Ditemukan 679 data
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
70 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
183 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
205 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
191 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
126 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, memorikasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hakuntuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasitersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebuttelah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriKabupaten Mojokerto pada tanggal 24 Juli 2019 dan Penuntut UmumHalaman
Agustus 2019,namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukanpermohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimanadijelaskan dalam surat keterangan Panitera pada Pengadilan NegeriMojokerto Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN.Mjk, tanggal 3 September 2019.Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) danayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidanasehingga hak untuk mengajukan permohonan
kasasi gugur dan permohonankasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebankanuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 114 ayat (1) UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke1 KitabUndangUndang Hukum Pidana, Pasal 248 ayat (1) dan (4), Pasal 245 ayat(1) syuncto Pasal 246 ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentangHukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun
57 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1151 K/PID.SUS/2019pada tanggal 28 Desember 2018;Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 67/Akta.Pid/2018/PN.Jkt.Pst, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, tanggal 21 Januari 2019, yang menyatakan bahwa dalam tenggangwaktu yang ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan (5) KUHAP, Terdakwasebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi, sehingga hakuntuk mengajukan permohonan kasasi gugur;Membaca pula suratsurat lain yang bersangkutan;Menimbang
Dengan demikiansebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 Ayat (1) dan Ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak untukmengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi Terdakwatersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkasperkara;Hal. 4 dari 8 hal.
48 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 246 ayat(2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan dengandemikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidakdapat diterima dan Terdakwa dinyatakan tidak bersalah melakukan tindak pidana, makabiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara;Hal. 3 dari 4 hal. Put.
79 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
kepada Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi pada tanggal 18Maret 2013, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi padatanggal 05 April 2013, dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewatitenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal245 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2)UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, Kitab UndangUndang Hukum AcaraPidana, maka hak untuk mengajukan permohonan
kasasi gugur, dan dengandemikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jambi, tersebut telahdiberitahukan kepada Terdakwa/Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Maret 2013,dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 April 2013,dengan demikian permohonan kasasi tersebut melewati tenggang waktu 14(empat belas) hari, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Kitab UndangUndang
Hukum AcaraPidana, oleh karena itu berdasarkan Pasal 246 (2) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981, Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana, maka hak untukmengajukan permohonan kasasi gugur, dan dengan demikian permohonankasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;Hal. 7 dari 9 hal.
29 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 3 Nopember 2011 dalamperkara tersebut di atas ;Menyatakan bahwa permohonan kasasi gugur, karena dicabut oleh PemohonKasasi ;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoretpermohonan kasasi tersebut dari Buku Register Perkara Kasasi Perdata Khusus ;Memerintahkan agar berkas perkaranya segera dikirim kembali ke PengadilanNiaga Pada Pengadilan Negeri Makassar ;Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara sebesarRp.5.000.000, (lima juta rupiah) ;Demikianlah
28 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
MahkamahAgung, maka kepada para Pemohon dibebankan untuk membayar biayaperkara ini ;Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5 Tahun 2004dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009 ;MENETAPKAN:Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut kembalipermohonan kasasi yang diajukan terhadap putusan Pengadilan TinggiSemarang No. 57/Pdt/2011/PT.Smg. tanggal 12 Mei 2011 dalam perkaratersebut di atas ;Menyatakan bahwa permohonan
kasasi gugur, karena dicabut oleh paraPemohon Kasasi ;Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untukmencoret permohonan kasasi tersebut dari Buku Register Perkara KasasiPerdata ;Hal. 3 dari 5 hal.
21 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
bersangkutan ;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatunkandengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 13 Oktober 2005 dan PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19Oktober 2005 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan PengadilanNegeri Jakarta Timur pada tanggal 15 Nopember 2005 sehingga tenggangwaktu untuk mengajukan memori kasasi telah lewat 14 hari, maka hak untukmengajukan permohonan
kasasi gugur sebagaimana Pasal 248 (4) UndangHal. 4 dari 5 hal.
486 — 235 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian, memori kasasi diajukanmelewati waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang HukumAcara Pidana sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur danpermohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa dibebaniuntuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8Tahun 1981 tentang
21 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pareparepada tanggal 20 Juni 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 21 Juni 2017, serta memori kasasinya telahditerima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare pada tanggal 26 Juli 2017.Dengan demikian, memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 245 Ayat (1) juncto Pasal 246Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,sehingga hak untuk mengajukan permohonan
kasasi gugur dan permohonankasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkarapada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepadaNegara;Mengingat Pasal 191 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentangKekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5Tahun 2004 dan Perubahan
31 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 03 Januari 2012 akan tetapi risalah kasasiyang memuat alasanalasan permohonannya untuk pemeriksaan perkaratersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriKotamubagu pada tanggal 20 Februari 2012 jadi melewati tenggang waktu 14(empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 (4) Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun 1981), oleh karenaitu hak untuk mengajukan permohonan
kasasi gugur, dan dengan demikianpermohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, maka permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dilepaskandari segala tunutan hukum, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi inidibebankan kepada Negara ;Memperhatikan
17 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengandemikian, permohonan kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empatbelas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 245 Ayat (1) juncto Pasal 246Ayat (2) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,sehingga hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonankasasi Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang bahwa karena para Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 245 Ayat (1) juncto Pasal 246
23 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian,memori kasasi diajukan melewati tenggang waktu 14 (empat belas) harisebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga hakuntuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasitersebut dinyatakan tidak dapat diterimaMenimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika
22 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
tanggal 9 Januari 2013 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Januari 2015,akan tetapi risalah kasasi yang memuat alasanalasan permohonan untukpemeriksaan perkara tersebut dalam tingkat kasasi baru diterima dikepaniteraanPengadilan Negeri Jember pada tanggal 27 Februari 2013 jadi melewatitenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248Ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana,oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan
kasasi gugur dan dengandemikian permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi / Jaksa / Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, danpenuntutan terhadap Terdakwa tidak dapat diterima maka biaya perkara padatingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;Memperhatikan Pasal 248 Ayat (4) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981,UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985sebagaimana telah diubah dan
31 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 27 Februari 2007 akan tetapi risalah kasasiyang memuat alasanalasan permohonannya untuk pemeriksaan perkaratersebut dalam tingkat kasasi baru diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Mei 2007, jadi melewati tenggangwaktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 248 (4)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8 tahun1981) oleh karena itu hak untuk mengajukan permohonan
kasasi gugur,dan dengan demikian permohonan kasasi tersebut, harus dinyatakan tidakdapat diterima ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari PemohonKasasi/Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara ;Memperhatikan UndangUndang No.4 tahun 2004, UndangUndangNo.8 tahun 1981, UndangUndang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5 tahun 2004 dan peraturanperundangundangan lain yang