tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5November 2018 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas SuratTagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal 19 April2018 Masa Pajak Juli 2016;Membatalkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5S November 2018 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat

Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak Nomor00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016;Membatalkan Surat Tagihan Pajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016, atas nama PT Karunia KencanaPermaisejati, NPWP 01.835.668.3058.000, beralamat di MultivisionTower Lantai 15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B, Kuningan, Setiabudi,Jakarta Selatan, DKI Jakarta;Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 November 2018tentang Pembatalan ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) huruf c Karena Permohonan WajibPajak Atas Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan Jasa Nomor00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016,atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak PPN Barang dan JasaNomor 00154/107/16/058/18 tanggal 19 April 2018 Masa PajakJuli 2016, atas nama PT Karunia Kencana Permaisejati, NPVWP01.835.668.3058.000, dengan alamat di Multivision Tower Lantai15, Jalan Kuningan Mulia Blok 9B Kuningan, Setiabudi, JakartaSelatan, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan' perpajakan yang berlakusehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.4.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) dan membatalkan Keputusan PemohonPeninjauan Kembali (semula Tergugat) Nomor KEP02723/NKEB/WPJ.07/2018 tanggal 5 November 2018 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf cKarena Permohonan Wajib Pajak Nomor 00154/107/16/058/18 tanggal19 April 2018 Masa Pajak Juli 2016 oleh Majelis Hakim PengadilanPajak

melainkanberhubungan dengan kegiatan sewa guna usaha dan telah diperhitungkan dalam Rugi Fiskal sesuai dengan Surat Pemberitahuan MasaTahun 2000 ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Pajak tanggal 2 Maret2004 Nomor : Put.02323/PP/M.VII/16/2004 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut : Menyatakan banding yang diajukan oleh Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP217/WPUJ.05/BD.0403/2003 tanggal 16 Oktober 2003 mengenaipermohonan peninjauankembali Surat

Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa pajak April 2000sampai dengan Maret 2001 Nomor : 01483/107/01/022/02 tanggal 30 Juli 2002 atas nama PT.

KEP217/WPJ.05/BD.0403/2003 yang menetapkan :Menolak keberatan Pemohon Peninjauankembali untuk mengurangkansanksi administrasi dalam Surat Tagihan Pajak Pertambahan Nilai No.01483/107/01/022/02 tanggal 30 Juli 2002 Masa Pajak April 2000 sampaidengan Maret 2001 (lampiran No. 2) ;3.

gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114211.99/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor 00093/107/14/091/16 tanggal 16 Mei 2016, atas nama PT Smelting,NPWP: 01.071.262.8091.000, beralamat di Menara Mulia Lantai 17,S1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 911, Karet Semanggi,Setiabudi, Jakarta Selatan:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2014, Nomor:00093/107/14/091/16, tanggal 16 Mei 2016, atas nama Penggugat, NPWP:01.071.262.8091.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 139/B/PK/Pjk/2019(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakDesember 2014, Nomor: 00093/107/14/091/16, tanggal 16 Mei 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan

Tagihan Pajak Pajak Penghasilan dariTergugat;Bahwa besarnya Surat Tagihan Pajak atas Pajak dibayar dimuka PajakPenghasilan Pasal 25 Badan Nomor 00065/106/09/007/10 tanggal 5 April 2010Masa Pajak Juli sampai dengan Desember 2009 yang diterbitkan oleh KantorPelayanan Pajak Madya Jakarta Timur adalah Rp30.484.363,00;Bahwa usulan dari Penggugat jumlah sanksi administrasi Surat TagihanPajak atas Pajak dibayar dimuka Pajak Penghasilan Pasal 25 Badan adalahnihil, sehingga Penggugat tidak membayar angsuran

Tagihan Pajak Pajak Penghasilan NomorHalaman 2 dari 15 halaman.

Putusan Nomor 739/B/PK/PJK/2015Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam memutuskan Gugatan atas SKDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1134/WPJ.20/2011 tanggal 12Desember 2011 tentang Pengurangan atau Pembatalan Surat TagihanPajak yang Tidak Benar atas Surat Tagihan Pajak Penghasilan MasaPajak Juli s.d Desember 2009 menyatakan tidak dapat diterima karenatelah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

Tagihan Pajak yang Tidak Benar atas Surat TagihanPajak Penghasilan Nomor 00065/106/09/007/10 tanggal 5 April 2010tentang Surat Tagihan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Julisampai dengan Desember 2009 dengan penjelasan sebagai berikut:Bahwa pada tanggal 5 April 2010, Tergugat menerbitkan Surat TagihanPajak Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juli sampai denganDesember 2009 Nomor 00065/106/09/007/10 dengan rincian sebagaiberikut:Pajak yang harus dibayar Rp 26.922.852Telah dibayar Rp 0Kurang

Tagihan Pajak Penghasilan MasaPajak Juli sampai degan Desember 2009 menyatakan tidak dapat diterimakarena telah melewati jangka waktu 30 (tiga puluh hari).

Putusan Nomor 364/B/PK/Pjk/2020Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Pajakmenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat serta memerintahkankepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan Pengurangan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak Bunga Penagihan Pasal 19 ayat (1)KUP Masa Pajak Januari 2010, sehingga sanksi administrasi berupa BungaPasal 19 ayat (1) KUP Surat Tagihan Pajak menjadi Rp48.268.844 00;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukanSurat Tanggapan tanggal

Membatalkan KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018perihal Pengurangan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaPajak Januari 2010;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Oktober 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan peninjauan kembali secara tertulis di

Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) Bunga PenagihanNomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 Masa Pajak Januari2010, atas nama Penggugat, NPWP 01.266.975.0092.000, adalah sudahtepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihal Pengurangan SanksiAdministrasi Atas Surat Tagihan Pajak Karena Permohonan WajibPajak, dan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP00129/NKEB/WPJ.19/2018 tanggal 24 Januari 2018 perihalPengurangan Sanksi Administrasi Atas

Surat Tagihan Pajak KarenaPermohonan Wajib Pajak dan Surat Tagihan Pajak (STP) BungaPenagihan Nomor 00003/109/10/092/17 tanggal 8 Agustus 2017 MasaHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018PUT114387.99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa STP PPN Masa Agustus 2015 Nomor 00275/107/15/051/16tertanggal 10 November 2016 adalah Surat Tagihan Pajak yang tidak benaryang seharusnya dibatalkan dan seharusnya tidak diterbitkan;Bahwa perhitungan pajak yang masih harus dibayar menurut Penggugatadalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018Juni 2017 tentang Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajakuntuk Surat Tagihan Pajak Nomor 00275/107/15/051/16 tanggal 10November 2016 Masa Pajak Agustus 2015, atas nama PT PGAS Solution,NPWP 02.988.522.5051.000, beralamat di Jalan KH Zainul Arifin Nomor 20Komplek PGN Gedung C, Lantai 4, Krukut Jakarta Barat dengan alamatkorespondensi PT RB Prima Konsultan, Gd.

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2015 Nomor00275/107/15/051/16 tanggal 10 November 2016;Menetapkan bahwa kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan NilaiMasa Agustus 2015 adalah sesuai dengan Permohonan Gugatan danSurat Permohonan Pembatalan STP yang telah diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali semula Penggugat dengan perhitungan sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak 0Denda Pasal 14 (4) UU KUP 0 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untukmengembalikan

Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang SuratKeputusan Pembatalan Surat

Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak untuk Surat Tagihan PajakNomor 00275/107/15/051/16 tanggal 10 November 2016 Masa PajakAgustus 2015, atas nama Penggugat, NPWP: 002.988.522.5051.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.572.365.086,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterimakarena telah memenuhi seluruh ketentuan formal:Membatalkan Keputusan Tergugat Nomor(1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak; danKEP01200/NKEB/WPJ.04/2018 tanggal 6 Agustus 2018 tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat3.

Menyatakan bahwa Surat Tagihan Pajak Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Mei 2016 Nomor00007/107/16/011/18 tanggal 15 Januari 2018, atas nama PTBrilliant Ecommerce Berjaya, NPWP 73.625.848.4451.000, denganalamat di Lippo Kuningan Lantai 21, Jalan HR Rasuna Said KavlingB12, Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah telah sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatanhukum:;3.4.

Putusan Nomor 411/B/PK/Pjk/2020Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor: KEP01200/NKEB/WPJ.04/2018, tanggal 06 Agustus 2018, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak, Masa Pajak Mei 2016,Nomor: 00007/107/16/011/18, tanggal 15 Januari 2018, atas namaPenggugat

Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan TergugatNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016,dengan segala akibat hukumnya;2.

Mengabulkan seluruh permohonan gugatan terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP 00001/NKEB/WPJ.07/2016 tanggal 3 Januari2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak yang Tidak Benar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22September 2016; dan;3.

Putusan Nomor 1109/B/PK/Pjk/2019Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1)Huruf C Karena Permohonan Wajib Pajak Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor00005/167/15/057/16 tanggal 22 September 2016, atas nama: PT ChellJedang Indonesia, NPWP 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00001/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 Januari 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan PajakBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C karena Permohonan WajibPajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16tanggal 22 September 2016 atas nama PT Cheil JedangIndonesia, NPWP: 01.071.816.1057.000, beralamat di MenaraJamsostek Lt. 21 Jalan Jend.

Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Agustus 2015 Nomor 00005/167/15/057/16 tanggal 22 September2016, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.816.1057.000, sehingga pajakyang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benardengan pertimbangan:a.

PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan Tergugat NomorKEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Penghasilan Pasal 25Halaman 4 dari 7 halaman.

sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal 29Juni 2015 tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan TergugatNomor KEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juni 2012 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo

Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajak;Halaman 1 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019 Memerintahkan kepada Tergugat untuk mengurangkan ataumembatalkan Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakAgustus 2014 Nomor 00325/107/14/057/16 tanggal 10 Juni 2016sehingga perhitungannya menjadi: Sanksi Pasal 14 ayat (4) UU KUP =Rp0,00atau ex aequo eft bono: jika Majelis Hakim Pengadilan Pajak yangmemeriksa dan mengadili permohonan gugatan ini berpendapat lain, makamohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat

tanggapan tanggal 24 Oktober 2017:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT116533.99/2014/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 18 April 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya gugatan Penggugat atas penerbitan KeputusanTergugat Nomor KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 16 Agustus 2017tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak atas SuratTagihnan Pajak Pajak

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaPajak Agustus 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.778.3057.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 123/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86209/PP/M.XIA/99/2017, tanggal 28 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor KEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus2016 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak, dengan membatalkan STP

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas nama PT Subur Arum Makmur,NPWP 01.496.349.0218.000, beralamat di Jalan JenderalSudirman Nomor 395 Simpang Empat Pekanbaru Kota, KotaPekanbaru, Riau, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku sehingga olehkarenanya

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak, dengan membatalkan STP PPN Nomor 00259/107/13/218/15tanggal 29 Oktober

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018telan berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum gugatan sebagai berikut:Bahwa Penggugat mohon agar Majelis Hakim mengabulkan seluruhpermohonan gugatan yang diajukan Penggugat yakni membatalkan SuratKeputusan Tergugat tentang Penolakan Permohonan Pengurangan AtauPembatalan Surat Tagihan Pajak Nomor 00341/107/14/057/15 Masa April2014 dan memutuskan agar Tergugat mengembalikan sanksi administrasidenda Pasal 14 (4) KUP

Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama: PT Indofood FritolayMakmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat di SudirmanPlazaIndofood Tower Lantai 23, Jalan Jend.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan PajakPajak Pertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf CKarena Permohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015 atas nama : PT IndofoodFritolay Makmur, NPWP 01.346.347.6057.000, beralamat diSudirman PlazaIndofood Tower

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak