SUTARNO bin TUKIMAN,yaitu). yang pertama pada tanggal 2 Januari 2006 RANTO MESIRAN bin SIKAK membayarsebesar Rp.22.500.000, dan oleh terdakwa SUTARNO bin TUKIMAN telah diserahkankepada KETUT SUKIRA, kemudian pada pembayaran yang kedua yaitu tanggal 3Januari 2006 RANTO MESTIRAN bin SIKAK akan membayar apabila telah dibuatkan suratperintah pembongkaran,kemudian terdakwa SUTARNO bin TUKIMAN membuat surat perintahpembongkaran a tas nama KETUT SUKIRA yang ditanda tanganinya sendirisehingga seolah olah surat

perintah pembongkaran dibuat oleh KETUT SUKIRA, dengan adanyasurat perintah yang di buat oleh terdakwa SUTARNO bin TUKIMAN, maka RANTO MESIRANbin SIKAK tergerak hatinya dan percaya kepada terdakwa SUTARNO binTUKIMAN sehingga RANTO MESIRAN bin SIKAK menyerahkan uang sebesar Rp.20.000.000, kepada terdakwa SUTARNO bin TUKIMAN guna pembayaran kekurangan pembeliangedung sekolahan~ tersebut.

Perintah Pembongkaran Sekolahan11Kanisius Tipes Solo tanggal Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebutPenuntut Umum mengajukan saksi saksi, yaituDi bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknyasebagai berikut tek a ae es ae bahwa saksi adalah sebagai pemilik bangunan SD KanisiusTipes Surakarta yang dibelidari TEGUH CAHYADI seharga Rp. 40.000.000, ( empatpuluh juta rupiah ) ; bahwa bangunan SD Kanisius Tipes Surakarta tersebutdijual oleh saksi dengan peran tara terdakwa yang ditawarkan

perintah pembongkaran pada secarik kertasbergaris dengan tulisan tangan menggunakan ballpoint warna hitam tertanggal 3 Januari2006 3; sw ww 2 2 2 2 2 2 bahwa isi surat tertanggal 3 Januari 2006 tersebut adalah yang bertanda tangan di bawahini nama KETUT dengan ini memberikan perintah kepada namaBapak RANTO alamat Semanggi Solo untuk melakukan pembongkaran SekolahanKanisius Tipes Solo yang ditanda tangani oleh terdakwa di atas nama KETUT ;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi III dan saksi IVtersebut

Memerintahkan barang barang bukti berupa 1 ( satu ) lembar kwitansi pembayaran SekolahanKanisius Tipes Solo tanggal 2 Januari 2006 : 1 ( satu) lembar kwitansi pelunasan Sekolahan KanisiusTipes solo tanggal 3 Januari 2006 dikembalikan kepada saksi II RANTO MESIRAN ; 1 ( satu) lembar surat Perintah Pembongkaran SekolahanKanisius Tipes Solo tanggal 3. Januari 2006 dirampas untuk dimusnahkan ;6.

Surat Perintah Pembongkaran No.30/SPB/PSA/BPKD/VIII/2009 tanggal 19Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sukri Bey;22.

Barokah dan sebagai pemenang lelangberdasarkan Surat Perintah Pembongkaran Nomor30/SPB/PSA/BPKD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2009, dari Drs. DIDITYUSDIANA,M.MA selaku Ketua Panitia Penjualan Barang Daerah HasilPenghapusan Milik/Dikuasai Pemprov DKI Jakarta, Terdakwa H.FAUZITOHASAN melakukan pembongkaran pengambilan barangbarang yang tidaktermasuk barang yang dilelang dan telah menjualnya kepada pihak lain dandibiarkan oleh Drs.

Barokah sebagai pemenang lelangberdasarkan Surat Perintah Pembongkaran Nomor30/SPB/PSA/BPKD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2009, dari Drs. DIDITYUSDIANA,M.MA selaku Ketua Panitia Penjualan Barang Daerah HasilPenghapusan Milik/Dikuasai Pemprov DKI Jakarta, Terdakwa H.FAUZITOHASAN melakukan pembongkaran pengambilan barangbarang yang tidaktermasuk barang yang dilelang dan telah menjualnya kepada pihak lain dandibiarkan oleh Drs.

FAUZITOHASAN menyetorkan uang sebesar Rp 315.000.000,00 (tiga ratus limabelas juta rupiah) ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKIJakarta,Menimbang, bahwa dengan bukti Surat Tanda Setor No30/STS/PSA/VIII/2009, diterbikanlah Surat Perintah Pembongkaran Nomor :30/SPB/PSA/BPKD/VIII/2009 tanggal 14 Agustus 2009 yang dikeluarkan olehDrs. DIDIT YUSDIANA.M.MA selaku Kepala Bidang Pengembalian danPerubahan Status Aset BPKD Prov.

Ada unsur salah;J.Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT.CitraAditya Bakti, cetakan ke II 2014, halaman 108;DUDUK PERKARANYA.Halaman 14 dari 181 Putusan No.632/PDT/2017/PT SBYDengan sudah dibacakannya Surat Perintah Pembongkaran Nomor 800 / 4904 /436.8 / 2015 tertanggal 19 Juni 2015 oleh Iskandar Zakariya, S.E.

Dengan sudah dibacakannya Surat Perintah Pembongkaran Nomor 800 / 4904 /436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 oleh Iskandar Zakariya, S.E.

perintah pembongkaran oleh Tergugat pada tanggal 25Juni 2015) dengan menghearingkan Hak Subyektif Penggugat yangmerupakan Legal Standing Penggugat yaitu.

Perintah Pembongkaran Nomor 800 / 4904 / 436.8 /2015 ter tanggal 19 Juni 2015 sangat jelas dan tegas :Surat PerintahNomor 800/4904/436.8/2015Yang bertanda tangan dibawah ini : IRVAN WIDYANTO, AMP S.Sos.

Bahwa pada petitum dalam pokok perkara angka (3) pada intinya memohonmajelis hakim menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan suratpermohonan bantuan penertiban (bantib) No. 648/6642/436.6.2/2015tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKP Cipta Karya dan Tata Ruang KotaSurabaya dan Surat Perintah Pembongkaran No. 800/4904/436.8/2015tanggal 19 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat sebagai wanprestasi ;e.

Ada unsur salahJ.Satrio, Wanprestasi menurut KUHPerdata, Doktrin dan Yurisprudensi, PT.CitraAditya Bakti, cetakan ke Il 2014, halaman 108DUDUK PERKARANYA.Dengan sudah dibacakannya Surat Perintah Pembongkaran Nomor 800 / 4904 /436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 oleh Iskandar Zakariya, S.E.

Perintah Pembongkaran Nomor 800 / 4904 /436.8 / 2015 ter tanggal 19 Juni 2015 oleh Iskandar Zakariya, S.E.

Bahwa pada petitum dalam pokok perkara angka (3) pada intinya memohon majelishakim menyatakan bahwa penundaan pelaksanaan surat permohonan bantuanpenertiban (bantib) No. 648/6642/436.6.2/2015 tanggal 18 Mei 2015 dari Dinas PRKPCipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya dan Surat Perintah Pembongkaran No.800/4904/436.8/2015 tanggal 19 Juni 2015 yang diterbitkan Tergugat sebagaiwanprestasi ;e.

Bahwa benar saksi mengetahui bahwa ada surat perintah pembongkaran terhadapbangunan pos tersebut, akan tetapi Warga menolak adanya pembongkaran tersebutdengan alasan Karena Bangunan Pos tersebut adalah satu satu nya tempat untukpengamanan warga RT 04 RW 07 dan tidak ada tempat lagi selain tempat tersebutuntuk dibangun pos Keamanan.

Bahwa menurut surat perjanjian Penggugat ditunjuk dan berhakmelakukan pengelolaan kioskios awning tersebut sampai tanggal 01 Juni2004, akan tetapi tanoa ada musyawarah dengan Penggugat, TergugatKepala Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta secara sepihak telahmengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran kesatu dan kedua terhadapkioskios awning yang telah ditempati oleh para pedagang kaki limasebagaimana suratnya :a. Tanggal 31 Juli 2003 No. 1574/1824.515 perihal PemberitahuanPembongkaran kios PT.

Bahwa tindakan Tergugat di dalam mengeluarkan surat pembongkarankioskios tersebut secara sepihak dirasakan tidak menunjukkan sikapsikap edukatif, persuasif dan terkesan tidak mau menempuh jalanmusyawarah dengan pihak pedagang kaki lima yang dikoordinir olehPenggugat, tetapi lebin cenderung menempuh cara kewenangan dankekuasaan yang dimilikinya, maka jelas perbuatan Tergugat yangmengeluarkan Surat Perintah Pembongkaran tersebut adalah telahberlaku sewenangwenang terhadap Penggugat, padahal menurut

Surat Perintah Pembongkaran bangunan milik saudara di Jalan S.Parman Samarinda, dari Walikota kepada Roem Wahel Nomor300.1/27/Satpol/l/2003 tanggal 15 Januari 2003;2.c. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor27/Pdt.G/2012/PN.Smda tanggal 14 April 2014 dan PutusanPengadilan Tinggi Kalimantan Samarinda Nomor149/PDT/2015/PT.SMR tanggal 5 Januari 2016;Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3211 K/Pdt/20202. d.

(Vide Bukti P No.1) ;4.Bahwa pada tanggal 3 Desember 2008 para TERGUGATTERGUGATtelah melakukan pembongkaran/eksekusi penggusuran rumah,lahan kebun, dan kandang ternak milik para PENGGUGATPENGGUGAT sementara Surat perintah pembongkaran/eksekusi yangdikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam melalui Ketua TimTerpadu selaku Pihak TERGUGAT II, adalah tertanggal 25November 2008 dengan demikian tindakan pihak TERGUGAT IIjelas telah melanggar Azasazas Pemerintahan Yang Baik yangsalah satunya adalah : Azas Pemerintahan

Bukti P.1 : yang terdiri dari Surat Peringatan I (Pertama) tanggal 20 Oktober 2008Nomor : 08/TIMTPB/X/2008 ; Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) tanggal 27Oktober 2008 Nomor : 13/TIMTPB/X/2008 ; Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga) tanggal 3Nopember 2008 Nomor : 014/TIMTPB/X/2008 ; Surat Perintah Pembongkaran / Eksekusi tanggal 25Nopember 2008 Nomor : 017/TIOMTPB/XI/2008 ;Buktibukti tersebut berupa foto copy tanpadiperlihatkan aslinya, kecuali surat Peringatan Imerupakan surat aslinya ; 777777

Oktober 2008, yang telah diberimaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sertadiberi tanda bukti T.II10 ;~~Foto copy Surat Peringatan II (Kedua) Nomor : 13/TIMTPB/X/2008 tanggal 27 Oktober 2008, yang telah diberimaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sertadiberi tanda bukti T.II11 ;~~Foto copy Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor : 014/TIMTPB/X/2008 tanggal 3 Nopember 2008, yang telah diberimaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sertadiberi tanda bukti T.II12 ;~Foto copy Surat

Perintah Pembongkaran Nomor : 015/TIMTPB/XI/2008 tanggal 10 Nopember 2008, yang telah diberimaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sertaGiberi, Lames, Dukes, Lp mm6314.

Foto copy Surat Perintah Pembongkaran Nomor : 017/TIMTPB/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008, yang telah diberimaterai cukup dan telah dicocokan dengan aslinya sertadiberi tanda bukti T.II14 ;~15. Foto copy Ekpedisi Surat, yang telah diberi materai cukupdan telah dicocokan dengan aslinya serta diberi tandabukes T,ED

membayar paksa (dwangsom) sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap harinya kepada Penggugatsebagai nilai kerugian keekonomian dan kerugian psikologis atasdampak itikad buruk Tergugat yang telah menundanunda pelaksanaansurat Bantib sebagai Hak Subyektif Penggugat yang merupakan /egalstanding Penggugat, yaitu mencegah timbulnya kembali Aksi teror yangterjadi satu hari setelah dilakukan agenda pra eksekusi oleh Satpol PPtanggal 21 Mei 2015 dan Aksi teror II yang terjadi tiga hari sesudahditetapkan surat

perintah pembongkaran tanggal 19 Juni 2015 olehTergugat dan tiga hari sebelum pelaksanaan surat BANTIB padatanggal 25 Juni 2015; aksi teror dan Il adalah bukan kondisi status quosebagaimana dinyatakan di dalam Surat Tergugat Nomor 640/7551/436.8/2015 tanggal 12 Nopember 2015 (point 5) Laporan kepadaWalikota perihal Tindak Lanjut terkait penertiban Bangunan liar di JalanGunungsari Indah Blok K42, Surabaya, karena sudah diterbitkan suratBantib sebagai Preponderance of evidence yang sempurna (volledig

Perintah Pembongkaran Bangunan Nomor:503/2853/VIH/2012 dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum KabupatenSukoharjo, dikarenakan bangunan yang Penggugat dirikan belummemiliki IMB.

Dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan Bupatimenetapkan bangunan untuk dibongkar dengan suratpenetapan pembongkaran sebagai tindak lanjutdikeluarkannya surat perintah pembongkaran. Selanjutnyaterkait dengan pelaksanaan pembongkaran bangunan milikPenggugat, hal itu dilaksanakan mendasarkan kepadaketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 103 ayat (2) huruf fPembongkaran bangunan gedung harus dilaksanakan secara tertibdan mempertimbangkan keamanan dan keselamatan masyarakatserta lingkungan.

Putusan Nomor :87/G/2012/PTUN.Smg.diadakan rapat koordinasi untuk pelaksanaan pembongkaran yaituterhitung 30 hari sejak surat perintah pembongkaran bangunan; Bahwa karena ada laporan serta adanya 3 kali surat peringatan dan suratperintah pembongkaran maka kami (DPU) bisa melakukanpembongkaran bangunan Penggugat sementara berkasberkasPenggugat belum masuk; Bahwa Saksi tahu kalau disekitar bangunan Penggugat banyakbangunan yang tidak berIMB, karena tidak ada laporan tertulismaupun lisan dari petugas

perintah pembongkaran;= Pasal 28 Ayat 3: pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksudpada Ayat (1) merupakan kewajiban pemilik bangunan;Menimbang, bahwa setelah mendapat peringatan pertama oleh KepalaDPU tertanggal 25 April 2012, kemudian ditindak lanjuti oleh Satpol PPHal. 106 dari 118 hal.

Perintah Pembongkaran Bangunan tertanggal 30 Agustus2012 yang ditindak lanjuti dengan pemasangan Perda Line ketiga kalinyaoleh Satpol PP pada tanggal 17 September 2012 (vide bukti T26 danketerangan Saksi Tergugat yang bernama Sunarto, S.Sos);Menimbang, bahwa setelah Penggugat menerima Surat PerintahPembongkaran Bangunan oleh Kepala DPU Kabupaten Sukoharjo sampaidengan diterbitkannya objectum litis oleh Tergugat pada tanggal 4 Oktober2012, tidak ada inisatif dari Penggugat untuk menghentikan pembangunanrumahnya

Barokah menyetorkan uangsebesar Rp 315.000.000, (tiga ratus lima belas juta rupiah) ke KantorPerbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi DKI Jakarta, sebagai buktiSurat Tanda Setor No : 30/STS/PSA/VIII/2009.Bahwa atas dasar Surat Tanda Setor No. 30/STS/PSA/VIII/2008tanggal 13 Agustus 2008 dan Surat Perintah Pembongkaran Nomor :30/SPB/PSA/BPKD/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 tanpadilengkapi Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara Terdakwaatas nama DIDIT YUSDIANA, M.Ma selaku Ketua Tim Panitia denganH

Didit Yusdiana, M.Ma.e Surat Perintah Pembongkaran No. 30/SPB/PSA/BPKD/VIII/2009tanggal 19 Agustus 2009 yang ditandatangani oleh Sukri Bey.e Surat Perintah Setor No. 30/SPS/PSA/VIII/2009 tanggal 13 Agustus2009.e Surat tanda terima sebesar Rp 315.000.000, No. 30/STS/PSA/VIII/2009.e Photo/gambar sebuah genset dengan kelengkapannya milik GedungGlodok.e Daftar Inventaris Bangunan Gedung Jalan PB.

Padahal terkait masalah pembongkaran, sebagaimanaditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2010Tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan, yaitu diaturBAB VIPEMBONGKARANPasal 21(1) Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar denganSurat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut daridikeluarkannya Surat perintah pembongkaran; (2) Surat penetapan pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat(1) memuat batas waktu pembongkaran, prosedur pembongkaran,dan ancaman

pertimbangan dengan alasan hukum yang tepat dan benar:dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim Tingkat Pertama padapokok menyatakan bahwa walaupun surat perintah bongkar yangdikeluarkan oleh Terbanding dalam kapasitas sebagai Pejabat Tata UsahaNegara, akan tetapi perbuatan itu dianggap oleh pembanding /11Penggugat sebagai perbuatan melanggar hukum yang dilakukan olehpenguasa, dan bukan menilai sah atau tidaknya surat pembongkaran itu; Menimbang, bahwa oleh karena yang dipermasalahkan adalahtentang surat

perintah pembongkaran 5 (lima) menara danpembongkarannya, sehingga perlu diuji apakah perbuatan Terbanding tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga denganalasan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama sependapat denganPembanding / Penggugat dan menilai perbuatan melanggar hukum olehpenguasa menjadi Domein Peradilan Umum dan bukan Peradilan TataUsaha Negara, sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan

sah atas tanah tempat berdirinya bangunan ;Bahwa pada tanggal 30 Juli 2004 secara mengejutkan dan dengan carayang brutal Tergugat bersama dengan Tergugat III dengan 300 (tiga ratus)Orang secara bersamasama memaksa dan menyeret Penggugat Il dananggota keluarga lainnya keluar dari dalam rumah, selanjuntya membongkar/merusak/membakar bangunan rumah Penggugat dan bangunan Penggugat IItermasuk bahan material yan belum terpasang ;Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran Penggugat berupayamempertanyakan Surat

Perintah Pembongkaran, akan tetapi Tergugat Ill tidakdapat memperlihatkan kecuali hanya menjawab bahwa pembongkarandilakukan atas perintah Walikota (Tergugat II) ;Bahwa pada saat dilakukan pembongkaran Penggugat II dan anggotakeluarga lainnya ditarik secara paksa hingga berjarak 100 M dari rumah, danseluruh harta benda Penggugat yang ada dalam rumah tidak sempatdikeluarkan oleh Penggugat II, demikian halnya hingga Tergugat Ill dapatmengelilingi dan menguasai seluruh bangunan rumah dan harta benda

penyegelan = bukti T27 berupa Berita Acara Penyegelantanggal17 September 2012; bahwa berdasarkan Pasal 25 Ayat 3, Peraturan Bupati ...Bupati Nomor 73 tahun 2011 tentang Prosedur, Tata Cara dan PersyaratanPenerbitan IMB, maka Pemilik bangunan yang tidak mengindahkan sampaidengan peringatan tertulis ketiga dikenakan sanksi perintah pembongkaranbangunan, selanjutnya berdasar 28 Ayat 1, Bupati menetapkan bangunan untukdibongkar dengan surat penetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut daridikeluarkannya surat

perintah pembongkaran, bahwa menurut majelis hakim darisegi substansi diterbitkannya objectum litis adalah mengenai pembongkaranbangunan Penggugat yang tidak memiliki IMB (vide bukti P4=T28) terlah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku ; 15Bahwa terhadap dalil Penggugat / Pembanding yang menyatakan tindakanTergugat / Terbanding diskriminatif dalam menerapkan aturan bangunan gedungdi Kabupaten Sukoharjo yang belum atau tidak memiliki IMB harus dibongkar,maka majelis hakim menilai

Nomor 16 PK/TUN/1997.tertanggal 23 Mei 1997. yang ObjekPerkaranya Surat Perintah Pengosongan Bahwa terkait dalam perkara a quo dimana yang menjadi Objek Perkaraadalah Surat Perintah Pembongkaran yang diterbitkan olehTergugat/Terbanding VTermohon Kasasi Nomor : 503/051/DCKP/DS/2013tertanggal 11 Januari 2013.;Bahwa oleh Judex Facti (ic.

Pasal 21 ayat (1) menyatakan : Bupati/Walikota menetapkan bangunan untuk dibongkar dengan suratpenetapan pembongkaran sebagai tindak lanjut daridikeluarkannya surat perintah pembongkaran. Pada ayat (2)pasal tersebut menegaskan bahwa : Surat penetapanpembingkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuatbatas waktu) pembongkaran, prosedur pembongkaran danancaman sanksi terhadap setiap pelanggaran.

., sekarang terletak di Jalan S.Parman Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda;2.6.Surat Perintah Pembongkaran bangunan milik saudara di JalanS.Parman Samarinda, dari Walikota kepada Roem WahelNomor:300.1/27/Satpol/l/2003, tanggal 15 Januari 2003;2.C. Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:27/Pdt.G/2012/PN.Smda., tanggal 14 April 2014 dan PutusanPengadilan TinggiSamarinda Nomor: 149/PDT/2015/PT.SMR.,tanggal 5 Januari 2016;2.d.

., sekarang terletak di Jalan S.Parman Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Samarinda Ulu, KotaSamarinda;2.6.Surat Perintah Pembongkaran bangunan milik saudara di Jalan2.C.2.d.2.e.S.Parman Samarinda, dari Walikota kepada Roem WahelNomor:300.1/27/Satpol/l/2003, tanggal 15 Januari 2003;Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor:27/Pdt.G/2012/PN.Smda., tanggal 14 April 2014 dan PutusanPengadilan TinggiSamarinda Nomor: 149/PDT/2015/PT.SMR.

Bahwa menurut Tergugat ,Tergugat Il, Tergugat III dan Turut Tergugat I, bahwa gugatan Penggugat padabagian petitum poin 2 dan poin 5 yang berkaitan dengan rekomendasi dan/atauperizinan serta surat perintah pembongkaran yang kesemuanya merupakanproduk administrasi negara / pemerintah, adalah menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutus bukan menjadikewenangan dari Pengadilan Negeri Subang;Menimbang, bahwa tanggapan dari Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Illdan Turut Tergugat