gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 1 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT114211.99/2014/PP/M.VIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 5 Juni 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2014Nomor 00093/107/14/091/16 tanggal 16 Mei 2016, atas nama PT Smelting,NPWP: 01.071.262.8091.000, beralamat di Menara Mulia Lantai 17,S1703, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 911, Karet Semanggi,Setiabudi, Jakarta Selatan:Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitanukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Februari 2018,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanHalaman 2

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentang PembatalanKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak dan membatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa Pajak Desember 2014, Nomor:00093/107/14/091/16, tanggal 16 Mei 2016, atas nama Penggugat, NPWP:01.071.262.8091.000, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Putusan Nomor 139/B/PK/Pjk/2019(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP00392/NKEB/WPJ.19/2017, tanggal 5 Juni 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf ckarena Permohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, Masa PajakDesember 2014, Nomor: 00093/107/14/091/16, tanggal 16 Mei 2016,oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karenasetelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yang diajukan

tanggal 28 Februari 2018 dan dikirimkanpada tanggal 12 Maret 2018 yang dimohonkan oleh PemohonPeninjauan Kembali untuk seluruhnya;Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Put. 114387 .99/2015/PP/M.XIVB Tahun 2018 yang diucapkan tanggal 28 Februari 2018dan dikirimkan pada tanggal 12 Maret 2018;Dengan Mengadili Sendiri:Membatalkan dan menyatakan tidak berlaku Keputusan TermohonPeninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) NomorKEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentangPermohonan Pembatalan atas Surat

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Agustus 2015 Nomor00275/107/15/051/16 tanggal 10 November 2016;Menetapkan bahwa kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan NilaiMasa Agustus 2015 adalah sesuai dengan Permohonan Gugatan danSurat Permohonan Pembatalan STP yang telah diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali semula Penggugat dengan perhitungan sebagaiberikut: Dasar Pengenaan Pajak 0Denda Pasal 14 (4) UU KUP 0 Menghukum Termohon Peninjauan Kembali semula Tergugat untukmengembalikan

Nomor 3337/B/PK/Pjk/2018Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian gugatan Penggugat terhadap Keputusan TergugatNomor KEP00447/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang SuratKeputusan Pembatalan Surat

Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36ayat (1) huruf c karena permohonan Wajib Pajak untuk Surat Tagihan PajakNomor 00275/107/15/051/16 tanggal 10 November 2016 Masa PajakAgustus 2015, atas nama Penggugat, NPWP: 002.988.522.5051.000,sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi Rp3.572.365.086,00;adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

PeninjauanKembaliMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal 29 Juni 2015tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan Tergugat NomorKEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentang PenguranganKetetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Penghasilan Pasal 25Halaman 4 dari 7 halaman.

sehingga pajak yang masih harus dibayar menjadi nihil, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Termohon PeninjauanKembali (semula Penggugat) terhadap Keputusan Pemohon PeninjauanKembali (semula Tergugat) Nomor KEP1218/WPJ.19/2015 tanggal 29Juni 2015 tentang Surat Pembetulan atas Surat Keputusan TergugatNomor KEP1351/WPJ.19/2013 tanggal 3 Oktober 2013 tentangPengurangan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Penghasilan Pasal 25 Masa Pajak Juni 2012 oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon PeninjauanKembali tidak mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukum MajelisPengadilan Pajak, karena dalam perkara a quo

Putusan Nomor 3321/B/PK/Pjk/2018mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C KarenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2014 Nomor00341/107/14/057/15 tanggal 8 Juli 2015, atas nama Penggugat, NPWP:01.346.347.6057.000, sehingga

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP272/WPJ.07/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barangdan Jasa Masa Pajak

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP03982/NKEB/WPJ.02/2016 tanggal 19 Agustus 2016 tentang Pembatalan KetetapanPajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBerdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf C Karena Permohonan WajibPajak, dengan membatalkan STP PPN Nomor 00259/107/13/218/15tanggal 29 Oktober

Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16Agustus 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaPajak Agustus 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.778.3057.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02332/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 16 Agustus 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib PajakHalaman 4 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 137/B/PK/Pjk/2019atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa, Nomor: 00325/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakAgustus 2014, oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yangterungkap dalam persidangan

peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat Nomor :KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017 tanggal 7 Juni 2017 tentang PenguranganKetetapan Pajak Berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf c KarenaPermohonan Wajib Pajak dan membatalkan Surat

Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor :00060/107/15/091/16 tanggal 15 Juni 2016, atas nama Penggugat, NPWP :Halaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat (sekarangPemohon Peninjauan Kembali) Nomor : KEP00414/NKEB/WPJ.19/2017tanggal 7 Juni 2017 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak BerdasarkanPasal 36 Ayat (1) Huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak danmembatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Maret 2015 Nomor: 00060/107/15/091/16tanggal

;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas penerbitan SuratKeputusan Tergugat Nomor: KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8September 2017, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat TagihanPajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c karena PermohonanWajib Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor: 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, MasaHalaman 4 dari 8 halaman.

Putusan Nomor 108/B/PK/Pjk/2019Pajak Januari 2014, atas nama Penggugat, NPWP: 01.071.778.3057.000,adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor:KEP02528/NKEB/WPJ.07/2017, tanggal 8 September 2017, tentangPembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan

Pasal 36 ayat (1) huruf c karena Permohonan Wajib Pajakatas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Nomor: 00327/107/14/057/16, tanggal 10 Juni 2016, Masa PajakJanuari 2014 oleh Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapatdibenarkan, karena setelah meneliti dan menguji Kembali dalildalil yangdiajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon PeninjauanKembali dihubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidakdapat menggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti

PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugat terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April2017 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli 2015,atas nama Penggugat, NPWP: 01.824.646.2057.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00928/NKEB/WPJ.07/2017 tanggal 3 April 2017 tentangPembatalan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib PajakMasa Pajak April 2014 Nomor 00406/107/14/057/15 tanggal 10 Juli2015 oleh Majelis Hakim Pengadilan tidak

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan tidak sah:

1. Surat Keputusan tentang Tagihan Pajak tanggal 11 September 2019 terdiri dari:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00044/101/16/213/19, 00045/101/16/213/19, 00046/101/16/213/19;

2. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00001/

143/16/213/19;

3. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 23 Nomor: 00045/103/16/213/19, 00046/103/16/213/19, 00047/103/16/213/19, 00048/103/16/213/19, 00049/103/16/213/19, 00050/103/16/213/19, 00051/103/16/213/19, 00052/103/16/213/19, 00053/103/16/213/19, 00054/103/16/213/19, 00055/103/16/213/19, 00056/103/16/213/19;

4. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final pasal 4 ayat (2) Nomor: 00032/140/16/213/19;

5. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:

1. Surat Keputusan tentang Tagihan Pajak tanggal 11 September 2019 terdiri dari:

1. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00044/101/16/213/19, 00045/101/16/213/19, 00046/101/16/213/19;

2. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 21 Nomor: 00001/143/16/213/19;

3. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh pasal 23 Nomor: 00045/103/16/213/19, 00046/103/16/213

/19, 00047/103/16/213/19, 00048/103/16/213/19, 00049/103/16/213/19, 00050/103/16/213/19, 00051/103/16/213/19, 00052/103/16/213/19, 00053/103/16/213/19, 00054/103/16/213/19, 00055/103/16/213/19, 00056/103/16/213/19;

4. Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Final pasal 4 ayat (2) Nomor: 00032/140/16/213/19;

5. Surat Tagihan Pajak (STP) PPN Barang dan Jasa Nomor: 00112/107/16/213/19, 00113/107/16/213/19, 00114/107/16/213/19, 00115/107/16/213/19, 00116/107/16/213

dan Pihak Pemeriksa tidak dapat menunjukan temuannya,sehingga wajib pajak tidak bersedia menandatangani Berita Acara HasilPemeriksaan, akhirnya tetap diterbitkan STP;: bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masa PajakOktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26 September 2013 diterbitkanoleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cirebon.bahwa atas STP a quo, Penggugat mengajukan permohonan Pengurangan atauPenghapusan Sanksi Administrasi atas STP PPN Barang dan Jasa karenaPermohonan

Wajib Pajak Masa Pajak Oktober 2003 berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf a Masa Pajak Oktober 2003 dengan surat nomor: 002/10/SKP/2013 tanggal 17Oktober 2013.bahwa Surat Keputusan Nomor: KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari2014 merupakan jawaban dari Tergugat atas surat dari Penggugat Nomor :002/10/SKP/2013 tanggal 17 Oktober 2013 tentang Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barangdan Jasa Masa Pajak Oktober 2003.bahwa Penggugat tidak setuju

atas penerbitan Surat Keputusan Nomor:KEP065/WPJ.22/BD.06/2014 tanggal 23 Januari 2014 tentang penolakan atas suratPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Oktober 2003 sehingga Penggugat mengajukan gugatan dengan SuratNomor: 013/02/SG/2014 tanggal 19 Februari 2014.bahwa menurut Penggugat Surat Gugatan diajukan berdasar pada UndangUndangNomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Masa Pajak Oktober 2003 nomor : 00002/1 07/03/426/13 tanggal 26 September 2013dikenakan atas sanksi pasal 14 ayat 4 Undangundang KUP kepada Penggugatkarena berdasarkan hasil Pemeriksaan terdapat Koreksi DPP PPN sebesarRp.786.041.226,00.

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa karena Permohonan Wajib Pajak MasaPajak Oktober 2003 nomor : 00002/107/03/426/13 tanggal 26 September 2013.Surat Gugatan Penggugat, Surat Tanggapan Tergugat, Surat Bantahan Penggugat,hasil pemeriksaan, dan pembuktian di dalam persidangan.1.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP00216/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 31 Januari 2017 perihalPenghapusan Sanksi Administrasi Atas Surat Tagihan PajakKarena Permohonan Wajib Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor01172/107/14/007/15 tanggal 23 Desember 2015 Masa PajakJanuari 2014, dan membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 01172/107/14/007/15tanggal 23 Desember 2015 Masa Pajak Januari 2014 atas

Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014 Nomor01172/107/14/007/15 tanggal 23 Desember 2015 Karena PermohonanWajib Pajak, atas nama Penggugat, NPWP 02.110.231.4007.000, adalahsudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) dan membatalkan Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) NomorKEP00216/NKEB/WPJ.20/2017 tanggal 31 Januari 2017 tentangPenghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari 2014Nomor 01172/107/14/007/15 tanggal 23 Desember 2015 KarenaPermohonan Wajib Pajak, oleh Majelis

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 198/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11

tanggal 29 September 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi

atas Surat Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 0001 1/103/09/038/11 tanggal 29 September 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.

tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP456/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 23 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00011/103/09/038/11 tanggal 29 September2011, atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43201/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2008bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00039/107/08/038/11 tanggal

18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2008 Nomor:00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan

Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2008 Nomor: 00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.

tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP453/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2008 Nomor: 00039/107/08/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43202/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2010bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal

18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2010 Nomor:00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan

Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.

tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP482/WPJ.05/2012 tanggal 7 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2010 Nomor: 00233/107/10/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43197/PP/M.XIII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00006/104/09/038/11 tanggal

20 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.

tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP455/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00006/104/09/038/11 tanggal 20 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;

Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 Masa PajakFebruari 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 5 Desember 2014yang telah dipertahankan oleh Majelis Hakim dalam Putusan PengadilanPajak Nomor Put.87766/PP/M.1IIA/16/2016 tanggal 24 Oktober 2017,karena telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Mengabulkan permohonan Banding Pemohon Peninjauan Kembali;3.2.

Membatalkan Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26 MasaPajak Februari 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 5Halaman 3 dari 8 halaman.

yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kemballtersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Tergugat NomorKEP00382/NKEB/WPJ.16/2016 tanggal 7 Maret 2016, tentang PembatalanKetetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36Ayat (1) Huruf c Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang KetentuanUmum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan UndangUndang Nomor 16 Tahun 2009 karenaPermohonan Wajib Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPenghasilan Pasal 26 Masa Pajak Februari 2013 Nomor00001/104/13/823/14 tanggal 5 Desember 2014, atas nama PenggugatNPWP 01.072.091.0823.001, adalah yang secara nyatanyata bertentanganHalaman 4 dari 8 halaman.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidalam perkara a quo yaitu Surat Tagihan Pajak (STP) PPh Pasal 26Tahun 2013 Nomor 00001/104/13/823/14 tanggal 5 Desember 2014senilai Ro1.447.691.516,00; yang tetap dipertahankan oleh MajelisHakim Pengadilan Pajak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori PeninjauanKembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan denganKontra Memori Peninjauan Kembali dapat menggugurkan faktafaktadan

tanggal 21 Januari 2016, sehingga menjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukansurat tanggapan tanggal 23 Agustus 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.87718/PP/M.XVIB/99/2017, tanggal 17 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat atas sengketa pajak terhadapKeputusan Tergugat Nomor KEP02502/NKEB/WP4UJ.19/2016 tanggal 28 Juni2016 tentang Pengurangan Ketetapan Pajak atas Surat

Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak,Nomor 00031/107/14/092/16 tanggal 21 Januari 2016 Masa Pajak Agustus2014, atas nama PT Perkebunan Milano, NPWP 01.128.141.7092.000,beralamat di Jalan Putri Hijau, Nomor 10, Gedung B & G Tower Lantai 9Medan Kesawan, Medan 20111;Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 9 November 2017,kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukanpermohonan

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP02502/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentangPengurangan Ketetapan Pajak Atas Surat Tagihan Pajak (STP)Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf C Karena Permohonan WajibPajak, Nomor 00031/107/14/092/16 tanggal 21 Januari 2016 MasaPajak Agustus 2014, atas nama PT Perkebunan Milano, NPWP01.128.141.7092.000, beralamat di Jalan Putri Hijau, Nomor 10,Gedung B & G Tower Lantai 9 Medan Kesawan, Medan 20111,adalah telah sesuai dengan ketentuan

Tagihan Pajak (STP) BerdasarkanPasal 36 ayat (1) huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, Nomor00031/107/14/092/16 tanggal 21 Januari 2016 Masa Pajak Agustus 2014,atas nama Penggugat, NPWP 01.128.141.7092.000, adalah sudah tepatdan benar dengan pertimbangan:a.

Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu dikabulkannya gugatan Penggugat (sekarangTermohon Peninjauan Kembali) terhadap Surat Keputusan Tergugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) Nomor KEP02502/NKEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pengurangan KetetapanPajak atas Surat Tagihan Pajak (STP) Berdasarkan Pasal 36 ayat (1)huruf c Karena Permohonan Wajib Pajak, atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pajak Pertambahan WNilai Barang dan Jasa Nomor00031/107/14/092

KEP186/PJ.07/2009 tertanggal 14 Desember 2009 jugatelah dikabulkan seluruhnya;bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas berkas gugatan diketahui bahwa Penggugatdengan surat Ref nomor: 27/0612/PEN/VAT/2006 tanggal 15 Juni 2012 telah mengirimkansurat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal24 September 2008 kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Tiga;bahwa atas

surat permohonan Pengurangan Pembayaran Denda Pajak atas Surat Tagihan Pajak(STP) Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006 atas Surat Tagihan Pajaktersebut, Tergugat menerbitkan Surat Nomor: S00110/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 19 Juni2012 yang isinya menolak permohonan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasiatas STP karena tidak memenuhi persyaratan formal berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf a danPasal 36 ayat (2) Undangundang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan TataCara

Tagihan Pajak (STP) Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari Desember 2006Nomor 00082/107/06/056/08 tanggal 24 September 2008;bahwa Tergugat dalam suratnya menyatakan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 36ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang RI Nomor 16Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Wajib pajak tidak mengajukan keberatan; bahwa Penggugat telah mengajukan banding atas Keputusan Tergugat Nomor: KEP186/PJ.07/2009 tanggal 14 Desember 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas SuratKetetapan Pajak Kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai Nomor 00167/207/056/08 tanggal24 Septemebr 2008 yang menolak surat keberatan Penggugat atas SKPKB PPN tersebut yangmerupakan dasar pengenaan Surat tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak Februari s.dDesember 2006, dan berdasarkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor

Tagihan Pajak (STP) PPN Masa Pajak FebruariDesember 2006 Nomor00082/107/06/056/08 tanggal 24 September 2008 merupakan Surat Tagihan Pajak sebagaimanadimaksud dalam pasal 14 ayat (4) UndangUndang Nomor Nomor 16 tahun 2000 tentangPerubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum danTata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undangundang RI Nomor 16Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 5 tahun2008 tentang Perubahan

Putusan Pengadilan PajakNomorJenis PajakMasa/Tahun PajakPokok SengketaMenurut TergugatMenurut PenggugatMenurut MajelisPut43 199/PP/M.XII/99/2013Gugatan2009bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan gugatan terhadap Penerbitan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentangPengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP) PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00135/107/09/038/11 tanggal

18 Oktober 2011;bahwa Tergugat menerbitkan Keputusan Nomor: KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012,tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Surat Tagihan Pajak (STP)Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2009 Nomor:00135/107/09/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau Penghapusan SanksiAdministrasi atas Surat Tagihan

Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januarisampai dengan Desember 2009 Nomor: 00135/107/09/038/11 tanggal 18 Oktober 2011;bahwa sesuai peraturan perundangundangan peradilan pajak, pemeriksaan materi sengketabanding dilakukan setelah pemeriksaan atas pemenuhan ketentuanketentuan formal;I.

tentang Pengadilan Pajak, maka Majelis tidak memeriksa lebihlanjut ketentuan formal pengajuan gugatan lainnya dan materi gugatannya;Undangundang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundangundangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;Menyatakan permohonan gugatan Penggugat terhadap Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor: KEP457/WPJ.05/2012 tanggal 4 Juni 2012, tentang Pengurangan atau PenghapusanSanksi Administrasi atas Surat

Tagihan Pajak (STP) Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakJanuari sampai dengan Desember 2009 Nomor: 00135/107/09/038/11 tanggal 18 Oktober 2011,atas nama: PT XXX, tidak dapat diterima;