tetap
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 27-09-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/PID.TPK/2018/PT DKI
Tanggal 8 Mei 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : TASJRIFIN M.A HALIM
Terbanding/Terdakwa : Muhammad Helmi Kamal Lubis
278188
  • Kpts.P156/C00000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.
    Kpts.P156/C0O0000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina. Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/CO0000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.
    Kpts.P156/C00000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/CO0000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mempunyaipenghasilan per bulan sekira Rp. 2 Milyar lebih dengan kewajibanmembayar cicilan perbulan kurang lebih Rp. 1 Milyar
    Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIJuli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/CO0000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL
Register : 22-03-2018 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 15-11-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 8 Mei 2018 — MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS
573247
  • Putusan Nomor 07/Pid.SusTPK/2018/PT.DKIJuli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL
    Kpts.P156/C00000/2013S8tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa setelah terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS menjabatselaku Presiden Direktur Dana Pensiun Pertamina lalu pada awal tahun2014, terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL
    Kpts.P156/C00000/2013S8tanggal 25 Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur DanaPensiun Pertamina.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS mempunyaipenghasilan per bulan sekira Rp. 2 Milyar lebih dengan kewajibanmembayar cicilan peroulan kurang lebih Rp. 1 Milyar
    Kpts.P156/C00000/2013S8 tanggal 25Juli 2013 tentang Pengangkatan Presiden Direktur Dana PensiunPertamina. Bahwa terdakwa MUHAMMAD HELMI KAMAL LUBIS selaku PresidenDirektur Dana Pensiun Pertamina mempunyai tugas dan tanggung jawabsesuai Keputusan Direktur Utama Pertamina selaku Pendiri DPP No.Kpts : P156/C00000/2013S8 tanggal 25 Juli 2013.
Register : 05-10-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 14-12-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 225/PLW/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Desember 2016 — dr.H.L.M.Baharuddin M.Kes ; MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
15151
  • ,saya minta maaf kalau saya bercerita banyak suatu hari pimpinan MPRdatang ke saya bertanya atas dasar apa Presiden itu dilantik oleh MPR,akhirnya saya pikirkan dan tidak ada Surat Keputusan apapun kecuali SuratKeputusan KPU tentang Rekapitulasi Hasil Pemilihan Presiden dan PenetapanPasangan Terpilih oleh KPU, MPR sama sekali tidak membuat ketetapan,menetapkan si A, si B sebagai Presiden seperti pada masa dahulu masihjaman Pak Harto misalnya masih MPR yang memilih langsung dibuat TapMPR tentang Pengangkatan
    Presiden, MPR tidak terlalu...MPR hanyamelantik Presiden secara....... hanya dengan Surat Keputusan KPU makaKetua MPR pada waktu itu membacakan Pelantikan Presiden dan kemudianmengambil sumpah itupun hanya Presiden yang mengambil sumpah dihadapan MPR dipandu Ketua Mahkamah Agung dan MPR menyatakanPresiden dilantik tetapi merujuk kepada Surat Keputusan KPU TentangPenetapan Presiden terpilih, kalau untuk Presiden saja sebenarnya cukupHalaman 22 dari 36 halaman Putusan Perkara 225/PLW/2016/PTUNJKTdengan
Putus : 25-04-2013 — Upload : 08-12-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 11/Pdt.G/2012/PN TNG
Tanggal 25 April 2013 — PT. TELISON Lawan 1. JIRO SOMA 2. PT. NALK SEALS INDUSTRY
23150
  • PENGGUGAT sangattidak berdasar dan mengadaada, ditambah lagi dengan dugaan bahwa PENGGUGATtelah mencuri dokumen di kantor TERGUGAT II dimana tidak seharusnya dokumenseperti surat Depnaker dan hasil RUPS TERGUGAT II berada di tangan PENGGUGAT.Bahwa sangat tidak beralasan menurut hukum yang bisa diadikan PENGGUGATsebagai dasar untuk menggugat TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai badanhukum, karena TERGUGAT II dalam kapasitasnya sebagai badan hukum, karenaTERGUGAT II mempunyai mekanisme tersendiri dalam pengangkatan
    Presiden Direkturyang tidak bisa dan tidak boleh diintervensi olehPENGGUGAT maupun pihak lain, apalagi antara PENGGUGAT sebagai badan hukumtidak mempunyai hubungan hukum dengan TERGUGAT II..
Putus : 10-09-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 185 K/Pid/2013
Tanggal 10 September 2014 — MUHAMMAD TAUFIK, S.E bin HASAN BASRI, dkk
6340 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Fleed Sales (non retail) dengan tugas dan tanggungjawab menawarkan produk PT Proton kepada perusahaan atau perusahaanjasa angkutan dan untuk itu, saksi bertanggung jawab kepada Terdakwa Ill,namun saksi telah mengundurkan diri;Bahwa saat bekerja di PT PEI, tersebut ada SK Pengangkatan diri saksiyang ditandatangani oleh Dirktur PT PEI dan saat saksi mengundurkan diri,ada SK Pengunduran diri yang ditandatangani oleh HRD;Bahwa saksi mengundurkan diri dari PT PEI karena tidak ada kecocokandengan adanya pengangkatan
    Presiden Direktur, yaitu DJUNAEDI yangsebelumnya tidak ada dan pada saat itu kepada saksi ditawarkan untukmengundurkan diri;Bahwa saat saksi bekerja di PT PEI, saksi pernah memproses masalahpembelian 150 unit mobil Proton Wira yang dibeli oleh PT.