Pasal 114 (1) Undangundang RI Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika Sebagai tindak pidana asal(predicate crime)untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum, sedangkan Terdakwa/Pemohon Banding memiliki Petikan Putusan yang sebenarnya (Sudahdilampirkan didalam Pledoi/ Nota Pembelaan namun tetapdikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin)dengan penyebutan pasal dimana Terdakwa/ Pemohon Banding terbuktimelanggar melanggar pasal 132 ayat (I) jo.

Crime), dimanaperolehan harta benda/kekayaan Terdakwa/ Pemohon Banding diperolehjauh sebelum perkara Narkotika dengan Nomor : 484/Pid.B/2018/PN Bjmmulai diperiksa di Pengadilan Negeri Banjarmasin, sehingga memperjelasbahwa bukan merupakan hasil perdagangan Narkotika; Bahwa dikarenakan Penuntut Umum terbukti salah dalam membuktikanpasal Dakwaannya yakni mengenai tindak pidana Pencucian Uangdengan menggunakan Putusan Perkara Narkotika Nomor484/Pid.B/2018/Pn Bjm yang dijadikan dasar (predicate crime

crime) perkara Nomor : 484/Pid.B/2018/Pn Bjm yangjelasjelas hanya menghukum Terdakwa/Pemohon Banding karenamelanggar pasal 132 ayat (I) jo.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengkualifikasikanyang menjadi keberatankeberatan penasihat hukum terdakwa dalam memoribandingnya yang mempunyai kesamaan dalam pokok keberatan tentang yaituTindak Pidana Asal (Predicate Crime) sebagaimana keberatan dalam point 1, point3, point 4, point 5 dan point 7 sebagai berikut :Point 1:Bahwa pada dasarnya tuntutan penuntut umum tetap menggunakan putusanpidana Pengadilan Negeri Nomor : 484/Pid.B/2018/PN.Bjm yang jelasjelas salahredaksi perihal penyebutan pasal

dimana terdakwa terbukti melanggar pasal132 ayat (1) jo pasal 112 ayat (1) Undang undang RI Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika dengan putusan tersebut diatas secara langsung menyatakantindak pidana asal (predicate crime) yang dituduhkan oleh penuntut umum tidakterbukti secara sah sehingga Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor :191/Pid.Sus/2019/PN.

Bahwa dari penerapan hukum oleh Judex Juris di dalam pertimbangannya didalam putusan tersebut tidaklah mempertimbangkan bagaimana hukumnyaperbuatan Terdakwa sehingga terbukti perbuatan asal dari pada Terdakwa(predicate crime); tetapi Judex Juris hanya mempertimbangkan bahwaapabila perbuatan tindak pidana pencucian uang terbukti maka harus tebuktipula tindak pidana asalnya (predicate crime) ;Hal. 17 dari 25 hal. Put. No. 33 PK/Pid.Sus/20143.

Pasal 64 ayat (1) KUHPidana denganpertimbangan sebagai berikut :1.Alasan Terpidana Pemohon Peninjauan Kembali Pertama tidak dapatdibenarkan, Judex Juris dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa terbuktimelakukan predicate crime tindak pidana Perbankan melanggar Pasal 49ayat (1) huruf b UndangUndang No. 10 Tahun 1998 perubahan UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. 64 ayat (1)KUHPidana sudah tepat dan benar.

Dengan demikian Terdakwa telah memenuhiunsur dan melakukan predicate crime tindak pidana Perbankan melanggarPasal 49 ayat (1) huruf b UndangUndang No. 10 Tahun 1998 tentangperubahan atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo. 64 ayat (1) KUHPidana dan tindak pidana Pencucian Uang Pasal 3UndangUndang No. 8 Tahun 2010 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 Jo. Pasal 64ayat (1) KUHPidana ;7.

Bahwa pembuktian tindak pidana predicate crime oleh Judex Juris telahmemenuhi prinsip hukum bahwa tidak mungkin ada terjadi tindak pidanapencucian uang jikalau tidak ada tindak pidana asal atau predicate crime,walaupun proses pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang bolehdibuktikan terlebih dahulu dari pada tindak pidana asalnya ( predicate crime).Namun bukan berarti tindak pidana asal ( predicate crime ) tidak perludibuktikan lagi ;Bahwa oleh karena itu alasanalasan permohonan peninjauan

JAFAR alias JAFAR, mengakibatkan putusan Pengadilan Judex Facti tersebuttidak diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku ;Tentang tidak dapat dijatuhkannya hukuman atas tindak pidana yang dilakukan ;Bahwa sebagaimana diketahui terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang ini karenadipicu (bersumber) dari Tindak Pidana Asal (predicate crime), yang mana TindakPidana Asal (predicate crime) dalam perkara a quo berdasarkan faktafakta hukumyang terungkap di depan

persidangan yaitu berasal dari Tindak Pidana Psikotropikajenis shabushabu ;Bahwa Tindak Pidana Psikotropika jenis shabushabu adalah Tindak Pidana Asal(predicate crime) untuk mendakwakan Terdakwa M.

JAFAR ;e Bahwa oleh karena itu, Hakim Judex Facti tidak menerapkan hukum tersebutsebagaimana mestinya oleh karena tindak pidana asal (predicate crime) belumlahterbukti untuk perkara a quo, karena kepemilikan shabushabu sebagai tindak pidanaasal (predicate crime) tidak ada melekat pada diri Terdakwa M.

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan padatingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidakditerapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimanamestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang,dan Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksuddalam Pasal 253 Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (UndangUndang No. 8Tahun 1981) ;Bahwa sesuai dengan ketentuan undangundang predicate

crime berupa TindakPidana Narkotika (shabushabu) tidak perlu dibuktikan lebih dahulu, lagi pula pridicatecrime dan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah berdiri sendiri oleh karena itu jikaunsurunsur telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah dandipidana yang setimpal dan proposional ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, maka permohonan kasasi dari Pemohon

crime), artiya seseorang yang disangka atau didakwamelakukan tindak pidana penadahan, maka harus jelas tindak pidana asalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan,pada hari Rabu tanggal 06 Juni 2018 sekira pukul 05.00 wib Saksi Wisnu JayaAgung als Wisnu Bin Surya Krisna mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Zwarna merah hitam No.Pol BH 3043 MY yang diparkir di rumah kakek SaksiWisnu Jaya Agung als Wisnu Bin Surya Krisna yang berada di Lrg.

M Husen dengan Saksi Wisnu Jaya Agung BinSurya Krisna masih terikat hubungan keluarga dan telah berdamai, sehinggaterhadap perkara yang telah dilaporkan dimohonkan supaya tidak dilanjutkan kePengadilan dan proses penyidikan dapat dihentikan;Menimbang, bahwa tindak pidana asal (predicate crime) dalam perkaraini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 367 KUHP yangmerupakan delik aduan;Menimbang, bahwa pada delik aduan relatif, delik (peristiwa pidana)hakekatnya bukan merupakan delik aduan

Soesilo, Kitab Undangundang Hukum Pidana sertaKomentarkomentarnya, Plotiteia, Bogor, hal.87);Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, adalah dimungkinkanapabila pelaku pencurian dalam keluarga tidak dituntut di depan pengadilandikarenakan pengaduan terhadap tersangka pelakunya dicabut, sedangkanpelaku lainnya tetap dituntut di depan pengadilan, misalnya pelaku yang turutserta melakukan atau yang menadah;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan fakta di persidanganbahwa tindak pidana asal (predicate

crime) yaitu tindak pidana pencurian dalamkeluarga oleh Saksi Wisnu telah dicabut pengaduannya oleh Saksi Al Islamudin,namun berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 97/K/Kr/1958tanggal 971958 disebutkan Tidak ada peraturan yang mengharuskan bahwasi pencuri harus dituntut dan dipidana lebih dahulu untuk memidana si penadah,asal saja terbukti ada orang yang kecurian dan barangbarang yang berasal daripencurian tersebut terdapat pada si penadah;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa

crime) terhadapperkara ini dan memohon penghentian penyidikan dalam perkara tersebut, danantara Terdakwa dengan Saksi Al Islamudin als Is Bin H.M Husen telahberdamai secara kekeluargaan sebagaimana Surat Perjanjian Perdamaiantertanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Wisnu Jaya Agung Bin SuryaKrisna, Al Islamudin Als Is Bin H.M Husen dan Sapuan Hadi als Sofwan BinAnang Oti (Terdakwa);Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi (Putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara tanggal 17 Juni 1978 No.

Crime) yang adapada Putusan perkara pada nomor : 5/Pid.B/2019/PN.Mtr yang berbunyiBahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sdr.

Mengenaiperbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa perlu dibuktikan berdasarkan alat buktipada pemeriksaan materi pokok perkara.Menimbang, bahwa setelah mencermati uraian atas eksepsi PenasihatHukum dan tanggapan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim dapatmenyimpulkan, Penasihat Hukum dalam eksepsinya berpendapat bahwaperkara a guo (TPPU) yang telah diajukan oleh Penuntut Umum dalamdakwaannya adalah merupakan sebuah Tindak Pidana Lanjutan (Follow upCrime) dari sebuah tindak pidana asal (Predicate Crime

:Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidangpengadilan terhadap tindak pidana Pencucian Uang tidak wajib dibuktikanterlebih dahulu tindak pidana asalnya.Dalam hal ini Penuntut Umum berpendapat bahwa dalam proses perkara a quo(TPPU) adalah merupakan perkara yang berdiri sendiri (Independent Crime) jaditidak perlu untuk membuktikan pidana asal (Predicate Crime) dimana dalam halini pasal 69 merupakan representasi yuridis kedudukan TPPU sebagai TindakPidana yang berdiri sendiri

(Independent Crime) ;Menimbang, bahwa dari pokok masalah eksepsi ini adalah apakahsebuah tindak pidana asal (Predicate Crime) menjadi sebuah conditio sine quanon dalam terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam perkara a quo,sebagaimana pokok ekspsepsi Penasihat Hukum?

Crime) dapat diketahui bahwabenar perkara a quo (TPPU) ini muncul atau menjadi sebuah Tindak Pidanaberawal dari sebuah Tindak Pidana Asal (Predicate Crime) yang telah diputusberdasarkan Putusan Pidana Nomor 5/Pid.B/2019/PN.Mtr Jo.

Karena sejak awal Terdakwa Suryadi tidak punya rekeningsejak perkawinannya dengan Darmawati sehingga semua hasil usahanyadimasukan ke dalam rekening istrinya;Bahwa untuk Terdakwa Suryadi termasuk kasus aneh dari sekian banyak kasusTPPU di Indonesia selalu disatukan antara predicate crime dengan follow upcrime. Bahkan ada tulisan dari Prof. Romli Atmasasmita mengatakan inisemestinya terjadi concorsus realis tunduk Pasal 65 KUHP, hanya satu hukumanyang dijatuhkan yaitu yang tertinggi.

Menurut salah seorang pakar hukum Moneylaundry, Yenti Garnasih, sama pendapatnya dengan Prof Romli, bahwapenerapan pasal 3 harus disatukan antara kasus narkoba dengan kasus TPPU.Sehingga ini sangat merugikan Terdakwa, untuk kasus predicate crime sudahdijatunkan 10 (Sepuluh) tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Sidrap, harusnyadisatukan juga dengan follow up crime sehingga sudah termasuk hukuman followup crime dengan predicate crime;Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN Enr Bahwa apakah

kepastian hukum bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikannestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektifmaka dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwadan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bila terhadap Terdakwadijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwakhusus mengenai haruslah disatukan pemidanaan antara predicate

crime dan followup crime menurut Majelis berdasarkan Pasal 69 UndangUndang No 8 Tahun 2010tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU PPTPPU), bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan terhadap TPPU tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindakpidana asalnya (predicate crime).

Namun dalam hal ini, predicate crime telah diputusoleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap dengan vonis 10 (Ssepuluh) tahunpenjara sesuai dengan fakta hukum dipersidangan, sehingga hal tersebut tidakmengurangi hal Terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dengan pembuktianterbalik terhadap harta kekayaannya dan tidak pula bertentangan dengan Pasal 69Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2018/PN EnrUndangUndang a quo, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa khususmengenai hal tersebut,

Bahwa Pemohon Praperadilan diduga Oleh Direktorat TindakPidana Pencucian Uang atas dugaan Tindak Pidana Pencucian Uangdengan Tindak Pidana asal Narkotika (predicate crime) Nomor : LKN/88TPPU/VII/2019/BNN tanggal 14 Oktober 2019;3.

Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan oleh PemohonPraperadilan di Pengadilan Negeri Medan atas tindak Pidana Asal(predicate crime) yang sudah / telah diputus oleh Pengadilan NegeriMedan seperti yang dimaksud di atas, maka sangat beralasan menuruthukum Permohonan Praperadilan untuk dapat disidangkan di PengadilanNegeri Medan;6.

Bahwa Termohon Praperadilan menetapkan PemohonPraperadilan sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana Pencucian Uangyang dimaksud diatas tidak memiliki Tindak Pidana Asal (predicate crime)maka dari itu penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TermohonPraperadilan sangat mengadangada dan tidak dapat diterima logikahukum;Putusan Praperadilan Nomor 10/Pid.Pra/2021/PN Mdnhalaman 9 dari 3621.

Bahwa kemudian Termohon Praperadilan menetapkan Tersangkakepada Pemohon Praperadilan dengan menggunakan tindak pidana asal(predicate crime) Nomor : LKN/78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013tidak dapat diterima karena Pemohon Praperadilan telah dinyatakanmelakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan tidak Pidana Asal(predicate crime) Nomor : LKN/78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013dan telah di Putus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor :426/Pid.B/2014/PN.Mdn yang telah berkekuatan hukum

Bahwa pemblokiran rekening Bank MANDIRI PemohonPraperadilan tidak berdasar, karena Tindak Pidana Pencucian Uang yangdisangkakan kepada Pemohon Praperadilan tidak memiliki Tindak PidanaAsal (predicate crime), kKemudian jika pemblokiran Rekening BankMANDIRI Pemohon Praperadilan berdasarkan Laporan Kasus Narkotika :LKN/78TPPU/V/2013/BNN tanggal 29 Mei 2013, sangat tidak dapatditerima karena LKN/78TPPU/V/2013/BNN tersebut telah memilikiPutusan Pengadilan Negeri Medan dengan Perkara Nomor426/Pid.B/2014

Hal ini bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP ;Majelis Hakim tingkat banding telah salah menerapkan hukum atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya karena dalam membuktikan tindak pidanapencucian uang yang dituduhkan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakimtingkat banding tidak membuktikan tindak pidana asalnya (Predicate Crime)melainkan hanya mendugaduganya saja.

crime) melainkan hanyamendugaduganya saja dan karena pendirian dimaksud juga akhirnyaMajelis Hakim menjatuhkan putusannya sematamata hanya berdasarkanalat bukti petunjuk ;Pertimbangan di atas menunjukkan bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.Berdasarkan keterangan ahli DR.

HakimPengadilan Negeri memutus perkara tidak boleh menyimpang dari apayang didakwakan, walaupun dalam pemeriksaan dapat dibuktikantentang kesalahan seseorang yang tidak dicantumkan dalam dakwaan,Terdakwa tidak dapat dikenakan pidana ;Bahwa sejalan dengan itu, sangat aneh secara hukum karena senyatanyaPenuntut Umum tidak pernah menuntut dan menguraikan tentang tindakpidana asal (predicate crime) dalam surat dakwaannya.

Uang ;Namun demikian, judex facti justru memutus Terdakwa melakukan tindakpidana pencucian uang tanpa membuktikan adanya tindak pidana pokok(predicate crime).

Berdasarkan hal tersebut, maka seluruh unsur tindakpidana yang tercantum dalam pasal tersebut harus dibuktikan agar sesuaidengan prinsip kebenaran materiel dalam hukum pidana, jadi pembuktianunsur tindak pidana asal (Predicate Crime) dalam Pasal 2 UndangUndangTindak Pidana Pencucian Uang tidak cukup didugaduga saja tapi harusdibuktikan bersamasama dengan tindak pidana pencucian uangnya. Haltersebut sejalan dengan keterangan ahli (DR.

MAKIN dengan saksi HAPIS sejak tahun 2008 s/d Mei 2015 sebesarRp. 1.660.000.000,.Bahwa setelah terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakat Jambi selesaimenjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, terdakwa tidak ada pekerjaantetap namun keadaan ekonomi terdakwa semakin meningkat dan didugaterdakwa kembali berprofesi sebagai Bandar Narkotika jenis shabu(Predicate Crime) dan terkait dengan modal usaha jual beli duku danproyek penimbunan tanah di PT.

MAKIN patut diduga merupakan hasil dari kejahatan TindakPidana Narkotika (Predicate Crime) yang dilakukan oleh terdakwa yangsaat ini kasus tersebut sedang dalam proses persidangan, dan yangmengelola uang dari hasil kejahatan Narkotika tersebut adalah saksiHAPIS,Penghasilan kebun sawit seluas + 12, 9 hektar yang dimilikiterdakwa selama 18 bulan terdakwa memiliki penghasilan per bulannyaratarata sebesar Rp. 10.000.000, sehingga total penghasilan dari kebunHalaman 9 dari 69 hal.

Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmbtunai oleh saksi Hapis kepada saksi HENDRA JOO Als AKIAU BinYUSUF sebagai tanda penyelesaian transaksi Jual Beli Aset KebunSawit tersebut dan dengan status terdakwa yang tidak memilikipekerjaan yang jelas dan tetap, patut diduga bahwa uang pembeliankebun sawit tersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak PidanaNarkotika yang dilakukan oleh terdakwa (Predicate Crime).Bahwa terdakwa telah membelikan barang berupa mobil dan memberiuang yang diduga hasil dari

MAKIN dengan saksi HAPIS sejak tahun2008 s/d Mei 2015 sebesar Rp. 1.660.000.000..Bahwa setelah terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakat Jambiselesai menjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, terdakwa tidakada pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi terdakwa semakinmeningkat dan diduga terdakwa kembali berprofesi sebagai BandarNarkotika jenis shabu (Predicate Crime) dan terkait dengan modalusaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah di PT.

Putusan Sela Nomor 863/Pid.Sus/2016/PN.Jmbtersebut berasal dari hasil kejahatan Tindak Pidana Narkotikayang dilakukan oleh terdakwa (Predicate Crime).Bahwa terdakwa telah membelikan barang berupa mobil danmemberi uang yang diduga hasil dari Tindak Pidana narkotikakepada anaknya bernama WULANDARI (anak pertamaterdakwa) sebagai berikut :a) Saksi pernah dibelikan Mobil Jazz warna Putih No. Pol. BH1 WD tahun 2011 an.

No. 151 K/Pid.Sus/2017 bertempat di BNI Kantor Kas Idi Rayeuk atau di Dusun Nabok Desa Alue BuJalan Kecamatan Peurelak Barat, Kabupaten Aceh Timur dimana tempat tindakpidana asal (predicate crime) dilakukan atau setidaktidaknya di suatu tempat dipelbagai Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara tersebutdengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara dimanaPengadilan Negeri Idi berwenang untuk mengadili (vide pasal 84 ayat (4)KUHAP), berdasarkan ketentuan pasal 85 KUHAP dan Keputusan

Tindak Pidana PencucianUang yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai hasil dari kejahatan asal(predicate crime) berupa kejahatan Narkotika sesungguhnya merupakankejahatan serius.

Tidakterbayang jika para pelaku kejahatan mendapatkan hukuman yang tidak seriusdan akan terus dapat mengulangi perbuatannya, dan akan terus mendapatkankeuntungan dari kejahatan asalnya (predicate crime);Ketentuan Pasal 28 UndangUndang Nomor 4 Tahun 2009 tersebut, tidaklahberlebihan, karena Hakim sebagai Sang Pengadil haruslah mengutamakankeadilan bagi masyarakat dari pada keadilan bagi pelaku maupun bagi korban.Oleh karena itu, dengan menjatuhkan hukuman yang ringan bagi para pelaku,maka sebagai

crime) dengan vonis hukumanHal. 46 dari 51 hal.

crime)dengan dijatuhi vonis hukuman mati sebagaimana termuat dalam amarPutusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 248/Pid.Sus/2015/PNBna.

.,.Bahwa setelah Terdakwa keluar dari Lembaga Pemasyarakat Jambiselesai menjalani pidana penjara sekitar tahun 2009, Terdakwatidak ada pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi Terdakwasemakin meningkat dan diduga Terdakwa kembali berprofesisebagai Bandar Narkotika jenis shabu (Predicate Crime) dan terkaitdengan modal usaha jual beli duku dan proyek penimbunan tanah diPT.

Jadi menurut Ahli harus ada predicate crime baru kejahatan inidijadikan dasar untuk memperkarakan seseorang atas dasar pasal 3, pasal4 atau Pasal 5.Berdasarkan halhal tersebut seharusnya terhadap pemohon kasasidinyatakan tidak terbukti dan bersalah oleh Judex Facti;.

Jika jaksa tak bisa membuktikan, majelis dapat membebaskanterdakwa.Apabila jaksa tidak bisa membuktikan predicate crime makadakwaan tidak terbukti dan beban pembuktian terbalik tidak bisa ke terdakwadan hakim harus membebaskan.

Bahwa asas dalam TPPU bahwa tidak mungkin ada pencucian uang tanpaadanya tindak pidana asal (no money loundering without predicate crime asoffense).

Bahwa keliru Judex Facti telah membebankan Terdakwa dan keluarganyauntuk membuktikan asal usul harta kekayaannya tanpa terlebih dahuluterbuktinya predicate crime dari TPPU sendiri, Pasal 66 KUHAP Terdakwatidak boleh dibebani pembuktian tentang kesalahannya sendiri ;.

Bahwa sebagaimana diketahui, dalam hal terjadinya TindakPidana Pencucian Uang (TPPU) selalu didahului dengan adanyakejahatan atau tindak pidana tertentu, yang disebut dengantindak pidana asal (predicate crime);2.

Bahwa dalam praktik peradilan, predicate crime tersebut tidakharus dibuktikan terlebin dahulu dalam perkara tersendiri,melainkan dalam mengadili perkara Tindak Pidana PencucianUang (TPPU), Penuntut Umum cukup menyebut danmenguraikan dalam surat dakwaan mengenai adanya tindakpidana asal tersebut, kKemudian Hakim berdasarkan fakta hukumdalam persidangan telah meyakini tindak pidana asal perkara aquo memang telah terjadi;3.

Bahwa judex facti telah keliru dan berlebihan dalammempertimbangkan predicate crime dalam perkara Terdakwa,yang selain menyebut tindak pidana Penipuan, judex facti jugamenyebutkan bahwa Terdakwa telah melakukan praktek jual beliValuta Asing secara ilegal dan telah melanggar Peraturan BankIndonesia Nomor 9/11/PBI/2007 dan Peraturan Bank IndonesiaNomor 12/22/PBI/2010, padahal Penuntut Umum hanyaHal. 24 dari 33 hal. Put.

No. 1072 K/PID.SUS/2018menyebutkan predicate crime dalam surat dakwaannya, yaitutindak pidana Penipuan;4. Bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan bisnis jual belliDinar Irak sebenarnya sahsah saja atau halal karena uangtersebut ternyata asli dan lagipula Terdakwa juga tidak dapatdipersalahkan melakukan kegiatan bisnis jual beli Dinar Iraktanpa izin dari Bank Indonesia karena Penuntut Umum tidakpernah menyebut dalam surat dakwaannya sebagai predicatecrime;5.

Hal nimensyaratkan bahwa ketentuan tindak pidana harus dirumuskansecara jelas dan limitatif atau terbatas serta tidak bersifat karet untukmenjaga kepastian hukum;Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru dalam memberikanpertimbangan hukum mengenai tindak pidana pencucian uang.Bahwa salah satu ciri dari tindak pidana pencucian uang adalahadanya predicate crime (tindak pidana asal).

Hubungan tindak pidanapencucian uang dengan tindak pidana asal (predicate crime) dapatdilihat pada Pasal 2 ayat (1) huruf a. Bahwa hasil tindak pidanaadalah harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yangdilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayahNegara Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut jugamerupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan pasal tersebut, tindak pidanapencucian uang terjadi jika ada kejahatan asal (predicate crime),walaupun kejahatan asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu.Dengan demikian, adanya kejahatan asal merupakan hal pentingwalaupun tidak perlu dibuktikan terlebin dahulu, artinya adapemisahan antara perbuatan asal dengan pencucian uang atautindak pidana pencucian uang tidak berasal dari satu tindak pidana;Bahwa Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalampertimbangan hukumnya

terhadap dakwaan Penuntut Umum dalamdakwaannya, dimana tidak memasukkan predicate crime (tindakHal. 33 dari 40 hal.

Seharusnya predicate crime (tindak pidana asal) dinyatakansecara tegastegas dalam dakwaan maupun tuntutan PenuntutUmum, sekalipun tidak diwajibkan kepada Penuntut Umum untukmembuktikannya, karena menjadi kewajiban Para Pembanding,/ParaPembanding/Para Terdakwa untuk membuktikan Pasal 363 ayat (1)ke4 KUHPidana yang dimasukkan sebagai dakwaan bukanlahsebagai predicate crime (tindak pidana asal), melainkan tindakpidana tersendiri yang terpisah dari tindak pidana pencucian uang;Bahwa pengertian tindak

Dalam pasaldakwaan Jaksa Penuntut Umum Alternatif Kedua yaitu pencucian uang(money laundering), tindak pidana tersebut tidak dapat berdiri sendiri,namun harus didahului oleh predicate crime, seperti penipuan, korupsidan sebagainya. Bila predicate crime tidak terpenuhi tidak bisa dikenakanmoney laundering.Bahwa ahli hukum pidana yang diajukan oleh Para Pemohon PeninjauanKembali/Para Terdakwa, yaitu ahli Prof.

Jur.Andi Hamzah S.H., di mana untuk dapat membuktikan adanyapencucian uang harus dibuktikan predicate crime berupa kejahatanpenipuan.

Putusan No. 96 PK/Pid/2015tidak ada kejahatan sebelumnya (predicate crime), maka tidakdapat terjadi tindak pidana pencucian uang.Mengenai persyaratan penjatuhan pidana pokok atau pidanapencucian uang, kebiasaan pada sistem peradilan manapun yangdibuktikan tidak boleh itu menyimpang pada peraturan perundangundangan.

Andi Hamzah, S.H., di bawah sumpah didepan persidangan bahwa:Persoalan Pasal 263 Ayat (2) KUHP adalah tidak mungkin menjadipredicate crime dari tindak pidana pencucian uang.Pasal 378 KUHP yang bisa dijadikan predicate crime dari tindakpidana pencucian uang.Pembuktian dalam kasus ini berurutan dan salingtergantung,artinya jika pemalsuan surat tidak terobukti maka tertutup pintumasuk kepada penipuan dan jika tidak ada delik penipuan makatidak ada predicate crime untuk masuk ke dalam delik pencucianuang.Hal

,berpendapat untuk dapat membuktikan adanya pencucian uangharus dibuktikan predicate crime berupa kejahatan penipuan, olehkarena predicate crime penipuan tidak terbukti, maka unsur melawanhukum tindak pidana pencucian uang, sebagaimana didakwakandalam dakwaa Dan Kedua Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti,sehingga Para Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Dan Kedua;Bahwa Para Pemohon Peninjauan Kembali sependapat denganpertimbangan hukum Putusan Judex Facti tersebut di atas karenaputusan Judex Facti tersebut

PEMOHON baru menyadari bahwa tindak pidana yangPemohon lakukan sebagaimana uraian dalam poin No.1 diatas telah dijadikan Tindak Pidana Asal (predicate crime) oleh TERMOHON untukmempersangka kan PEMOHON melakukan Tindak Pidana PencucianUang; (Vide surat Nomor: B/177/XI/ RES.2.6/2018/RES.NARKOBAtertanggal 7 November 2018)Bahwa selanjutnya Penetapan Pemohon sebagai Tersangka jugamenyebutkan dengan perkara pokok atau Tindak Pidana Asal (predicatecrime) Tindak Pidana Narkotika (berkas terpisah dan sudah

saat ini telah memilikiKeputusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yangmerupakan Tindak Pidana Asal (predicate crime) DAN yang kedua nyaadalah Tindak Pidana Pencucian Uang sesuai Laporan Polisi Nomor :LP/233/X1/2018/SPKT/Riau/ Res.Bks/Res Narkoba tanggal 01 November2018 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tersangkaa.n.RAFIANDI Als ANDI als ANDI PUTEH Bin MUSTAFA KAMAL (alm);Bahwa tindakan termohon dalam melakukan penyitaan bendabendabergerak milik Pemohon yang pemohon

Tindak Pidana Asal (predicate crime)untuk mempersangkakan PEMOHON dalam Tindak Pidana PencucianUang telah DILAKUKAN PEMBUKTIAN di depan persidangan dan telahmempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang amarputusan sebagaimana kutifan dibawah ini: (Vide Putusan Nomor :713/Pid.Sus/ 2018/PN.BIs))MENGADILI :1.

Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkarasejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);Bahwa dalam vonis majelis hakim sebagaimana kutipan diatas, sudahsangat terang dan jelas Tindak Pidana Asal (predicate crime) yang terbuktiHalaman 10 dari 45 Putusan Nomor 2/Pid.Prap/2019/PN BIs5)pada diri PEMOHON sebagaimana yang telah di vonis oleh Majelis Hakimadalah sebagai orang yang melakukan Penyalah gunaan narkotika bagidiri sendiri (Sebagaimana Pasal 127 UU tentang Narkotika);Bahwa pada tanggal ...

Bahwa benar setelah dilakukan pengembanganterhadap Perkara asal(predicate Crime)tindak pidana Narkoba oleh Tim sat Narkoba Polresditindaklanjuti dengan serangkaian penyelidikan dan pengecekandirumah sdr. Rafiandi yang pekerjaan sebagai nelayan tidak tetap dijalan Jangkang RT 002/RW 001 DESA Jangkang Kec. Bantan Kab.Bengkalis.c. Bahwa selanjutnyaberdasarkan hasil penelusuran termohonmenemukan ATM BCA an.

GUNITO WICAKSONO, Keterangannya dipersidangan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan PenyidikBNN Provinsi Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana Narkotika (predicate Crime) yang didugadilakukan oleh RAHMAN alias BURHAN dan keterangan saksi benar ;Bahwa saksi adalah pegawai Bank BCA Pusat.Bahwa benar saksi diminta oleh penyidik sehubungan dengan ada beberapaNomor rekening di Bank BCA yaitu :1.

RENNY INDRAWATI alias BUNDA alias DEWI alias KEKE bintiIDRIS, Keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan PenyidikBNN Provinsi Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana Narkotika (predicate Crime) yang didugadilakukan oleh RAHMAN alias BURHAN dan keterangan saksi benar ;Bahwa saksi diamankan/ditangkap oleh petugas Kepolisian yang ditugaskandi BNNP Jabar yaitu pada hari Rabu tanggal 21 Juni

SALI, Keterangannya dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan PenyidikBNN Provinsi Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana Narkotika (predicate Crime) yang didugadilakukan oleh RAHMAN alias BURHAN dan keterangan saksi benar ;Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sedangkan dengan Sdri.DESIsaksi mengenalnya karena masih sekampung.Bahwa Saksi adalah anak pertama dari Hj.

AAN ARIYANTO bin MARTANI (Alm), Keterangannyadipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan PenyidikBNN Provinsi Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana Narkotika (predicate Crime) yang didugadilakukan oleh RAHMAN alias BURHAN dan keterangan saksi benar ; Bahwa saksi sebelumnya sudah kenal dengan Terdakwa, karena Terdakwamerupakan suami dari adik kandung saksi yang bernama Sdri. DESINURLAELA.

DESI NURLAELA binti MARTANI (Alm), Keterangannyadipersidangan pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan PenyidikBNN Provinsi Jawa Barat dalam perkara tindak pidana pencucian uang yangberasal dari tindak pidana Narkotika (predicate Crime) yang didugadilakukan oleh RAHMAN alias BURHAN dan keterangan saksi benar ; Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, dan ada hubungan keluargakarena saksi adalah istri dari Terdakwa.

Juneb pada Tahun 2019;Tabungan Rekening BRI Nomor : 0020 01 003427 53 8atas nama Siti Murniati, tahun 2016, tahun 2017 dan tahun 2018 dan isinyaberapa Terdakwa tidak ingat;Bahwa dari asset yang dimiliki Terdakwa patut diduga merupakanhasil dari kejahatan Tindak Pidana Narkotika (Predicate Crime) yangdilakukan Terdakwa dan telah diajukan proses hukum ke PengadilanNegeri Jambi dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (2)Undang Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan telahinkracht

25.000.000,00 (dua puluhlima juta) per kilogram dan upah yang Terdakwa terima adalahRp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);Bahwa uang dari hasil membawa Narkotika jenis Shabu tersebut,Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa sehari hari dan untukmembeli asset asset Terdakwa tersebut;Bahwa dari tahun 1982 sampai dengan tahun 2018 Terdakwa tidakmempunyai pekerjaan tetap namun keadaan ekonomi Terdakwa meningkatdan diduga Terdakwa berprofesi sebagai perantara / kaki Bandar Narkotikajenis Shabu (Predicate

Crime) sehingga patut diduga kekayaan yang dimiliki Terdakwa merupakan uang hasil dari kejahatan Tindak PidanaNarkotika;Bahwa berdasarkan hasil analisa PPATK , Saksi Siti Murniati selakuanak Terdakwa didalam Rekening BRI Nomor : 0020 01 003427 53 8 adauang masuk, dengan rincian sebagai berikut : Tanggal Uraian Uang Uang Masuk Keterangan Rohimkeluar Bin Juneb ttg asaluang.1908 Kiriman dari 0,00 Rp.10.000.000, Uang tersebut dari2017 Mery Razni Asnadi /AsbariKrisna uang tsb sayapergunakan untuk perbaiki

Bahwa berawal dari Penyidik BNN menangani kasus pencucian uangdengan tindak pidana asal/predicate crime narkotika jenis shabu antaralain saksi Abdullah Bin Zakaria dengan barang bukti narkotika jenis shabuseberat 78 kg, saksi Nasruddin dengan barang bukti narkotika jenis shabuseberat 1.737,40 gr dan 213,55 gr, saksi Murhadi als Risky Anandadengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat 2273,5 gr,saksiDarkasyi als Hendra Gunawan als pak Hen Bin Abdurrahman denganbarang bukti narkotika jenis shabu

seberat 2,7 kg, saksi Samsul Bahridengan barang bukti narkotika jenis shabu seberat + 5 kg, dan saksiZahara Mutia alias Tia dengan barang bukti narkotika jenis shabu danEkstasy dimana dari hasil penyidikan saksi Abdullah Bin Zakaria, dkk(pelaku predicate crime) telah melakukan bisnis jual beli narkotika antarabandar di Malaysia dengan para pengecer di Indonesia dengan caramelakukan pembayaran kepada bandar di Malaysia menggunakan jasalembaga/penyedia jasa keuangan (bank) melalui transaksi Keuangan

PENYITAAN YANG DILAKUKAN TIDAK SAH KARENA MELANGGAR PROSEDURPENYITAAN DALAM UU No. 1/20061.Berdasarkan dokumen Penyitaan, sita atas Objek Sita dilakukan olehTermohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang(TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) dengan tindak pidanaasal(predicate crime) berupa tindak pidana korupsi yang terjadi diMalaysia dan dugaan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang terjadidi Amerika Serikat.

Hal ini dikarenakan tidak hanya tindak pidanaasal / predicate crime yang berupa dugaan korupsi berlangsung di luarwilayah Indonesia (di Malaysia), namun dugaan TINDAK PIDANAPENCUCIAN UANG juga secara keseluruhan terjadi di luar wilayahIndonesia..

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, Penyitaan dilakukan olehTermohon sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencucian uang(TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG) dengan tindak pidanaasal(predicate crime) berupa tindak pidana korupsi yang terjadi diMalaysia dan dugaan TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG yang terjadidi Amerika Serikat.

Faktanya, hingga saat ini tidak ada proses pidana yang sedang dilakukansehubungan dengan predicate crime yang disebut Termohon tersebut,sedangkan penyitaan oleh Pengadilan Amerika Serikat ternyata mengacupada proses ranah perdata yakni forfeiture in rem, sehingga bukan suatuproses atau putusan pidana..

Objek Sita bukan merupakan hasil dari tindak pidanasebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf (a) mengingatbahwa predicate crime adalah tindak pidana korupsi yang berartihasil dari tindak pidananya adalah berupa uang, sedangkandugaan atas TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG faktanya tidakterjadi di Indonesiab.

Berdasarkan hal tersebut, maka perbuatan Terdakwasebagaimana diancam pidana dalam Pasal 3 Undangundang RepublikIndonesia Nomor 08 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan PemberantasanTindak Pidana Pencucian Uang ; Bahwa didalam didalam Tindak Pidana Pencucian Uang tidak perlu harusdibuktikan terlebin dahulu Predicate Crime yang penting peristiwahukumnya sudah ada ; Bahwa benar terhadap perbuatan Terdakwa yang telah memulai menjualnarkotika pada tahun 2011 dan memperoleh keuntungan sebesarRp4.000.000,00

Dengan demikian perbuatanTerdakwa dalam Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009tidak dapat dijadikan tindak pidana asal (predicate crime) TPPU yangtempus delictinya menurut dakwaan Tahun 20112012 ;3.