S6773/PJ.07/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yangdisampaikan dalam persidangan Majelis VB menyatakan :bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkan mencakuporang perorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (dalam hukum pidana sering pula disebutdengan korporasirecht persoon);bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal

S6773/PJ.07/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yangdisampaikan dalam persidangan Majelis VB menyatakan :bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkan mencakuporang perorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (dalam hukum pidana sering pula disebutdengan korporasirecht persoon);bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal

S6773/PJ.07/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yangdisampaikan dalam persidangan Majelis VB menyatakan :bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkan mencakuporang perorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (dalam hukum pidana sering pula disebutdengan korporasirecht persoon);bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal

S6773/PJ.07/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yangdisampaikan dalam persidangan Majelis VB menyatakan :bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkan mencakuporang perorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (dalam hukum pidana sering pula disebutdengan korporasirecht persoon);bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal

S6773/PJ.07/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yangdisampaikan dalam persidangan Majelis VB menyatakan :bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkan mencakuporang perorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (dalam hukum pidana sering pula disebutdengan korporasirecht persoon);bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal

S6773/PJ.07/2014 tanggal 27 Oktober 2014 yangdisampaikan dalam persidangan Majelis VB menyatakan :bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkan mencakuporang perorangan (naturlijk persoon) dan badan hukum (dalam hukum pidana sering pula disebutdengan korporasirecht persoon);bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, pada halaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.Setelah itu, sampai saat ini kurang lebih terdapat 60 (enam puluh) Undangundang di luar KUHP,baik yang merupakan hukum pidana murni maupun hukum pidana adminitratif (adminitrativepenal

GuruBesar Hukum Pidana, Fakultas Hukum UGM, yang disampaikan dalam persidangan Majelis VIIItanggal 8 Oktober 2014 yang pendapat tertulis dari ahli tersebut dilampirkan dalam penjelasantertulis Terbanding yang disampaikan dalam persidangan Majelis VA yang menyatakan := bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkanmencakup orang perorangan (naturlijk person) dan badan hukum (dalam hukum pidana Seringpula disebut dengan korporasi/recht person);= bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban

pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang mengajarkan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secaralangsung melalui orangorang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandangsebagai perusahaan itu sendiri.

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.

GuruBesar Hukum Pidana, Fakultas Hukum UGM, yang disampaikan dalam persidangan Majelis VIIItanggal 8 Oktober 2014, yang pendapat tertulis dari ahli tersebut dilampirkan dalam penjelasantertulis Terbanding yang disampaikan dalam persidangan Majelis VA yang menyatakan := bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkanmencakup orang perorangan (naturlijk person) dan badan hukum (dalam hukum pidana seringpula disebut dengan korporasi/recht person);= bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban

pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang mengajarkan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secaralangsung melalui orangorang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandangsebagai perusahaan itu sendiri.

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.

GuruBesar Hukum Pidana, Fakultas Hukum UGM, yang disampaikan dalam persidangan Majelis VIIItanggal 8 Oktober 2014, yang pendapat tertulis dari ahli tersebut dilampirkan dalam penjelasantertulis Terbanding yang disampaikan dalam persidangan Majelis VA yang menyatakan := bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkanmencakup orang perorangan (naturlijk person) dan badan hukum (dalam hukum pidana seringpula disebut dengan korporasi/recht person);= bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban

pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang mengajarkan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secaralangsung melalui orangorang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandangsebagai perusahaan itu sendiri.

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.

yang sama namun untuk Pemohon Bandingyang berbeda berkaitan dengan Putusan MA RI Nomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 yang keterangan tertulisnya dilampirkan dalam penjelasan tertulis Terbandingdan disampaikan dalam persidangan, yang menyatakan := bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkanmencakup orang perorangan (naturlijk person) dan badan hukum (dalam hukum pidana Seringpula disebut dengan korporasi/recht person);= bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban

pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang mengajarkan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secaralangsung melalui orangorang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandangsebagai perusahaan itu sendiri.

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.

yang sama namun untuk Pemohon Bandingyang berbeda berkaitan dengan Putusan MA RI Nomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 yang keterangan tertulisnya dilampirkan dalam penjelasan tertulis Terbandingdan disampaikan dalam persidangan, yang menyatakan := bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkanmencakup orang perorangan (naturlijk person) dan badan hukum (dalam hukum pidana seringpula disebut dengan korporasi/recht person);= bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban

pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang mengajarkan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secaralangsung melalui orangorang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandangsebagai perusahaan itu sendiri.

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.

yang sama namun untuk Pemohon Bandingyang berbeda berkaitan dengan Putusan MA RI Nomor : 2239K/PID.SUS/2012 tanggal 18Desember 2012 yang keterangan tertulisnya dilampirkan dalam penjelasan tertulis Terbandingdan disampaikan dalam persidangan, yang menyatakan := bahwa subyek hukum dalam hukum pidana pada saat sekarang ini harus ditafsirkanmencakup orang perorangan (naturlijk person) dan badan hukum (dalam hukum pidana seringpula disebut dengan korporasi/recht person);= bahwa dalam teori perihal pertanggungjawaban

pidana korporasi ada yang disebut TeoriIdentifikasi (direct corporate criminal liability) atau doktrin pertanggungjawaban pidana secaralangsung, yang mengajarkan bahwa perusahaan dapat melakukan sejumlah delik secaralangsung melalui orangorang yang berhubungan erat dengan perusahaan dan dipandangsebagai perusahaan itu sendiri.

Diah Sulistyani RS, S.H., C.N., M.Hum. dalam bukuPertanggungjawaban Pidana Korporasi, Penerbit PT Alumni, Bandung, 2013, padahalaman 8889 menyatakan :Pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia mengalami perkembangan pesat dansignifikan, terutama setelah adanya UU Nomor 7 Tahun 1955 tentang Tindak PidanaEkonomi.

;3) Menafsirkan alternatif unsurunsur proses pada Pasal 2 ayat (1) TPPOdengan menyatakan unsur "penerimaan tidak terbukti;4) Menafsirkan alternatif unsurunsur cara pada Pasal 2 ayat (1) TPPOdengan menyatakan:(1) Unsur "penyekapan tidak terbukti;(2) Unsur *penyalahgunaan posisi rentan dan penjeratan utang tidakterbukti;Majelis Hakim telah melampaui batas wewenangnya dengan cara memasukkan halhal yang nonyuridis dalam pertimbangan;PENJELASAN PENUNTUT UMUM MENGENAI KEDUDUKAN TERDAKWASEBAGAI SUBYEK PERTANGGUNGJAWABAN

PIDANA KORPORASI(PPK);1.Penuntut Umum mengajukan satu) subyek hukum dalam rangkapertanggungjawaban pidana korporasi yakni Terdakwa WAYAN PUTUSUJANA, sebagai orang yang menerima kuasa secara sah untuk menjalankan kepengurusan caf Mekar, dimana di dalam Pasal 13 UndangUndangPemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, pertanggungjawabanpidana korporasi mengenal penyidikan, penuntutan dan pemidanaan baikkepada korporasi maupun kepada pengurusnya;Bahwa aktivitas yang terkait partner song (PS) termasuk

pidana korporasi salah satu hal yangdinilai dari tindakan pengurus korporasi adalah komisi atau perbuatan aktifmaupun omisi atau perbuatan pasif yang membiarkan atau tidak menjaminterlaksananya operasional perusahaan untuk tidak melakukan tindak pidana;Bahwa untuk dapat membuktikan apakah terdakwa benar telah melakukankewajiban hukumnya, dipandang dari alat bukti yang terkumpul dipersidangan;PENJELASAN PENUNTUT UMUM UNTUK MEMBUKTIKAN KESALAHANPENAFSIRAN HAKIM;Ad.1.

Putusan No. 421 K/PID.SUS/2015penerimaan PS, Terdakwa tidak pernah dilapori oleh Koordinator PS yangberada di bawah kendalinya, serta terdakwa tidak mengetahui kalauternyata usia salah satu PS tersebut yakni korban SAKSI KORBAN, baruberusia 17 tahun;3) Bahwa sebelumnya Penuntut Umum perlu menggarisbawahi halhal yangtidak dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sebagai Manager cafMekar begitu saja, ketika pertanggungjawaban pidana korporasi melekatpada diri terdakwa sebagai Manager caf Mekar:a.

Bahwa sebagai subyek hukum korporasi, pada diri terdakwa melekathak dan kewajiban secara hukum termasuk power and acceptancesebagai sifat pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimiliki olehorangorang yang bertindak untuk dan/atas nama korporasi atau untukkepentingan korporasi, yang karena kedudukan atau fungsinya itumemiliki Kewenangan untuk mengendalikan, mengurus atau menentukan arah kebijakan korporasi serta menerima tindakan bawahan yangmenjalankan pekerjaannya untuk atau atas nama korporasi

Buana Mineral dapat dijadikan sebagaiHalaman 50 dari 56 Putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2021/PN Lsstersangka lain atau Terdakwa lainnya dalam pemeriksaan berkas pidana yangterpisah dari berkas pidana Terdakwa Sukarman;Menimbang, bahwa Pendapat Majelis Hakim tersebut didasarkan padafaktafakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara in casu sertaPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentangTata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi dan doktrindoktrinhukum terkait pertanggungjawaban

pidana korporasi yaitu sebagai berikut:Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkapdipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Sukarman merupakan Direktur UtamaPT.

Muladi dan Prof Dwidja Priyatno dalambukunya Pertanggungjawaban Pidana Korporasi mengemukakan bahwamelalui doktrin identifikasi, sebuah perusahaan dapat melakukan sejumlah deliksecara langsung melalui orangorang yang sangat berhubungan erat denganperusahaan dan dipandang sebagai perusahaan sendiri.

sebagaimana dimaksud dalam babini dilakukan oleh suatu badan hukum, selain pidana penjara dan dendaterhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatunkan terhadap badan hukumtersebut berupa pidana denda dengan pemberatan ditambah 1/3 (satu pertiga)kali dari ketentuan maksimum pidana denda yang dijatuhkan;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum, PeraturanMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata CaraPenanganan Perkara Tindak Pidana Korporasi serta doktrindoktrin hukumtentang pertanggungjawaban

pidana Korporasi, maka sudah seharusnya PT.Mega Buana Mineral dikenakan pertanggung jawaban pidana bersamasamadengan Terdakwa Sukarman selaku Pengurus atau Direkturnya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan

Mengenai kesalahantersebut hal ini merupakan sikap batin dari terdakwa (Muladi dan DwidjaRiatno, Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Kencana Prenada MediaGroup, 2010, hal 6869);Menimbang, bahwa selain itu dalam Undangundang Nomor 35 tahun2009 Tentang Narkotika telah membagi pelaku penyalahgunaan narkotika yaitusebagai pengedar, atau sebagai pengguna, untuk pengguna itu sendiri dalamundangundang narkotika disebutkan dalam pelbagai terminologi yaitu pecandunarkotika (pasal 1 angka 13), penyalahguna

setelah dilakukan pemeriksaan terhadapidentitas terdakwa Adam Dicky Jawara bin Arifin ternyata bersesuaian dengan identitasterdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, makaterhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut harus dapat dipersalahkankepadanya sehingga ia dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dihadapanhukum;Menimbang, menurut Sudarto sebagaimana dikutip Muladi dan DwidjaPrayitno dalam bukunya berjudul berjudul Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi,penerbit Kencana Prenada Media Group, cetakan ke2 2010 halaman 73, bahwa untukmenentukan adanya kesalahan seseorang harus memenuhi unsur antara lain :1.

Dwija Priyatno, SH, MHum, Sp.N, Kebijakan Legislasitentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CVUtomo, hal. 3641).7. bahwa dalam SEMA nomor 4 tahun 2010 tentang penempatanpenyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilatis sosial, penerapanpemidanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 103 huruf a dan bUndangundang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentangnarkotika hanya dapat dijatuhnkan pada klasifikasi tindak pidana

Daka Group dengan menggerakkan organ PT.Daka Group.Bahwa dalam UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan terjadi perluasan subjek hukum yaitu orangperseorangan dan korporasi;Bahwa subjek hukum korporasi dapat dikenakan sebagai pelaku tindak pidanaini dengan syarat ("Pertanggungjawaban Pidana Korporasi" oleh Prof.Dr.SutanRemy Sjahdeini,SH.

Mengenai kesalahan tersebuthal ini merupakan sikap batin dari terdakwa (Muladi dan Dwidja Riatno,Pertanggungjawaban Pidana Korporasi,Kencana Prenada Media Group, 2010, hal 6869);Menimbang, bahwa dari apa yang terkandung dalam kaidah hukum dari putusanMahkamah Agung RI tersebut diatas,dinubungkan dengan pendapat Sudarto mengenaikesalahan, kemudian menimbulkan pertanyaan bahwa apakah tujuan dari terdakwa untukmembeli, memiliki, menyimpan, dan menguasai sabusabu tersebut, sehingga denganmengetahui tujuan

., Kebijakan Legislasitentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV.Utomo, halaman 3641);Sebagaimana diungkapkan di atas, dalam rangka membuktikan semuaunsur tindak pidana, terlebin dahulu harus dipahami adalah sistempertanggungjawaban pidana karena hal ini erat kaitannya dengan penentuanterjadinya suatu tindak pidana serta penentuan siapa sebenarnya yangbertanggung jawab dalam tindak pidana tersebut.