Ditemukan 22378 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-10-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1328 K/Pdt/2013 Tanggal 23 Oktober 2013 — Dra. Hj. SRI UTARI vs PT.BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk. Balikpapan
309 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
309 — 219 — Berkekuatan Hukum Tetap
September 2011,maka perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat memberikan kuasadan atau SPK (Surat Perintah Kerja) kepada siapapun, adalahtidak beralasan hukum dan melampui kewenangan yangmerugikan Penggugat dan wajib membuka kembali pembayaranangsuran dari Pengggugat;20.Bahwa perbuatan Tergugat yang bertentangan dengan aturan/hukum, yang merugikan pihak lain dalam hal ini Penggugat,sehingga perbuatan Tergugat juga termasuk dalam Pasal 1365KUHPerdata, dengan segala akibat hukum daripadanya;21.Bahwa tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawakerugian kepada pihak lain, mewajibkan, karena salahnya, untukmengganti kerugian yang timbul karenanya;22.Bahwa agar Penggugat tidak dirugikan berlarutlarut, mohonputusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbar bij voorrrac) walaupun ada upaya hukum banding, kasasidari Tergugat;23.Sebagai jaminan dalam gugatan ini mohon diletakkan SitaJaminan (conservatoir beslaag) terhadap barangbarang bergerakmaupun tidak bergerak milik Tergugat;24.Untuk mempertanggungjawabkan
Put Nomor 1328 K/Pdt/2013Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagaiberikut:1.2Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan seluruh buktibukti yang diajukan oleh Penggugat adalah sahdan berharga menurut hukum;Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatancurang dan melanggar ketentuan hukum, yang menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dan atau perbuatan melanggar hukum (Onrechmatigedaag
Putus : 12-11-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PT BANTEN Nomor 109/PID/2008/PT.BTN Tanggal 12 Nopember 2008 — ADE als. CURUT bin SANUSI
77 — 22
77 — 22
Putus : 11-03-2015 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 706 PK/Pdt/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DKK VS NYONYA LILY WAZNA (Almarhum), DKK
150 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
150 — 113 — Berkekuatan Hukum Tetap
dicairkan, sampai surat gugatan inidiajukan belum juga dicairkan oleh Para Tergugat;32.Bahwa dari seluruh uraianuraian tersebut di atas telah terbukti menuruthukum bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum,karena tidak mencairkan deposito milik Penggugat, walaupun Penggugattelah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Para Tergugat;33.Bahwa kwalifikasi perobuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepadaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:"Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut;34.Bahwa akibat dari perobuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, Penggugat telah mengalami banyak rugi, baik kerugian materillmaupun kerugian immateriil, sebagaimana diuraikan di bawah ini:34.1.
dapat dilaksanakan terlebihdahulu meskipun ada verzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bijvoorraad);Dalam Sita Jaminan:1.2.Menyatakan sita jaminan yang diletakkan adalah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan sita jaminan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun adaverzet, banding maupun kasasi (u/tvoerbaar bij voorraad);Dalam Pokok Perkara:1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan sebagai hukum Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill danTergugat IV telah melakukan perbuatan
melanggar hukum (onrechtmatigedaaq);Menghukum Tergugat , Tergugat Il,, Tergugat IIl dan Tergugat IV secaratanggung renteng serta seketika dan sekaligus untuk membayar gantikerugian materil kepada Penggugat sebesar: Uang deposito/sisa tagihan Penggugat kepada: Tergugat sebesar Rp 836.478.647,07 Bunga deposito selama 18 bulan Rp 100.377.432,00 Biayabiaya yang telah dikeluarkan Rp 150.000.000,00Jumlah Rp1.086.856.079,07.
Bahwa Penggugat juga menyimpulkan bahwa Tergugat IV termasuk sebagaipihak yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur padaPasal 1865 KUHPerdata, sesuai surat gugatannya pada butir 33 yangberbunyi:"Bahwa kwalifikasi perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepadaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan:"tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian
Putus : 29-03-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3558 K/Pdt/2015 Tanggal 29 Maret 2016 — Ahli Waris dari almarhum H. M. IMRANSYAH (alias H.
IMBRANSYAH) bin ABDURRAHMAN dan almarhumah Hj.
JUMARIAH VS Drs. M. ZAINUDDIN MUSADDAD
220 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
220 — 154 — Berkekuatan Hukum Tetap
Ganni; Sebelah Barat berbatasan dengan Samailla;Menyatakan sebagai hukum (verklaard voerrecht) bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatige daad), dengansegala akibat hukum dari padanya;Halaman 4 dari 17 hal. Put.
Putus : 16-03-2006 — Upload : 21-01-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 910K/PDT/2002 Tanggal 16 Maret 2006 — H. SARNUBI SARI, ; Ir. HERBOWO; GUBERNUR KDH DKI JAYA CQ WALIKOTA JAKARTA SELATAN CQ KEPALA KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN.
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 27-08-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 174 K/Pdt/2015 Tanggal 27 Agustus 2015 — LESLEI SALIM ; ANG KWIE KIE, JAP SIU BIE, JAP KIAN TJOAN, JAP KIAN SENG, JAP LIU LIE dan JAP SIU KIM, DK
120 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
120 — 63 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa perbuatan Tergugat yang mendirikan dan membangun rumah yangtidak sesuai dengan IMB yang disetujui oleh Tergugat Il tersebut adalah jelasmerupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut "Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orangyang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugiantersebut";.
Bahwa akibat Perbuatan Melanggar Hukum yang dilakukan oleh Tergugat yang mendirikan dan membangun rumah 3% lantai yang tidak sesuaidengan IMB yang disetujui oleh Tergugat ll tersebut para Penggugat telahmengalami kerugian dimana tanah dan bangunan milik para Penggugathancur dan tidak layak lagi untuk ditempati sehingga para Penggugat telahmeninggalkan rumah tersebut dan mengontrak ditempat lain;.
Register : 19-10-2011 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 46/PDT.PLW/2009/PN.PL Tanggal 1 Desember 2009 — Syukri Mahmud, SE VS Direktur Utama PT. Bank Panin Tbk di Jakarta, Cq Kepala Cabang Utama PT Bank Panin,Tbk Cabang Utama Palu
129 — 44
129 — 44
Register : 06-03-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PN PACITAN Nomor 3 / Pdt.G / 2014 / PN Pct Tanggal 24 September 2014 — 1. MOCH. SYAHRONI, 2. PUJI TRIANA, 3. IMAM MASHURI, 4. LILIK MACHMUDAH melawan 1. SOGIJAT, 2. KEPALA KELURAHAN PLOSO, 3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PACITAN
162 — 85
162 — 85
JASMAS);Bahwa, Para Penggugat atas Perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugatmengenai Obyek Sengketa tersebut sangat dirugikan sekali dan perbuatanPara Tergugat dan Turut Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige Daad);Bahwa, Para Penggugat untuk mencari Kepastian Hukum atas ObyekSengketa melalui Kuasa Hukum mengajukan Gugatan Perbuatan MelawanHukum ( Onrechtmatige Daad ) kepada Para Tergugat dan Turut Tergugatdi Pengadilan Negeri Pacitan, mendasari :Pasal 1365 KUH Perdata : Tiap perbuatan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;Bahwa, menurut Hukum Sertipikat Hak Milik No. 2131 atas nama Tergugat adalah Tidak Sah dan Cacat Hukum, sebab Penerbitan oleh Turut TergugatSHM No. 2131, atas nama Tergugat , seluas 834 meter persegi, Tanggal27 9 1983 telah melanggar Hukum dengan adanya Tanah milik ParaPenggugat masuk dalam Luas Tanah milik Tergugat ;Bahwa, perbuatan Tergugat II dengan
Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan TurutTergugat saat penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 2131karena ada sebagian tanah warisan milik Para Penggugatmasuk dalam SHM No. 2131 yang saat ini atas namaTergugat seluas 834 meter persegi, tertanggal 27September 1983;2.
Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Tergugat Ildengan membuat Saluran Air (Selokan) dan Jalan Pavingdi atas Tanah Obyek tanpa ijin Pemilik Tanah yang Sah;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketadiatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan posita eksepsiTurut Tergugat angka 4 (empat) yang pada pokoknya menyatakan ParaPenggugat tidak tepat mengajukan gugatan untuk menyatakan Sertipikat HakMilik No.2131 tahun 1983 dengan luas 834 meter persegi, terletak diKelurahan
Putus : 22-12-2015 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1938 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — HADI CANDRA VS IBRAHIM ABRAHAM HANTA, DKK
119 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
119 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1938 kK/Pdt/201518.12,20.21.22.BW yang berbunyi tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkankerugian itu, menggantikan kerugian itu ;Bahwa atas tindakan / perbuatan Para Tergugat ic Tergugat s/d TergugatXIl yang telah menguasai dan membangun rumah di atas tanah obyeksengketa milik Penggugat sejak tahun 2005 sampai dengan sekarangakibatnya Penggugat mengalami kerugian materiil dengan perincian bilatanah objek sengketa diolah
Putus : 17-02-2014 — Upload : 14-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3024 K/Pdt/2013 Tanggal 17 Februari 2014 — Binoto Sirait atau disebut juga Dr. Binoto Sahala Tua Sirait, DKK VS Leo Darmadi
196 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
196 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa setelah arrest lindenbaumcohen, yang juga menjadi jurisprudensitetap di Indonesia, maka tiap perbuatan melanggar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain mewajibkan orang yang karena salahnyamenerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut, kaidah mana telahditafsirkan dan dijabarkan bahwa suatu perbuatan yang dikatakan melawanhukum dapat diukur dengan empat kriteria yaitu :1. Melanggar hak orang lain ;2. Bertentangan dengan kewajiban dari si pembuat; atau :3.
gugatan provisi Pembanding/Terbanding dahulu PenggugatRekonvensi/T ergugat I, II, Ill Konvensi;e Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untukmelakukan pencabutan pemblokiran Sertifikat Hak Milik Nomor 111/Desa/Kelurahan Anggrung Medan atas nama Dokter Binoto Sahala Tua Sirait;Dalam Pokok Perkara:e Mengabulkan gugatan Pembanding/Terbanding dahulu PenggugatRekonvensi/T ergugat I, II, III Konvensi sebagian;e Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telahmelakukan Perbuatan
Melanggar Hukum;e Menolak gugatan yang lain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :e Menghukum Pembanding/ Terbanding dahulu Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang timbulbaik ditingkat pertama maupun ditingkat banding sebanyak Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat I, Il dan IIl/Pembanding/Terbanding pada tanggal 12 September 2013kemudian terhadapnya oleh Tergugat I
Bahwa Pengadilan Tinggi di Medan dalam perkara a quo s.o.r. telahmengabulkan tuntutan rekonpensi dari Para Termohon Kasasi I, II dan Ill,khususnya tentang diktum yang menyatakan Pemohon Kasasi telahmelakukan perbuatan melanggar hukum yang sama sekali tidak didukungdengan alat pembuktian dan pertimbangan hukum dan landasan hukumsebagaimana yang disyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RINomor 03 Tahun 1974 jo Pasal 189 ayat 1 RBg. dan Pasal 195 ayat 2RBg. sebab sama sekali tidak memberikan alasanalasan
Putus : 24-12-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997 K/Pdt/2013 Tanggal 24 Desember 2013 — WALIKOTA SURABAYA >< HANDY PRAYOGEE, DKK
93 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 69 — Berkekuatan Hukum Tetap
melanggar hukum(onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 BW.
Bahwa TERUGAT dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daa), yakni perobuatan yang melanggar hak orang lainsebagimana dimaksud Point 17 huruf a karena in casu Penggugat memilikihak untuk mendapatkan pembayaran atas sesuatu yang telah dikerjakanolehnya namun hingga gugatan ini diajukan tak kunjung dilakukan olehTergugat;20.
Bahwa Tergugat dikatakan telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad), yakni perbuatan yang melanggar kewajibanhukumnya sendiri sebagaimana dimaksud oleh Point 17 huruf b karena incasu Tergugat jika didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri SurabayaNomor 624/Pdt.G/2006/PN Sby., tertanggal 7 Desember 2006 tentangPerdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, maka Tergugat memilikikewajiban hukum hukum untuk melakukan pembayaran terhadapPenggugat;21.Bahwa akibat perbuatan melanggar hukum
Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);3.
Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad);3.
Register : 19-10-2011 — Putus : 14-10-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PN PALU Nomor 37/PDT.G/2008/PN.PL Tanggal 14 Oktober 2009 — ANDI FITRI REZKIANA MELAWAN Direktur PT Bank Rakyat Indonesia Pusat Cq. Direktur PT. Bank Rakyat Indonesia =: Cabang Palu Cq. Kepala Cabang Unit Gajah Mada PT Bank Rakyat Indonesia
210 — 116
210 — 116
Register : 22-04-2015 — Putus : 17-12-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PN SUNGAI LIAT Nomor 47/Pdt.G/2015/PN.Sgl Tanggal 17 Desember 2015 — TATIK
dan
RISMAWATI TARIGAN
107 — 35
107 — 35
Putus : 26-05-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2997 K/Pdt/ 2012 Tanggal 26 Mei 2014 —
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
69 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga sudahtentu bahwa fitnahan dan tuduhan yang tidak beralasan baik via suratmaupun lisan yang telah disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi tersebutsangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi karena selama hidupnyaPenggugat Rekonvensi tidak pernah merugikan orang lain, apalagisampai melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana dalam dalilposita gugatan Para Tergugat Rekonvensi.
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1586 K/Pdt/2012 Tanggal 24 Juni 2013 — Burhanuddin ; Supriah,dkk
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
Menyatakan sebagai hukum, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat Illtelah melakukan perbuatan melanggar hukum;3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa pelelangan barang jaminan kreditberupa: Sebidang tanah dan bangunan SHM No. 1414 atas nama Burhanuddinseluas: 119 M?, tertetak di Jalan Pandan Wangi, Gang 07, Rt 40, Rw 08,Kel. Baru llir, Kec.
Putus : 16-02-2010 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1759 K/Pdt/2008 Tanggal 16 Februari 2010 — TJIPTO, DKK VS PT. INTI UTAMA PERMAI
75 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1365 BW yangmenyatakan: " tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugiankepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut " ;9.
Putus : 22-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2197 K/Pdt/2015 Tanggal 22 Desember 2015 — Ny. TAN SIOE KIET, DKK VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA, cq. DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS KERETA API INDONESIA
(PERSERO), DKK
54 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
54 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2197 K/Pdt/2015melakukan Perbuatan Melanggar Hukum sesuai Yurisprudensi HogeRaad tanggal 31 Januari 1919, karena telah memenuhi unsurunsur:a.
Bahwa menurut sistematika yang dianut dalam KUHPerdata,perbuatan melanggar hukum itu. memang dimasukkan dalamrangkaian hukum perjanjian, tetapi sebagai perjanjian yangbersumber kepada undangundang sebagai akibat tindakan manusiakarena adanya perbuatan melanggar hukum;Dengan mengingat secara hakiki, dalam pengertian perbuatanmelanggar hukum itu, tidak mungkin terdapat adanya anasir janji,karena tidak mungkin orang mengadakan perjanjian, dimana ada pihakyang diperkenan untuk melakukan suatu perbuatan
melanggar hukum;Dari fakta yuridis tersebut jelaslah bahwa hubungan hukum antaraPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah murni dalamhal hubungan sewa menyewa vide bukti P12, yang tidak terkaitdengan anasir perbuatan melanggar hukum, ex Pasal 1365KUHPerdata;Bahwa dari kontruksi hukum tersebut, jelaslah menurut hukum,gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi, denganHalaman 14 dari 18 hal.
Nomor 2197 K/Pdt/2015menggunakan dalil pokok tentang perbuatan melanggar hukum exPasal 1365 KUHPerdata, adalah tidak tepat dan sangat keliruseharusnya gugatan rekonvensi a quo diajukan berdasarkan alasankarena adanya wanprestasi, karena dianggap lalai menyerahkan barangyang disewa, berdasarkan hubungan sewa menyewa bidang tanah;.
Bahwa meskipun demikian faktanya Judex Facti lalaimempertimbangkan tentang Pasal 1365 KUHPerdata, dimana tidaksecara jelas menguraikan dan mempertimbangkan tentang pengertianbeserta unsurunsurnya tentang perbuatan melanggar hukum yaitu:Tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian bagiorang lain mengharuskan orang yang karena kesalahannya itumenimbulkan terjadinya kerugian, mengganti kerugian dimaksud;Menurut ketentuan tersebut, terdapat 4 syarat untuk perbuatanmelanggar hukum yang seharusnya
Putus : 22-08-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2624 K/Pdt/2010 Tanggal 22 Agustus 2011 — RABAIN PGL. KACIK ;BAUDIS, dkk
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 14-03-2013 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1810 K/Pdt/2012 Tanggal 14 Maret 2013 — SEPTARIUS KAHAR, S.H, Dk vs PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, C.q. JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, C.q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TUAL, Dkk
95 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
95 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
(buktiP9),Bahwa dari seluruh uraianuraian di atas telah terbukti menurut hukum bahwaPara Tergugat bersamabersama telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karenatidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana diamanatkan oleh putusan a quo,serta telah mengembalikan barang bukti bukan kepada yang berhak menerimanya;Bahwa kualifikasi perbuatan yang telah dilakukan Para Tergugat kepada ParaPenggugat telah memenuhi isi Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan: tiapperbuatan melanggar hukum, yang membawa
kerugian kepada orang lain, mewajibkanorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh ParaTergugat, Penggugat telah mengalami banyak kerugian, baik kerugian material maupunkerugian immaterial ;Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, maka Para Tergugatberkewajiban membayar ganti rugi kepada Para Penggugat, yaitu sebesar Rp100,00(seratus rupiah);Mohon Putusan Provisi;Bahwa untuk menjamin gugatan
Alsum Kampar Semesta adalah sah dan berkekuatanhukum;Menyatakan sebagai hukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telahmelakukan perbuatan melanggar hukum (onrechtmatigedaad);Menyatakan demi hukum, pelaksanaan eksekusi yang dilakukan oleh Tergugatterhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 18/Pid.SusPRKN/2009/PN.T1juncto putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1594 K/Pid.Sus/2010 yangdilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2011, adalah tidak sah dan tidak berkekuatanhukum;Memerintahkan Tergugat I untuk
melanggar hukum;Berdasarkan halhal tersebut di atas, jelasjelas terbukti menurut hukum, bahwa tidakada penggabungan gugatan dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi sertaJudex Facti dalam memeriksa dan menyidangkan perkara a quo telah melampauibatas wewenang atau telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlakuatau setidaktidaknya lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturanperundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan, dan oleh
melanggar hukum;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Alasanalasan kasasi dapat dibenarkan, Judex Facti telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa bunyi putusan Mahkamah Agung tanggal 24 November 2010 Nomor1594 K/Pid.Sus/2010 mengenai barang bukti adalah mengembalikan barangbukti kepada pemilik melalui Terdakwa;Bahwa Tergugat II dan Tergugat III mengakui kapal/suratsurat bukti bukanmiliknya tetapi milik Penggugat II karena itu sesuai
Putus : 26-02-2018 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 31 K/Pdt/2018 Tanggal 26 Februari 2018 — LODEWYK WONUA, DK VS DIREKSI PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN
NASIONAL TBK. DI JAKARTA SELATAN CQ
PIMPINAN CABANG PT BANK TABUNGAN
PENSIUNAN NASIONAL TBK. CABANG TOMOHON, DK
237 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
237 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan NegeriManado meletakkan sita atas Sertifikat Nomor 813 /Kairagi II/1993 SuratUkur/Gambar Situasi Nomor 1273/93 dan Setifikat Nomor279/Ranomut/1982, Surat Ukur /Gambar Situasi Nomor 3860/1982tersebut dan sita yang diletakkan itu supaya dinyatakan sah dan berharga;Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut Kelurahan/DesaRanomut Manado yang diserahkan oleh Penggugat dan selanjutnya kepadaTergugat yang kemudian dijadikan barang jaminan /agunan atas utangnyapada Penggugat adalah perbuatan
melanggar hukum;Menyatakan bahwa Surat Perjanjuan Kredit Nomor 500 1772ADDPkK73050114, Sertifikat Hipotik Objek Hak Tanggungan, Surat Kuasamemasang Hipotik, dengan barang jaminannya/agunan adalah tanahSertifikat Hak Milik Nomor 279/Ranomut/1982, Surat Ukur Nomor3860/1982 adalah tidak sah serta batal demi hukum:;Halaman 4 dari 9 Hal.