Pengelolaan oleh Tergugat tersebut didasarkanatas Perjanjian Kerja Sama pengelolaan Gedung ("Perjanjian Pengelolaan")tertanggal 16 Desember 1998, yang dibuat antara Tergugat dan PT. BankAspac selaku Pemilik Gedung ASPAC waktu itu dan sebagai Pemberi HakTanggungan kepada Bank Indonesia/BPPN.

Menyatakan batal berikut segala akibat hukumnya, perjanjian perjanjian sebagai berikut :- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 85 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Sewa Menyewa Unit (Lease Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 86 tanggal 29 Desember 2010 ;- Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement)

atas unit Villa Montigo Resort No. 85 tanggal 20 Desember 2010 ;- Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement) atas unit Villa Montigo Resort No. 86 tanggal 29 Desember 2010; terhitung sejak tanggal 04 November 2015 ;4.

pembayaran yang telah diterima oleh Penggugat Rekonvensi dari Tergugat Rekonvensi sebesar S$ 839,000.00 tetap menjadi milik sah Penggugat Rekonvensi sebagai akibat batalnya formulir Pemesanan Unit Villa No. 85 tanggal 28 Agustus 2010, formulir Pemesanan Unit Villa No. 86 tanggal 28 Agustus 2010; Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 85 tanggal 29 Desember 2010, Perjanjian Sewa Menyewa (Lease Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 86 tanggal 29 Desember 2010, Perjanjian

Pengelolaan (Management Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 85 tanggal 20 Desember 2010 dan Perjanjian Pengelolaan (Management Agreement) Atas Unit Villa Montigo Resort No 86 tanggal 29 Desember 2010 ;DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 870.000 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menyatakan Perjanjian VILLA MANAGEMENT AGREEMENT/ PERJANJIAN PENGELOLAAN VILLA, tertanggal 28 November 2012 adalah sah, berharga, dan memiliki kekuatan hukum, dan mengikat PENGGUGAT dan TERGUGAT;4.

Menyatakan VILLA HOUSE RULES version 1.1.2016 telah menyimpang dan bertentangan serta telah mengubah ketentuan dalam VILLA MAIN LEASE-HOLD AGREEMENT/ PERJANJIAN INDUK SEWA-GUNA VILLA tertanggal 28 November 2012 dan VILLA MANAGEMENT AGREEMENT/ PERJANJIAN PENGELOLAAN VILLA tertanggal 28 November 2012;5. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Ingkar Janji/ Wanprestasi;6.

Pengelolaan Villa hanya dari pihak TERGUGAT,sesuai Pasal 3.1 Jo.Pasal 3.2 PERJANJIAN PENGELOLAAN;c. Biaya pengelolaan dan perawatan Villa sebesar S$ 1.540,00 (seribulima ratus empat puluh dolar Singapura) untuk tiap bulan,sesuai Pasal4.1 PERJANJIAN PENGELOLAAN;d. Biaya Housekeeping harian sebesar S$ 30++ (tiga puluh dolarSingapura) untuk tiap hari penggunaan villa,sesuai Pasal 4.3 Jo. 50.1PERJANJIAN PENGELOLAAN Jo. DAFTAR CAKUPAN LAYANAN DAN BIAYA;e.

Biaya perbaikan Villa minimal S$200,00 (dua ratus dolar Singapore)dilakukan TERGUGAT tanpa harus ada persetujuan PENGGUGAT, sesuaiPasal 5.2 (a) PERJANJIAN PENGELOLAAN;g. Jumlah maksimal dari penghuni Villa A15 adalah 11 orang dewasa(diatas 12 tahun), sesuai Pasal 7.2 PERJANJIAN PENGELOLAAN;h.

Pasal 11.2 VILLA HOUSE RULES/ Tata Tertib Hunian Villa tentang biayaperawatan Villa tyoe Angsoka sebesar Rp. 8.250.000, per bulan;telah mengubah Pasal 4.1 PERJANJIAN PENGELOLAAN Jo.

Berdasarkan ketentuan di atas, sangat jelas bahwa kedua ketentuantersebut mengatur dua permasalahan yang berbeda.Pasal 9.2 Tata Tertib Vila tidak mengubah Pasal 4.1 Perjanjian Pengelolaan Vila3.11. Bahwa biaya pengelolaan yang saat ini berlaku untuk Vila A15 adalahsebagaimana ditentukan dalam Pasal 4.1. Perjanjian Pengelolaan Vila.Pasal 11.1.1 poin C Tata Tertib Vila tidak mengubah Pasal 5.2 PerjanjianPengelolaan Vila3.12.

Dengan demikian, Pasal 18.1 Perjanjian Sewa Vila adalah tidak relevanuntuk dibicarakan dalam perkara a quo.Tata Tertib Vila tidak melanggar Perjanjian Pengelolaan Vila4.4. Sebagaimana telah Tergugat uraiakan dalam poin 3 di atas, tidak adaketentuan Tata Tertio Vila yang bertentangan atau merubah ketentuanHalaman 51 dari 83 HalPutusan Nomor 40/ Pat. G/ 2016/ PN. Tpg 1.1.1.2.dalam Perjanjian Pengelolaan Vila.

strong>

KONVENSI

DALAM PROVISI

• Menyatakan tuntutan provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat I, Tergugat II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah Akta Perjanjian

Pengelolaan Fasilitas Stasiun Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU) Beserta Sarana Pendukungnya No. 09 Tanggal 30 Agustus 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan FAISAL,SH., Notaris di Kabupaten Bekasi dan didasari oleh PERJANJIAN ANTARA PT.

Bahwa Perjanjian Pengelolaan SPBU cacat kehendak yang berakibat BATALDEMI HUKUM sebagaimana sudah diuraikan di pokok perkara, PenggugatRekonvensi juga menegaskan bahwa Perjanjian pengelolaan SPBU Terpadudilakukan Pengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka Masa Bakti 20132918, direksi PT.

Pengelolaan SPBU, selain itu PT.

Pengelolaan SPBU Pertaminayang mengikat TERGUGAT Il, yang dengan adanya sengketa ini berpotensidilanggar, tidak dipenuhi dan atau wajib dilaksanakan oleh TERGUGAT Ilberdasarkan Perjanjian Pengelolaan SPBU Pertamina, termasuk namun tidakterbatas pada:9.1.

Tim.10.9.2.9.3.9.4.PENGGUGAT adalah melanggar Perjanjian Pengelolaan SPBUPertamina.Dengan adanya gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT II dapat dianggaptidak memenuhi kewajiban untuk menjaga citra dan nama balk TURUTTERGUGAT, oleh karenanya berdasarkan Pasal 12 ayat (2) huruf (b)Perjanjian Pengelolaan SPBU Pertamina, TURUT TERGUGAT dapatmemutus Perjanjian Pengelolaan SPBU Pertamina lebih awal.Perlu kami tekankan, Perjanjian Pengelolaan SPBU Pertamina akanberakhir pada 22 Oktober 2020.Berdasarkan Pasal 12 ayat

pengelolaan SPBU cacat kehendak yang berakibat bataldemi hokum, selain itu perjanjian pengelolaan SPBU terpadu dilakukanPengurus Kwartir Nasional Gerakan Pramuka masa bakti 2013 2018, DireksiPT.Molino Pramuka yang terdahulu dan Tergugat rekonvensi adalahmenyalahgunakan keadaan serta wewenang ;Bahwa perjanjian pengelolaan SPBU selain melanggar pasal 129 ayat (1) ARTtahun 2014 juga bertentangan pasal 5ayat (3) Perjanjian PenunjukanPengelolaan dan Penggunaan SPBU Nomor SP4J3197/F3000/2000S3tertanggal

Pengelolaan Kebun,berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 yang dibuatdihadapan Notaris dan ditanda tangani kedua belah pihak, dengan jangkawaktu perjanjian 2 (dua) tahun, terhitung sejak 15 Januari 2017 dan berahirpada 14 Januari 2019 . ( Bukti P1 );Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun, PT.

Bahwa jika Penggugat ada melaksanakansemua itu, maka hal itu merupakan bagian dari pelaksanaan kewajibanPenggugat berdasarkan kesepakatan/perjanjian pengelolaan kebunsebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6Tanggal 9 Desember 2016, namun kenyataannya persoalanpersoalan yangmenjadi kewajiban Penggugat tersebut tidak pernah dilaksanakansebagaimana mestinya oleh Penggugat sendiri;6.

Bahwakondisi ini sebenarnya juga telah diketahui oleh Penggugat dimana padasaat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember2016 dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana tertuangdalam preambule/pembukaan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6Tanggal 9 Desember 2016 halaman 5 (lima) yang menyebutkan bahwapihak kedua telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut padahari ini.

Bahwa pada saat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9Desember 2016 yang dibuat dihadapan Notaris LINGO DARSONO SH iniberjalan Tergugat Rekovensi juga memiliki kKewajiban untuk membayar tunggakan pembayaran gaji seluruh pekerja kebun yang belum terselesaikan sebelum perjanjian ini dipikul dan dibayar oleh Tergugat Rekovensi sesuai dengan bunyi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9Desember 2016.

(Bukti T.8/PR.8), Jadi izin tersebut memang telah diurus, namunsampai saat Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9 Desember2016 ditandatangani izin tersebut belum keluar dari Pemerintah.

Pengelolaan Pertambangandengan Tergugat Ill yang diwakili olen Genial Arief Wibawa dan PerjanjianPengelolaan Pertambangan dengan Tergugat IV yang diwakili oleh Tergugat berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Pertambangan antara ISDN Resource PTELTD dan PT.

Bahwa Tergugat dan Tergugat Il telan menandatangani Memorandum OfUnderstanding (MOU) dengan Penggugat sebelum menandatangani SuratJaminan Pribadi dan Perjanjian Pengelolaan Pertambangan;Putusan No 338/Pat.G/2018/PN.Jkt.Pst.

Bahwa tuduhan Penggugat bahwa Tergugat Illmelakukan wanprestasi ataumelanggar Perjanjian Pengelolaan Pertambangan pasal 8.2 (g) adalah tuduhanyang tidak jelas, kabur atau mengadaada, karena tidak menguraikaninformasi apa yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan atau tidaksesuai dengan point 8.2(g) Perjanjian Pengelolaan Pertambangan ?;4.

Bahwa tuduhan PENGGUGAT bahwa TERGUGAT IV melakukan wanprestasiatau melanggar Perjanjian Pengelolaan Pertambangan pasal 8.2 (g) adalahtuduhan yang tidak jelas, kabur atau mengadaada, karena tidak menguraikaninformasi apa yang tidak sesuai dengan keadaan di lapangan atau tidak sesuaidengan point 8.2(g) Perjanjian Pengelolaan Pertambangan ???;.

Sebagaimana ditentukandalam Perjanjian Pengelolaan Pertambangan pada Point 17.1, yang mengatursebagai berikut:(17.1) Semua sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian inidiselesaikan melalui Arbitrase.6.

Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 001/SYAM/KPD/VIII/086 tanggal 1Agustus 2006; (Bukti P4) ;b. Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 043/SYAM/KPD/X/08 tanggal 7Oktober 2008; (Bukti P5) ;c. Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 044/SYAM/KPD/X/08 tanggal 7Oktober 2008; (Bukti P6) ;Halaman 2 dari 24 Putusan No.184/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.d. Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 048/SYAM/KPD/XII/08 tanggal 24Desember 2008; (Bukti P7) ;e.

Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 049/SYAM/KPD/XII/08 tanggal 24Desember 2008; (Bukti P8) ;f. Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 056/SYAM/KPD/III/09 tanggal 30Maret 2009; (Bukti P9) ;g. Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 057/SYAM/KPD/III/09 tanggal 30Maret 2009. (Bukti P10) ;5.

Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT. Synergy Asset Management dengan PT.Reasuransi Nasional Indonesia No.001/SYAM/KPD/VIII/O6, tertanggal 01Agustus 2006 ( bukti P3 ) ;3. Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT. Synergy Asset Management dengan PT.Reasuransi Nasional Indonesia No.043/SYAM/KPD/X/08, tertanggal 0 Oktober2008 ( bukti P4 ) ; 222222 on nnn nnn nn nnn n nnn nnee4. Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT.

Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT. Synergy Asset Management dengan PT.Reasuransi Nasional Indonesia No.048/SYAM/KPD/XII/08, tertanggal 24Desember 2008 ( bukti P6 ) ; 2222220220 2 22 nn nnee6. Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT. Synergy Asset Management dengan PT.Reasuransi Nasional Indonesia No.049/SYAM/KPD/XII/08, tertanggal 24Desember 2008 ( bukti P7 ) ; 222222 en nn nen nnn ne nen nee7. Perjanjian Pengelolaan Dana antara PT.

Pengelolaan Investasi No. 001/SYAM/KPD/VIII/O86 tanggal 1AQUSIUIS 2O0B ~~nn nner nnn nnn nnn nemennnnnannamnnamnmnannmnmammmanmnnn Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 043/SYAM/KPD/X/08 tanggal 7 Oktober2008 59 oo enn nnn nnn n nnn nnn nnn nn nnn nn nnn ne nnn nn nen n enter nen ne nee Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 044/SYAM/KPD/X/08 tanggal 7 Oktober2008 5 292 oon nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nn nen n nnn nnn ne nnes Perjanjian Pengelolaan Investasi No. 048/SYAM/KPD/XII/08

/X/2012 antara PENGGUGAT danTERGUGAT XV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala = SuitesNo.034/PP/DMMSS/X/2012 tertanggal 27 Oktober 2012 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XVI;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.075/PP/DMMSS/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XVII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.008/PP/DMMSS/IX/2011 tertanggal 15 September 2011 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XVIII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala =

TERGUGAT XXV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala = SuitesNo.004/PP/DMMSS/IX/2011 tertanggal 14September 2011 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXVI;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.022/PP/DMMSS/VI/2012 tertanggal 21Juni 2012 = antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXVII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.066/PP/DMMSS/V1I/2013 tertanggal 24Juni 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXVIII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.103/PP/DMMSS/IX/2013

tertanggal 24September 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XxXIX;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.142/PP/DMMSS/I/2014 tertanggal 17Januari 2014 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXX;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.014/PP/DMMSS/IV/2013 tertanggal O1April 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XxXxXI;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.021/PP/DMMSS/IV/2013 tertanggal 22 April 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXXII;Perjanjian Pengelolaan Unit

Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suitestertanggal 19 Oktober 2013 No.037/PP/DMMSS/X/2013,No.038/PP/DMMSS/X/2013, dan No.039/PP/DMMSS/X/2013 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT XLIII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.093/PP/DMMSS/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT XLIV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala = SuitesNo.029/PP/DMMSS/VII/2012 tertanggal 12 Juli 2012 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT XLV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel

Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.084/PP/DMMddd.eee.fff.ggg.SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara PENGGUGAT IldanTERGUGAT LV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.028/PP/DMMSS/V1I/2012 tertanggal 28Juni 2012 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT LVI;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala = SuitesNo.070/PP/DMMSS/V1I/2013 tertanggal 14 Juni 2013 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT LVII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.017/PP/DMMSS/X/2011 tertanggal

Domisili HukumBahwa terkait PERJANJIAN INDUK dan PERJANJIAN PENGELOLAAN tersebutmaka PENGGUGAT dan TERGUGAT telah sepakat untuk memilih PengadilanHalaman 5 dari 47 hal. Put.

Pasal 11.2 VILLA HOUSE RULES/ Tata Tertib Hunian Villa tentang biayaperawatan Villa type Angsoka sebesar Rp. 8.250.000, per bulan;telah mengubah Pasal 4.1 PERJANJIAN PENGELOLAAN Jo.

Nomor 197/PDT/2017/PT.PBR Perjanjian Pengelolaan Vila (quad non), apabila terdapat perbedaanantara ketentuan dalam Tata Tertib Vila dan Perjanjian Pengelolaan Vila,ketentuan yang berlaku bagi Penggugat adalah ketentuan dalamPerjanjian Pengelolaan Vila.3.3.

adaketentuan Tata Tertib Vila yang bertentangan atau merubah ketentuandalam Perjanjian Pengelolaan Vila.

Oleh karenanya, tidak masuk akalapabila Tergugat dianggap telah melakukan wanprestasi karenamelanggar ketentuan Pasal 18 Perjanjian Pengelolaan Vila yangmengatur terkait tata cara perubahan Perjanjian Pengelolaan Vila.Dalam RekonpensiTergugat dalam Konpensi (dalam bagian Rekonpensi ini selanjutnyadisebut sebagai Penggugat Rekonpensi) dengan ini mengajukanHalaman 38 dari 47 hal. Put.

Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi NasionalIndonesia dengan PT. Eurocapital Peregrine Securities sebesar Rp.5.000.000.000, (Lima milyar Rupiah) yaitu :e No. 014/EPSPPI/2008 tanggal 05 April 2008 ;Halaman 2 dari 19 Putusan No.583/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.e No. 013/EPSPPI/2007 tanggal 05 April 2007 ;e No. 003/EPSPPI/2006 tanggal 05 April 2008 ;c. Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT. Reasuransi NasionalIndonesia dengan PT.

Pengelolaan Investasi antara PT.

Eurocapital PeregrineSecuritas No.014/EPSPPI/2008 tanggal 05 April2008;(foto copy dari foto copy) ;6.Bukti P 6: Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT.ReasuransiNasional Indonesia dengan PT. Eurocapital PeregrineSecuritas No.013/EPSPPI/2007 tanggal 05 = April2007;(foto copy dari foto copy) ;7.Bukti P 7: Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT.

16 Juli2008 Perihal Permohonan Perpanjangan PerjanjianPengelolaan Investasi ; (tidak jadi diajukan) ;13.BuktiP13: Perjanjian Pengelolaan Investasi antara PT.

Selain itu pula,sebelum pembayaran dimaksud, Penggugat jugatelah membayarkan Bunga dan Bunga II, denganrincian sebagai berikut:Bunga : Rp.46.791.448,(periode 29 Agustus s.d 29 September 2008)Bunga II : Rp.45.281.885,(periode 29 September s.d 29 Oktober 2008) =;Bahwa Perjanjian Pengelolaan Dana tidak memberikanhak atau kewenangan bagi nasabah untukmemerintahkan pemindahan saham elektronis ;Oleh karena : (i) Goldstars gagal memenuhikewajibannya maka berdasarkan Pasal 7 ayat2 Perjanjian Pengelolaan

Aspan masih meminta Penggugat untukmentransfer saham yang menjadi underlyingtransaksi REPO yang notabene tidak pernah diaturdalam Perjanjian Pengelolaan Dana ;Hl.

Aspan, dimana disepakatisecara jelas dalam Perjanjian Pengelolaan Danakhususnya Pasal 2 angka 4 dan Pasal 6, bahwaPT. Aspan memberikan kewenangan penuh (ful/discretionary ) kepada Penggugat untuk melakukanpengelolaan dana milik PT.

Oleh karenanya,Perjanjian Pengelolaan Dana tidak dapatdikatakan sebagai merugikan salah satu pihakdalam perkara a quo.Andaikatapun, Penggugat dengan PT. Aspanmempunyai permasalahan yang berkaitan denganpelaksanaan Perjanjian Pengelolaan Dana yang ada quod non , maka hal tersebut merupakanpermasalahan perdata yang bersifat bilateralantara Penggugat dengan PT. Aspan.

Bahwa diketahui Tergugat telahmelakukan permeriksaan terhadap Penggugatterkait dengan Perjanjian Pengelolaan Danaberdasarkan Surat Departemen Keuangan RepublikIndonesia Bapepam dan LKNomor : S9260/BL/2009 tertanggal 21 Oktober2009.

Menyatakan Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober 2017 yang ditandatangani oleh para Tergugat adalah batal demi hukum ;6. Menghukum Tergugat I untuk segera mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkannya kepada semua ahli waris secara sukarela tanpa syarat apapun ;7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.4.896.000,- (empat juta delapan ratus sembilan enam ribu rupiah);

I,tanpa sengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugat yang merupakanahli waris.Bahwa oleh karena surat perjanjian pengelolaan Galian C yang dilakukan paratergugat secara sepihak, dan tidak melibatkan para penggugat yang merupakanahli waris atas kepemilikan tanah obyek sengketa, adalah merupakanperbuatan melawan hukum.( Onrecht matigedaat ).Bahwa berdasarkan surat perjanjian pengelolaan galian C tertanggal 17 Oktobertahun 2017 pasal 03 yang menyatakan; lahan yang dikelolah pihak Il tetapmilik

Pengelolaan Galian C untuk tahun 2017hingga tahun 2022, Penggugat dan Penggugat II menolak untukmenanda tangani perpanjangan perjanjian dengan tidak ada penjelasanyang pasti kepada Tergugat ataupun Para Tergugat.Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17Oktober 2017, juga dicantumkan nama dari Penggugat dan Penggugat Il,namun tidak tau dengan maksud apa Penggugat dan Penggugat II tidakmau menanda tangani perpanjangan tersebut, dan hanya Tergugat Illyang menanda tangani perjanjian

Bahwa di dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17Oktober 2017, juga dicantumkan nama dari Penggugat dan Penggugat Il,namun tidak tau dengan maksud apa Penggugat dan Penggugat Il tidakmau menanda tangani perpanjangan tersebut, dan hanya Tergugat Ill yangmenanda tangani perjanjian tersebut dengan Para Tergugat..

Pengelolaan Galian C, tertanggal 17 Oktober 2017;Bukti Surat T.l2 Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C , tertanggal 17 Oktober2019;Bukti Surat T.I3 Kwitansi pembayaran dari PT.

Menyatakan Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17 Oktober2017 yang ditandatangani oleh para Tergugat adalah batal demi hukum ;Halaman 45 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 29/Pdt.G/2019/PN Son6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objek sengketadan menyerahkannya kepada semua ahli waris secara sukarela tanpa syaratapapun ;7.

Ngunjung alamat Kabupaten Takalar, sesuai dengan SuratPerjanjian tanggal 15 September 2005 dibuat perjanjian pengelolaan kebun TebuRakyat Mandiri (TRM) tanah seluas 13,14 Ha dengan harga sewaRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hektar, total sewa per tahun sebesarRp13.140.000,00 (tiga belas juta seratus empat puluh ribu rupiah).i.

Soemariyadi kepada Terdakwa).3 (tiga) lembar foto copy Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat MandiriTahun Giling 20092010 Kodam VH/Wrb Makassar dengan Petani Tebu Rakyattanggal 30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Soebonjol).3 (tiga) lembar foto copy Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat MandiriTahun Giling 20092014 Kodam VH/Wrb Makassar dengan Petani Tebu Rakyattanggal 4 Agustus 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. H.

AndiTata).3 (tiga) lembar foto copy Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat MandiriTahun Giling 20102015 Kodam VH/Wrb Makassar dengan Petani Tebu Rakyattanggal 17 September 2010 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. H.Andi Tata).12 (dua belas) lembar kwitansi pembayaran sewa lahan kebun tebu (pembayarandari Sdr. H.

Soemariyadi kepada Terdakwa).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri TahunGiling 20092010 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyattanggal 30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Soebonjol).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri TahunGiling 20092014 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyattertanggal 4 Agustus 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr.

Soebonjol kepada Terdakwa).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri TahunGiling 20102015 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyattertanggal 17 September 2010 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr.

c. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahun Giling 2009-2010 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyat tanggal 30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Soemariyadi). d. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 30 September 2009 tentang pembayaran sewa lahan kebun tebu (pembayaran dari Sdr. Soemariyadi kepada Terdakwa).

e. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahun giling 2009-2010 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyat tanggal 30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. Soebonjol). f. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahun giling 2009-2014 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani tebu rakyat tertanggal 4 Agustus 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. H. Andi Tata).

/ i. 3 (tiga) . . .i. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahun giling 2010-2015 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani tebu rakyat tertanggal 17 September 2010 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr. H. Andi Tata).

k. 3 (tiga) lembar Surat Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahun giling 2009-2014 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani tebu tertanggal 4 Agustus 2009 (surat perjanjian antara Terdakwa dengan Sdri. Hj. Dahlia Lala). l. 3 (tiga) lembar kwitansi tertanggal 4 Agustus 2009, 24 Januari 2010 dan 7 Juli 2010 tentang pembayaran sewa lahan kebun tebu dari Hj. Dahlia Lala kepada Terdakwa. m. 4 (empat) lembar print-out Bank BRI tentang pembayaran sewa lahan kebun tebu dari H.

Soemariyadi kepadaTerdakwa).a3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun TebuRakyat Mandiri Tahun giling 20092010 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyattanggal 30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antaraTerdakwa dengan Sdr. Soebonjol).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun TebuRakyat Mandiri Tahun giling 20092014 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani tebu rakyat/tertanggal .. .tertanggal 4 Agustus 2009 (Surat Perjanjian antaraTerdakwa dengan Sdr. H.

Soebonjolkepada Terdakwa).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun TebuRakyat Mandiri Tahun giling 20102015 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani tebu rakyattertanggal 17 September 2010 (Surat Perjanjianantara Terdakwa dengan Sadr. H.

Soemariyadi kepada Terdakwa).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun TebuRakyat Mandiri Tahun giling 20092010 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani Tebu Rakyat tanggal30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa denganSdr. Soebonjol).3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun TebuRakyat Mandiri Tahun giling 20092014 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani tebu rakyat tertanggal4 Agustus 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwadengan Sdr. H.

Soemariyadikepada Terdakwa).e. 3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahungiling 20092010 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan Petani TebuRakyat tanggal 30 Juli 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwa dengan Sdr.Soebonijol).523 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahungiling 20092014 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani teburakyat tertanggal 4 Agustus 2009 (Surat Perjanjian antara Terdakwadengan Sdr. H.

/i. 3 (tiga)...3 (tiga) lembar Perjanjian Pengelolaan Kebun Tebu Rakyat Mandiri Tahungiling 20102015 Kodam VII/Wirabuana Makassar dengan petani teburakyat tertanggal 17 September 2010 (Surat Perjanjian antara Terdakwadengan Sdr. H.

GELORASAWITA MAKMUR diwakili Ho Hariati selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT, telah mengadakan Perjanjian Pengelolaan Kebun, berdasarkanAkta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 yang dibuat dihadapan Notaris danditanda tangani kedua belah pihak, dengan jangka waktu perjanjian 2 (dua)tahun, terhitung sejak 15 Januari 2017 dan berahir pada 14 Januari 2019 . (Bukti P1 );. Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun, PT.

Bahwakondisi ini sebenarnya juga telah diketahui oleh Penggugat dimana pada saatHalaman 12 dari 50 Putusan Perdata Gugatan Nomor 10/Pdt.G/2019/PN SkmAkta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6 Tanggal 9 Desember 2016dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalampreambule/pembukaan Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun Nomor 6Tanggal 9 Desember 2016 halaman 5 (lima) yang menyebutkan bahwa pihakkedua telah mengetahui dengan benar keadaan kebun tersebut pada hariini.

Rekonvensi mengelola kebun tersebutdimana Tergugat Rekonvensi telah mendapatkan keuntungan dari padanyasesuai dengan isi Pasal 1 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal9 Desember 2016.

dan dibayar oleh Tergugat Rekovensi sesuaidengan bunyi Pasal 7 Akta Perjanjian Pengelolaan Kebun No. 6 Tanggal 9Desember 2016.

Gelora Sawita Makmurada membuat perjanjian Pengelolaan Kebun dimana PT Raja Marga selakupihak yang mengelola kebun dan PT. Gelora Sawita Makmur selaku pemilikkebun sawit;Bahwa letak Perkebunan kelapa sawit PT. Gelora Sawita Makmur di daerahDesa Kuta Kring dan Desa Pulo Kruet, Kec. Darul Makmur, Kab. NaganRaya;Bahwa Saksi hanya mengetahui adanya perjanjian pengelolaan kebunantara PT. Raja Marga dan PT.

antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XxXIl;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.137/PP/DMMSS/XI/2013 tertanggal 21 Nopember 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXIII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.073/PP/DMMSS/VII/2013 tertanggal 22 Juli 2013 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXIV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.015/PP/DMMSS/XII/2012 tertanggal 10Desember 2012 antaraPENGGUGAT II dan TERGUGAT XXV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo

XLV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.033/PP/DMMSS/X/2012 tertanggal O03 Oktober 2012 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT XLVI;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.102/PP/DMMSS/IX/2013 tertanggal 25 September 2013 antaraPENGGUGAT danTERGUGAT XLVII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.087/PP/DMMSS/VIII/2013 tertanggal 23Agustus 2013 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT XLVIII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.060/PP/DMMSS/X/2013 tertanggal

Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala Suites No.084/PP/DMMddd.eee.ggg.hhh.SS/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 antara PENGGUGAT IIdanTERGUGAT LV;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.028/PP/DMMSS/VI/2012 tertanggal 28Juni 2012 = antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT LVI;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.070/PP/DMMSS/VI/2013 tertanggal 14 Juni 2013 antaraPENGGUGAT II danTERGUGAT LVII;Perjanjian Pengelolaan Unit Condotel Sakala SuitesNo.017/PP/DMMSS/X/2011 tertanggal

Bahwa berdasarkan pasal 4.2 ayat 4.2.3 perjanjian Pengelolaan UnitCondotel Sakala Suites No.

Bahwa Bedasarkan pasal 2 ayat 2.2 perjanjian Pengelolaan UnitCondotel Sakala Suites No.

Menyatakan barang bukti berupa:Vi.Vil.Vil.Xi.Asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara Pemerintah Daerah KabupatenFakfak dan PT. Altamim Investment Pty.

No. 128 PK/PID.SUS/201610.11.12.Asli Perjanjian Pengelolaan Dana antara Pemerintan DaerahKabupaten Fakfak dan Altamim Investment Pty.

Ltd, karena sesuai nomenklatur APBDTahun Anggaran 2002 dana tersebut adalan Dana Abadi PerumahanRakyat, dengan demikian penggunaannya tidak sesuai denganperuntukannya;Perjanjian pengelolaan dana antara Pemda Kabupaten Fakfak denganPT. Altamin Investment Ply.

Pengelolaan Dana antaraPemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dengan PT.

No. 128 PK/PID.SUS/2016menjalankan Program Dana Abadi Bantuan Bahan Non Lokal (DanaAbadi Perumahan Rakyat);Bahwa selain hal tersebut, dalam pertinbangannya masih padahalaman 38 yang menyatakan bahwa Perjanjian Pengelolaan Danaantara Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak dengan PT. AltaminInvestment, Pty.

,yang pada saat Perjanjian Pengelolaan SPBU adalah PihakHal 26 Put Nomor 362/PDT/2021/PT.DKI3.7.3.8.Pertama (Tergugat 1) ternyata juga menjadi bagian dariPenggugat, maka dari itu jelas adanya penyalahgunaankeadaan untuk menguntungkan PT.

Perjanjian Pengelolaan SPBU justrumerugikan Gerakan Pramukasehingga Kerugian yang didalilkan Penggugat mengadaada.4.1. Bahwa dalil Penggugat yang terkait kerugian adalah kerugianyang sebebanrnya tidak ada;4.2.

Bahwa Alihalin Perjanjian Pengelolaan SPBU dibangun di atasprinsipprinsip yang saling menguntungkan, Tergugat selakuPemegang sahammayoritas PT. Molino PramukaTerugat malah kehilangan potensi keuntungan yang nyata atas aktivitasusaha PT.

Bahwa berdasarkan Perjanjian Pengelolaan SPBU Pertaminatidak dimungkinkan dan diatur pengalihan pengelolaan SPBUkepada pihak ketiga. Selain itu, berdasarkan Pasal 16 ayat (1)Perjanjian Pengelolaan SPBU mengatur bahwa TERGUGAT IImenjamin bahwa pengelolaan atas SPBU akan dilaksanakansesuai isi Perjanjian Pengelolaan SPBU. TindakanTERGUGAT II dalam memberikan pengelolaan SPBU kepadaHal 47 Put Nomor 362/PDT/2021/PT.DKIPENGGUGAT adalah melanggar Perjanjian PengelolaanSPBU Pertamina.9.2.

Dengan adanya gugatan PENGGUGAT, TERGUGAT II dapatdianggap tidak memenuhi kewajiban untuk menjaga citra dannama baik TURUT TERGUGAT, oleh karenanya berdasarkanPasal 12 ayat (2) huruf (b) Perjanjian Pengelolaan SPBUPertamina, TURUT TERGUGAT dapat memutus PerjanjianPengelolaan SPBU Pertamina lebih awal.Perlu kami tekankan, Perjanjian Pengelolaan SPBU Pertaminaakan berakhir pada 22 Oktober 2020.9.3.

Bahwa atas tanah objek sengketa Tersebut diatas, oleh tergugat Il, Ill, IV,V, dan tergugat VI, telah membuat Perjanjian Pengelolaan galian C, denganTergugat I, tanpa sengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugatyang merupakan ahli waris.4.

Bahwa oleh karena Surat perjanjian pengelolaan Galian C yang dilakukanpara tergugat secara sepihak, dan tidak melibatkan para penggugat yangHalaman 3 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAPmerupakan ahli waris atas kepemilikan tanah obyek sengketa, adalahmerupakan perbuatan melawan hukum.( Onrecht matigedaat ).5.

Bahwa kalau dikatakan telan membuat PerjanjianPengelolaan galian C, dengan Tergugat I, tanpasepengetahuan dan atau persetujuan dari Para Penggugatyang merupakan ahli waris, namun kenyataannya PenggugatIll yaitu APRIANDO MUBALUS atau NANDO MUBALUS, jugaikut menanda tangani Surat Perjanjian Pengelolaan Galian Ctertanggal 17 Oktober 2017.

Pengelolaan Galian Ctertanggal 17 Oktober 2017 bukan saja ditanda tangan oleh ParaTergugat dengan Tergugat sendiri, melainkan juga ditanda tanganioleh Penggugat III.Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata No.88/Pdt/2019/PT.JAP7.Bahwa dalil gugatan Para Penggugat di dalam point 5, ParaTergugat mengakui dan telah menerima uang sesuai dengan isiSurat Perjanjian Pengelolaan Galian C tanggal 17 Oktober 2017tersebut bersamasama dengan Penggugat Ill, dimana sesualkwitansi/Bukti Pembayaran yang telah diterima

Menyatakan Surat Perjanjian Pengelolaan Galian C tertanggal 17Oktober 2017 yang ditandatangani oleh para Tergugat adalah batal demihukum ;6. Menghukum Tergugat untuk segera mengosongkan tanah objeksengketa dan menyerahkannya kepada semua ahli waris secarasukarela tanpa syarat apapun7.