Polisi B9025UB dan 1 (satu) unit mesin senso merk Steel warnaHalaman 17 dari 20 Putusan Nomor 237/Pid.B/2013/PN Pwk.merah, Majelis dalam hal ini sependapat dengan Penuntut umum yangmenyatakan agar dirampas untuk negara dengan pertimbangan, sesuai pasal 78ayat (15) UU Kehutanan no 41 tahun 1999 beserta penjelasannya, secaraimperatif dinyatakan pada pokoknya bahwa alatalat yang dipergunakantermasuk alat angkutnya yang dipergunakan dalam tindak pidana kehutanandirampas untuk negara, dan putusanputusan

No.45/PUUIX/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menjadiwilayah tertetu. yang ditetapbkan oleh pemerintah untuk dipertahankankeberadaanya sebagai hutan tetap).Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 12 UU Kehutanan menentukanbahwa perencanaan kehutanan sebagainmana dimaksud dalam pasal 10 ayat(2) huruf a meliputi:a. Melestarikan hutan.b. Penyuluhan kawasan hutan.c. Penatagunaan kawasan hutan.d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dane.

Penyusunan rencana kehutanan.Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat 1 UU Kehutanan ditentukanbahwa berdasarkan inpentarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,pemerintah menyelenggarakan kawasan hutan dan dalam pasal 14 ayat 2 UUKehutanan menyatakan bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberikan kepastianhukum atas kawasan hutan;Menimbang, bahwa pasal 15 ayat UU Kehutanan menentukan bahwapengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam

Penetapan kawasan hutan.Menimbang, bahwa dari keseluruhan pasal pasal Uu Kehutanan yangterkait tentang kawasan hutan tersebut dapat disimpulkan bahwa untukmenentukan adanya kawasan hutan harus melalui proses pengukuhan kawasanhutan dan pengukuhan kawasan hutan juga meliputi beberapa tahapan yangberujung pada penetapan kawasan hutan;Menimbang, bahwa apakah diareal Hak Guna Usaha (HGU) yangdiberikan kepada PT.

No.45/PUUIX/2011 tanggal 21 Pebruari 2012 menjadiwilayah tertetu. yang ditetapbkan oleh pemerintah untuk dipertahankankeberadaanya sebagai hutan tetap).Menimbang, bahwa selanjutnya pasal 12 UU Kehutanan menentukanbahwa perencanaan kehutanan sebagainmana dimaksud dalam pasal 10 ayat(2) huruf a meliputi:a. Melestarikan hutan.b. Penyuluhan kawasan hutan.c. Penatagunaan kawasan hutan.d. Pembentukan wilayah pengelolaan hutan dane.

Penyusunan rencana kehutanan.Menimbang, bahwa dalam pasal 14 ayat 1 UU Kehutanan ditentukanbahwa berdasarkan inpentarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13,pemerintah menyelenggarakan kawasan hutan dan dalam pasal 14 ayat 2 UUKehutanan menyatakan bahwa kegiatan pengukuhan kawasan hutansebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan untuk memberikan kepastianhukum atas kawasan hutan;Menimbang, bahwa pasal 15 ayat UU Kehutanan menentukan bahwapengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam

Penetapan kawasan hutan.Menimbang, bahwa dari keseluruhan pasal pasal Uu Kehutanan yangterkait tentang kawasan hutan tersebut dapat disimpulkan bahwa untukmenentukan adanya kawasan hutan harus melalui proses pengukuhan kawasanhutan dan pengukuhan kawasan hutan juga meliputi beberapa tahapan yangberujung pada penetapan kawasan hutan;Menimbang, bahwa apakah diareal Hak Guna Usaha (HGU) yangdiberikan kepada PT.

Adapun yang dimaksud dengan hasil hutansebagaimana ketentuan Pasal angka 13 UU Kehutanan tersebut adalah hasil hutanberupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal darikawasan hutan.

Mengenaimaksud dari perbuatanperbuatan yang dilarang tersebut, dalam UU Kehutanan tersebuttidak ada penjelasan lebih lanjut sehingga harus diartikan secara gramatikal sebagaimanamakna dan arti katakata tersebut menurut bahasa pada umumnya.

Penjelasan Pasal 15 UU Kehutanan menyebutkan bahwa yangdimaksud dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu antara lain berupa suratketerangan sahnya hasil hutan, daftar kayu bulat, daftar kayu olahan, faktur angkutankayu bulat, dan faktur angkutan kayu olahan. Kemudian dalam Pasal 1 angka 12disebutkan bahwa: Surat keterangan sahnya hasil hutan adalah dokumendokumen yangmerupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaanhasil hutan.

Kemudian bahwa untuk dapat dikenakan ketentuanPasal 16 tersebut, ternyata terdapat Pasalpasal pidana tertentu dalam UU Kehutanan a quo yangsecara limitatif menyebutnya, yaitu ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf a dan ayat (2) huruf a.Persoalannya adalah apakah terhadap ketentuan Pasal lainnya yang tidak menunjuk Pasal 16tersebut dapat diterapkan ketentuan Pasal 16 ini.

Kehutanan tersebut.

Menyatakan terdakwa SATEM telah terbukti bersalah secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana TANPA HAK MENEBANGPOHON DI DALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK ATAU IJIN DARIPEJABAT YANG BERWENANG sebagaimana diatur dalam pasal 50ayat (3) huruf e UU Kehutanan Jo Pasal 78 ayat (5) UU No. 41 tahun 1999tentang Kehutanan, dalam Dakwaan Penuntut Umum;2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SATEM dengan pidanapenjara selama 4 (empat ) bulan, dikurangi selama terdakwa beradadalam tahanan dengan perintah terdakwa

yang telahdiubah berdasarkan Undangundang Republik Indonesia nomor 19 tahun2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndangterhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 021/PUUIII/2005tertanggal 1 Maret 2006 yakni pada halaman 79 yakni: Dengan demikian,dalam penerapan Pasal 78 ayat (15) UU

Kehutanan beserta penjelasannyaharuslah tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;Bahwa disisi lain pada halaman 81 putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 021/PUUIII/2005 tertanggal 1 Maret 2006 ditegaskanyakni:Halaman 7 dari 24 hal.Put.

Nomor 1047 K/Pdt/2017Namun demikian, terlepas dari kKeabsahan perampasan hak milik sepanjangdilakukan sesuai dengan prinsip due process of law , hak milik dari pihakketiga yang beritikad baik (fer goeder trow, good faith) tetap harus dilindungi.Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan tersebut diatas, MahkamahKonstitusi berpendapat bahwa pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan besertapenjelasannya tidak ternyata bertentangan dengan UUD 1945;Sedangkan dalam hukum Perdata, hal ini jelas dengandiperkenankannya

Adira Dinamika Multi Finance, Tok Cabang Ketapang, dan apa yangdiperjanjikan tersebut telah terlaksana dengan baik;Bahwa HARTONO HERKULANUS telah menerima dan menikmati apayang diperjanjikan tersebut yakni sebuah kendaraan dengan nomor polisiKB9825GJ, yang ternyata dalam perjalanan perjanjian pembiayaantersebut terjadi pelanggaran hukum UU Kehutanan atas penggunaankendaraan tersebut, mengangkut kayu tanpa dilindungi dokumen untukitu;Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sebagai jaminan ataspembayaran

fiduciasebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat Jaminan Fiducia;Bahwa Sertifikat Jaminan Fiducia berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999tentang Jaminan Fiducia, dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon Kasasi sebagaipihak penerima hak fiducia atas kendaraan tersebut dilindungi olehUndangUndang maka hak fiducia tersebut tetap melekat padakendaraan a quo (droit de suite ) walaupun kemana kendaraan tersebutkeberadaannya;Bahwa ternyata ada pelanggaran hukum UU

Bahwa, kedua bukti tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkanyang menunjukkan bahwa objek sengketa termasuk bagian kawasan hutanNegara, oleh karenanya status tanah tersebut jelas adalah merupakan hutanNegara sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Undangundang No. 41 Tahun1999 Tentang Kehutanan (UU Kehutanan") sebagai berikut:"Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaanalam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat:"Frasa

Bahwa, definisi Hutan Negara menurut UU Kehutanan adalah hutan yangberada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah. Dengan demikiandalam objek sengketa a quo yang merupakan bagian dari hutan negara tidakmungkin diterbitkan suatu hak atas tanah, atau dengan kata lain tidak dapatdi miliki oleh orangperseorangan maupun badan;5.

Bahwa, sesuai UU Kehutanan objek sengketa tidak dapat diperjualbelikan olehTermohon Kasasi VTerbanding/Penggugat, oleh karenanya pendirian JudexHal. 17 dari 23 hal. Put. No. 852 K/Pdt/2013Facti dalam pertimbangan maupun dalam amar putusannya yang telahmenyatakan bahwa tanah sengketa milik Termohon Kasasi I/Terbanding/Penggugat adalah sangat bertentangan dengan UU Kehutanan dimaksud;.

Nomor : 34/PUUIX/2011 Halaman 4344, menyatakan sebagaiberikut:> Bahwa Pemohon mendalilkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutananhanya mengindahkan hak masyarakat hukum adat, padahal seharusnyajuga memperhatikan hakhak atas tanah yang dimiliki oleh masyarakat,sehingga bertentangan dengan Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28Gayat (1), dan Pasal 28H ayat (4) UUD 1945 karenanya Pemohon memohonagar Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan seharusnya berbunyi: Penguasaanhutan oleh Negara tetap memperhatikan

Kehutanan menyatakan, Kawasan hutanadalah wlayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintahuntuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Tidak seharusnya suatu kawasan hutan yang akan dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap, menguasai hajat hidup orang banyak,hanya dilakukan melalui penunjukan;39.Bahwa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MahkamahKonstitusi Nomor : 45/PUUIX/2011 Halaman 158, menyatakan sebagai berikut:> Bahwa antara pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 danketentuan Pasal 15 UU Kehutanan terdapat perbedaan.

Kehutanan bertentangandenganasas negara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945.

Ada tiga subjek hukum yang diatur dalam UU Kehutanan, yakninegara, masyarakat hukum adat, dan pemegang hak atas tanah yang diatasnya terdapat hutan. Negara menguasai baik atas tanah maupun atashutan.

Nomor 1046 K/Pdt/2017terhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 021/PUUTII/2005tertanggal 1 Maret 2006 yakni pada halaman 79 yakni : Dengan demikian,dalam penerapan Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta penjelasannyaharuslah tetap merujuk pada ketentuan dalai Pasal 39 ayat (1) KUHP;Bahwa disisi lain pada halaman 81 putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia

Adira DinamikaMulti Finance, Tbk Cabang Ketapang, dan apa yang diperjanjikantersebut telah terlaksana dengan baik;Bahwa Wawan telah menerima dan menikmati apa yang diperjanjikantersebut yakni sebuah kendaraan dengan nomor polisi D8174YQ, yangternyata dalam perjalanan perjanjian pembiayaan tersebut terjadipelanggaran hukum UU Kehutanan atas penggunaan kendaraantersebut, mengangkut kayu tanpa dilindungi dokumen untuk itu;Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sebagai jaminan ataspembayaran hutang

fiducia sebagaimana ditetapkan dalam Sertifikat JaminanFiducia;Bahwa Sertifikat Jaminan Fiducia berdasarkan UU Nomor 42 tahun 1999tentang Jaminan Fiducia, dinyatakan sebagai Putusan Pengadilan yangtelah berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon Kasasi sebagaipihak penerima hak fiducia atas kendaraan tersebut dilindungi olehUndangUndang maka hak fiducia tersebut tetap melekat padakendaraan a quo (droit de suite) walaupun kemana kendaraan tersebutkeberadaannya;Bahwa ternyata ada pelanggaran hukum UU

Kehutanan dalampenggunaan kendaraan a quo sebagai sarana alat angkut kayu yangtidak dilindungi dokumen sah, dan dalam proses pidananya di PengadilanNegeri Ketapang dinyatakan dirampas Negara;Bahwa oleh karena hak milik fiducia atas kendaraan a quo yang telahdirampas oleh Negara melalui putusan Pengadilan Negeri Ketapang,maka untuk mendapatkan kembali hak milik fiducia Pemohon Kasasi,maka diajukanlah gugatan Perlawanan ini;Bahwa berdasarkan hukum pembuktian dalam persidangan telah dapatdibuktikan

Olen karena gugatan a quo dianggap Penggugat sebagaigugatan legal standing padahal ketentuan yang ditunjuk adalah ketentuan Pasal73 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, maka gugatan a quo harus dinyatakankabur karenanya gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.Selain itu UU Kehutanan juga tidak mengatur pengajuan gugatanLegal Standing sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor2785 K/Pdt/2017 tanggal 11 Desember 2017 di atas, maka gugatan yangdidasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (

Penafsiran tersebut jelasmerupakan penafsiran yang keliru.4.5 Jika pada periode UU Nomor 5 Tahun 1967 kekeliruan hanya terjadipada tataran implementasi, pada periode UndangUndang Nomor 41Tahun 1999 tentang Kehutanan jo UndangUndang Nomor 19 Tahun2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndang(UU Kehutanan) kekeliruan justru bersumber dari regulasinya.Pasal 1 angka 3

UU Kehutanan menentukan bahwa yang dimaksuddengan Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk danatau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap.Penggunaan kata dan/atau pada ketentuan di atas sangat merugikankepentingan masyarakat karena pemerintah tanpa perlu melibatkanmasyarakat yang hidup turuntemurun di sekitar hutan dapat secarasepihak menunjuk areal tersebut sebagai Kawasan Hutan.

Penentuan suatu areal sebagai Kawasan Hutandikembalikan lagi sesuai dengan tahapantahapan yang ditentukandalam Pasal 15 ayat (1) UU Kehutanan, yaitu didahului denganpenunjukan, penataan batas, pemetaan dan terakhir dilakukanpenetapan Kawasan Hutan.

Dalitersebut keliru, karena menurut UU Kehutanan penetapan suatu arealsebagai Kawasan Hutan didasarkan pada Keputusan MenteriKehutanan, bukan pada Peraturan Daerah.

yang telahdiubah berdasarkan Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangundangNomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi UndangUndangterhadap UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum yang diambil oleh MahkamahKonstitusi Republik Indonesia melalui Putusannya Nomor 021/PUUIII/2005tertanggal 1 Maret 2006 yakni pada halaman 79 yakni : Dengan demikian,dalam penerapan Pasal 78 ayat (15) UU

Kehutanan beserta penjelasannyaharuslah tetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;Bahwa disisi lain pada halaman 81 putusan Mahkamah Konstitusi RepublikIndonesia Nomor 021/PUUIII/2005 tertanggal 1 Maret 2006 ditegaskanyakni: Namun demikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak miliksepanjang dilakukan sesuai dengan prinsip Due Process Of Law, hak milikdari pihak ketiga yang beritikad baik (ter goeder trow, good faith) tetap harusdilindungi.

ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE, Tbk Cabang Ketapang, dan apa yang diperjanjikan tersebut telahterlaksana dengan baik;Bahwa HARDI telah menerima dan menikmati apa yang diperjanjikantersebut yakni sebuah kendaraan dengan nomor polisi KB9903GG, yangternyata dalam perjalanan perjanjian pembiayaan tersebut terjadipelanggaran hukum UU Kehutanan atas penggunaan kendaraan tersebut,mengangkut kayu tanpa dilindungi dokumen untuk itu;Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut, sebagai jaminan ataspembayaran hutang

fiduciasebagaimana ditetapkan dalam SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA;Bahwa SERTIFIKAT JAMINAN FIDUCIA berdasarkan UU Nomor 42 tahun1999 tentang Jaminan Fiducia, dinyatakan sebagai Putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap, karenanya Pemohon Kasasi sebagaipihak penerima hak fiducia atas kendaraan tersebut dilindungi oleh UndangUndang maka hak fiducia tersebut tetap melekat pada kendaraan a quo(droit de suite) walaupun kemana kendaraan tersebut keberadaannya;Bahwa ternyata ada pelanggaran hukum UU

Kehutanan dalam penggunaankendaraan a quo sebagai sarana alat angkut kayu yang tidak dilindungidokumen sah, dan dalam proses pidananya di Pengadilan Negeri Ketapangdinyatakan dirampas Negara;Bahwa oleh karena hak milik fiducia atas kendaraan a quo yang telahdirampas oleh Negara melalui putusan Pengadilan Negeri Ketapang, makauntuk mendapatkan kembali hak milik fiducia Pemohon Kasasi, makadiajukanlah gugatan Perlawanan ini;Halaman 21 dari 23 hal.Put.

Kehutanan yang menyatakan: Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan,; Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan: Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, (2) Pasal 15 UU Nomor 41/1999: (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.

Hal ini diperkuatapabila kita merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUUIX2011 21 Februari 2012, yang telah merevisi Pasal 1 ayat (3) Undangundang No 41 Tahun 1999 UU Kehutanan, maka tidak menutup kemungkinanatas objek sengketa dimanfaatkan pihak lain diluar kewenangan TurutTergugat Il sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku diIndonesia.

Kehutanan ke Mahkamah Konstitusidengan register perkara No.45/PUUIX12011; .

Kehutanan bertentangan dengan asasHalaman 50 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Saknegara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945.

Dengan demikianketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukumyang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang menentukan Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perfindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3.14) Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihandari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan,Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang bedaku,sebelum

Kehutanan yang menyatakan: Berdasarkan inventarisasi hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13,Pemerintah menyelenggarakan pengukuhan kawasan hutan,; Pasal 14 ayat (2) UU Kehutanan yang menyatakan: Kegiatan pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat(1), dilakukan untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, (2) Pasal 15 UU Nomor 41/1999: (1) Pengukuhan kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14dilakukan melalui proses sebagai berikut: a.

Hal ini diperkuatapabila kita merujuk pula Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 45/PUUIX2011 21 Februari 2012, yang telah merevisi Pasal 1 ayat (3) Undangundang No 41 Tahun 1999 UU Kehutanan, maka tidak menutup kemungkinanatas objek sengketa dimanfaatkan pihak lain diluar kewenangan TurutTergugat Il sesuai dengan ketentuan hukum lainnya yang berlaku diIndonesia.

Kehutanan ke Mahkamah Konstitusidengan register perkara No.45/PUUIX12011; .

Kehutanan bertentangan dengan asasHalaman 50 dari 189 Putusan Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Saknegara hukum, seperti tersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD1945.

Dengan demikianketidaksinkronan tersebut menimbulkan ketidakpastian hukumyang adil sebagaimana dimaksud Pasal 28D ayat (1) UUD1945 yang menentukan Setiap orang berhak ataspengakuan, jaminan, perfindungan, dan kepastian hukumyang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum; (3.14) Menimbang bahwa adapun mengenai ketentuan peralihandari UU Kehutanan, khususnya Pasal 81 yang menyatakan,Kawasan Hutan yang telah ditunjuk dan atau ditetapkanberdasarkan peraturan perundangundangan yang bedaku,sebelum

Menyatakan terdakwa MISWAN Bin ARSIDIN bersalah melakukan tindakpidana melakukan penebangan, memanen, memungut hasil hutan tanpamemilik hak atau ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana diaturdalam surat Dakwaan pasal 50 ayat (3) huruf e UU Kehutanan Jo pasal 78ayat (5) UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan ; 2.

Mahkamah tidak menemukan pertentanganantara norma Pasal 4 ayat (2) huruf b UU Kehutanan dengan PasalHalaman 14 dari 118 halaman.

Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUNJKT> Bahwa Pasal 1 angka 3 UU Kehutanan menyatakan,Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atauditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannyasebagai hutan tetap.

Kehutanan di atas sejalan dengan asas negara hukum yangantara lain bahwa pemerintah atau pejabat administrasi negara taatkepada peraturan perundangundangan yang berlaku.

Kehutanan bertentangan dengan asas negara hukum, sepertitersebut dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.

Ada tiga subjek hukumyang diatur dalam UU Kehutanan, yakni negara, masyarakat hukumHalaman 30 dari 118 halaman. Putusan Nomor : 168/G/2017/PTUNJKTadat, dan pemegang hak atas tanah yang di atasnya terdapat hutan.Negara menguasai baik atas tanah maupun atas hutan.

Undangundang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan (UUKehutanan) ; Dalam UU Kehutanan, ketentuan tentang masyarakat hukum adat diaturpada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UU Kehutanan, Pasal 67 ayat (1) UUKehutanan memberi ketentuan Masyarakat hukum adat sepanjangmenurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, berhak : a. Melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidupseharihari masyarakat adat yang bersangkutan ; b.

Mendapatkan pemberdayaan dalam rangka miningkatkan kesejahteraannya ;Adapun penjelasan dari Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan, menjelaskanMasyarakat hukum adat diakui kebaradaannya jika menurut kenyataannyamemenuhi unsur antara lain : a. Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap) ; b. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya ; c. Ada wlayah hukum adat yang jelas ; Halaman 39 dari 161 halaman, Putusan Nomor : 136/G/2015/PTUNJKT.d.

Masih mengadakan pemingutan hasil hutan di wlayah hutan sekitarnyauntuk pemenuhan kebutuhan hidup seharihari ; Sedangkan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, menjelaskan Pengukuhandan keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;Penjelasan Pasal 67 ayat (2) UU Kehutanan, menjelaskan PeraturanDaerah tersebut haruslah disusun dengan mempertimbangkan hasilpenelitian para pakar hukum adat, aspirasi masyarakat setempat dan tokohmasyarakat adat yang

Kehutanan mengatur sebagai berikut: 1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih adadan diakui keberadaannya berhak : a.

dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteksfrasa Sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Kehutanan yang mana dalamputusan tersebut MK menyatakan menghapus frasa "ditunjukdan atau dalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehinggaberbunyi "Kawasan bhutan adalah wilayah tertentu yangditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankankeberadaannya sebagai hutan tetap yang berarti bahwapenentuan kawasan hutan tidak hanya sekedar padapenunjukan kawasan hutan tetapi juga dilakukan prosespenataan batas, pemetaan dan penetapan kawasan hutan, akantetapi dalam putusan MK tersebut juga dipertimbangkanmengenai

ketentuan peralihan dari UU Kehutanan khususnyapasal 81 yang menyatakan, "kawasan hutan yang telahditunjuk dan atau ditetapkan berdasarkan peraturanperundangundangan yang berlaku, sebelum berlakunyaundangundang ini dinyatakan tetap berlaku berdasarkan UU95 ini, dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa meskipunpasal 1 angka 3 dan pasal 81 UU Kehutanan mempergunakanfrasa "ditunjuk dan atau ditetapkan namun berlakunyauntuk yang "ditunjuk dan atau ditetapkan dalam pasal 81UU kehutanan tetap sah dan

Kehutanan sehingga bila didasarkanpada ketentuan peralihan pasal 81 UU kehutanan maka SKMentri Kehutanan tersebut dinyatakan tetap berlaku menurutUU Kehutanangz Horr rrae Menimbang bahwa selain berdasar pertimbangan diatasoleh karena selama persidangan dari alat bukti yangdiajukan baik oleh Penuntut umum maupun Penasihat Hukumterdakwa tidak ditemukan fakta bahwa setelah tahun 2000tersebut kawasan blok Mloko tersebut dikeluarkan darikawasan hutan sehingga dengan demikian dapat disimpulkanbahwa dengan

Kehutanan yang mana dalam putusantersebut MK menyatakan menghapus frasa "ditunjuk dan ataudalam pasal 1 angka 3 UU Kehutanan, sehingga berbunyi"Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkanoleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagaihutan tetap yang berarti bahwa penentuan kawasan hutantidak hanya sekedar pada penunjukan kawasan hutan tetapijuga dilakukan proses penataan batas, pemetaan danpenetapan kawasan hutan; ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~SS Menimbang bahwa dalam putusan MK

Kehutanan sehingga bila didasarkanpada ketentuan peralihan pasal 81 UU kehutanan SK MentriKehutanan tersebut dinyatakan tetap berlaku menurut UUKehutanan gp porane Menimbang bahwa mengenai Keputusan MenteriKehutanan Republik Indonesia no.SK.395/MenhutII/2011tentang Perubahan atas Keputusan Menteri kehutanan danPerkebunan no.417/KPTSII/1999 tanggal 15 Juni 1999 secaralogika dikarenakan Keputusan Menteri ini didasarkan padaSurat Keputusan yang secara hukum menurut UU dinyatakandinyatakan sah dan berlaku

SK 395/MenhutllI/2011 seolaholah merupakankawasan hutan sebagai mana yang dimaksud dalam UU Kehutanan. DanSeritipikat HGU No. 2 yang habis/mati masa berlakukan . Polisi, Jaksa danHakim yang memutus perkara tahun 2010 dan 2013 menafsirkan semuahak yang ada diatas tanah dianggap sudah menjadi hak Negara. Denganmengabaikan tentang keperdataan hak kebendaan (pasal 720 BW).Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1350 K/Pid.Sus/2015d.

Fakta KAWASAN HUTAN apatNo.417 yang diubah SK Menhut No. 395 masih prematur dihubungandengan UU Kehutanan yang tidak ada relefansinya, faktaMerupakan Bentuk Kejahantan dengan cara KRIMINALISASIDENGAN TUJUAN MELEGALKAN MENGAMBIL/MERAMPAS: HAKRAKYAT. Bahwa perkara ini Tindak PIDANA KHUSUS LEXSPESIALIS DEROGAT GENERALI LEX GENERALIS dan bukanperkara KONVENSIONAL .

karena tindak pidana yang dituduhkan pada Terdakwaadalah tindak pidana khusus yang masuk pada Lex Spesialis Derojat LexSpesialis.Dalam perkara ini sepatutnya dilakukan penyidikan oleh PPNS,mengingat perkara tersebut merupakan tindak pidana kehutanan sebagai manaingonsistensi dengan ketentuan pasal 107 KUHAP bahwa untuk tindak pidanakehutanan penyidik Polri tidak perlu melakukan penyidikan cukup memberikanpetunjuk dan bantuan kepada PPNS sebagai mana dimaksud pasal 77 ayat 1UU No. 41 tahun 1999/ UU

Kehutanan selain Pejabat, Penyidik, KepolisianNegara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkuptugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan, diberi wewenangkhusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana.Pasal 77 ayat 2 Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimanadimaksud pada ayat (1), berwenang untuk :a.

Kehutanan beserta penjelasannya haruslah tetap merujuk padaketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP;Bahwa disisi lain pada halaman 81 putusan Mahkamah Konstitusi Republik IndonesiaNomor : 021/PUUII/2005 tertanggal 1 Maret 2006 ditegaskan yakni : Namundemikian, terlepas dari keabsahan perampasan hak milik sepanjang dilakukansesuai dengan prinsip due process of law, hak milik dari pihak ketiga yangberitikad baik (ter goeder trow, good faith) tetap harus dilindungi.

Oleh karena itu,berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal78 ayat (15) UU Kehutanan beserta penjelasannya tidak ternyata bertentangan denganUUD 1945.Sedangkan dalam hukum Perdata, hal ini jelas dengan diperkenankannya PihakKetiga untuk mengajukan bantahan dan/atau perlawanan/keberatan terhadappeletakan sita yang dilakukan oleh Pengadilan terhadap harta benda yang dikuasaiatau dimilikinya, sesuai ketentuan Pasal 195 ayat 6 HIR/ Pasal 206 ayat 6 RBg.Dalam ketentuan

Kehutanan beserta penjelasannya haruslahtetap merujuk pada ketentuan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHP.e Menimbang, bahwa dalam perkara Illegal Logging mengenai barang bukti milikpihak ketiga yang beritikad baik yang dirampas untuk Negara, kepadanya dapatmengajukan gugatan perlawanan atas perampasan tersebut.

Perlindungan atas kepentingan umum lebih diutamakan dari padaperlindungan atas hak milik perorangan yang dikonstruksikan dalam perjanjian fidusia.Sedangkan, hak tagih kreditor yang tersisa tetap terlindungi meskipun objek fidusiadirampas oleh negara sebagaimana dimaksud oleh Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan;Menimbang, bahwa dari uraian di atas jelaslah bahwa tidak setiap perampasan hakmilik sertamerta bertentangan dengan UUD 1945.

Olehkarena itu, berdasarkan pertimbanganpertimbangan di atas, Mahkamah Konstitusiberpendapat bahwa Pasal 78 ayat (15) UU Kehutanan beserta Penjelasannya tidak ternyatabertentangan dengan UUD 1945.

Kehutanan).(6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 TentangPedoman Pengakuan Dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat(selanjutnya dalam Jawaban aquo disebut Permendagri No.52/2014).Bahwa, Pasal 67 ayat (1) dan (2) UU Kehutanan mengatur sebagai berikut:Halaman 61 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.(1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masihada dan diakui keberadaannya berhak:a. melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhanhidup seharihari

(Keterangan: Cetak tebal dibuat oleh Tergugat Ill Intervensi sebagaipenegasan)Penjelasan Pasal 67 ayat (1) UU Kehutanan menjelaskan masyarakat hukumadat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsurantara lain:a. masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeenschap);b. ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. ada wilayah hukum adat yang jelas;d. ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yangmasih ditaati; dane. masih mengadakan pemungutan

ayat (3) UUD 1945 karena pengaturan hakmasyarakat hukum adat serta pengukuhan dan hapusnya masyarakathukum adat dengan Peraturan Pemerintah adalah ketentuan yanginkonstitusional;Terhadap dalil permohonan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan bahwaPasal 67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan mengandungsubstansi yang sama dengan Pasal 4 ayat (3) UU Kehutanan dalam konteksfrasa sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya.

Olehkarenanya, pertimbangan hukum terhadap Pasal 4 ayat (3) UU Kehutananmenyangkut konteks frasa sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui67keberadaannya mutatis mutandis berlaku terhadap dalil permohonan Pasal67 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UU Kehutanan;Di samping itu, menurut Mahkamah, keberadaan masyarakat hukum adat,fungsi dan status hutan (adat), penguasaan hutan, mensyaratkan sepanjangmenurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, sehinggaseluruh pertimbangan hukum yang telah

(Keterangan: Cetak tebal dibuat oleh Tergugat Ill Intervensi sebagaipenegasan)Bahwa, masyarakat yang tinggal di Desa Mangkalapi dan Desa Hatiif sudahtidak lagi memenuhi ciri, kriteria dan kualifikasi masyarakat hukum adat ataumasyarakat adat sebagaimana diatur dalam UU Kehutanan maupunPermendagri No. 52/2014 karena kehidupan masyarakat di Desa Mangkalapidan Desa Hatiif sudah bergerak dari kehidupan yang bercirikan masyarakathukum adat ke kehidupan modern.Bahwa, selain tidak lagi memenuhi ciri, kriteria