DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

13 Januari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085085.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2212/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00241/207/11/091/13tanggal 18 September 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:34.155.232.213,000,006.562.209.536,00 Dasar Pengenaan Pajak PPN RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri RpPajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp(6.562.209.536,00)Halaman 2 dari 9 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

11 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085081.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2171/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00237/207/11/091/13tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 11.187.431.152,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.118.743.115,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.098.532.479,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (979.789.364,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 979.789.364,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Halaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085082.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00238/207/11/091/13tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 55.102.421.279,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 529.026.668,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.014.583.266,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.485.556.598,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.485.556.598 00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Halaman

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NATARANG MINING

tanggal 1 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT093487.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP850/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00053/407/13/091/14tanggal 27 Agustus 2014, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 717.392.107.244 00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 0,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 807.562.203,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (807.562.203,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP850/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00053/407/13/091/14 tanggal 27Agustus 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

tanggal 27 September 2013;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.55676/PP/M.IIB/16/2014, tanggal O02 Oktober 2014, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP615WPuJ.19/2013 tanggal 14Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00242/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT

Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di JI.

alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Pajak dalam putusannya yangmenyatakan mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP615/WPUJ.19/2013 tanggal14 Mei 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan WNilai Masa Pajak April 2010 Nomor:00242/207/10/091/12 tanggal 21 Mei 2012, atas nama: PT

PT NATARANG MINING

kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2429/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING, beralamat di Jalan Ciputat RayaNomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh Ivan Kusnadi, jabatanDirektur Utama PT

Natarang Mining;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT085090.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum

Putusan Nomor 1035/B/PK/Pjk/2019terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2217/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober 2014, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakOktober 2011 Nomor 00246/ 207/11/091/13, tanggal 24 Oktober 2013, atasnama PT Natarang Mining;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 16 Februari 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT085090.16/2011/PP/M.IIB Tahun

2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2217/WPJ.19/2014, tanggal29 Oktober 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2011 Nomor 00246/207/11/091/13, tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16,Pondok Pinang

PT NATARANG MINING

Putusan Nomor 1070/B/PK/Pjk/2019Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak September 2012 Nomor00142/507/12/091/14 tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1091.000, beralamat di JI.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NATARANG MINING

banding tanggal 24 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086766.16/2012/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2445/WPJ.19/2014 tanggal 10Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2012 Nomor 00138/507/12/091/14tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 59.309.184.003,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.404.878.798,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (2.404.878.798,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NATARANG MINING

Natarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000,beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,Jakarta Selatan, dengan perhitungan sebagai berikut:DPP PPN harus dipungut/ dibayar sendiri Rp 0Pajak Keluaran harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0Pajak yang dapat diperhitungkan (Rp 4.291.682.885) .PPN Kurang (Lebih) Bayar (Rp 4.291.682.885)Dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya Rp 4.291.682.885 .PPN yang kurang dibayar Rp 0Sanksi Administrasi:Bunga Pasal 13 (2) UU KUP Rp 0Kenaikan Pasal

dikenakan pada:a) penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidakterbatas kepada dore bullion dengan tarip 10% dari hargajual atau tarip lain sesuai dengan undangundang pajakdan peraturanperaturan yang berlaku, dan untukpenjualan ekspor atas hasil produksi dengan tarip 0% (nolpersen) dari harga jual;bahwa Majelis berpendapat Kontrak Karya a quo merupakanpenanjian yang mengikat para pihak dalam peranjian yaituPemerintah dan pihak perusahaan yang bersangkutan, dalam kasusini adalah dengan PT

Natarang Mining (Pemohon Banding);bahwa dalam Kontrak Karya a quo, pada Pasal 13 mengenai pajakpajak dan lainlain kewajiban perusahaan; pada butir (vii) diatur dandisepakati bahwa Pemohon Banding membayar kepada Pemerintahdan memenuhi kewajibankewajiban pajaknya yaitu pada butir (vii)Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualanbarangbarang kena pajak;bahwa dalam Pasal 13 angka 7 Kontrak Karya a quo diatur dandisepakati bahwa tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau tarif lainHalaman

Putusan Nomor 456/B/PK/PJK/20168.4.kasus ini adalah dengan PT.

Natarang Mining (PemohonBanding);Halaman 41 alinea 4, yang berbunyi:bahwa berkaitan dengan banding a quo, Majelis jugamemperhatikan dan mempertimbangkan beberapa faktasebagai berikut:a) Kontrak Karya (KK) bersifat lexspecialis, sebagaimanaditegaskan dalam Surat Surat Menteri Keuangan RI NomorS1427/MK.04/1992 dan Surat Edaran Direktur JenderalPajak Nomor SE14/PJ.321/1993 tanggal 09 Juni 1993yang pada dasarnya menyatakan bahwa UU perpajakanberlaku secara umum, kecuali diatur secara khusus dalamKontrak

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

Natarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamatdi JI.

Natarang Mining (PemohonBanding);Bahwa dalam Kontrak Karya a quo, pada Pasal 13 mengenaipajakpajak dan lainlain kewajiban perusahaan; pada butir (vii)diatur dan disepakati bahwa Pemohon Banding membayarkepada Pemerintah dan memenuhi kewajibankewajibanpajaknya yaitu pada butir (vii) Pajak pertambahan Nilai (PPN)atas pembelian dan penjualan barangbarang kena pajak;Bahwa dalam Pasal 13 angka 7 Kontrak Karya a quo diatur dandisepakati bahwa tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau tariflain sesuai dengan

Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT.

Natarang Mining(Pemohon Peninjauan Kembali ), menyebutkan: Pasal 13 Pajak Pajak dan Lainlain Kewajiban KeuanganPerusahaanButir 7 (i) (a), Perusahaan hams didaftarkan sebagaipengusaha kena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dandengan demikian Pajak Pertambahan Nilai harus dikenakanpada: (a) penjualan produksi dalam negeri termasuk tetapitidak terbatas pada dore bullion dengan tarif 10 % (sepuluhpersen) dari harga jual atau tarif lain sesuai peraturanperaturan perpajakan yang berlaku, dan untuk penjualanHalaman

Natarang Mining (TermohonPeninjauan Kembali)Halaman 41 alinea 4 yang berbunyiBahwa berkaitan dengan banding a quo, Majelisjuga memperhatikan dan mempertimbangkanbeberapa fakta sebagai berikut:a) Kontrak Karya ("KK") bersifat /exspecialis,sebagaimana ditegaskan dalam Surat SuratMenteri Keuangan RI No.

PT NATARANG MINING

kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2409/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING, beralamat di Jalan Ciputat RayaNomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh Ivan Kusnadi, jabatanDirektur Utama PT

Natarang Mining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Rizal Bawazier,kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Hukum Pajak padaPT RB Prima Konsultan, beralamat di Gedung Wirausaha,Lantai 5, Jalan HR.

tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2441/WPJ.19/2014 tanggal10 Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2012 Nomor 00140/507/12/091/14tanggal 9 Mei 2014, NPWP01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembaliatas nama PT

Natarang Mining,sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajak PPN R 26.817.527.289,0Halaman 2 dari 9 halaman.

PT NATARANG MINING

tanggal 5 Februari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085093.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2226/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00001/507/13/091/14tanggal 4 Februari 2014, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:20.836.465.536,0 Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 689.441.392,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (689.441.392,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2226/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak PertambahanNilai Masa Pajak Januari 2013 Nomor 00001/507/13/091/14tanggal 4 Februari 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Halaman 3 dari 8 halaman.

PT NATARANG MINING

tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086773.16/2012/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2452/WPJ.19/2014 tanggal10 Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Desember 2012 Nomor00145/507/12/091/14 tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT

Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 20.557.683.697,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 1.587.580.657,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.587.580.657,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

dikenakan pada :a) penjualan produksi di dalam negeri termasuk tetapi tidakterbatas kepada dore bullion dengan tarip 10% dari harga jualatau tarip lain sesuai dengan undangundang pajak danperaturanperaturan yang berlaku, dan untuk penjualan eksporatas hasil produksi dengan tarip 0% (nol persen) dari harga jual;bahwa Majelis berpendapat Kontrak Karya a quo merupakanperjanjian yang mengikat para pihak dalam perjanjian yaitu Pemerintahdan pihak perusahaan yang bersangkutan, dalam kasus ini adalahdengan PT

Natarang Mining (Pemohon Banding);bahwa dalam Kontrak Karya a quo, pada Pasal 13 mengenai pajakpajak dan lainlain kKewajiban perusahaan; pada butir (vii) diatur dandisepakati bahwa Pemohon Banding membayar kepada Pemerintahdan memenuhi kewajibankewajiban pajaknya yaitu pada butir (vii)Pajak pertambahan Nilai (PPN) atas pembelian dan penjualan barangbarang kena pajak;bahwa dalam Pasal 13 angka 7 Kontrak Karya a quo diatur dandisepakati bahwa tarif PPN adalah 10% dari harga jual atau tarif lainsesuai

Kontrak Karya antara Pemerintah RI dan PT.

Natarang Mining (Pemohon Peninjauan Kembali ), menyebutkan :Pasal 13 Pajak Pajak dan Lainlain Kewajiban KeuanganPerusahaanButir 7 (i) (a), Perusahaan hams didaftarkan sebagai pengusahakena pajak untuk Pajak Pertambahan Nilai dan dengan demikianPajak Pertambahan Nilai harus dikenakan pada : (a) penjualanproduksi dalam negeri termasuk tetapi tidak terbatas pada dorebullion dengan tarif 10 % (Sepuluh persen) dari harga jual atau tariflain sesuai peraturanperaturan perpajakan yang berlaku, danuntuk penjualan

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di JI.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NATARANG MINING

tanggal 16 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086772.16/2012/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2451/WPJ.19/2014 tanggal 10Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Masa Pajak November 2012 Nomor00144/507/12/091/14 tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT

Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut:24.842.274.613,0 Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 0Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 818.863.615,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (818.863.615,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

Putusan Nomor 1039/B/PK/Pjk/2019tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT NATARANG MINING

Januari 2015 ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.085086.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2213/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober2014, tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juni 2011 Nomor 00242/207/11/091/13tanggal 18 September 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya, Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp94.791.475.163,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.142.642.085,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 9.530.884.946,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (8.388.242.861 ,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 8.388.242.8611 ,00PPN yang kurang/(lebih) bayar

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT NATARANG MINING

banding tanggal 24 Maret 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086764.16/2012/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2449/WPJ.19/2014 tanggal 10Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2012 Nomor 00136/507/12/091/14tanggal 9 Mei 2014, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 31.702.202.806,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 0,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.044.610.794,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (2.044.610. 794,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal

PT NATARANG MINING

kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2423/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING, beralamat di Jalan Ciputat RayaNomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh Ivan Kusnadi, jabatanDirektur Utama PT

Natarang Mining;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT085083.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum

Desember 2014;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT085083.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2173/WPJ.19/2014, tanggal22 Oktober 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00239/207/11/091/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT

Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16,Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitungkembali sebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 106.863.619.996,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 586.975.073,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 3.697.016.834,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (3.110.041.761 ,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 3.110.041.761,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Menimbang

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2173/WPJ.19/2014, tanggal 22 Oktober 2014,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Maret 2011 Nomor 00239/207/11/091/13, tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT Natarang Mining,NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat RayaNomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 9 halaman.

PT NATARANG MINING

kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Kav 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2408/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING, beralamat di Jalan Ciputat RayaNomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan 12310, yang diwakili oleh Ivan Kusnadi, jabatanDirektur Utama PT

Natarang Mining;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT086769.16/2012/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum

NomorPUT086769.16/2012/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP2442/WPJ.19/2014 tanggal10 Desember 2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak NihilPajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2012 Nomor 00141/507/12/091/14, tanggal 9 Mei 2014,01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, Pondokatas nama PT

Natarang Mining, NPWPHalaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2442/WPJ. 19/2014 tanggal 10 Desember 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2012 Nomor 00141/507/12/091/14 tanggal 9Mei 2014, atas nama PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.