Ditemukan 46183 data
Urut Berdasarkan
Putus : 21-12-2011 — Upload : 05-11-2014
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1481/Pid.Sus/2011/PN.Jkt.Ut Tanggal 21 Desember 2011 — GINO WIJAYA
1920 — 3048
1920 — 3048
Pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang padapokoknya adalah sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Gino Wijaya selaku Direktur Utama PT.Panca Jaya Sentosa terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana cukai sebagai b adan hokum/ korporasi yaitu telah melakukan , menyuruh melakukan atauturut serta melakukan , suatu tindak pidana menurut UndangUndang ini dilakukan atau atas nama suatu badan hukum ,perseroan. perusahaan atauperkumpulan, yayasan,koperasi . tuntutan pidana
Putus : 21-06-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 14 K/PID.SUS/2013 Tanggal 21 Juni 2012 — AHMAD
813 — 847 — Berkekuatan Hukum Tetap
813 — 847 — Berkekuatan Hukum Tetap
sebagai berikut : Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Fak Fak tersebut ;Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Fak Fak No. 66/PID.B/2008/PN.Ftanggal 31 Juli 2009 ;MENGADILI SENDIRIMenyatakan Terdakwa Wa Ode Un Kaimaniyatni terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana Secara berturutturut sengajamemberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan yaitu dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Putus : 07-03-2015 — Upload : 22-04-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1515 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 7 Maret 2015 — PT.DAYA MEKAR TEKSTINDO diwakili JULY SAPUTRA
1174 — 1286 — Berkekuatan Hukum Tetap
1174 — 1286 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-05-2021 — Upload : 30-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 927 K/Pid.Sus-LH/2021 Tanggal 7 Mei 2021 — PT. NATURAL PERSADA MANDIRI
2798 — 4004 — Berkekuatan Hukum Tetap
2798 — 4004 — Berkekuatan Hukum Tetap
NATURAL PERSADA MANDIRI terbukti secarasah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korporasi yang melakukankegiatan penambangan di dalam kawasan hutan tanpa izin Menterisebagaimana dakwaan pertama Pasal 89 ayat (2) huruf a juncto Pasal 17Ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 18 Tahun 2013 tentangPencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PT.
NATURAL PERSADAMANDIRI yang diwakili oleh NICO FERNANDUS SINAGA, S.T. olehkarena itu dengan pidana denda sejumlah Rp20.000.000.000,00 (dua puluhmiliar rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar dendatersebut dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak putusan berkekuatanhukum tetap, maka harta benda Korporasi dapat disita oleh Jaksa dandilelang untuk membayar denda;Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit alat berat jenis excavator merek SANY SY215c, warnakuning, Nomor Model SY215C
Putus : 03-05-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 506/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 3 Mei 2011 — AGUNG RIJOTO
891 — 470
891 — 470
Kartini Indramayuatau. setidak tidaknya disuatu tempat dalam daerah HukumPengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turutserta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau. orang lain atau suatu korporasi , menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karenajabatan atau kedudukan, yang dapat + =merugikan keuanganNegara atau perekonomian Negara , yang dilakukan dengancara sebagai berikut Bahwa dalam rangka mengurangi ketergantungan padabahan bakar minyak ( BBM
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ;3. Unsur Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara ;5.
Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ;Menimbang , bahwa kata dengan tujuan dalam176perumusan pasal 3 Undang Undang Tindak Pidana Korupsimengandung pengertian sebagai niat, kehendak atau maksud,sehingga makna dari unsur pertama ini adalah kehendak untukmenguntungkan diri sendiri , menguntungkan orang lain ataumenguntungkan suatu korporasi, dan dalam doktrin hukumpidana, niat atau kehendak untuk melakukan sutau tindakpidana belumlah merupakan straafbaar
Majelis adalah tidak benar, Oleh karenaMajelis berpendapat bahwa terdakwa ada itikad baik danjustru. tidak adil bilamana setelah tanah HGU tersebutterkena proyek PLTU terdakwa tidak mendapatkankan gantirugi;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian tersebut diatas, dimana dari fakta yang terungkap di atas bahwa denganpenggantian ganti rugi tersebut, terdakwa sama sekali tidakada maksud atau keinginan serta tidak sama sekali181berkehendak untuk menguntungkan diri sendiri ataupun oranglain ataupun korporasi
sulitlah untuk dibuktikan, oleh karena haruslahdibuktikan dalam gugatan oleh Almond kepada terdakwa AgungRijoto, dan bilamana terdakwa sebagai penerima kuasa telahmelampau batas yang dapat merugikan Almond sebagai pemberikuasa;Menimbang, bahwa oleh karena dalam = fakta yangterungkap dipersidangan perbuatan terdakwa tidak terungkapadanya unsur untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain, dengan demikian Majelis berkeyakinan bahwa Unsurdengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau. korporasi
Putus : 19-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 PK/Pdt/2012 Tanggal 19 Nopember 2013 — PT SADIN MULTIAGRO SENTOSA vs PT BUMI BANGKA LESTARI, Dk
434 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
434 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PN INDRAMAYU Nomor 507/Pid.B/2010/PN.Im Tanggal 21 April 2011 — Drs. H. MOH. ICHWAN, MM
732 — 584
732 — 584
Demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernahmenerima apalagi menikmati sepeserpun uang haram ataukerjasama/kongkalingkong ataupun korporasi dengan oranglain yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, bahkansebaliknyadengan ditahannya saya selama 9 (sembilan), bebankeluarga semakin berat.
WIHARTA KARYAAGUNG (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) pada bulanOktober 2006 sampai dengan bulan Maret 2007 atau setidaktidaknya dalam tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempatdi kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Indramayu Jalan RA KartiniIndramayu, atau setidak tidaknya disuatu tempat dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Indramayu, telah melakukan atau turutserta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakankewenagan
Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi ;4. Unsur yang dapat merugikan keuangan Negara atauperkonomian Negara ;5. Unsur melakukan atau turut serta melakukan ;ad. 1.
Putus : 11-06-2008 — Upload : 28-07-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 446K/PID/2007 Tanggal 11 Juni 2008 — JAKSA PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI BALIKPAPAN ; vs. MUHAMMAD BACHRUN BAKRIE bin ROA
129 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
129 — 82 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 539 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 7 Juni 2017 — SWADI;
888 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
888 — 748 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain tidak terpenuhi. Judex Facti mempertimbangkan bahwa dalam perkara a quo unsur ... [Selengkapnya]
penuntutan secara terpisah), antara bulan Agustus 2012sampai dengan bulan Januari 2013 atau dalam tahun 2012 sampai dengantahun 2013, bertempat di Kantor Desa Semunai, Kecamatan Pinggir, KabupatenBengkalis atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yangmelakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukanperbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
No. 539 K/Pid.Sus/2017tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain ataukorporasi terhadap unsur Memperkaya Diri Sendiri Atau Orang Lain AtauSuatu Korporasi, adalah sebagai berikut: Bahwa menurut R.
dari perspektif dan fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:> Adanya perbuatan yang dilakukan untuk menjadi lebih kaya (lagi),atau menjadikan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasiyang belum kaya menjadi kaya, atau diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi yang sudah kaya bertambah kaya;> Bahwa adanya pengembalian kerugian Negara tidak berartihapusnya atau tidak terbuktinya unsur memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi, adanya pertambahankekayaan
Bahwa perbuatan Terdakwa yang melawan hukum telah mengakibatkankerugian keuangan Negara sebesar Rp252.138.074,95 (dua ratus limapuluh dua juta seratus tiga puluh delapan ribu tujuh puluh empat komasembilan puluh lima rupiah) yang signifikan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau korporasi, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi usnurunsur Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001.4.
Bahwa meskipun besar kecilnya uang yang diterima atau diperolehTerdakwa atau orang lain atau suatu korporasi akibat dari perbuatanmelawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa bersamasama denganArnis Febriana (Terdakwa dalam perkara splitsing), unsur memperkaya diriatau orang lain atau suatu korporasi tidaklah harus dinikmati secara fisik,tetapi cukup dengan berada atau diperoleh dalam kekuasaan dan tanggungjawab Terdakwa, maka unsur ini telah cukup terpenuhi atau terbukti.5.
Putus : 27-09-2018 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1481 K/Pid.Sus/2018 Tanggal 27 September 2018 — Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kupang ; SEM BETI alias SEM
1125 — 857 — Berkekuatan Hukum Tetap
1125 — 857 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Kupang yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa ... [Selengkapnya]
UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara;Maka berdasarkan fakta tersebut, perbuatan Terdakwa terbukti merupakanperbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara, sehingga memenuhikualifikasi Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Putus : 24-08-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1422 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 24 Agustus 2017 — DEDIH SAPJAH,ST.,M.Sc
751 — 411 — Berkekuatan Hukum Tetap
751 — 411 — Berkekuatan Hukum Tetap
- Abstrak : Perkara ini merupakan kasasi atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkal Pinang. Dalam putusannya, judex factie ... [Selengkapnya]
Merdeka No. 4 Pangkalpinang atausetidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pangkalpinangyang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsiberdasarkan Keputusan Ketua MahkamahAgung Republik Indonesia No:153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011, Melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan, yang secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Putus : 28-03-2006 — Upload : 06-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 524 K/PID/2003 Tanggal 28 Maret 2006 — Drs. SUYITNO
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
83 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 21-04-2011 — Upload : 21-10-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/PID.SUS/2008 Tanggal 21 April 2011 — terpidana : Dr. TITIK PRISTIWANTI, terdakwa : Ir. H. OLLAH ABDULLAH AGAM, dkk.
794 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
794 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank BNI(Persero) Tok Cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan karenaperusahaan Terdakwa tidak pernah melakukan ekspor dandokumendokumen ekspor yang Terdakwa tandatangani danajukan tidak benar atau fiktif ;Perbuatan yang dilakukan para Terdakwa sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri para Terdakwa atau suatu korporasi sebagaiberikut :1. PT. Gramarindo Mega Indonesia Rp. 169.357.694.579,2. PT. Pan Kifros Rp. 28.220.640.000.3. PT. Magnetique Usaha Indonesia Rp. 308.245.853.770.4. PT.
No. 66 PK/Pid.Sus/2008e Para Terdakwa dalam kasus a quo didakwa diajukan kepersidangandan didakwa korupsi dalam statusnya sebagai Pengurus korporasi(Perseroan Terbatas) dalam hal ini segala keuntungan paraTerdakwa untuk kepentingan korporasi.
Jadi terhadap mereka selainindividual juga dapat diminta pertanggungjawaban secara korporasi(Corporate Liability) ;e Demikian pula tentang bukti baru yang dikemukakan sebagai alasanPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena putusanputusanyang telah berkekuatan hukum tetap yang dalam hal ini putusanBrigjen Polisi Samuel Ismoko, Kombes Polisi Irman Santosa, KomjenPolisi Suyitno Landung tidak ada kaitan substansial dengan perkarayang dimohonkan Peninjauan Kembali ini, oleh karena itupermohonan
Putus : 23-01-2007 — Upload : 01-04-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2780 K/PID/2006 Tanggal 23 Januari 2007 — GITA YURNALISA, SE
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
108 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 11-12-2006 — Upload : 31-08-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 674K/PID/2006 Tanggal 11 Desember 2006 — H. Fadhillah Budiono; Drs. Asyhar; H. Moch. Aminuddin; Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Sampang
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
124 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putus : 28-08-2013 — Upload : 03-09-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 6/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT. Tanggal 28 Agustus 2013 — dr. NIXON B. KROONS, Sp.B.
213 — 85
213 — 85
, pada bulan Agustus 2010sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun 2010,bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan Landbouw TobeloKabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turutserta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkayadiri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
dana APBNP Tahun Anggaran 2010, pada bulan Agustus2010 sampai dengan bulan Desember 2010 atau setidaktidaknya dalam tahun2010, bertempat di Rumah Sakit Umum Daerah Tobelo di Jalan LandbouwKabupaten Halmahera Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turutserta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi
Putus : 20-06-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 5/Pid.Tipikor/2013/PT.MALUT Tanggal 20 Juni 2013 — MAHMUD SYAFRUDIN. ST
201 — 95
201 — 95
setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan SananaKabupaten Kepulau Sula Propinsi Maluku Utara atau setidaktidaknya pada suatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yang melakukan atau turut sertamelakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi
betontuntas), pada bulan Maret s/d Oktober tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009 bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepulauan Sula Provinsi Maluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sananaatau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagaiorang yang melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
Putus : 24-06-2013 — Upload : 24-07-2013
Putusan PT MALUKU UTARA Nomor 4/PID.TIPIKOR/2013/PT.MALUT Tanggal 24 Juni 2013 — SYARIF MUHAMAD NASIR KHARIE.
197 — 96
197 — 96
Maret s/dOktober tahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009bertempat di Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula ProvinsiMaluku Utara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaktidaknya padasuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
secara terpisah)pada bulan Maret s/d Oktobertahun 2009 atau setidaktidaknya pada suatu wakiu dalam tahun 2009 bertempatdi Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepulauan Sula Provinsi MalukuUtara di Desa Waihama Kecamatan Sanana atau setidaktidaknya pada suatutempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Ternate di Ternate, sebagai orang yangmelakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi
PERMA
PERMA Nomor 13 Tahun 2016 2619 — 15289
- Tentang : Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi
pihak lain tersebut bertindakuntuk kepentingan pihak pertama berdasarkanperikatan, baik tertulis maupun tidak tertulis.13.14.15.16.17.Lingkungan Korporasi adalah lingkup korporasi ataulingkup usaha korporasi atau lingkup kerja yangtermasuk dan/atau. mendukung kegiatan usahakorporasi baik langsung maupun tidak langsung.Keterangan Korporasi adalah keterangan pengurus yangmewakili korporasi.Restitusi adalah pemberian ganti kerugian oleh korporasikepada korban atau keluarganya sebagaimana dimaksuddalam
,mencegah dampak yang lebih besar dan memastikankepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlakuguna menghindari terjadinya tindak pidana.Pasal 5Dalam hal seorang atau lebih Pengurus Korporasi berhenti,atau. meninggal dunia tidak mengakibatkan hilangnyapertanggungjawaban Korporasi.Bagian KeduaPertanggungjawaban Grup KorporasiPasal 6Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh Korporasi denganmelibatkan induk Korporasi dan/atau Korporasi subsidiaridan/atau Korporasi yang mempunyai hubungan dapatdipertanggungjawabkan
sebagaimana diatur dalam peraturanperundangundangan.(2) Gugatan terhadap aset yang dimaksud ayat (1) dapatdiajukan terhadap mantan pengurus, ahli waris ataupihak ketiga yang menguasai aset milik Korporasi yangtelah bubar tersebut.Bagian KeempatPemeriksaan KorporasiPasal 9(1) Pemanggilan terhadap Korporasi ditujukan dandisampaikan kepada Korporasi ke alamat tempatkedudukan Korporasi atau alamat tempat Korporasitersebut beroperasi.(2) Dalam hal alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tidak diketahui
14Keterangan Korporasi merupakan alat bukti yang sah.Sistem pembuktian dalam penanganan tindak pidanayang dilakukan oleh Korporasi mengikuti Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan ketentuanhukum acara yang diatur khusus dalam undangundanglainnya.Pasal 15Dalam hal Korporasi diajukan sebagai tersangka atauterdakwa dalam perkara yang sama dengan Pengurus,maka Pengurus yang mewakili Korporasi adalahPengurus yang menjadi tersangka atau terdakwa.Pengurus lainnya yang tidak menjadi tersangka
adalah Pengurus saat dilakukan pemeriksaanperkara.Dalam hal terjadi pemisahan Korporasi, maka pihak yangmewakili Korporasi dalam pemeriksaan perkarasebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) adalahPengurus dari Korporasi yang menerima peralihansetelah pemisahan dan/atau yang melakukanpemisahan.Dalam hal Korporasi dalam proses pembubaran makapihak yang mewakili Korporasi dalam pemeriksaanperkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (3)adalah likuidator.12(4) Tata cara pemanggilan dan pemeriksaan
Register : 07-07-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 01-10-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 177/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jkt.Pst Tanggal 19 Oktober 2020 — Penggugat:
SIFA RICKEWINE, S.Pd
Tergugat:
1.YAYASAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BUMN
2.INSTITUT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN KORPORASI
499 — 190
SIFA RICKEWINE, S.Pd
Tergugat:
1.YAYASAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BUMN
2.INSTITUT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN KORPORASI
499 — 190
Penggugat:
SIFA RICKEWINE, S.Pd
Tergugat:
1.YAYASAN PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN BUMN
2.INSTITUT PENGEMBANGAN KEPEMIMPINAN KORPORASI