Keputusan Bupati Malinau Nomor : 813.3/269-SK/BKD-IV/IV/2015, tanggal 20 April 2015 tentang pengangkatan sebagai calon pegawai negeri sipil a.n NOR MIATI, S.Pd;

RIO HERMAWAN;

Keputusan Bupati Malinau Nomor : 424/K.63/2016, tanggal 28 Maret 2016 tentang pengangkatan sebagai tenaga pendidikan di SDN 003 Malinau Selatan a.n YUNUS ALANG;

Pd;

Pd;

RIO HERMAWAN;1 (satu) lembar salinan surat keputusan Bupati Malinau Nomor :821.13/127SK/BKDIV/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentangpengangkatan sebagai pegawai negeri sipil ann MUHAMMAD RIOHERMAWAN, S.Pd;1 (satu) lembar salinan kartu tanda penduduk (KTP) Nomor3372056408880007 atas nama WANDA ILA ISNAENI;1 (satu) lembar salinan surat keputusan Bupati Malinau Nomor :821.13/127SK/BKDIV/II/2016, tanggal 29 Februari 2016 tentangpengangkatan sebagai pegawai negeri sipil a.n WANDA ILA ISNAENI,S.Pd;1

Pd ;1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :813.3/197SK/BKD/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai calon pegawai negri sipil a.n R.

;1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :813.3/197.2SK/BKD/II/2014, tanggal 23 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil ann EUNIKE EKAAPRIYANI S.

Pd ;1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :813.3/197SK/BKD/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai calon pegawai negri sipil an R.

Pd;1 (satu) lembar salinan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :813.3/197SK/BKD/II/2014, tanggal 28 Februari 2014 tentangpengangkatan sebagai calon pegawai negri sipil a.n R.

APRIANUS LIANG Alias APRI Anak DariLIANG dalam kedudukannya selaku Pendamping Gerbang Dema Desa LongAdiu yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :410.21/K.445/2008 tanggal 1 September 2008, masingmasing bertindaksendirisendiri atau bersamasama dengan terdakwa 2.

Keputusan Bupati Malinau Nomor : 410.21/K.445/2008 tanggal 1 September 2008 terdakwa 1 diangkat sebagai7pendamping gerbang dema desa long adiu, dan terdakwa 2 diangkat sebagaikepala desa long adiu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor155 Tahun 2005 tanggal 4 Juli 2005 dengan demikian terdakwa 1 dan 2memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan ataukedudukan selaku pendamping gerbang dema desa long adiu dan kepaladesa long adiu.Bahwa tugas terdakwa 1 selaku pendamping gerbang

Fotokopi berkas surat keputusan Bupati Malinau Nomor 990/K.26/2008tanggal 24 Januari 2008 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran ;5.5. Fotokopi berkas Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 410.21/K.445/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan tenagapendamping program gerbang dema ;6. Fotokopi berkas Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 155 tahun 2005tanggal 04 Juli 2005 tentang Pengangkatan kepala Desa se KabupatenMalinau ;7.

Fotokopi berkas surat keputusan Bupati Malinau Nomor 990/K.26/2008 tanggal 24 Januari 2008 tentang Penunjukan BendaharaPengeluaran ;6. Fotokopi berkas Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 410.21/K.445/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatantenaga pendamping program gerbang dema ;7. Fotokopi berkas Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 155 tahun2005 tanggal 04 Juli 2005 tentang Pengangkatan kepala Desa seKabupaten Malinau;8.

Foto Copy berkas surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 410.21/K.445/2008 tanggal 1 September 2008 tentang Pengangkatan Tenagapendamping Program Gerbang Dema ;7. Foto Copy berkas Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 155 Tahun 2005tanggal 2005 tanggal 4 Juli 2005 tentang Pengangkatan Kepala Desa seKabupaten Malinau ;8. Foto Copy berkas daftar usulan Rencana Kegiatan ( DURK) Desa Long Adiuahun Anggaran 2008 ;9.

Bina SawitAlam Makmur Nomor :005/ BSAMSMD/I/2013 tanggal 07 Januari2013 untuk memperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.25/2010 Tanggal 25 Januari 2010, tentang Pemberian Ijin LokasiPerkebunan Kelapa Sawit seluas 20.000 MHektar, yang LokasiKabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ; Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT.

Berkah SawitLestari Nomor :189/BLSSMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013 untukmemperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.19/2011 Tanggal O2Nopember2011 ,tentangPemberian ljin LokasiPerkebunan KelapaSawit seluas18.600 Hektar, yang Lokasi KabupatenMalinau, Provinsi Kalimantan Utara ; Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT.

Serimba RayaMakmur Nomor :224/SRMSMD/IX/2013 tanggal 23 September 2013untuk memperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor:503/K.15/2011 Tanggal 02 Nopember 2011, tentang Pemberian jinLokasi Perkebunan Karet seluas 19.900 Hektar, yang Lokasi KabupatenMalinau, Provinsi Kalimantan Utara ;14.

Bina Sawit AlamMakmur Nomor: 005/BSAMSMD/V/2013 tanggal 07 Januari 2013 untukmemperpanjang Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor :503/K.25/2010Tanggal 25 Januari 2010, tentang Pemberian ljin Lokasi PerkebunanKelapa Sawit seluas 20.000 Hektar, yang Lokasi Kabupaten Malinau,Provinsi Kalimantan Utara ;Permohonan Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan PT.

Oleh karena ituberdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/K.648/2010Halaman 25 dari 105.

1986mengenai frase diumumkan juga tidak dapat dipergunakan sebagai dasarPenggugat untuk mengajukan gugatan;Diumumkan oleh Tergugat, maka gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilantanggal 02 Mei 2016 telah melebihi batas tenggang waktu yang ditentukan olehUndangUndang;Bahwa benar pada persidangan perkara TUN Nomor: 25/G/2015/TUNSMD tanggal02 Pebruari 2016 Kuasa Tergugat atas perintah lisan dari Ketua Majelis Hakim telahmenyerahkan bukti surat berupa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor.525.26/

Serimba RayaMakmur yang beralamat di jalan Cipto Mangunkusumo Nomor . 88 Samarinda;.Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011 amar KEDUApada pokoknya sebagai berikut:Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud amar PERTAMAkeputusan ini, untuk mentaati ketentuan sebagai berikut:1.

Serimba Raya Makmur dalam perkara Nomor. 25/G/2015/PTUNHalaman 17 dari 54 Halaman, Putusan No. 19/G/2016/PTUNSMDSMD ), pada saat pelaksanaan persidangan Pemeriksaan Setempat di depan KantorKepala Desa Setulang tanggal 19 Pebruari 2016;Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 9 ( Sembilan ) poin kewajbanPenggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor. 503/K.15/2011tanggal 10 Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikiansecara terang dan nyata diperoleh faktafakta

Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5 tahun 2003 TentangPeryinan Usaha Perkebunan berbunyi:IUP. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikanoleh Bupati Malinau setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim PengendaliPembangunan Perkebunan Daerah kabupaten Malinau;Menimbang, bahwa pada awalnya Tergugat telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunanberdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.15/2011, tanggal 10 Januari 2011Tentang Pemberian Izin

Serimba Raya Makmur yang ditujukan kepada Penggugat di atasareal atau lahan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau (vide Bukti P7);Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan a quo (vide Bukti P7) telah dicabut olehTergugat melalui Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26./K.183/2013 Tanggal 4April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.15/2011 TentangPemberian Izin Usaha Pekebunan Karet Yang Terpadu Dengan Indrustri PengolahannyaKepada PT.

Susunan atau struktur kerja Minimarket Perusahaan Daerah IntimungKabupaten Malinau sebagaimana Keputusan Bupati Malinau Nomor 216Tahun 2004 adalah Direktur Utama Pemimpin Prusda Minimarket Intimungyaitu Mintje Setiawan, membawahi 2 (dua) Diriktur yaitu Direktur Keuanganyaitu Agen Laing dan Direktur Industri Perdagangan dan Jasa yaituHandoko sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 539.1/K.149 Tahun 2009 tanggal 23 Maret 2009, Direktur Keuangan membawahiHal. 16 dari 75 hal. Put.

No. 1676 K/Pid.Sus/2014 atau harta benda terdakwa tidak mencukupi untuk memenuhi uangpengganti maka terdakwa dipidana penjara selama 2 (dua) tahun.Menyatakan Barang bukti berupa :1.Foto Copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 216 tahun2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaPerusahaan Daerah Intimung.Surat Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan dan KaryawatiIntimung Mini Market tertanggal 22 November 2005.Peraturan Perusda Intimung Kabupaten Malinau

Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati malinau No 65 Tahun2005 tentang Anggaran Biaya Operasional Perusda Intimung MalinauTA 2005.26. Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati malinau No 104 Tahun2005 tentang penyertaan modal dan anggaran biaya operasionalKepada Perusda Intimung Malinau TA 2006.2/7. Buku Kas Tunai Mini Market Perusda Intimung Periode Bulan Agustus2009 Sampai Bulan Desember 2009.28.

Foto Copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 216 tahun2004 tanggal 10 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata KerjaPerusahaan Daerah Intimung.2. Surat Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan dan KaryawatiIntimung Mini Market tertanggal 22 November 2005.3. Peraturan Perusda Intimung Kabupaten Malinau Nomor 01 Tahun 2007tentang Peraturan Karyawan/Karyawati Mini Market Intimung.4.

Keputusan Bupati malinau No 65 Tahun2005 tentang Anggaran Biaya Operasional Perusda Intimung MalinauTA 2005.Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati malinau No 104 Tahun2005 tentang penyertaan modal dan anggaran biaya operasionalKepada Perusda Intimung Malinau TA 2006.Buku Kas Tunai Mini Market Perusda Intimung Periode Bulan Agustus2009 Sampai Bulan Desember 2009.Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara Dan Notisi Hasil AuditInvestigatif Pada Perusda Intimung Tahun 2009 2010.Laporan Keuangan Tahun

BUPATI MALINAU, DI MALINAU ;Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding ;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidanganPengadilan Negeri Malinau pada pokoknya atas dailildalil :Bahwa, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Malinau (Tergugat) No.26Tahun 2001, tanggal 16 Pebruari 2001, Penggugat telah

Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman : pengumuman ituditempelkan di papan yang dapat dilihat orang ;Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.181/2013 tanggal 04April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yangterpadu dengan industri pengolahannya kepada PT.

Berkah Sawit Lestari dalam perkaraNomor : 25/G/2015/PTUNSMD) pada saat pelaksanaan persidangan PemeriksaanSetempat di depan Kantor Kepala Desa Setulang tanggal 19 Februari 2016 ; Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 9 (sembilan) poin kewajibanPenggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau 503/K.09/2011 tanggal04 Januari 2011 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian secara terangdan nyata diperoleh faktafakta bahwa Penggugat ternyata tidak melakukankegiatan usaha perkebunannya

Pasal 6 ayat (1)Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 tahun 2003 Tentang Periyinan UsahaPerkebunan yang berbunyi : IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) danPasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati Malinau setelah mendapatkan pertimbanganteknis dari Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Malinau;Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Bupati Malinau telah menerbitkan IzinUsaha Perkebunan kepada Penggugat atas areal atau lahan yang berada di wilayahKabupaten Malinau melalui Surat

Keputusan Bupati Malinau No. 503/K.09/2011,tanggal 10 Januari 2011 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit yangTerpadu dengan Industri Pengolahan kepada PT.

OBJEK SENGKETA:1.Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalahmengenai Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.21/ K.180/2013Tanggal 4 April 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.21/K.4/2008 Tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKaret Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT RimbaKarya Utama;Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.21/ K.180/2013Tanggal 4 April 2012, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.21/K.4/2008 Tentang Pemberian

UndangUndang RI Nomor 5Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan bahwasuatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu sembilanpuluh hari itu dihitung sejak hari pbengumuman tersebut;Bahwa dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengumuman adalah:(1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan: Sudah disepakati bahwapengumuman itu adalah disampaikan sendiri oleh ketua;(2) Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman: pengumuman ituditempelkan di papan yang dapat dilinat orang;Bahwa Surat

Keputusan Bupati Malinau Nomor 525.26/K.181/2013 tanggal04 April 2013 tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.09/2011 tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit yangterpadu dengan industri pengolahannya kepada PT.

Beslag) asetaset milik TERGUGAT baik yang ada danyang akan ada dikemudian hari sebagai jaminan dalam pelunasanutang ; Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka wajar jikaPENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri malinau untukmenetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000, (limaratus riobu rupiah ) perhari yang harus dibayar TERGUGAT bila lalaidalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;Dengan buktibukti dan kesaksiankesaksian sebagai berikut :Bukti Surat :1.Surat

Keputusan Bupati Malinau tentang Kenaikan PangkatKeterangan singkat :Membuktikan bahwa pada waktu TERGUGAT melakukan pinjaman danakepada PENGGUGAT, TERGUGAT memberikan Jaminan Berupa SKKenaikan Pangkat kepada PENGGUGAT agar dapat meyakinkanPENGGUGAT..

55 UndangUndang RI Nomor5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturan dasarnya menentukanbahwa suatu keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktusembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumuman tersebut;Bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengumuman adalah:(1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan, sudah disepakati bahwapengumuman itu akan disampaikan sendiri oleh Ketua;(2) Yang diumumkan, pemberitahuan, pemakluman, pengumuman ituditempelkan dipapan yang dapat dilihat orang;Bahwa Surat

Keputusan Bupati Malinau 525.26/K.183/2013 tanggal 4 April2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor503/K.15/2011 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Karet YangTerpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT.

Foto Copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 216 tahun 2004tanggal 10 Juni 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja PerusahaanDaerah Intimung.2. Surat Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Karyawan dan Karyawati IntimungMini Market tertanggal 22 November 2005.3. Peraturan Perusda Intimung Kabupaten Malinau Nomor 01 Tahun 2007 tentangPeraturan Karyawan/Karyawati Mini Market Intimung.4.

Keputusan Bupati malinau No 65 Tahun 2005tentang Anggaran Biaya Operasional Perusda Intimung Malinau TA 2005.Foto copy terlegalisir Surat Keputusan Bupati malinau No 104 Tahun 2005tentang penyertaan modal dan anggaran biaya operasional Kepada PerusdaIntimung Malinau TA 2006.Buku Kas Tunai Mini Market Perusda Intimung Periode Bulan Agustus 2009Sampai Bulan Desember 2009.Rekapitulasi Kerugian Keuangan Negara Dan Notisi Hasil Audit InvestigatifPada Perusda Intimung Tahun 2009 2010.Laporan Keuangan

Bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 55UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan dalam hal peraturandasarnya menentukan bahwa suatu Keputusan itu harus diumumkan, makatenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari pengumumantersebut.(1) Proses, cara, perbuatan mengumumkan : sudah disepakati bahwapengumuman itu akan disampaikan senairi oleh ketua;(2) Yang diumumkan; pemberitahuan; permakluman: pengumuman ituditempelkan di papan yang dapat dilihat orang;Bahwa Surat Keputusan Bupati

Malinau Nomor : 525.26/K.184/2013tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati MalinauNomor 525.26/K.55/2008 tentang Pemberian Izin Usaha PerkebunanKelapa Sawit Alam Makmur, bukanlah objek keputusan Pejabat TUNyang harus diumumkan, dan bahkan dalam Surat Keputusan itu sendiritidak ada satupun diktum yang menyatakan Surat Keputusan a quoharus atau akan diumumkan.

Organisasi;Bahwa Terdakwa Edy Isbandi bin Harun yang merupakan seorangPegawai Negeri sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Malinau berdasarkanSKCPNSD Bupati Malinau Nomor: 813.3/421 SK/BKDIV/IV/2005 tertanggal 4April 2005 kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 821.13/760SK/BKDIV/IV/2006 tertanggal 22 Juni 2006 dan pada Kegiatan Perluasan Areal Sawah(cetak sawah) T.A 2009 Kabupaten Malinau Terdakwa Edy Isbandi bin Harunmenjabat sebagai

No. 678 K/PID.SUS/2014Bahwa Terdakwa Edy Isbandi bin Harun yang merupakan seorangPegawai Negeri sipil di Dinas Pertanian Kabupaten Malinau berdasarkanSKCPNSD Bupati Malinau Nomor: 813.3/421SK/BKDIV/IV/2005 tertanggal 4April 2005 kemudian diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor: 821.13/760SK/BKDIV/IV/2006 tertanggal 22 Juni 2006 dan pada Kegiatan Perluasan Areal Sawah(cetak sawah) T.A 2009 Kabupaten Malinau Terdakwa Edy Isbandi bin Harunmenjabat

Surat Pertanggung Jawaban Desa Long Titi Tahap III tahun 2019 (pada kegiatan pembangunan gedung Pustu);

Surat Pertanggung Jawaban Desa Long Titi Tahap I tahun 2020 (pada kegiatan pengadaan racun rumput Silpa tahun 2019);

Surat Pertanggung Jawaban Desa Long Titi Tahap I tahun 2020 (pada kegiatan pengadaan BBM Kantor Desa);

Surat Pertanggung Jawaban Desa Long Titi Tahap I tahun 2020 (pada kegiatan pengadaan material Pustu Silpa tahun 2019);

Fotokopi Surat

Keputusan Bupati Malinau Nomor : 141.1/K.288/2017 tanggal 21 November 2017 (SK Kepala Desa Long Titi);

peningkatan lahan pertanian T.A. 2020, tangggal 10 Desember 2020;
31. 1 lembar Surat Rekomendasi dari Camat Pujungan nomor : 700/236/CP-pmd/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, tentang pengajuan pencairan Dana Desa Long Lame tahap 2 (dua) T.A. 2020;
32. 1 lembar Surat Rekomendasi dari Camat Pujungan nomor : 700/237/CP-pmd/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020, tentang pengajuan pencairan Dana Desa Long Lame tahap 2 (dua) T.A. 2020;
33. 6 lembar Fotokopi surat

keputusan Bupati Malinau Nomor : 144.1//K. 291/2016, tanggal 30 Juni 2016 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa Kab.

Malinau tahun 2016;
34. 5 lembar Fotokopi surat keputusan Bupati Malinau Nomor : 144.1//K. 288/2017, tanggal 31 November 2017 tentang pengangkatan kepala Desa periode 2017 2023 Kab. Malinau tahun 2017;
35. 2 lembar Fotokopi surat keputusan Kepala Desa Long Lame Nomor 3 tahun 2016 , tanggal 10 Juni 2016 tentang pemberhentian Ketua RT dan pengangkatan Ketua RT terpilih masa bakti 2016 2021 di desa Long Lame Kecamatan Pujungan Kab.

MULING LENGKAN;
57. 2 lembar Fotokopi Petikan surat keputusan Bupati Malinau Nomor 821.2/198-SK/ BKPP/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS di Pemkab Malinau;
58. 1 lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 6406042211920001 a.n.

PATRA NOVENDY;
59. 1 lembar Fotokopi Petikan surat keputusan Bupati Malinau Nomor 821.2/K.269/ 2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pengangkatan Kasi PMD di Kecamatan Pujungan Kab. Malinau.

TRUCK COAL BODY 6x4 KMNC SPECQUESTER Type: CWE37064R dengan Nomor Seri: JPCZM30D6Et010263 warnaPutih dengan Dump Warna Putih dengan Nomor Lambung: LD 174; dan 1 (Satu) Kunci Fuel Truck.Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yakni: Fotokopi Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/545/K.633/2009 TentangPersetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan EksploitasiBatubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara KepadaPT.

MA bergerak dibidang usaha pertambangan batubara sesuaidengan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 503/545/K.633/2009 TentangPersetujuan Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Kuasa Pertambangan EksploitasiBatubara Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara KepadaPT. Mitrabara Adiperdana; Bahwa benar PT. KPP adalah subcon dari PT.

memperolehkekayaan atau menghapuskan hutang belaka, akan tetapi lebih luas maknanya daripadaitu ;Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dari keterangansaksi YONATHAN YAHUDA, Spd selaku Pejabat Pengawas Teknis Kegiatan (PPTK)Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yangdibenarkan oleh terdakwa, bahwa SD Negeri 001 Respen Tubu yang dipimpin terdakwaadalah salah satu Sekolah Dasar yang mendapatkan DAK untuk Rehabilitasi dan SaranaPrasarana Sekolah berdasarkan Surat

Keputusan Bupati Malinau No.139 Tahun 2007yang sumber pendanaannya dari APBN dan dana pendamping APBD Malinau, untukSD Negeri 001 Respen Tubu mendapat anggaran Rp. 250.000.000, (dua ratus limapuluh juta rupiah) yang akan diperuntukkan membiayai Rehabilitasi 5 (lima) rumahdinas guru dan kepala sekolah dan 1 (satu) unit pembangunan WC rumah dinas kepalasekolah sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) dan pengadaansarana prasarana sekolah sebesar Rp. 100.000.000, (seratus juta rupiah

mulai melaksanakan pekerjaan tersebut setelahmenerima Kontrak dengan jangka waktu selama 45 (empat puluhlima) hari ;Bahwa setiap sekolah masingmasing sudah diberikan RancanganAnggaran Biaya (RAB) melaluli PPTK ;Bahwa setiap sekolah dalam melaksanakan pekerjaannya wajibmengikuti Rancangan Anggaran Biaya (RAB) ;Bahwa adapun standar harga yang digunakan oleh saksi dalammembuat Rancangan Anggaran Biaya (RAB) adalah berpedomankepada standar harga bahan bangunan di Kabupaten Malinaudengan merujuk kepada Surat

Keputusan Bupati Malinau No. 7tahun 2007 tanggal O05 Februari 2007 tentang PenetapanStandarisasi Barang dan Jasa Belanja Rutin Pegawai danPembangunan Kabupaten Malinau ;Bahwa saksi tidak tahu kalau ternyata terdakwa mengerjakanproyek rehabilitasi fisik sekolah pada SDN 001 Respen Tubu danhal itu diluar tanggung jawab saksi selaku Direktris CV.