Ditemukan 4 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kepatuhan perburuan pembunuhan permusuhan pembubuhan perbubahan
Penelusuran terkait : Keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) Penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Keputusan tergugat panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) Putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat Surat keputusan tergugat/panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) Pemberitahuan putusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan Surat keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan pusat (p4p) tanggal 7 januari 2004 Perselisihan perburuhan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 18-12-2008 — Upload : 30-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 38K/TUN/2005
Tanggal 18 Desember 2008 — PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P) ; MANIUR LUMBAN GAOL, dkk ; PT. TRI OTOMAT PRATAMA GUARD (TOP GUARD)
23 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-02-2009 — Upload : 28-10-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 253K/TUN/2007
Tanggal 6 Februari 2009 — PT. CONNUSA ENERGINDO, diwakili oleh KOHAR SUTOMO, P. Eng ; PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P)
19 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-12-2006 — Upload : 15-06-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 25K/TUN/2006
Tanggal 6 Desember 2006 — Ir. H. BARLIAN SIMBAKUMPU KANAN ; vs. PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P),
27 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 06-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 143 PK/TUN/2010
Tanggal 6 Maret 2012 — PT. BARISAN UTAMA TEXTIL, vs PANITIA PENYELESAIAN PERSELISIHAN PERBURUHAN PUSAT (P4P), dkk
18 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Surat Keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Pusat(Tergugat) tanggal 12 Oktober 2005 No. 1584/1174/2439/IX/PHK/ 102005 tentangPemutusan Hubungan Kerja adalah Surat Penetapan tertulis yang dikeluarkan olehPejabat Tata Usaha Negara, telah memenuhi keterangan Pasal 1 ayat (3) UndangUndang No. 5 Tahun 1986;a. Konkrit : Karena surat keputusan tersebut a quo nyatanyata dibuat olehTergugat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapatditentukan ;b.