PT. SAMBAS MINERALS MINING VS I. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI., II. PT. BERAU JAYA PERKASA;

PUTUSANNomor 552 K/TUN/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutussebagai berikut dalam perkara:PT SAMBAS MINERALS MINING, beralamat di GedungWisma MRA Lantai 16 Zona C, Jalan TB, Simatupang No.19, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh H. Anton Tarigan,S.E., jabatan Direktur Utama;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Graha Katikana Kaban,S.H., M.H., dan kawankawan.

Berau JayaPerkasa, tertanggal 22 Juni 2017, hingga adanya putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini atau penetapanlain di kemudian hari;DALAM POKOK SENGKETA :1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran DasarPerseroan Terbatas PT.

Putusan Nomor 552 K/TUN/2018dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02 Tahun 2017 tentang Persetujuan PerubahanAnggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Berau Jaya Perkasa,tertanggal 22 Juni2017;4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara in;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat danTergugat II Intervensi mengajukan eksepsieksepsi sebagai berikut;1.

Berau Jaya Perkasa sebagai latar belakangterbitnya objek sengketa berupa surat keputusan Menteri Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU0013559.AH.01.02Tahun 2017 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PerseroanTerbatas PT Berau Jaya Peraksa tertanggal 22 Juni 2017, sebagaiakibat dari keputusan pemegang saham sebagai pengganti RUPS luarbiasa PT Berau Jaya Perkasa yang dibuat pada tanggal 15 April 2017 dihadapan Notaris Oktaviana Kusuma Anggraini, S.H., M.Kn sesuai AktaNomor

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT. SAMBASMINERALS MINING;2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkatkasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratanMajelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Oktober 2018 olehDr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Muda Mahkamah Agung UrusanLingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan olehHalaman 6 dari 8 halaman.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

PUTUSANNomor 1085/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2416/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING

13 Januari 2015;Menimbang, bahwa amarPUT085085.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Putusan Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2212/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor 00241/207/11/091/13tanggal 18 September 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut:34.155.232.213,000,006.562.209.536,00 Dasar Pengenaan Pajak PPN RpPajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri RpPajak yang dapat diperhitungkan RpJumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp(6.562.209.536,00)Halaman 2 dari 9 halaman.

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2212/WPJ.19/2014 tanggal 29 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Mei 2011 Nomor00241/207/11/091/13 tanggal 18 September 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

PUTUSANNomor 1083/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2424/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING

11 Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085081.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 18 Januari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2171/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014 tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011 Nomor 00237/207/11/091/13tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 11.187.431.152,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 1.118.743.115,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.098.532.479,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (979.789.364,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 979.789.364,00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Halaman

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP2171/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Januari 2011 Nomor00237/207/11/091/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, beralamat di JalanCiputat Raya Nomor 16, Pondok Pinang, Kebayoran Lama, JakartaSelatan, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NATARANG MINING;

PUTUSANNomor 1084/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2413/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NATARANG MINING

Desember 2014;Menimbang, bahwa amar PutusanPUT085082.16/2011/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Pengadilan Pajak NomorMengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober2014, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor: 00238/207/11/091/13tanggal 24 Oktober 2013, atas nama PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya Nomor 16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 55.102.421.279,00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 529.026.668,00Pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.014.583.266,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (1.485.556.598,00)Kelebihan yang sudah dikompensasikan Rp 1.485.556.598 00PPN yang kurang/(lebih) bayar Rp 0,00Halaman

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP2172/WPJ.19/2014 tanggal 22 Oktober 2014, tentangkeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2011 Nomor00238/207/11/091/13 tanggal 24 Oktober 2013, atas nama: PTNatarang Mining, NPWP 01.061.577.1.091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. NATARANG MINING

2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanGatot Subroto Nomor 4042 Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU2400/PJ/2018, tanggal 15 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali ;LawanPT NATARANG MINING

tanggal 1 September 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT093487.16/2013/PP/M.IIB Tahun 2018, tanggal 15 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP850/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015,tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Juli 2013 Nomor 00053/407/13/091/14tanggal 27 Agustus 2014, atas nama: PT

Natarang Mining, NPWP01.061.577.1091.000, beralamat di Jalan Ciputat Raya No.16, PondokPinang, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sehingga pajak dihitung kembalisebagai berikut: Dasar Pengenaan Pajak PPN Rp 717.392.107.244 00Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar Rp 0,00sendiriPajak yang dapat diperhitungkan Rp 807.562.203,00Jumlah perhitungan PPN kurang/(lebih) bayar Rp (807.562.203,00)Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukankepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 6 Maret

Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP850/WPJ.19/2015 tanggal 4 Mei 2015, tentang Keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiMasa Pajak Juli 2013 Nomor 00053/407/13/091/14 tanggal 27Agustus 2014, atas nama: PT Natarang Mining, NPWP01.061.577.1.091.000, adalah telah sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehinggaoleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

PT. MEARES SOPUTAN MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 316/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEARES SOPUTAN MINING, tempat kedudukan diDesa Winuri, Likupang Timur, Minahasa Utara, yang diwakilioleh Rudy Suhendra, jabatan Direktur;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanDIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan

tanggal 14 Maret 2018 yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan permohonan banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00008/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20Februari 2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2013 Nomor0001 2/274/13/823/15 tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak71.73.000.000.0110003.3, yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor:112951.18/2013/PP, atas nama: PT

Meares Soputan Mining, NPWP01.061.576.3823.001, beralamat di Ds.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT MEARES SOPUTAN MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT112951.18/2013/PP/M.XIIB Tahun 2018, tanggal 14 Maret 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: PTMEARES SOPUTAN MINING;2.

M E N G A D I L I- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 1 /Pid.B/2016/ PN.Sbs tanggal 24 Maret 2016 yang dimintakan banding ; MENGADILI SENDIIRI :1. Menyatakan Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RUSDI bin MUHAMMAD ABU, yang telah memenuhi unsur-unsur dakwaan, akan tetapi bukan merupakan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;2.

37/PID/2016/PT PTK

Bahwa pada bulanJuni 2015 terdakwa melakukan pemesanan ikan dengan tujuan PT Mas yangterletak di Dermaga Nomor 01 Muara Angke Jakarta Utara kepada saksi CINCUNG Alias ATONG selaku Direktur PD.

Usaha Jaya yangterletak di komplek pelabuhan perikanan Nusantara jalan Nelayan 03 Rt. 02 Rw.01 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu di muat kedalam satu 2 (dua) container dengan nomor CHNU8027153 dan HKSU6957399.kemudian dengan menggunakan transportasi darat lalu di bawa pelabuhanPontianak dengan menggunakan jasa angkutan PT. Potensi Karunia Bahari yangterletak di jalan Jenderal Sudirman Blok Cl2 Pontianak.

Kemudian pada tanggal03 Juli 2015 PT Potensi Karunia Bahan Pontianak mengirim Ikan beku tersebutkepada terdakwa melalui transportasi laut dengan menggunakan KM. IconCorintus dengan tujuan pelabuhan tanjung Priok Jakarta lalu pada tanggal 06 Juli2015 PT. Potensi Karunia Jakarta menerima 2 (dua) container Ikan beku milikterdakwa tersebut lalu diangkut dengan menggunakan 2 (dua) unit Tailer di bawadengan tujuan PT.

Usaha Jaya yangterletak di komplek pelabuhan perikanan Nusantara jalan Nelayan 03 Rt. 02 Rw.01 Desa Penjajap Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas lalu di muat kedalam satu 2 (dua) container dengan nomor CHNU8027153 dan HKSU6957399,Hal.5 dari 17 hal. Puts. Nomor 37/PID/2016/PT.PTKkemudian dengan menggunakan transportasi darat lalu di bawa pelabuhanPontianak dengan menggunakan jasa angkutan PT. Potensi Karunia Bahari yangterletak di jalan Jenderal Sudirman Blok Cl2 Pontianak.

Kemudian pada tanggal03 Juli 2015 PT. Potensi Karunia Bahari Pontianak mengirim Ikan beku tersebutkepada terdakwa melalui transportasi laut dengan menggunakan KM.

MENGADILI :- Menerima permohonan Banding dari Pembanding I dan Pembanding II / semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas;DALAM EKSEPSI- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Sbs. tanggal 14 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;DALAM POKOK PERKARA1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 2/Pdt.G/2014/PN.Sbs. tanggal 14 Oktober 2014, yang dimohonkan banding tersebut;2.

5/PDT/2015/PT PTK

NGUI TJAN KI, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat:Dusun Sei Lakum RT. 02 RW. 04, Kelurahan/DesaJelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebutsebagai TERBANDING I semula TERGUGATKESATU ;2.

CONG MUK JUNG (AKUK), Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan :Swasta, Alamat : Dusun Sei Lakum RT. 02 RW. 04,Kelurahan/Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat,Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat. UntukHalaman 3 dari 11 halaman perkara Nomor 5/Pdt/2015/PT.PTKselanjutnya disebut sebagai TURUT TERBANDING Xsemula TURUT TERGUGAT KESEPULUH ;11.

PA R DL, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat : DusunSei Lakum RT. 02 RW. 04, Kelurahan/Desa Jelutung,Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, PropinsiKalimantan Barat. Untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING XV semula TURUTTERGUGAT KELIMA BELAS;16. BUPATI SAMBAS Cq. CAMAT PEMANGKAT Cq. KEPALA DESAJELUTUNG, Alamat : Dusun Sei Lakum RT. 01 RW.04, Kelurahan/Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat,Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat.

BUPATI SAMBAS Cq. KEPALA DINAS PERTANIAN KABUPATENSAMBAS Cq. KEPALA BADAN PENYULUHANKECAMATAN PEMANGKAT, Alamat : Dusun SeiLakum RT. 02 RW. 04, Kelurahan/Desa Jelutung,Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, PropinsiKalimantan Barat.

Untuk selanjutnya disebut sebagaiTURUT TERBANDING XVII semula TURUTTERGUGAT KETUJUH BELAS;18.S A RIN GA H Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Swasta, Alamat :Atau dalam gugatan iniDusun Sei Lakum RT. 02 RW. 04, Kelurahan/DesaJelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas,Propinsi Kalimantan Barat.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kKuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4087/P J/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113401.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 18 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00260/KEB/WPJ.19/2017tanggal 3 Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/203/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 atas nama: PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3,Halaman 2 dari 8 halaman.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00260/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 3 Maret2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2013 Nomor 90012/203/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama: PT Trubaindo CoalMining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar Muda Kav.

PT. MEARES SOPUTAN MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3062/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di MenaraRajawali, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Terkelin Karo Karo Purba, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mardianto,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta 12940,berdasarkan Surat

2018Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107233.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliBanding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00557/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 7 September 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Juni 2014 Nomor00053/407/14/091/15 tanggal 13 Juli 2015, atas nama PT

persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Karena dalam perkara aquo berupa substansi yang telah diperiksa, diputus dan diadili olehMajelis Pengadilan Pajak telah terdapat kekeliruan dalam menilai faktadan penerapan hukum, sehingga Majelis Hakim Agung membatalkanputusan Pengadilan Pajak a quo dan mengadili kembali denganpertimbangan hukum bahwa karena in casu alasanalasan yang diajukanmemiliki dasar pijak hukum bahwa penyerahan bahan bakar yangditimbulkan karena perjanjian dengan PT

Putusan Nomor 3062/B/PK/Pjk/2018Peninjauan Kembali: PT MEARES SOPUTAN MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT107233.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding:PT MEARES SOPUTAN MINING;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WAHANA BARATAMA MINING;

./2014, tanggal 26 Maret 2014;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT WAHANA BARATAMA MINING, beralamat di Grahalrama Lt. 12, Jalan H. R.

;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut49804/PP/M.III/99/2013, tanggal 20 Desember 2013, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut: Menyatakan mengabulkan seluruhnya permohonan gugatan Penggugatdengan membatalkan Keputusan Tergugat Nomor KEP911/WPJ.19/2012, tanggal 5 Juli 2012, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009 Nomor00032/207/09/062/10, tanggal 29 Desember 2010, atas nama PTWahana Baratama Mining

Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1.3x 2s3. 3.Menolak permohonan gugatan Termohon Peninjauan Kembali(semula Penggugat);Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKeputusan Tergugat Nomor KEP911/WPJ.19/2012, tanggal 5Juli 2012, dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak April 2009Nomor 00032/207/09/062/10, tanggal 29 Desember 2010, atasnama PT

Wahana Baratama Mining NPWP 01.711.061.0 091. 000 adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat)untuk membayar semua biaya dalam perkara a quo;Halaman 3 dari 7 halaman.

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

Trubaindo Coal Mining, NPWP01.543.059.8091.000, beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3Halaman 2 dari 9 halaman.

Bahwa SKPKB Nomor 90012/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean MasaPajak Desember 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00181/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017 tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah

Putusan Nomor 1939/B/PK/Pjk/201990012/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015 atas nama PTTrubaindo Coal Mining juga harus dinyatakan batal:;.

Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IBTahun 2018 yang diucapkan tanggal 8 Agustus 2018 mengenaipermohonan Banding yang menyangkut PPN atas pemanfaatan JasaKena Pajak (JKP) dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Desember 2013atas nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untukmengadili sendiri dan menyatakan bahwa

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT112926.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTTRUBAINDO COAL MINING;2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Halaman 7 dari 9 halaman.

PT. TRUBAINDO COAL MINING vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 1901/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT TRUBAINDO COAL MINING, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt.3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav. VTAPondok Pinang Keb.

Bahwa SKPKB Nomor 90007/277/13/091/15 tanggal 28 Desember 2015atas nama PT Trubaindo Coal Mining tentang Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanMasa Pajak Juli 2013 adalah tidak benar dan cacat hukum sehinggaharus dibatalkan dan karena itu Keputusan Dirjen Pajak NomorKEP00176/KEB/WPJ.19/2017 tanggal O2 Maret 2017/7 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa atas pemanfaatan JKP dari LuarDaerah

Pabean Masa Pajak Juli 2013 Nomor 90007/277/13/091/15tanggal 28 Desember 2015 atas nama PT Trubaindo Coal Mining jugaharus dinyatakan batal:2.

Putusan Nomor 1901 B/PK/Pjk/2019nama PT Trubaindo Coal Mining adalah putusan yang tidak sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan (contra legem),sehingga harus dinyatakan batal;3.

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT TRUBAINDO COAL MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut112921.16/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018;MENGADILI KEMBALI:1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon BandingPT TRUBAINDO COAL MINING:2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4482/PJ/2018, tanggal 23 Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

, beralamat di Pondok IndahOffice Tower 3 Lt. 3 Jalan Sultan Iskandar Muda Kav.VTAPondok Pinang, Jakarta Selatan 12310, yang diwakili olehPadungsak Thanakij, jabatan Direktur Utama PT TrubaindoCoal Mining dan A.H.

Bramantya Putra, jabatan Direktur PTTrubaindo Coal Mining;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa RadityoHarryndra Putra dan kawan, kewarganegaraan Indonesiapara Advokat, beralamat di Jakarta Selatan, berdasarkanSurat Kuasa Khusus Nomor 4051/POA/TCM/FIN/1 1/2018,tanggal 28 November 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata

bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT113336.13/2013/PP/M.IB Tahun 2018, tanggal 8 Agustus 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagaiberikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2Maret 2017 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013 Nomor:90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atas namaPT Trubaindo Coal Mining

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00202/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 2 Maret 2017tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Mei 2013Nomor 90005/204/13/091/15 tanggal 29 Desember 2015, atasnama PT Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lt.3 Jalan SultanIskandar Muda Kay.VTA Pondok Pinang, Jakarta Selatan 12310,adalah telah sesual dengan ketentuan peraturanperundangundangan

PT. MEARES SOPUTAN MINING VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;

PUTUSANNomor 3061/B/PK/Pjk/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT MEARES SOPUTAN MINING, beralamat di MenaraRajawali, Jalan DR Ide Anak Agung Gde Agung Lot #5.1,Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Terkelin Karo Karo Purba, jabatan Direktur Utama;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mardianto,beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor 318/MSM/IV

September 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104935.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari 2018,yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00179/KEB/WPJ.19/2016 tanggal 28 April 2016 tentangKeberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Februari 2014 Nomor00019/407/14/091/15 tanggal 23 Maret 2015 atas nama PT

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali PT MEARES SOPUTAN MINING;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT104935.16/2014/PP/M.XVIIIA Tahun 2018, tanggal 23 Januari2018;MENGADILI KEMBALI:Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 3061/B/PK/Pjk/20181. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding PTMEARES SOPUTAN MINING;2.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEARAS SOPUTAN MINING;

/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatanDirektur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,dan kawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2677/PJ/2017, tanggal 5 Juli 2017;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MEARES SOPUTAN MINING

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut82540/PP/M.IVB/36/2017, tanggal 30 Maret 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP1410/WPJ.16/2015 tanggal 11Desember 2015 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak KurangBayar Pajak Penghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2012Nomor 00008/245/12/823/14 tanggal 9 Desember 2014, atas nama PTMeares Soputan Mining

Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP1410/WPJ.16/2015 tanggal 11 Desember 2015 tentangKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PajakPenghasilan Final Pasal 23/26 Masa Pajak Desember 2012 Nomor00008/245/12/823/14 tanggal 9 Desember 2014, atas nama PT.Meares Soputan Mining, NPWP 01.061.576.3823.001, adalah telahsesuai dengan ketentuan' peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum:3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TRUBAINDO COAL MINING;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4096/PJ/2018 tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT TRUBAINDO COAL MINING

Putusan Nomor 1785/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan seluruhnnya Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017tanggal 03 Maret 2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28 Desember2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari2017 atas nama: PT

Trubaindo Coal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000,beralamat di Pondok Indah Office Tower 3 Lantai 3, Jalan Iskandar MudaKav.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00255/KEB/WPJ.19/2017 tanggal 03 Maret2017, tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak Maret 2013 Nomor: 90003/207/13/091/15 tanggal 28Desember 2015 sebagaimana telah dibetulkan dengan KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00004/NKEB/WPJ.19/KP.0103/2017 tanggal 20 Februari 2017 atas nama: PT TrubaindoCoal Mining, NPWP 01.543.059.8091.000, beralamat

DIREKTUR JENDERAL PAJAK ; PT. NUSA HALMAHERA MINERALS;

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dan kawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU4356/PJ/2019,tanggal 4 Oktober 2019;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT NUSA HALMAHERA MINERALS

Simatupang Kav. 1B, CilandakTimur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, diwakili olehAchmad Djamalilleil, jabatan Diretur PT Nusa HalmaheraMinerals;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT087119.15/2004/PP/M.IIB Tahun

Nusa Halmahera Minerals, NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di Graha Elnusa Lt.2, Unit D, Jalan T.B.

Putusan Nomor 1790/B/PK/Pjk/2020Juli 2013 Tahun Pajak 2004, atas nama PT Nusa HalmaheraMinerals, NPWP 01.072.060.5091.000, beralamat di Graha ElnusaLt. 2, Unit D, Jalan TB Simatupang Kav. IB, Cilandak, JakartaSelatan 12560, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga olehkarenanya telah sah dan berkekuatan hukum;3.3.

Menyatakan Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar (SKPLB) PPhBadan Nomor 00001/206/04/091/13 tanggal 29 Juli 2013 TahunPajak 2004, atas nama PT Nusa Halmahera Minerals, NPWP01.072.060.5091.000, beralamat di Graha Elnusa Lt. 2, Unit D,Jalan TB Simatupang Kav. IB, Cilandak, Jakarta Selatan 12560,adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telahsah dan berkekuatan hukum;3.4.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KELIAN EQUATORIAL MINING;

./2013, tanggal 27 Februari 2013;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT KELIAN EQUATORIAL MINING, beralamat di JalanJenderal Sudirman Nomor 561, PO Box 269, Balikpapan 76114,(Alamat Kantor Pusat: Menara Anugrah Lantai 15, KantorTaman E3.3, Jalan Mega Kuningan, Jakarta, 12950);Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.41377/PP/M.VIII/16/2012, tanggal 19 November 2012, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP471/WP4J.19/BD.05/2011 tanggal 24 Mei 2011, tentang keberatan atasSurat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor: 00089/407/08/091/10 tanggal 07Juni 2010, atas nama: PT

Kelian Equatorial Mining, NPWP: 01.061.520.1091.000, Alamat Keputusan: Office Y117, Komplek Petrosea, JI JenderalSudirman No. 561, PO Box 269, Balik Papan 76114, Alamat KantorPusat: Menara Anugrah Lt.15, Kantor Taman E3.3, Jl.

Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP471/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 24 Mei 2011, tentang keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Lebin Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Masa Pajak Desember 2008 Nomor:00089/407/08/091/10 tanggal 07 Juni 2010, atas nama: PT KelianEquatorial Mining, NPWP: 01.061.520.1091.000, adalah telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah danberkekuatan hukum,;3.3.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MEARES SOPUTAN MINING;

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta 12190;Selanjutnya diwakili oleh Teguh Budiharto, DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dankawankawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU4084/PJ/2018, tanggal 26 September 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT MEARES SOPUTAN MINING, NPWP: 01.061.576.3823.001

2018, tanggal 11 Juli 2018, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00007/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20 Februari 2017tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas Surat Ketetapan PajakPajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012 Nomor: 0001 1/274/12/823/15tanggal 18 Desember 2015 Nomor Objek Pajak 71.73.000.000.0110003.3,yang terdaftar dalam berkas sengketa Nomor: 112950.18/2012/PP, atasnama PT

Meares Soputan Mining, NPWP 01.061.576.3823.001, beralamatdi Desa Winuri, Kec. Likupang T imur, Kab.

Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor: KEP00007/KEB/WPJ.16/2017 tanggal 20 Februari2017 tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan atas SuratKetetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Tahun Pajak 2012Nomor: 0001 1/274/12/823/15 tanggal 18 Desember 2015 NomorObjek Pajak 71.73.000.000.0110003.3, yang terdaftar dalamberkas sengketa Nomor: 112950.18/2012/PP, atas nama PT.Meares Soputan Mining, NPWP 01.061.576.3823.001, beralamatdi Desa Winuri, Kec.