Menyatakan Surat Perintah Pengosongan Rumah tanggal 7 Juli2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menghukum Tergugat dan, Turut Tergugat untuk mematuhi isiputusan;6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulu walupunada upaya hukum banding atau kasasi; (uit Voerbar Bij voeraad)7.

Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu. Bandung Golf 1!

Menyartakan surat perintah pengosongan rumah tanggal 7 Jull2017 yang dikeluarkan oleh Tergugat cacad hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum apapun;5. Menyatakan Sah Sita Jaminan milik Penggugat yang terletak diSitu.

Bintang Aviasi Jaya( Tergugat ) kepada Ibu Liannie Erlina Febrica Direktur Utama PT.InatelaSwadaya ( Penggugat ), Jalan Situ Bandung No.1 Parahyangan Golf, SentulCity, Bogor Perihal Hutang sebesar USD 672,865.38, tertanggal 28 Oktober2016, bukti P 5, Surat Perintah Pengosongan Rumah dari Edwin PramanaIndah jabatan Direktur PT.

Perintah Pengosongan Rumah dari EdwinPramana Indan sebagai Direktur PT.

Surat perjaniian jual belinyasedang dicari; Mengenai hal ini oleh Para Penggugat melalu' Kuasa Hukumnya telah menyampaikanpenielasan dan jawaban tertulis kepada Tergugat Il dengan surat tanggal 21 Februari2007 No: LFBNO3/umum/016/IV07 (oukti P5); Meskipun demikian Tergugat Il temyata mengesampingkan alasan Para Penggugattersebut dan selanjutnya menerbitkan surat perintah pengosongan rumah/bangungan diJIKH.

KH Fachruddin No. 191 A,Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat (objek sengketa) tersebutkepada Tergugat ll dengan alasan para Penggugat adalah penghuni tanoa hak dan tidak sah,sehingga Tergugat Il menerbitkan surat perintah pengosongan rumah bangunan di Jl.KH.Fachruddin No. 191 A, RT 013/RW 007, Keluranan Kebon Kacang, Kecamatan TanatAbang, Jakarta Pusat tersebut yaitu Surat Perintah Pengosongan tanggal 7 November 2008No.248/2008 (bukit Til1)Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan

Perintah Pengosongan Rumah oleh Tergugat Il (BukiTiki tentang Surat Keputusan Dinas Perumahan Provinsi DKI Jakarta No.248/2008 tertanggal7 November 2008) maka Perbuatan Tergugat dan Tergugat Il adalah tidak beralasanmenurut hukum dan terkualifikasi sebagai perouatan melawan hukum, sehingga unsur ke2 telah terpenuhi;Ad.3 Adanya unsur kesalahan dari si pelaku ;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanyaunsur kesalahan dari si pelaku, termasuk juga adanya unsur kesengajaan

maka telah terpenuhi pula adanya unsur kesalahan dan para Tergugatberupa kesengajaan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum yaitu berupapermohonan pengosongan rumah objek sengketa oleh Tergugat kepada Tergugat ll sehinggaTergugat ll mengeluarkan Surat Perintah pengosongan rumah objek sengketa yang dihuni olehpara Penggugat padahal Tergugat tidak dapat membuktikan kepemilikan atas objek sengketa tersebut;AdA Adanya kerugian;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata

Perintah Pengosongan Rumah objek sengketa Nomor:248/2008 tanggal 7 November 2008 atas permohonan dari Tergugat , sehingga dengandemikian maka petitum ke 7 tersebut haruslah dikabulkanHal 35 dari 38 Hal.Put.No.231/PDT.G/2009/PNLUKT.PSTMenimbang, bahwa dalam petitum ke 8 para Penggugat mohon agar Surat KeputusanKepala Dinas Perumahan Propinsi DKI Jakarta tanggal 7 November 2008 No.248/2008dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum ; Menimbang, bahwa telah teroukii penerbitan Surat Perintah Pengosongan

., tanggal 8 Maret 2016, serta suratsuratlainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dalildalil Penggugat danTergugat dan Para Turut Tergugat, beserta alatalat bukti yang diajukan kedepan persidangan, selanjutnya Majelis HakimTingkat Bandingmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah keberatanatas Surat Perintah Pengosongan Rumah dan Bangunan ( 38 tahun dihuni)tertanggal 15 Februari 2013 (bukti P5) yang diterbitkan oleh Dinas Perumahandan Gedung Pemerintah

LIANA GUMALO) kepadaKuasanya (GINY MIRANTY) tidak bisa dibenarkan baiksecara etika moral maupun hukum;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dan Para turut Tergugatmengajukan eksepsi tentang kewenangan absolute/kompetensi absolute,maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan mengenaieksepsi kewenangan absolute tersebut lebih dahulu;Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim TingkatBanding berpendapat bahwa oleh karena yang menjadi dalil pokok gugatanPenggugat adalah mengenai Surat

Perintah Pengosongan Rumah danBangunan ( 38 tahun dihuni) tertanggal 15 Februari 2013 (bukti P5) yangditerbitkan oleh Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta serta sertipikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat adalahcacat hukum karena diterbitkan hanya berdasarkan Surat Ukur Nomor 110Tahun 1912 maka Tergugat dituntut melakukan perobuatan melawanhukum dan menuntut sertifikat hak milik batal demi hukum atau setidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;Menimbang

Bukti P2 : foto copy Surat Perintah Pengosongan Rumah Dan Tanah Ke Ill (TIGA)tanggal 10 Pebruani 2015;Halaman 7 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 24/Pdt.G/2015/PN. Nik.3. Bukti P3 : foto copy Surat Perintah Pengosongan Rumah Dan Tanah Ke Il (DUA)tanggal 30 Januan 2015;4. Bukti P4 : foto copy Surat Perintah Pengosongan Rumah Dan Tanah tanggal 28Januan 2015;5.

Bila Tergugat bijaksana danpenuh pertimbangan serta menarik kesimpulan yang sesuaidengan kenyataan yang ada, maka Tergugat tidak akanmenerbitkan Surat Perintah Pengosongan Rumah/BangunanNomor 76/2009 tanggal 30 Juli 2009 ;20.

Bahwa, pada tanggal 15Februari 2013 TURUT TERGUGAT I/ DINAS PERUMAHAN RAKYAT danKAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI DKI JAKARTA (dahulu: DINASPERUMAHAN dan GEDUNG PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKIJAKARTA) menerbitkan Surat Perintah Pengosongan Rumah dan BangunanNo.20/2013 tertanggal 15 Februari 2013 tentang Perjanjian Pengosongan Tanahdan Bangunan, yang Penggugat huni sejak tahun 1957 (61 tahun), denganalasan pemilik rumah dan atau Tergugat II s/d Tergugat VI tidak mengjijinkan lagi.

MARCEL MAULANA ( TERGUGAT Il), tanggal 25 September2015, telah mengajukan Permohonan kepada Dinas Perumahan DKI untukmelaksanakan PENGOSONGAN RUMAH/BANGUNAN YANG TERLETAKDI JALAN CIMANDIRI NO. 4, KELURAHAN CIKINI, KECAMATANMENTENG, JAKARTA PUSAT.11.Bahwa PENGGUGAT mendalilkan pada , : mearasa terkejut denganadanya Surat perintah pengosongan rumah dan banguan ini dalil sangataneh karena karena kok sudah 3 (tiga) tahun baru terkejut, dan sangataneh lagi adalah : MEMPERTANYAKAN SEJAK KAPAN RUMAH YANGDITEMPATI

No. 108 K/TUN/201012e Menyatakan tidak sah Surat Perintah Pengosongan Rumah/BangunanNomor : 271/2008 tanggal 22 Desember 2008 yang diterbitkan olehTergugat/Terbanding ;e Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusantersebut ;e Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/ Terbandingsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan

Fotocopy surat perintah pengosongan rumah dari ACHMAD HOESAPAKAYA, SE, MBA kepada Sdr. Yulianti Pakaya (Boki) tanggal 7 Nopember2014, diberi tanda bukti P.4;5. Fotocopy Surat perintah pengosongan rumah dari ACHMAD HOESAPAKAYA, SE, MBA kepada Sadr.

tersebut telah dibatalkanoleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusan Nomor :222/B/2009/PT.TUN.JKT. tanggal 29 Oktober 2009 yang amarnya sebagaiberikut : Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding ; Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :45/G/2009/PTUN.JKT. tanggal 14 Juli 2009 yang dimohonkan banding ;MENGADILI SENDIRI Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ;Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor : 100 K/TUN/2010 Menyatakan tidak sah Surat

Perintah Pengosongan Rumah/BangunanNomor : 2738/2008 tanggal 31 Desember 2008 yang diterbitkan olehTergugat/Terbanding ; Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusantersebut ; Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat Il Intervensi/Terbandingsecara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada dua tingkatperadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000, (dua ratus limapuluh ribu rupiah) ;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepadaTergugat/Terbanding

Tidak adaaslinya ; 14) Fotocopy Surat Perintah Pengosongan Rumah Dinas TNIAD kepada Dwi Windu Warsa Kumara dari PangdamKodam VI Wirabuana tanggal 13 Maret 2006 (Bukti TI13)15) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/20/V/2001 olehNy. Anke Kori Karauwn Janda (alm) Kolonel Sojono, SHberlaku tanggal 3 Mei 2001 s/d 3 Mei 2004 (Bukti TI14).16) Fotocopy Surat Ijin Penempatan No. Sip/16/IV/2001 olehNy. Hj. Lantik Janda (alm) Kapten A. A.

Ali Sakti M.T Palimbung (Bukti TI33) ; 35) Fotocopy Surat Perintah Pengosongan Rumah tanggal 24April 2006 dari Ketua Tim Rumdis atas nama PanglimaKodam VII Wirabuana kepada Ny. Ishak Machmud, Mayor(Purn) Palimbong, drg. Eliana Sakti, MT.

atautidak beserta tanahnya hanya dapat dialihkan haknya kepada Penghuni ataspermohonan Penghuni; Bahwa sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3Tahun 2008 Pasal 43 ayat dinyatakan Pengelola dan atau Kuasa Penggunamelakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalampenguasaannya, karenanya yang berhak menerbitkan Surat PerintahPengosongan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset DaerahPropinsi Kalimantan Barat, maka secara hukum Tergugat tidak berhakmenerbitkan Surat

Perintah Pengosongan Rumah Dinas milik PemerintahProvinsi Kalimantan Barat; Karena tindakan Tergugat tersebut bertentangandengan Peraturan Perundangan undangan yang berlaku, maka telah memenuhiPasal 53ayat 2 huruf a UndangUndang Nomor Tahun 1986 Jo.

Surat Wakil Bupati Sorong No. 012/37/2013 tanggal 12 Februari 2013tentang Surat Perintah Pengosongan Rumah Dinas yang ditujukankepada Kompol Rusdy Pramana, S.IK/NRP. 79051538 Jabatan KabagOps Polresta Kota Sorong dengan perintan saudara harus segerakosongkan rumah dinas yang saudara tempati karena itu merupakanasset milik Pemda Kabupaten Sorong dan kembalikan kepada penghunisebelumnya (NY. VERRA G. KAUNANG);.

permohonankepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pemalang agar berkenanmemberikan putusan sebagai berikut:1.Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT ~ untukseluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag);Menyatakan PENGGUGAT membayar hutang sesuai dengan hutangpokok;Menyatakan jangka waktu hutang PENGGUGAT adalah selama 84(delapan puluh empat) bulan terhitung muiai bulan Juni 2011 sampaidengan Juni 2018;Menyatakan TERGUGAT melakukan ancaman/intimidasi kepadaPENGGUGAT dengan surat

perintah pengosongan rumah;Menyatakan bahwa ancaman yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum (oncrechtmatige daad) yang mengakibatkan Penggugatrnenderita kerugian secara materiil dan immateriil yang harusmendapatkan ganti rugi dari yang bersangkutan;Menyatakan bahwa ganti rugi materiil dan immateriil PENGGUGATsebagaimana dimaksud pada fundamentum petendi/posita nomor 7huruf a dan b dalam perkara ini;Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materiil

(Fotocopysurat terlampir bukti P22 dan fotocopy Pembentukan Tim Penertiban AsetTetap Milik Pemerintah Propinsi Sumatera Utara Bukti P23).Bahwa keputusannya ternyata Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Medan dengan putusan No. 48/G/2013/PTUNMDN tanggal 7Oktober 2013 (fotocopy putusan terlampir P24), membatalkan danmencabut surat perintah pengosongan rumah dinas tersebut dengan alasanTim Penertiban Aset telah bertindak tidak cermat dan bertentangan denganAzasAzas Umum Pemerintahan Yang Baik (

Jika kemudianmuncul dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 318/Gambir, maka halyang demikian itu adalah merupakan penyelundupan hukum yang dilakukanpihakpihak yang tidak bertanggungjawab dalam proses penerbitanSertifikat Hak atas tanah yang tidak sesuai dengan data yuridis yang benar.Dan dalam kasus ini Penggugat telah mohon berkalikali dengan suratPenggugat tersebut diatas (P7, P8, P9, P10, P11) kepada Tergugat agarmeninjau kembali Surat Perintah Pengosongan Rumah (obyek sengketa)yang terletak di

Gugatan sebagaimana yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut dapatdikwalifikasikan sebagai gugatan yang premature karena gugatan diajukan hanyadengan mendasari adanya surat perintah pengosongan rumah sedangkanpelaksanaannya sendiri pada waktu gugatan tersebut haruslah ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.5.

Menyatakan PENGGUGAT membayar hutang sesuai dengan hutangpokok ;Menyatakan jangka waktu hutang PENGGUGAT adalah selama 84(delapan puluh empat) bulan terhitung muiai bulan Juni 2011 sampaidengan Juni 2018;Menyatakan TERGUGAT melakukan ancaman / intimidasi kepadaPENGGUGAT dengan surat perintah pengosongan rumah ;Menyatakan bahwa ancaman yang dilakukan Tergugat kepadaPenggugat tersebut di atas adalah merupakan Perbuatan MelawanHukum ( oncrechtmatige daad ) yang mengakibatkan Penggugatrnenderita kerugian

Fotokopi Surat Perintah Pengosongan Rumah oleh Ajasril Dt Rj Mansuatertanggal 25 September 2016, yang telah disesuaikan dengan aslinya dantelah diberi materai yang cukup, diberi tanda : P2 ;3. Fotokopi Surat Pemyataan Pembatalan Penguasaan Fisik Atau PembagianTanaholeh Azwar ( mamak Kepala Waris) dan Ajasril Dt Rj Mansua ( PenghuluSukwDatuk ), yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi maiteraiyang cukup, diberi tanda : P3 ;4.

Pig.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.Fotokopi Surat Nomor 039/090/FSKWVKASBI/X/2015 tertanggal 19 Oktober2015 Perihal Penolakan PHK, diberi tanda Bukti P14;Fotokopi Surat Nomor 2486.01/TSHRR/X/2015 tertanggal 22 Oktober 2015Perihal Penolakan PHK, diberi tanda Bukti P15;Fotokopi Surat Perintah Pengosongan Rumah Dinas/Camp Karyawan Nomor282/BCPDR/DM/X/2015 an. Thomas Untung Ribut, Nomor 515/BCPDM/BA/X/2015 an.