Yusuf Supriatna WM dari dakwaan primair tersebut; - Menyatakan terdakwa tersebut diatas, telah terbukti melakukan perbuatan Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah suatu tindak pidana; - Melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum; - Memulihkan

Konawe) atau setidaktidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut: Bahwa terdakwa Ir. YUSUF SUPRIATNA, WM, selaku Kepala DinasKehutanan Kab. Kendari (Kab.

Pasal 1 Angka 3, UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah orang perseoranganatau koorporasi dalam hal ini adalah yang telah melakukan tindak pidana dankepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang ia lakukan; Menimbang, bahwa orang yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaiterdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa Ir.

Olehkarena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Melawan Hukum telah terpenuhi;Unsur : Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yaitu memperkaya dirisendiri, memperkaya orang lain atau memperkaya suatu koorporasi sebagai subunsur. Apabila salah satu dari sub unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini telahterpenuhi; Menimbang, bahwa secara harfiah, *memperkaya artinya menjadikanbertambah kaya.

Trims;> Bahwa berdasarkan memo dari Terdakwa tersebut di atas, maka KepalaDinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses dan mencairkan danahibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUDKabupaten Lanny Jaya sesuai memo tersebut di atas, sehingga orang lainatau suatu koorporasi memperoleh atau mendapatkan dana atau uang untukkepentingan pribadi orang lain atau suatu koorporasi sebagaimana diakuisecara jujur oleh :1.

YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos yang telah mengembalikan kerugiannegara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kasumum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 22 September 2011yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat HukumYOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos, melalui surat No.63/SK/PE/X/201 1tanggal 22 September 2011;Demikian juga Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi yangmenerima dana atau uang yang bersumber dari dana hibah APBDKabupaten Lanny Jaya tahun 2010

M.Si. yang berkas perkaranya diajukan secaraterpisah, Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan atau menyuruh melakukan perbuatan yang dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi,menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangannegara atau perekonomian negara yang dilakukan Terdakwa dengan carasebagai berikut :> Bahwa pada waktu dan tempat sabagaimana tersebut di atas

No. 2486 K/PID.SUS/2015> Bahwa berdasarkan memo dari Terdakwa tersebut di atas, maka KepalaDinas PPKAD Kabupaten Lanny Jaya memproses dan mencairkan danahibah dari APBD Kabupaten Lanny Jaya tahun 2010 kepada KPUDKabupaten Lanny Jaya sesuai memo tersebut di atas, sehingga orang lainatau suatu koorporasi memperoleh atau mendapatkan dana atau uang untukkepentingan pribadi orang lain atau suatu koorporasi sebagaimana diakuisecara jujur oleh :1.

YOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos yang telah mengembalikan kerugiannegara sebesar Rp46.000.000,00 (empat puluh enam juta rupiah) ke kasumum pemerintah Kabupaten Lanny Jaya tanggal 22 September 2011yang diberitahukan kepada Penyidik Kejati Papua oleh Penasihat HukumYOSIAS RADJABAYCOLLE, S.Sos melalui surat No.63/SK/PE/X/201 1tanggal 22 September 2011;Demikian juga Terdakwa atau orang lain atau suatu koorporasi yang menerimadana atau uang yang bersumber dari dana hibah APBD Kabupaten Lanny Jayatahun 2010

Setiap Orang: 40Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana Korupsitelah diatur dalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RI No.20 Tahun 2001 yaitusetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasti; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst,adalah orang perorangan atau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secaraindividu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa,sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.

W.10.D.26.02.KP.04.12 Tahun 1988 tanggal Q2 Januari 1988 Terdakwa telah diangkat sebagai Kasir pada Panitera MudaPerdata Pengadilan Negeri Bangil; 42Menimbang, bahwa dalam Pasal ayat (1) UndangUndang RI No.31Tahun 1999 menyebutkan bahwa Koorporasi adalah kumpulan orang dan ataukekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badanhukum, sedangkan Pasal ayat (2) huruf d menyebutkan bahwa Pegawai Negeriadalah meliputi orang yang menerima gaji atau upah dari suatu Koorporasi yangmenerima

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi; =Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu Koorporasi mengandung makna alternative, kata ataudalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalampemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berartitelah memenuhi unsur tersebut; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendakyang ada dalam pikiran atau alam

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkandiri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi sama artinya denganmendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi (vide R.Wiyono, Hal.38); Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentinganpribadinya, orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertianKoorporasi seseungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapiSubstansi pengertian Koorporasi yang berbeda dengan pengertian orang

. ; "222222 222 n on nnn nnn neMenimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst adalah orangperorangan atau koorporasi. Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalambahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentukbadan hukum atau tidak.

Adapun yang berbadan hukum misalnya perseroan terbatas, yayasan,koperasi atau Maskapai Andel Indonesia (IMA), sedangkan Koorporasi yang tidak berbadanhukum misalnya firma, Commanditaire Vennootshap (CV), usaha dagang atau perkumpulanlainnya (Darwin Prints : Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 2002, Hal 17) ;2 22 n enon nnn nnn nnnMenimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana dikemukakan di atas, biladihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub

;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 3 adalah bahwa pelaku tindakpidana korupsi hanya orang perorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan,sedangkan koorporasi tidak dapat melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana termaktubdalam Pasal 3 ( R. Wiyono, Pembahasan UndangUndang Tindak pidana korupsi, PenerbitSinar Grafika, Jakarta 2005 .

si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan(menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu koorporasi memperoleh suatukeuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambahnambah kekayaan dariyang sudah ada = (Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di indonesia,Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, Halaman 54).

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sama artinya denganmendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi.Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasi sesungguhnyajuga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi subtansi pengertian koorporasi yang berbedadengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal

Kartini No 23 Makassar atau pada tempattempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, baiksebagai yang melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan,yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara, Perbuatan terdakwadilakukan dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada Tahun Anggaran 2007 Kantor Pengadilan Negeri Makassarmemperoleh Anggaran untuk kegiatan Pembangunan

Putra sebagai Kontraktor Pelaksana sehingga perbuatanTerdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuanmemperkaya diri sendiri atau orang lain koorporasi yaitu : Ir.M.IQBALLEWA atas nama PT. Murni Palesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana,hal tersebut bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :1.

Putra sebagai Kontraktor Pelaksana sehingga perbuatanTerdakwa tersebut adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuanmemperkaya diri sendiri atau orang lain koorporasi yaitu : Ir.M.IQBALLEWA atas nama PT.

karena terdakwaidentik dengan masalah kalau pelakunya adalahorang bagaimana kalau suatu koorporai tidak bisakoorporasi mengarah ke ahli warisnya, manamungkin koorporasi punya ahli waris ini suatu halyang menjadi kekurangan dari Pasal 34 tersebut ;Bahwa bila seorang meninggal dunia didalam suatudakwaan kalau dia koorporasi sabagai suatu subjekhukum sebagai pelaku tindak pidana itu disebutkanLangsung badan hukum atau penanggung jawab dalamhal ini direktur atau direksi tetapi untukdakwaan menunjuk

nama langsung selaku direkturbadan hukum apakah itu yang dimaksud orangperorangan pribadi dalam arti kata didalamperkara tersebut orangnya subjeknya sebagai orangbukan perusahaan, pemahaman ini adalah pemahamankeilmuan hukum perdata atau hukum dagang, sayaakan mencoba membahas dari sisi pidananya, setiaporang perorangan atau koorporasi tentunya daripemahaman tersebut pelaku tindak pidana pihakyang diminta pertanggung jawaban pidana bisaorang bisa koorporasi, kalau koorporasi makapelakunya sesuai

koorporasi, maka bukantanggung jawabnya orang perorangan tapi tanggungjawabnya suatu koorporasi, disini kemudianmuncul, sitem pertanggung jawaban yang dialihkan,memang benar yang melakukan adalah orang tapikalau kemudian orang tersebut dalam bertindakmewakili suatu koorporasi, maka koorporasilahyang akan dimintai pertanggung jawaban pidana,yang paling kelihatan dalam UU Pers, UU No. 41tahun 1999 dimana yang melakukan pidana adalahwartawannya, tapi karena UU Pers yang mengatakanapa yang dilakukan

kemudian melakukanperbuatan dalam perkara dapat dituntutut secaraindividual ini semua kembali kepada pengertiansubyek hukum yang ada pada pasal 2, 3 menyangkuttentang masalah setiap orang, dimana bisa orangperorangan bisa koorporasi, maka dengan kata lainkoorporasipun dapat dimintai pertanggung jawabanpidana, yang kedua kalau bicara soal koorporasimaka ada pihak yang menjalankan koorporasi tapidengan sendirinya pihak yang melakukan koorporasiakan dituduh sebagai pelaku tindak pidananyananti dulu

, hanya saja harus dapatdibuktikan apakah benar aktifitas koorporasi atauaktifitas orang tersebut;Bahwa kita perhatikan baikbaik kata dan atau87maka disini memunculkan permasalahan atau, jadibisa orang bisa koorporasi, yang kedua bisakoorporasi dan orangnya karena apa yang dilakukanorang tersebut tidak sematamata untukkepentingan koorporasi, tetapi berhubungan denganpribadi dia dengan kata lain memungkinkan diapunikut bertanggung jawab atas tindak pidana yangterjadi dan atau tersebut maknanya dua

Setiap Orang : Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidanakorupsi telah diatur dalam Pasal butir 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaituSEU AD osiis ves cuxaxesesetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi; Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst,adalah orang perorangan atau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secaraindividu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa,sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi ; Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu koorporasi mengandung makna alternative, kata atau dalam unsur kedua diatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalampemenuhan unsur tersebut, dimana dengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendakyang ada dalam pikiran atau alam

Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi sama artinya dengan mendapatkanuntuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi (vide R.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut maka unsur dengantujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi telah terpenuhi menurut hukum.;Ad.3.

(Bukti T.1 dan T.2 asli)5 Bahwa guna mencari dan menemukan peristiwa Dugaan PenyimpanganPenggunaan Dana Coorporate Social Responsibility (CSR) melaluiProgram Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi(GP3K) Tahun Anggaran 20112012 di Kabupaten Majalengka, makaselanjutnya Jaksa Penyelidik melakukan tindakan sebagai berikut :Melakukan Permintaan Keterangan Terhadap Pihak Yang Terkait, AntaraLain:1.

sdr.Drs.H.Ali Surahman secara lisan sebagai ketua kelompok tani ;Pemberi Keterangan menerangkan bahwa yang bersangkutan tidakpernah mengajukan atau menandatangani Rencana DefinitiveKebutuhan Kelompok (RDKK) melalui Program Gerakan PeningkatanProduksi Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012Kabupaten Majalengka dengan PT.Sang Hyang Seri (Persero) ;Pemberi Keterangan menerangankan bahwa yang bersangkutanmenerima pinjaman dari PT.SHS berupa barang antara lain:1.

Ali Surahman dan sdr.H.R ke Sukamandi untuk pencairanKredit Usaha Tani melalui Gerakan Peningkatan Produksi PanganBerbasis Koorporasi (GP3K), kemudian Pak Drs.H.

Sang Hyang Seri (Persero) ;Pemberi Keterangan menerangkan bahwa benar yang bersangkutantidak pernah menerima kiriman saprotan (Sarana Produksi Pertanian)dari Sdr.H ;(Bukti T.11 asli)H.RAH, pekerjaan wiraswasta/ Tani, pada pokoknya menerangkansebagai berikut :Pemberi Keterangan mengerti sebabnya dimintai keterangan yatusehubungan dengan dana CSR (Coorporate Social Responsibility) melaluiProgram Gerakan Peningkatan Produksi Pangan Berbasis Koorporasi(GP3K) tahun 20112012 Kab.

Bahwa gapoktan yang saksi pimpin memperoleh dana Coorporate socialresponsibility (CSR) melalui program gerakan peningkatan produksi panganberbasis koorporasi (GP3K) tahun anggaran 2011 di kabupaten Majalengkayang dikelauarkan melalui PT. Sangyang seri. Bahwa untuk gapoktan padi unggul menerima dana pinjaman dari programGP3K sebesar Rp. 300.000.000, (tigaratus juta rupiah).

Peraturan Dirjen perhutanan Sosial dan Kemitraan Sosial dan KemitraanLingkungan Kementrian Lingkungan dan Kehutanan Rrepublik Indonesianomor : P.16/PSKL.SET/PSL.0/12/2016, tanggal 9 Desember 2016;Bahwa yang diperbolehkan mengangkut, menguasai atau memiliki hasilhutan kayu yaitu orang perseorangan atau koorporasi (Perusahaan,Koperasi, Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani Hutan);Bahwa berdasarkan ketentuan UU.

R.I nomor 18 tahun 2013, adapun bagiorang perseorang atau koorporasi yang melakukan kegiatan mengangkut,menguasai atau memiliki hutan kayu harus melengkapi dokumen antara lain :a. Surat Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Gubernur;b. SIPO ( Surat Izin Pengangkutan Online ). Yang diterbitkan oleh tenagateknis Perusahaan ( bagi koorporasi ) .c.

Memiliki akun bagi Koorporasi dan Dokumen SKSHHK ( Surat KeteranganSahnya Hasi Hutan Kayu ) yang diterbitkan oleh Tenaga Teknis Perusahaa( Bagi Koorporas ).Bahwa lokasi tempat dimana saudara SUHAIRI alias AMIQ NING mendapathasil hutan kayu adalah merupakan kawasan HTR ( Hutan Tanaman Rakyat )berdsarkan Rencana Kerja Usaha HTR Koperasi SERBA USAHA KARYAUTAMA Desa Pandan Indah Kecamatan Praya Barat Daya KabupatenLlombok Tengah nomor 395 tanggal 08 Juli 2010 dengan Luas 124,03 Ha;Bahwa Peta Lokasi TKP

Bahwa berdasarkan ketentuan undangundang,Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 157/Pid.B/LH/2020/PN Pyaadapun bagi orang perseorang atau koorporasi yang melakukan kegiatanmengangkut, menguasai atau memiliki hutan kayu harus melengkapi dokumenantara lain : Surat Izin Pemanfaatan Kayu yang diterbitkan oleh Gubernur; SIPO ( Surat Izin Pengangkutan Online ). Yang diterbitkan oleh tenagateknis Perusahaan ( bagi koorporasi ) .

Memiliki akun bagi Koorporasi dan Dokumen SKSHHK (SuratKeterangan Sahnya Hasi Hutan Kayu ) yang diterbitkan oleh TenagaTeknis Perusahaa ( Bagi Koorporasi ).Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwatelah terbukti memiliki hasil hutan kayu berupa potonganpotongan kayu yangberasal dari Kawasan Hutan Pelangan Tastura Resor Tastura Il KabupatenLombak Tengah, yang terletak di Desa Pandan Indah, Kecamatan Praya BaratDaya, Kabupaten Lombok Tengah yang saat ini telah berada di Truk MitshubishiColt

Maka dari itu dapat diartikan, bahwa sebagaikonsekuensi Yuridis dalam hal pertanggungjawaban perdata daripelaksanaan surat perjanjian a quo sepenuhnya merupakan tanggungjawab koorporasi sebagai subyek hukum. Oleh karena itu, terhadappenyebutan identitas Tergugat Ill sebagai direktur dan juga sebagai pribadidalam gugatan Penggugat sesungguhnya telah menimbulkan kerancuan,apakah dalam hai ini sebagai pertanggung jawaban pribadi ataukoorporasi?

serta merta menurut hukum tidak dapat bahkan kepada TergugatIll sebagai pribadi, sebagaimana dimaksudkan petitum 3 (tiga) dan 4(empat), akan tetapi sepenuhnya menjadi tanggung jawab Tergugat semata sebagai koorporasi;Karenanya dengan terjadinya kerancuan dalam penyebutan danpenempatan Tergugat III dalam perkara in casu, pribadi atau direkturkah,maka gugatan Penggugat sangat jelas mengandung ketidakcermatankarena salah persona atau Error in Persona, sehingga gugatan Penggugatharuslah ditolak atau

Apalagi berdasarkan bukti P2 sampai denganP7 mengungkapkan adanya aliran dana dari Penggugat/TermohonKasasi diterima oleh PT Sumber Saran Sempurna, maka hal ini semakinmenegaskan bahwa timbulnya pertanggung jawaban perdatadibebankan kepada pertanggung jawaban koorporasi, in casu yang notabene berdasarkan 11 ayat (6) huruf (a) dari Berita Acara PT.

., tanggal 10 Nopember 2003 adalah PT SumberSaran Sempurna pihak yang paling berhak mewakili dan dimintakanpertanggungjawabannya mewakili kepentingan sebagai koorporasi,bukan kepada Pemohon Kasasi sebagai pribadi:;b.

Bahwa oleh karena materi gugatan Penggugat dalam putusan JudexFacti, baik secara eksplisit maupun implisit menyebutkan PemohonKasasi sebagai organ Direksi dari PT Sumber Saran Sempurna, dengandemikian perbuatan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Kasasiadalah merupakan perbuatan koorporasi, berikut dengan segala akibathukumnya.

Daka Groupyang bertindak untuk dan atas nama koorporasi, bukan bertindakatas diri sendiri serta bukan untuk kepentingan peribadi, tetapi untukperusahaan koorporasi, hal ini ternyata sangat jelas Jaksa PenuntutUmum tidak dapat membedakan unsur perbuatan perseorangandan koorporasi, sehingga baik Dakwaan ataupu tuntutan JaksaHalaman 13 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDIPenuntut Umum sangatlah kabur serta tidak pasti berdasarkanhukum.Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan pada saksiSayfatul

Unh pada halaman 37 pada paragraf ke3,tentang unsurunsur orang perseorangan, bahwa UndangUndangNomor 18 Tahun 2013 tidak dijelaskan secara pasti tentang unsurperseorangan dimaksud, hal ini menunjukan bahwa dalam perkaramenyangkut pertambangan tentunya tidak dapat dilakukan denganperseorangan, tetapi tepat adalah koorporasi menmyangkut perosesadministrasi perizinan pertambangan dan proses produksi dilapangan, olehnya itu penerapan hukum oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan

mengadili perkaraini tidak tepat, sebab fakta aktifitas penambangan yang dilakukandilapangan adalah bukan kami Terdakwa yang melakukan sendiri,hal ini tentunmya Majelis Hakim menggunakan logika terbalik atastindakan pidana perorangan maupun koorporasi, yang manapertanggungjawaban pidananya berbeda, tindak pidana koorporasiitu dapat diwakili oleh pengurusnya, tetapi tindak pidana orangHalaman 14 Dari 19 Putusan.No.5/PID.SUS/2017/PT KDIMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa danmempelajari

Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri,orang lain atau suatu koorporasi ;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara ;5. Unsur melakukan beberapa perbuatan yang adahubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandangsebagai suatu perbuatan berlanjut ;9.

dianggap hanya satu unsur saja,sehingga yang dibuktikan hanya unsur memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu koorporasi, tanpa membuktikan apakah memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi merupakan tujuan ataudikehendaki ;Katakata melakukan perbuatan yang terdapat di depan unsurmemperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu koorporasi samamaknanya dan sejajar dengan unsur dengan maksud sebagaimana yangterdapat pada Pasal 362 KUHP, yang artinya dikehendaki atau sengaja

Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, makaapabila di dalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengansengaja atau biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengajaini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan ;Bahwa pada unsur ini yakni unsur melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri, atau orang lain atau suatu koorporasi terdapat katakata Melakukanperbuatan, yang mempunyai arti sepadan dengan Maksud.

Sedangkandengan maksud sama artinya dengan sengaja sehingga apabila unsur inidijabarkan lebih lanjut, dapat pula diartikan dengan sengaja atau denganmaksud memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;Sengaja berarti juga adanya kehendak yang disadari yang ditujukanuntuk melakukan kejahatan tertentu.

Yang secara kumulatif harus dipenuhi keduaduanya ;Bahwa apabila kita lihat secara seksama di dalam putusan Judex Facti,maka perbuatan Terdakwa Jumanto yang dikatakan sebagai perbuatanmemperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu koorporasi sebagaimanadisinggung di atas, sesungguhnya justru tidak terpenuhi dan sama sekalitidak dapat dibuktikan ;Bahwa berkaitan dengan unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atausuatu koorporasi dalam persoalan P2SEM ini, harus dikaitkan denganpemotonganpemotongan

No. 283 K/Pid.Sus/2010sejumlah uang tersebut dan penambahan harta kekayaan yangdiperoleh atau orang lain atau suatu koorporasi dari perbuatanTerdakwa tersebut haruslah sedemikian signifikan, sehinggamembuat harta kekayaan si penerima tersebut menjadi tidakseimbang dengan penghasilan atau pendapatan yang dapatdipertanggung jawabkan.Yang dimaksud dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi, menjadi kaya dan atau menjadibertambah harta kekayaannya secara nyata, yang

SyaipulIskandar, tidak satupun saksi yang menerangkan bahwa adakekayaan Terdakwa bertambah dengan menggunakan uang retribusikarcis fakta tersebut sesuai dengan keterangan Terdakwa yang diPersidangan tidak pernah menggunakan uang retribusi karcis dantidak pernah ada kekayaan Terdakwa bertambah atau menambahkekayaan orang lain atau suatu koorporasi yang menyebabkanNegara rugi sebesar Rp. 551.501.000, (Lima ratus lima puluh satujuta lima ratus satu ribu rupiah), karena senyatanya uang retribusikarcis

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu badan koorporasi.Bahwa perbuatan dalam unsur dakwaan ini adalah bersifatalternative yakni dengan telah terpenuhinya salah satu perbuatanTerdakwa yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi maka unsur ini tidak terpenuhi.Hal. 21 dari 26 hal. Put.

atau perbuatanyang menguntungkan orang lain atau menguntungkan suatukoorporasi, dimana pada saat perbuatan itu akan dilakukanTerdakwa harus sudah menyadarinya atau mengetahuinya ataudengan kata lain perbuatan itu harus dilakukan secara sengaja(sengaja sebagai maksud).Berdasarkan fakta fakta yang terungkap di Persidangan tidaksatupun bukti yang sah menurut hukum bahwa Terdakwa adamendapat untung dengan menggunakan uang sebesar Rp.551.501.000, dan tidak ada pula menguntungkan orang lain atausuatu koorporasi

saksi di Persidanganmenerangkan uang retribusi karcis yang didapat baik dari Posmaupun dari terminal tidak pernah diserahkan atau diterimaTerdakwa tapi langsung disetor ke Dispenda oleh Kepala UPTD(Rusli Lazim), sehingga tidak ada perbuatan Terdakwa yangmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasidengan menggunakan uang retribusi karcis tahun 2003 s/d 2006seperti dalil Jaksa Penuntut Umum. dan dengan mengaitkanpenerapan unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi

Unsur Setiap orang ;222 202 2002Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalamPasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perorangan atau termasuk koorporasi;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst adalah orang peroranganatau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskandengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapat berbentuk badan hukum atau tidak.

pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan(menguntungkan) bagi dirinya atau orang lain atau suatu koorporasi memperoleh suatu keuntunganatau menguntungkan artinya memperoleh atau menambahnambah kekayaan dari yang sudah ada(Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di indonesia, Penerbit Bayu MediaPublishing, Malang 2005, Halaman 54); Menimbang, bahwa R.

Wiyono, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan menguntungkanadalah sama artinya dengan mendapatkan untung yaitu pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran.Dengan demikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya, orang lainartinya orang selain pribadinya, sementara pengertian koorporasi

sesungguhnya juga bukan pribadinyaseperti orang lain, tetapi subtansi pengertian koorporasi yang berbeda dengan pengertian orang yangdijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisisr baikmerupakan badan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.

Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 950/1833/ Bag.Keu 6November 2006, pada tanggal 30 Desember 2006 atau setidaktidaknya dalam bulanDesember 2006 s/d Januari 2007 dan pada tanggal 3 Agustus 2010 atau setidaktidanyadilakukan dalam tahun 2006 s/d 2010, bertempat di Kantor Bendahara Umum DaerahKabupaten Buol atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum Pengadilan Negeri Buol, secara melawan hukum melakukan perbuatan,memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

puluh lima ribu rupiah);Bahwa Terdakwa MAHMUD, SE dalam waktu lebih dari 2 X 24 jam PajakPenghasilan Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Buol masa bhakti 2004 s/d Tahun 2009 sejumlah Rp.218.295.000,(dua ratus delapan belas juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tidakdisetorkan ke Kas Negera ataupun diserahkan kepada saksi Nurbaya, SE hinggasekarang, akan tetapi dipergunakan oleh Terdakwa MAHMUD, SE untukkeperluan Terdakwa sendiri ataupun orang lain atau suatu koorporasi

melalui saksi NURAIDA, SEyang kemudian disetorkan ke Bank sebagai setoran uang pajak penghasilanTunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buolmasa bhakti 2004 s/d 2009 sedangkan untuk pengeluaran uang di Kas UmumDaerah Kabupaten Buol sudah ditentukan penggunaan anggarananggarannya ;e Bahwa dari rangkaian tersebut diatas maka jelaslah Terdakwa MAHMUD, SEtelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan yangada dan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun koorporasi

SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa MAHMUD, SE selaku Pemegang Kas Daerah KabupatenBuol berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buol Nomor : 950/1833/Bag.Keu tanggal 06November 2006, pada tanggal 30 Desember 2006 s/d bulan Januari 2007 dan tanggal 3Agustus 2010 atau setidaktidaknya dalam Tahun 2006 s/d 2010, bertempat di KantorBUD Kabupaten Buol atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasukdalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

melalui saksi NURAIDA,SE yang kemudian disetorkan ke Bank sebagai setoran uang pajak penghasilanTunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Buolmasa bhakti 2004 s/d 2009 sedangkan untuk pengeluaran uang di Kas UmumDaerah Kabupaten Buol sudah ditentukan penggunaan anggarananggarannya ;e Bahwa dari rangkaian tersebut diatas maka jelaslah Terdakwa MAHMUD, SEtelah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar ketentuan yangada dan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataupun koorporasi

(PKBL) untuk program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah berasaldari PT.

Kabupaten Majalengka sumber danaProgram Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) untuk program GerakanPeningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Koorporasi (GP3K) adalah berasaldari PT.

Bahwa benar Saksi tidak mengetahui mengenai Dana CSR (CoorporateSocial Responsibility) melalui program Gerakan Peningkatan ProduksiPangan berbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 Kab.

RaskamaAbdul Halim selaku pemilik SHS shop Jatitujuh .Bahwa benar Saksi diberitahu terkait program Gerakan peningkatanProduksi Pangan berbasis koorporasi (GP3K) tahun 20112012Kabupaten Majalengka tersebut oleh H.

All Surahman ketika ada program Gerakan Peningkatan Produksi Panganberbasis Koorporasi (GP3K) tahun 20112012 Kab. Majalengka;Bahwa benar Saksi tidak mengetahui berapa besaran nilai dana pinjamandari PT.

dengan tahun 2004bertempat di Kantor Departemen Agama Kota Depok Jalan Nusantara RayaKelurahan Depok Jaya Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum dankewenangan Pengadilan Negeri Depok yang berwenang memeriksa danmengadili perkara tersebut, telah melakukan perbuatanperbuatan yangsedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjutyang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi

Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala BapenasNomor : S42/A/2000/Nomor : S2262/D2/05/2000 tentang PetunjukTeknis Pelaksanaan KEPPRES RI Nomor 18 Tahun 2000 tentangPedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah ;Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan di atas telahmemperkaya baik diri Teradkwa atau orang lain atau suatu koorporasi diantaranya yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp 242.266.000, yangdipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan di luar peruntukanpembangunan

No. 1525 K/Pid.Sus/2008disamping pengorbanan waktu dan pikiran selama proyek pembangunanberlangsung.Bahwa berdasarkan putusan Judex factie Terdakwa telah dinyatakan tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasebagaimana dakwaan primair yaitu secara melawan hukum memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi yang dapat merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara.Bahwa berdasarkan putusan tersebut Judex factie telah salah dalammenafsirkan pengertian

unsur menguntungkan diri sendiri, orang lain atausuatu koorporasi karena seharusnya dengan tidak terbuktinya terdakwamemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi maka secaraotomatis apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam upaya membangungedung Monitoring dan Pengendalian Pendidikan Kota Depok bukanbertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatukoorporasi.Apalagi dalam fakta yang terungkap di persidangan terdapat fakta bahwadalam pelaksanaannya terjadi

Dengan demikian justru pemerintahtelah diuntungkan.Dengan demikian unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu koorporasi tidak dapat dibuktikan.2. Tentang penerapan hukum unsur ketiga dalam dakwaan subsidair, yaitu :Hal. 36 dari 36 hal. Put. No. 1525 K/Pid.Sus/2008Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang adapadanya karena jabatan atau kedudukan.Bahwa pertimbangan hukum Hakim hanya didasarkan atas pendapat, bukanfakta yang terungkap di persidangan.

/2007 tanggal 03 Desember2007 yang penuntutannya masingmasing diajukan secara terpisah, pada hariSenin tanggal 31 Desember 2007 atau pada waktuwaktu lain dalam bulanDesember tahun 2007, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Makassar Jl.Kartini No. 23 Makassar atau pada tempattempat lain dalam daerah hukumPengadilan Negeri Makassar, baik sebagai yang melakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi

No. 1945 K/PID.SUS/2010adalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiriatau orang lain koorporasi yaitu : Ir. M. IQBAL LEWA atas nama PT. MurniPalesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana, hal tersebut bertentangandengan ketentuan sebagai berikut :1.

Murni PalesuPutra sebagai Kontraktor Pelaksana sehingga perbuatan Terdakwa tersebutadalah perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiriatau orang lain koorporasi yaitu : Ir. M. IQBAL LEWA atas nama PT. MurniPalesu Putra sebagai Kontraktor Pelaksana, hal tersebut bertentangandengan ketentuan sebagai berikut :1.

Setiap Orang :Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diaturdalam Pasal 1 butir 3 UndangUndang Nomor 31 tahun 1999, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 yaitu setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk koorporasi ;Menimbang, bahwa pengertian setiap orang menurut Darwin Prinst, adalah orangperorangan atau koorporasi.

Orang perorangan berarti orang secara individu atau dalambahasa KUHP dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan koorporasi dapatberbentuk badan hukum atau tidak.

DIREKSI PT.POSINDONESIA (PERSERO) yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang berbadanhukum ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 tahun 1999menyebutkan bahwa Koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum, sedangkan Pasal1 Ayat (2) d menyebutkan bahwa Pegawai Negeri adalah meliputi orang yang menerima gajiatau upah dari suatu Koorporasi yang menerima bantuan dari kKeuangan Negara atau daerah ;Menimbang

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi ;Menimbang ............49Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu koorporasi mengandung makna alternative, kata atau dalam unsur keduadiatas artinya mempunyai kapasitas yang sama didalam pemenuhan unsur tersebut, dimanadengan terpenuhinya salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut ; Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tujuan ialah suatu kehendak yang

Dengandemikian yang dimaksud dengan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atausuatu koorporasi sama artinya dengan mendapatkan untuk diri sendiri atau orang lain atau suatu koorporasi (vide R.