Ditemukan 24 data
26 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
YOSEP PRIMADONA
Tergugat:
PT ELUAN MAHKOTA
87 — 30
strong>
DALAM EKSEPSI
- Menyatakan eksepsi Tergugat tersebut tidak dapat diterima;
DALAM POKOK PERKARA
- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Surat Keputusan Mutasi Nomor. 267/SK-M/HRD-RO/III/2023 yang diterbitkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah tidak sah dan batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang berlaku
- Menyatakan surat
keputusan pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Nomor :001/PHK/EMA-KBN/V/2023 adalah tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan ini sejak putusan diucapkan;
- Menghukum Tergugat membayarkan hak-hak Penggugat atas Pemutusan Hubungan Kerja berupa uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja, kekurangan THR 2023 dan Upah Proses dengan jumlah seluruhnya Rp63.831.000,00 (enam puluh tiga juta delapan
12 — 2
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun1990, berdasarkan Surat Keputusan Pemberitahuan Izin Perceraian Nomor :KW.11.1/2/KP.01.1/8099/2012, tanggal 29 Oktober 2012, yang ditandatanganioleh Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Jawat Tengah;Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, akantetapi tidak pernah hadir dipersidangan, dan ketidakhadiran Tergugat bukandisebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugatharus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan
27 — 1
Potokopi Surat Keputusan Pemberitahuan Pensiun Purnawirawan Kepolisian RIatas nama Peltu S. Soegondo No. Pol.SKEP/014/1/1979 tanggal 16 Januari 1979bermaterai cukup yang telah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P.3;4. Potokopi Kartu Identitas Pensiun No. 21/No. Dosir 3129 Nomor PensiunP4900102980 tanggal 31 Juli 2007 bermaterai cukup yang telah dicocokkandengan aslinya diberi kode P.4;5. Potokopi Surat Kematian atasnama S.
10 — 2
menguatkan dalildalil permohonannya, Pemohonmengajukan alat bukti tertulis, berupa :e Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkanoleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blitar tanggal 25 April 2012 Nomor : XXXXyang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.1 ) ; e Foto copy Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Blitartanggal 03 April 2013 Nomor : XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dantelah dinezegeland ( P.2 ) ;e Foto copy Surat
Keputusan Pemberitahuan Izin Perceraian yang dikeluarkan olehKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar tanggal 1 April 2013 Nomor :XXXX yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegeland ( P.2 ) ;Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon jugamengajukan saksisaksi keluarga/orang dekat bernama:1.
9 — 0
Surat Keputusan Pemberitahuan izin Perceraian NO: 183/82/2014 tanggal 20Peuari 2014 yang dikeluarkan oleh Wakil Bupati Demak , yang oleh Majelisdiberi tanda P. 2 ;Menimbang, bahwa atas bukti P.1 dan P.2 tersebut, Termohon didengarmenerangkan, bahwa Termohon telah membenarkan semua bukti surat tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksisaksi yang disidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah :1Nama : SAKSI I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS RSUD Demak ,bertempat
14 — 5
Fotokopi Surat Keputusan Pemberitahuan Izin Perceraian atas namaYunita.S.Pd binti Usman, nomor : ,,,.. dikeluarkan dari Kepala KantorKementerian Agama Kota Banjarmasin tanggal 31 Agustus 2020. Telahbermeterai cukup dan dinazegelen, cocok dengan aslinya, kemudian diberikode bukti (P.2);B. Saksi:1. ,,, binti usman umur ,,, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1,tempat kediaman di ,,,, Kota Banjarmasin.
Aria Koban
Tergugat:
PT. Eka Jaya Multi Perkasa
49 — 9
Setelah menerima surat keputusan/ pemberitahuan mutasi kerja, pekerjawajib untuk segera menyerahkan tugastugasnya atau pekerjaannyasebelumnya berikut dengan semua peralatan kerja dan dokumen yangmerupakan bagian dari tugas atau pekerjaannya kepada pekerja yang telahditetapkan oleh perusahaan dan wajib untuk segera mulai melaksanakantugas, jabatan, fungsi pekerjaannya yang baru tanpa penundaan..
Palm.Menimbang, bahwa oleh karena PT Eka Jaya Multi Perkasa dan PT BukitBarisan Indah Prima merupakan perusahaan dari grup BBIP Palm, makamerujuk pada ketentuan pasal 9 Peraturan Perusahaan PT Eka Jaya MultiPerkasa Periode 2016 2018, Tergugat berwenang melakukan mutasi terhadapPenggugat dari PT Eka Jaya Multi Perkasa ke PT Bukit Barisan Indah Prima.Menimbang, bahwa mencermati surat mutasi Nomor202/EJMP/CEO/HRMutasi/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 terdapat faktahukum Tergugat telah mengeluarkan surat
keputusan/ pemberitahuan mutasiPenggugat sejak tanggal 22 Desember 2016, sedangkan mutasi Penggugatadalah terhitung tanggal 3 Januari 2017, oleh karenanya menurut Majelis Hakimmutasi yang dilakukan Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 9poin 3 Peraturan Perusahaan PT Eka Jaya Multi Perkasa Periode 2016 2018.Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebutdiatas, Majelis Hakim berpendapat surat keputusan mutasi Nomor202/EJMP/CEO/HRMutasi/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 telah
70 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
Padahal ketentuan Pasal 55 UndangUndang No. 5 Tahun 1986 Jo.UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tersebut secara tegas mengatur masakadaluarsa terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya KeputusanBadan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga salah satu alasanPembanding mengajukan gugatan adalah karena sampai diajukannyagugatan ini Pembanding belum menerima secara resmi Surat Keputusan asliataupun salinan asli Surat Keputusan Pemberitahuan Tidak Dengan Hormatyang menjadi obyek perkara dalam sengketa
72 — 20
Tergugat padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palangka Raya gunamendapat penyelesaian menurut hukum dan keadilan;16.Bahwa oleh karena Tergugat menolak anjuran dari mediator Dinas TenagaKerja dan Sosial Kabupaten Kapuas, dan ternyata tidak mengajukan gugatanatas anjuran tersebut bahkan mendiamkan begitu saja anjuran mediatortersebut, maka demi hukum sambil menunggu proses penyelesaian tentangPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat,terhitung sejak tanggal surat
keputusan pemberitahuan 29 Nopember 2013mewajibkan Tergugat tetap meberikan upah yang biasa diterima olehPenggugat sampai keputusan memiliki kekuatan hukum yang tetap dan finalatas Pemutusan Hubungan Kerja (PHkK) atas diri Penggugat;17.Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka sangat beralasan hukumapabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri PalangkaRaya selaku lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial untukmenjatuhkan atau menetapkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK
62 — 16
Nomor 5302242301090070 yang dikeluarkanoleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten TimorTengah Selatan, pada tanggal 22 Juni 2012 atas nama Kepala KeluargaFELIPUS NOME, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tandaP4;Fotokopi Surat Baptisan No 203463 atas nama PERPATUA SELAN,selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P5;Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SD No: 21 OA oa 0012198 atasnama PERPATUA SELAN, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut diberi tanda P6;Asli Surat
Keputusan Pemberitahuan lIzin Perceraian NomorBKPP.870/516/3/2020 atas nama FELIPUS NOME, yang dikeluarkanoleh Bupati Timor Tengah Selatan pada tanggal 25 Nopember 2020,selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tanda P7;Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN SMPN SATAP NoebanaBlan Februari 2021, selanjutnya pada bukti fotokopi tersebut di beri tandaP8;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut berupa fotokopi yang telahdiberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan
13 — 0
Fotokopi surat keputusan pemberitahuan izin Bupati Nomor X tanggal 31 Oktober20X18, yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Banyuwangi Bukti surat tersebuttelah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyatasesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;5.
59 — 21
Photocopy Surat Keputusan Pemberitahuan Pensuiun Terdakwa;. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 1965 No.207/1964 PDG, bermaterai, sesuai dengan salinan resminya;. Photocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang 12 Pebruari 1979 Perkara No.44/1973/PT.PDG. bermaterai, sesuai dengan salinan resminya;.
Photocopy Surat Keputusan Pemberitahuan Pensiun Terdakwa;. Photocopy Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 23 Oktober 1965 No.207/1964 PDG, bermaterai, sesuai dengan salinan resminya;. Photocopy Putusan Pengadilan Tinggi Padang 12 Pebruari 1979 Perkara No.44/1973/PT.PDG. bermaterai, sesuai dengan salinan resminya;.
Srie Mulyanti Hartini, S.pd
Tergugat:
Yayasan Dharma Wanita Desa Jambean
66 — 25
38Putusan No. 57/Pdt.SusPHI/2020/PN.SbyPenggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 4 Agustus2020, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan;Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatanya, Penggugatmengajukan bukti surat yang diberi tanda P1 sampai dengan P9, yang telahdibubuhi materai cukup, sebagai berikut:Bukti P1: Copy dari Asli, Surat No. 003/YDWJB/I/2020 Perihal Undangan dariYayasan Dharma Wanita Jambean tertanggal 29 Januari 2020 ;Bukti P2: Copy dari Asli Surat
Keputusan Pemberitahuan Guru tidak tetap,tertanggal 30 Januari 2020 ;BuktiP3: Copy dari Asli Surat Perintah Melaksanakan Tugas No.006/TK.DW/I/1999 tertanggal 10 Januari 1999 ;BuktiP4: Copy dari Asli Surat Keputusan No 005/TK.DW/I/1999 tentangPengangkatan Guru Tetap Yayasan TK Dharma Wanita Jambeantertanggal 02 Januari 1999 ;BuktiP5: Copy dari Asli Surat Keputusan No. 007/TK.DW/I/2013 tentangPengangkatan Guru Tetap Yayasan TK Dharma Wanita Jambeantertanggal 02 Januari 2013 ;BuktiP6: Copy dari Asli
107 — 34
bahwa mutasisudah diatur dalam Peraturan Perusahaan.Bahwa Tergugat dan Tergugat II (Tergugat) menyatakan bahwa kantorpusat berada di Jakarta, kantor Pematangsiantar adalah kantorCabang/perwakilan dari kantor Pusat Jakarta.Bahwa Tergugat dan Tergugat II (Tergugat) menyatakan bahwa sebagaiPimpinan cabang Pematangsiantar pernah menyampaikan kepadaTergugat dan Tergugat II (Tergugat) perihal kebutuhan penambahan staffdi Pematangsiantar.Bahwa Tergugat dan Tergugat II (Tergugat) menyatakan menerimasalinan surat
Keputusan pemberitahuan penambahan karyawan dariTergugat dan Tergugat II (Tergugat), yang menyatakan karyawan yangakan mutasi ke Pematangsiantar adalah Penggugat (sdr.Leonila EndahPristiati).Bahwa Tergugat dan Tergugat II (Tergugat) menyatakan bahwa sampaidengan tanggal yang disebutkan dalam Surat Mutasi Penggugat,Penggugat masih belum hadir di kantor Pematangsiantar.Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa substitusi tanggal 6 Februari2019 pihak Penggugat dalam menyerahkan Kesimpulan dari yang
RAJA ANITA ELISYAH
Tergugat:
Gubernur Sumatera Utara
64 — 40
Bukti P7 Foto kopi Keberatan atas Surat Keputusan Pemberitahuan yangditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 14 Januari2019 ;8. Bukti P8 Foto kopi Surat Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah PropinsiSumatera Utara Nomor: 800/5984/BKD/II/2019 tertanggal 122019 ;9. Bukti P9 Foto kopi Permohonan Keberatan yang ditujukan kepada PresidenRepublik Indonesia tertanggal 09 Januari 2019 ;10.Bukti P10 Foto kopi Tanda Terima Pengiriman PT.
169 — 91
bahwa dengan ditolaknya seluruh EksepsiEksepsi yang diajukanoleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan terhadap Pokok Sengketa: DALAM POKOK SENGKETA :Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah,sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas: Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam Petitum gugatannya tertanggal 14Desember 2011, memohon pembatalan atau dinyatakan tidak sah serta mewajibkanTergugat untuk mencabut Surat
Keputusan Pemberitahuan Penyelesaian Kasus PertanahanNomor : 20/Spb/DV/X/2011, Tentang Tumpang Tindih Tanah Bekas HGB Nomor : 22/Pasar Minggu, atas nama PT.
RAJA BONARAN SITUMEANG,SH,
Termohon:
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA CQ. KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
348 — 108
Surat Keputusan Pemberitahuan Kelulusan CPNS Tahun2014;d. Lampiran NamaNama yang lulus CPNS Tahun 2014.Bahwa keterangan dari Sdri. FARIDA HUTAGALUNG bahwadirinya benar pada bulan September 2013 membuka rekening /Halaman 28 Putusan PraperadilanNomor 82/Pid.Pra/2018/PN Mdntabungan di Bank Mandiri Cabang Sibolga dengan rekeningNomor: 1070006927455.
109 — 26
;Bahwa benar dengan adanya perampingan struktur organisasi ke 17 orangyang terkena perampingan jabatan, secara otomatis berhenti dari jabatannyatersebut, dan statusnya menjadi staf tanpa menunggu surat pemberhentiandari Bupati dasarnya adalah PERDA No.2 tahun 2006 ;42Bahwa benar hal tersebut di dasari oleh keputusan Kepala BKN yang intinyaapabila sekarang pegawai yang jabatannya dikenakan perampingan danmasih bisa pegawai tersebut diangkat kembali dalam jabatan lain, makatidak perlu dikeluarkan surat
keputusan pemberitahuan terkecuali pegawaitersebut sudah tidak ada lagi tempat lain untuk di angkat dalam jabatan lain,maka hal tersebut di perlukan adanya surat keputusan (SK) ;Bahwa benar ke 17 orang yang sudah menduduki jabatan lagi yangstatusnya menjadi staf untuk diangkat kembali dalam jabatan lain diangkatdari staf ke jabatan yang baru ;Bahwa benar yang berhak untuk menghentikan tunjangan jabatan ke 17orang yang sudah tidak menduduki jabatan lagi adalah penggunaanggaran ;Bahwa benar Kepala
Barun
Tergugat:
Panitia Pemilihan Kepala Desa di Desa Glonggong, Kec. Jakenan, Kab. Pati
165 — 74
Bahwa dari uraian di atas pada posita 6 (enam) huruf a, b dan c tersebutdi atas, jelas bahwa dasar Panitia Pemilinan Kepala Desa Glonggong untukmengeluarkan Surat keputusan pemberitahuan dengan nomor: 7/PAN11/2021 adalah hal tersebut di atas;8. Bahwa dengan adanya hal tersenut di atas Penggugat telah melakukanupaya keberatan Administrasi yang di berikan kepada Tergugat tertanggal13Maret 2021:9.